Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah institusi regional yang memiliki peranan cukup signifikan dalam menciptakan stabilitas kawasan, ASEAN melakukan upaya pengembangan kerja sama dari waktu ke waktu untuk menjaga relevansinya dalam dinamika politik internasional. Upaya signifikan yang dilakukan oleh ASEAN dalam perkembangannya adalah agenda pembentukan Komunitas ASEAN di mana pada fase ini, perdebatan mengenai pengaturan keamanan di ASEAN dari berbagai perspektif muncul. Perdebatan tersebut pada dasarnya membahas bentuk pengaturan keamanan yang beragam, akan tetapi komunitas keamanan merupakan konsep yang mendominasi sebagai sebuah konsep yang dianggap paling relevan dalam menjelaskan ASEAN pada masa ini. Meskipun begitu, literatur yang ada memperlihatkan bahwa perkembangan konsep pengaturan keamanan yang membahas mengenai komunitas keamanan belum mampu menjelaskan kondisi ASEAN saat ini dan di masa depan karena ASEAN tidak menunjukkan potensi untuk melakukan evolusi sebagai sebuah komunitas keamanan yang mapan menurut konsep yang sudah ada seperti layaknya Uni Eropa. Selain itu, salah satu hal yang menjadi urgensi ASEAN untuk melakukan reformasi institusi sebagai komunitas keamanan yang lebih baik, misalnya dengan reformulasi ASEAN Way.

---

As a regional institution that has significant role in creating regional stability, ASEAN has been developing cooperation from time to time in order to maintain its relevance in international politics. One significant step ASEAN has taken was the agenda of creating ASEAN Community which led to discourses from several perspectives about security arrangement as theoretical framework to understand ASEAN. Those discourses basically discussed different types of security arrangement, with the security community as the most relevant type of security arrangement dominating the study of ASEAN. However, the existing literatures discussing about security community as a security arrangement concept have not been able to fully explain the present and future condition of ASEAN. Since ASEAN has not show any indication yet to evolve into a mature security community as the concept said, just like European Union. Furthermore, there is an urgency for institutional reform within ASEAN to serve the purpose of being a better security community, such as by reformulating the ASEAN Way."

"Tesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan - seminimal mungkin - dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

This thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan intelligence sharing diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep intelligence sharing dan konsep security community untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual trust dan collective identity di Asia Tenggara terpenuhi.

---

Indonesia as one of ASEAN members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN's members. Seeing the current regional security's condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia's region through intelligence sharing's enhancing amongst ASEAN's countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing's concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled."

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Dalam proses menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, agenda keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—sebagai institusi internasional utama di Asia Tenggara—melibatkan negara-negara anggotanya serta negara mitra dari luar dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan sengketa maritim yang belum terselesaikan, meningkatnya pengaruh dari negara-negara kuat di ambang perbatasannya, serta munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan pada kemampuan institusi-institusi internasional, peran ASEAN dalam dimensi keamanan maritim lantas menjadi titik kritis secara akademik dan politik. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman akademis mengenai kerja sama keamanan maritim ASEAN secara kritis, serta menerapkan analisis tersebut pada konteks regional yang terus berkembang. Menggunakan 25 literatur serta metode taksonomi, artikel ini mengidentifikasi tiga titik fokus utama literatur: 1) ASEAN sebagai aktor dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan; 2) keamanan non-tradisional sebagai fokus utama keamanan maritim ASEAN; dan 3) analisis kritis mengenai kapabilitas dan agensi ASEAN sebagai institusi internasional. Tinjauan ini menemukan bahwa Tiongkok tetap menjadi faktor utama yang konstan dalam diskursus keamanan ASEAN, dan tindakannya di Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan keamanan utama bagi agenda keamanan ASEAN. Tinjauan ini juga menemukan bahwa diskursus akademik terpengaruh oleh interaksi antar-negara adidaya (great powers), khususnya kontestasi antara AS dan Tiongkok. Mengingat aspirasi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan, kajian literatur ini menyimpulkan bahwa ASEAN harus mengambil tindakan jika ingin mempertahankan sentralitas tersebut saat ini.

---

The issue of maritime security cooperation has become one of considerable importance within the changing political context of the maritime Southeast Asia region. In the process of establishing and maintaining the region’s peace and stability, the security agendas of the Association of Southeast Asian Nation—acting as Southeast Asia’s premier international institution—sees active participation by both its member states within the region as well as partners from without. But how does it fare in the face of its changing security challenges? With unresolved maritime disputes within its borders, the growing influence of international powers, and critical questions poised at the capabilities of international institutions, ASEAN’s role within the dimension of maritime security becomes a critical academic and political juncture. This literature review aims to critically analyze current academic understanding of ASEAN maritime security cooperation, applying it to the changing regional context. Using 25 relevant academic articles, this article identifies three main focal points of literature: 1) ASEAN as an actor in the South China Sea disputes’ 2) non-traditional security as the primary focus of ASEAN maritime security; and 3) critical analyses regarding ASEAN’s institutional capability and agency. It finds that China remains a constant primary factor in ASEAN’s security discourse, and its actions in the South China Sea constitutes ASEAN’s main security challenge. It also finds that the academic discourse is subject to the encroachment of great power politics, particularly the US-China contestation. Considering ASEAN’s aspirations to maintain its centrality in guaranteeing the region’s peace and stability, this literature review concludes that ASEAN must take political and academic action if it seeks to maintain its current trajectory."

"Sejak pembentukannya, ASEAN berdiri dengan tingkat institusionalisasi yang berbeda dengan institusi keamanan kawasan lainnya. Tingkat institusional yang informal dan bersifat inklusif serta prinsip ASEAN yang tidak intrusif memunculkan banyak perdebatan di dalam kalangan akademisi. Institusionalisasi di ASEAN menjadi penting karena menyangkut penilaian bagaimana ASEAN berjalan secara efektif terutama sebagai cara untuk mencapai integrasi keamanan kawasan ASEAN. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan literatur mengenai sejauh mana tingkat institusionalisasi ASEAN sebagai institusi keamanan kawasan. Terdapat lebih dari 30 literatur yang dipilih untuk dipetakan dalam meninjau dinamika institusionalisasi institusi keamanan ASEAN. Tulisan ini akan menggunakan metode taksonomi yang mengelompokkan literatur kedalam empat tema besar yakni, (1) kerangka institusionalisasi dan prinsip ASEAN Way sebagai penggerak institusionalisasi keamananASEAN, (2) peran eksternal dalam institusionalisasi institusi keamanan ASEAN, (3) peran isu Demokrasi dan HAM serta ekonomi sebagai penggerak institusionalisasi keamanan ASEAN, dan yang terakhir (4) koordinasi kebijakan pengaturan kerja sama keamanan ASEAN. Selain itu, pemetaan literatur ini berupaya untuk mengungkapkan persebaran konsensus, perdebatan, serta kesenjangan di dalam topik ini. Tinjauan pustaka ini juga berusaha untuk mengidentifikasi arah tren pemikiran penulis dalam persebaran literatur. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa dominan tren literatur berpusat pada perbedaan pandang dan sikap skeptis dan optimis akademisi yang didasari atas perspektif realis dengan konstruktivis. Tinjauan pustaka ini menggarisbawahi bahwa penting untuk menganalisis dinamika perkembangan institusionalisasi keamanan ASEAN sebagai rekomendasi penelitian lanjutan dan arah kebijakan serta mekanisme yang tepat untuk menghadapi tantangan keamanan ASEAN di masa yang akan datang.

---

Since its formation, ASEAN has stood at a different level of institutionalization from other regional security institutions. The institutional level which is not rigid and inclusive and the principle of non- binding ASEAN raises many considerations among the academics. Institutionalization in ASEAN is important because it is related to how ASEAN works in an effective way as a regional security cooperation. Therefore, this paper is aim to map and analyze the development of literature on to what extent institutionalisation in ASEAN will improve its role as regional security cooperation. There are more than 30 literatures were selected to be mapped in the ASEAN security dynamics transition. This paper will use a taxonomic method that classifies the literature into four major themes, (1) the literature`s worldview on institutional framework and the ASEAN Way as a driver of institutionalization of ASEAN security, (2) The external role in the institutionalization of security cooperation in ASEAN, (3) the role Democracy and Human Rights issues and the economy as the drivers of the institutionalization of ASEAN security, and (4) policy coordination of ASEAN security cooperation arrangements. In addition, literature mapping is taken to reveal the distribution of discussed consensus, debate, and gaps in this topic. This literature review also seeks to discuss the direction of trends that drive authors in the distribution literature. This literature review shows the dominant trend of literature centered on differences in views of skeptics and optimistic and also the attitudes of academics based on a realist and constructivist perspective. This literature review underlines important reasons for analyzing the dynamics of the development of ASEAN security institutionalization as a discussion of further research and appropriate policy directions and safeguards for ASEAN security challenges in the future."

"Konsep keamanan energi bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai konsep keamanan energi dari waktu ke waktu. Tulisan ini kemudian akan mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu periode 1970-1990, 2000-2010 dan pasca 2010. Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa terjadi perluasan tema dalam definisi konsep keamanan energi yang awalnya terkait dengan tema ketersediaan dan harga menjadi mencakup tema infrastruktur, lingkungan, dampak sosial, efisiensi, tata kelola dan kebijakan publik, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah konsep keamanan energi perlu diperluas untuk mengakomodasi munculnya tantangan-tantangan baru atau tetap dibatasi agar keamanan tidak kehilangan maknanya. Penulis berargumen bahwa pendefinisan keamanan energi harus tetap dilekatkan dengan definisi keamanan, ldquo;survival in the face of existential threat, rdquo;agar konsep keamanan itu sendiri tidak kehilangan fokusnya. Dengan menggunakan perspektif kontekstual dan variasi konseptual dari waktu ke waktu, tulisan ini diharapkan dapat menghadirkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana isu energi dapat menjadi isu keamanan serta memberikan kontribusi berupa pemetaan konsep keamanan energi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan energi.

---

Concept Energy security concept is contextual and understood in different ways in different context. This paper examines the development of the literatures of energy security. Using chronological method of organization, this paper classifies the literatures into three different periods 1970 1990, 2000 2010, and post 2010. From this classification, it is found that there is a proliferation of themes in the definition of energy security concept. The concept has expanded from what was initially limited to availability and affordable price, to include themes such as infrastructures, environment, social impacts, efficiency, governance and public policy. This raises a debate as to whether the energy security concept need to be broadened to accomodate the emergence of new challenges or to remain limited in definition so that it would not lose its meaning. This paper then further argues that the definition of energy security should be attached to the definition of security as, ldquo survival in the face of existential threat, rdquo so that security concept itself would be able to retain its focus. Taking a contextual perspective and conceptual variation over time, this paper aims to present a theoretical debate on how energy is understood as a security issue and to serve as a reference for energy policy making."

"In Crimology, Access control is known as one of the six teen technique introduced by Ronald V. Clarks on his famous writing about Situational Crime Prevention. Access control is a concept of some symbolic or physical barrier used to select and determine the mobility entry or exit of human. This concept is also potential to be develop on to it is own concept of security system. This research is about how to implement access control concept as a security system concept. Research was conducted at PT "X", an 35 years old foreign investment company, which is it site located at Pasar rebo District, East Jakarta. PT. "X" is a pharmaceutical company, producing gynecological product including oral contraception, which one of their most famous product is Pil KB Lingkaran Biru. Like others modem pharmaceutical company, PT "X" implement high standard of management principle and quality control, to each function under this company organization, including security function. Also like other manufacturing company, the community inside this company characterize by functional relationship, which then lead their employee into some unique relationship which colored by sub unit bonding in company structure, such as Department division or Section. This condition also become basic consideration to determine the mobility and access of each person who has interest to enter any space or room inside these company site. There are four element, choose as basic requirement if access control like to implemented in these company. Those element are administrational, technical, organizational and personal aspect. All this aspect has correlation and supporting as a system. Administrational aspect gives legitimation and power, technical aspect is a supporting tools to make the program runs easier and possible. Organizational aspect describe procedure and mechanism to do the system. Personal aspect lead to share responsibility and function for each unit in the security system. There are still no guarantee that system base on access control concept can or effective in reducing crime in a work place. But At least, access control can be used as a concept to build a security system at other industrial site which might have same characteristic and with same method."

"The black sea consitutes a region where the interests of four geopolitical entities intersect, namely, the EU with its "Neighbourhood policy of the EU" the USA in search of a gateway to Eurasia, " broder Middle East and ..."

"Keamanan maritim merupakan isu yang terus berkembang. Namun, sampai tulisan ini dibuat, pembahasan mengenai keamanan maritim dalam Ilmu Hubungan Internasional masih terhitung sedikit. Pada kenyataannya, keamanan maritim merupakan bagian yang penting dari studi keamanan. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai keamanan maritim secara mendalam. Pengkajian keamanan maritim dalam tulisan ini menggunakan metode kronologis yang terbagi menjadi beberapa periode. Periode-periode tersebut termasuk periode 1609-1890, periode 1900-2000, dan periode pasca 2001. Penjelasan periode 1609-1890 dimulai dengan mengkaji tema mengenai keamanan tradisional yang termasuk hukum laut dan kekuatan laut. Setelahnya, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan dari periode 1900-2000 dan pasca 2001 yang menunjukkan adanya perkembangan konsep keamanan maritim meliputi isu keamanan nontradisional. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan bahwa pembahasan mengenai konsep keamanan maritim harus diperluas agar dapat mencakup banyak isu internasional. Alasan dari hal tersebut ialah perluasan konsep keamanan maritim dapat memudahkan pembentukan solusi atas isu keamanan maritim internasional.

---

Maritime security is an issue that always evolving. However, until this paper`s been made, the discussion about maritime security in International Relation Studies still a few. In fact, maritime security is an important part of security studies. Thus, this paper analyzes the maritime security deeply. The analysis of maritime security in this paper is using chronological method which divided into some periods. These periods including period 1609-1980, period 1900-2000, and period post 2001. The explanation of period 1609-1890 starts with analyzing themes of traditional security which includes law of the sea and sea power. Afterwards, the explanation continues with the discussion of periods 1900-2000 and post 2001 which shows an evolution of maritime security concept that involve the nontraditional security form. Furthermore, this paper explains that the discussion about maritime security concept should be expanded to cover many international issues. The reason of that is the act of expanding maritime security concept could facilitate the forming of solution to handle international maritime security issues."