Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan modelyang dikemukakan oleh Graaf-Huberts yaitu ? Monster Grid?. Kemudian analisamenggunakan dimensi perilaku kejahatan Clinard-Quinney, yang terdiri dari 5(lima) dimensi perilaku kejahatan.Pelanggaran etika dalam kejahatan perbankanmerupakan salah satu bentuk dari white collar crime, seperti dikemukakan olehSutherland, karena ciri-ciri yang dikemukakan telah terpenuhi oleh parapelakunya. Pertama, para pelaku semuanya merasa tidak bersalah, karenapekerjaan seperti itu telah lama dan berulang kali dilakukan. Kedua, merekamerasa tidak merugikan nasabah/masyarakat.Tetap berhubungan baik dengankorbannya, dalam hal ini nasabahnya.Pada penelitian ini, hanya sampai padasebab mengapa etika tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi bankir?.Hal tersebut dapat terjadi antara lain, karena: 1.Lemahnya pengawasan internal;2. Pengawasan sebaiknya terintegrasi dengan faktor-faktor non formal, misalnyafaktor gaya hidup, pergaulan, dan budaya masyarakat; 3. Belum ditaati secaraketat dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip kode etik profesinya, karena hanyabersifat Prinsip Kode Etik Bankir. Secara rinci masih diserahkan kepada masingmasingbank untuk mengimprovisasi kode etik tersebut, sesuai dengan kondisibanknya. Kebaikannya, mungkin saja sesuai dengan kondisi banknya, namunkeburukannya, karena masing-masing dapat melakukan improvisasi, sehinggakurang dapat mengikat secara universal, yang berakibat merasa kurang sebagaipedoman yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang menyeluruh, tanpa adacelah untuk mengabaikannya.Pada akhirnya dapat disimpulkan kesimpulan bahwameskipun terdapat peraturan formal, SOP pada masing-masing bagian dantingkatannya, namun jika tidak dilandasi dengan etika pada tiap kegiatanoperasional, maka pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan masalah ?kepercayaan ? akan selalu terjadi;

---

ABSTRACTThis study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.;This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen., This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.]"

"Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini., terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 yang merupakan penyempunaan dari Undang -Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

---

AbstractMore rapid economy, the more advance banking activities either be healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1988 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved such banking crime."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank.

---

The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks."

"Legal aspects of banks and banking in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi leverage pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2010.Penelitian ini menggunakan 21 perusahaan perbankansebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series dan cross section yang disebut dengan pooling data dari tahun 2006 hingga 2010, hasilnya terdapat 105 data pengamatan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Peneliti menggunakan metode regresi linier berganda dalam melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa risiko bisnis dan profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap leverage, tetapi ukuran perusahaan dan pertumbuhan aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap leverage.

---

The focus in this study is to analyze the variables that influence the leverage of banking company listed on Indonesia Stock Exchange from 2006-2010. There are 21 banking company used as samples for this research. This research used time series and cross section data which also called pooled data from 2006 until 2010, resulting 105 observations.This research is a quantitive study using secondary data from financial statement and uses multiple linear regressions to see the impact each independent variable on the dependent variable. Results of analysis showed that the business risk and profitability have negative and significant impact on leverage, but the firm size and growth on asset has insignificant impact on leverage."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penanganan dan pencegahan permasalahan Terrorist Financing di Indonesia khususnya di bidang perbankan. Pada tahun 2012 Indonesia masuk ke dalam public statement FATF, karena Indonesia dianggap gagal dalam penerapan rekomendasi terkait pendanaan terorisme. Pada Juni 2015 Indonesia dinyatakan keluar dari public statement FATF tersebut. Dari tahun 2012-2015 banyak upayaupaya yang dilakukan Indonesia untuk keluar dari public statement FATF tersebut, hal-hal itu yang akan dibahas dan dianalisa dalam skripsi ini. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kaitan antara terrorist financing dengan aktivitas perbankan dan bagaimana upaya Indonesia dalam menangani dan mencegah permasalahan terrorist financing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk terrorist financing, sehingga diperlukan sistem keamanan perbankan yang kuat untuk dapat mencegah terrorist financing.

---

This thesis discusses the efforts of Indonesia in terms of handling and prevention of problems Terrorist Financing in Indonesia especially in banking. In 2012 Indonesia into the FATF public statement, as Indonesia was considered a failure in the implementation of recommendations related to the financing of terrorism. At the June 2015 Indonesia declared out of the FATF public statement. From the year 2012-2015 there are many efforts did by Indonesia to get out of the FATF public statement, those things that will be discussed and analyzed in this thesis. The main problem in this thesis is how the relation between terrorist financing between terrorist financing with banking activity and how Indonesia's efforts to handled and prevent the problem of terrorist financing. The method that used in this thesis is a normative juridical research method. From this thesis it can be concluded that banking is one of the means used for terrorist financing, so we need a strong banking security system to prevent terrorist financing."

"ABSTRAKMasalah perbankan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara (terutama wilayah Kotamadya Medan), perlu mendapat perhatian yang serius sebagai tindak tanduk keinginan politik dalam pemecahannya menjadi bagian integral dari program pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sejak awal Pelita I tahun 1969.Penanggulangan masalah perbankan di Sumatera Utara khususnya di wilayah kotamadya Medan, perlu dilaksanakan guna mendorong perkembangan industri di bidang pertanian, pembangunan pedesaan maupun sektor-sektor penting lainnya. Pemecahan masalah perbankan tidak cukup hanya melalui gerak usaha saja, tetapi perlu juga melakukan pengkajian kembali terhadap perundang-undangan yang ada."

"At the end of twentieth century there were acquisition dominated business transaction within national scale and also international scale. In the international term there is known acquisition across border. corporate acquisition is one amongst many business strategies for developing corporation within home country and abroad without necessitated to set up a new legal business entity. Acquisition becomes a faster and easier selection in getting financial return. A rampant acquisition of corporation at this moment need to be supervised closely and carefully by many parties since the trend of dominant acquisition many break Antimonopoly Law and Banking law as happening with Maybank acquisition of BII. There is indication that the acquisition of BII's shares have broken Bank Indonesia regulation concerning single presence policy on Indonesia Banking. Nevertheless until now, the growing activities of shares acquisition across border have not comprehensively been regulated yet into regulation of Limited Corporation Law, Antimonopoly Law and Indonesia Banking Law."