Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since 2000, gender responsive budgeting has been introduced in Indonesia.It takes ten years before accepted as government policy in 2009. The objective of this initiative is to ensure budgeting will be more economies, efficient effective, and equity. In praxis, gender responsive budgeting initiatives faced the paradoxs. Frey stated gender responsive budgeting are bias in four dimensions: micro bias, soft policy bias, expenditure bias, and duality bias.The other critic about gender budgeting theory and concept come from Charles Beard. He stated that the focussed of gender responsive budgeting is still vague. In implementation gender responsive budgeting initiative in local government in Indonesia both provinces and districts, some challenging are ocours, such as the lack of strong regulation, poor gender data, mis understanding of gender budgeting, poor skill of human reources, fluctuation of gender responsive budget alocation, very limited budget for development, gender responsive budgeting integration is still not well conceptualize in Indonesia budgeting system, etc. In Central Java Province event though already implementing gender responsive budgeting since 2009 but the number of gender responsive budget allocation is still not high, and gender performance indicator in term of Gender Development Indexs is also still putting in low categories.This research are conducting to answer: (1). How gender responsive budgeting process model can be apply in Unified Budget, Mid Term Expenditure Framework, and Performance Based Budgeting? (2).How is gender responsive budgeting model in Central Java Province?. The objective of this research are to develop model gender responsive budgeting that compatible with unified budget, mid term expenditure framework, and performance budgeting.As well as to know about existing model of gender responsive budgetig in Central Java and come up with recomended model of gender responsive budgeting for of Central Java Province. Beacuse lack of a grand theory for study gender responsive budgeting so in this research will be used mix theory consist of Budgeting Model theory by Thurmaier and Willoughby, Budgeting Process Theory by Mikessel, Gender Responsive Budgeting Theory by Debbie Budlender, Gender Responsive Budgeting Theory by Rhonda Sharp, and Intersectionality Theory Bishwakarma. This research done with qualitative research method. In collecting data used indepth interview, document study, and observation The resulths from the research are: (1) Gender responsive budgeting model is a process to make dicision in budgeting that respected to social inclusion approach, as complementary to economic and eficiency. Gender responsive budgeting can be integrated and applied into Unified Budget, Mid Term Expenditure Framwork, and Performance Budgeting through Result Based Management Framework with Gender - Intersectionality Analysis Instrument and Dimension that used in all steps of budgeting processed. (2) Existing gender responsive budgeting model in Central Java Province already manage input to become outcome in budgeting process, but not yet used intersectionaity dimension. To make gender responsive budgeting to become more inclusive it should be integrated intersectionality dimension and lingking among policy, planning, budgeting, and monitoring evaluation."

"Pemulihan kesenjangan gender sejatinya telah diupayakan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi PUG yang dinilai belum efektif memicu Kementerian PPN/Bappenas untuk menginisiasi percepatan melalui kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Penguatan PPRG dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran yang terjalin antara empat instansi selaku tim penggerak, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, interaksi yang terjadi antara aktor tim penggerak belum efektif. Terlebih, fluktuasi nilai ARG yang signifikan pada rentang tahun 2018-2021 mencerminkan bahwa koordinasi tim penggerak dalam menerapkan kebijakan PPRG perlu diperhatikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara aktor di dalam jejaring tim penggerak selama implementasi kebijakan PPRG pada tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan perspektif governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016) dengan tiga kriteria pembelajaran jejaring guna menilai keberhasilan atau kegagalan jejaring, yaitu substantif, proses, dan institusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses governance network pada jejaring tim penggerak belum memadai untuk mendorong potensi dan dampak dari kebijakan PPRG dalam mengakselerasi PUG dan mencapai kesetaraan gender.

---

The government has issued Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development as an effort to restore the gender gap. However, the implementation of PUG is considered ineffective, then prompted Kementerian PPN/Bappenas to initiate acceleration through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) policy. The strengthening of PPRG was then carried out through the issuance of a Joint Circular Letter which was established between the four agencies as the driving team, namely the Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, and Kementerian Dalam Negeri. However, the interactions that occurred between the actors of the driving team had not been effective. Moreover, the significant fluctuations in the ARG value in the range of 2018-2021 reflect the needs to regenerate the coordination of the driving team in implementing the PPRG policy. Thus, this study aims to analyse the interactions that occur between actors in the PPRG policy driving team network during the implementation in 2018-2021. This study uses a governance network perspective by Klijn & Koppenjan (2016) with three criteria for network learning to assess the network, namely substantive, process, and institutional. Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview and library study. The results show that the governance network process in the driving team network is not sufficient to encourage the potential and impact of the PPRG policy in accelerating PUG and achieving gender equality."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD. APBD diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunanan. Namun, integrasi gender dalam prosesnya menimbulan kesenjangan gender di berbagai sektor. Pemerintah pun mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam APBD dengan strategi Anggaran Responsif Gender. Pemerintah pun mengeluarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah, DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan PPRG di DKI Jakarta, serta POKJA yang akan melaksanakannya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan telaah data dan dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, dan wawancara dengan stakeholder terkait.Hasil Penelitian menunjukan bahwa DKI Jakarta sepanjang 2018-2022 telah menerapkan PPRG, tetapi dalam prosesnya masih terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor.

---

Local governments are given the authority to manage their regional finances as stated in the APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). The APBD is expected to accommodate the needs of the society in the area to increase local development. However, gender integration in the process creates gender gaps in various sectors. The government is also trying to integrate gender issues into the regional budget with the Gender Responsive Budget strategy. The government also issued Permendagri No. 15 of 2008 concerning Gender Responsive Planning and Budgeting in the regions, DKI Jakarta issued a Governor's Regulation on the Implementation of PPRG in DKI Jakarta, and the Working Group (POKJA) that will implement it. The data was obtained out by revieweing data and documents of the RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, and interviews with relevant stakeholders. The results showed that DKI Jakarta throughout 2018-2022 has implemented PPRG, but in the process there are still many problems caused by various factors. Key words: APBD, Planning And Budgeting on Gender, Gender Gap, DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Dana Alokasi Khusus (DAK) di Indonesia adalah salah satu jenis Transfer Ke Daerah yang merupakan jenis bantuan bersyarat. Oleh karena itu pengalokasian DAK harus sesuai dengan definisi dan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengalokasian DAK dengan melihat kesesuaiannya dengan definisi dan tujuan sebagaimana yang termuat dalam UU nomor 33 tahun 2004, PP nomor 55 tahun 2005 serta Perpres nomor 5 tahun 2010, serta menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian. Untuk mencapai maksud tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sederhana terhadap indikator-indikator evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan Pengalokasian DAK masih belum sesuai dengan definisi dan tujuannya. Hal ini ditunjukkan dengan DAK yang diberikan kepada 99,39% dari total 491 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012, belum diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah, terdapat ketidaksesuaian besaran alokasi DAK antara usulan alokasi yang diajukan oleh K/L dengan pagu alokasi yang ditetapkan, serta adanya perbedaan antara prioritas kebutuhan daerah menurut persepsi pemerintah daerah dengan prioritas nasional menurut persepsi K/L.

---

Spesific Allocation Grant (DAK) in Indonesia is one kind of transfer to region which is a specific grant. Therefore the DAK allocation must be in accordance with the definition and purpose. This study aims to evaluate the allocation of DAK in accordance with the definition and purpose as set forth in Law No. 33 of 2004, Government Regulation No. 55 of 2005 and Presidential Decree No. 5 of 2010, and to explore the factors that cause a mismatch. To this end, this study used a simple descriptive analysis of the evaluate indicators.

The results showed that DAK allocation is still not accordance with the definitions and purpose of DAK. This is indicated by DAK allocation given to 99.39 % of the total 491 districts / cities in Indonesia in 2012, not yet prioritized to districts / cities that have low financial capability, there discrepancy between the amount of DAK allocation proposal submitted by the K / L with a specified allocation, as well as the difference between the priority needs of the region as perceived by the local government with national priorities as perceived by the K / L."