Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"VISI Indonesia Merdeka atau lebih dikenal sebagai Tujuan Nasional sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Misi Indonesia Merdeka tersebut pada gilirannya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mencakup aspek kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara berkala, lima tahun sekali. Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum tersebut diwakili oleh partai politik. Dengan demikian partai politik adalah sarana agregasi politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dengan demikian baik partai politik maupun pemilihan umum harus ditata dan diselenggarakan atas dasar UUD NRI Tahun 1945 demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%. Wacana ini menjadi berkembang mengingat posisi perempuan Indonesia dalam sektor politik dapat dikatakan masih marjinal. Salah satu indikator nyata dari masih terpinggirkannya hak-hak politik perempuan adalah rendahnya persentase perempuan yang menduduki kursi di lembaga perwakilan atau parlemen. Sesuai dengan pengertian parlemen yang berarti suatu lembaga publik yang terdiri dari angota-anggota yang dipilih atau diangkat untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dari suatu negara, maka keterwakilan perempuan di parlemen, berarti adanya perempuan di lembaga perwakilan itu untuk mewakili kepentingan-kepentingan perempuan sebagai bagian dari rakyat suatu negara. Lembaga perwakilan yang akan dibahas dalam tesis ini dibatasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya masa bakti 2004-2009 yang terpilih dari hasil Pemilihan Umum tahun 2004. Dengan adanya ketentuan pembenian kuota 30% bagi capon anggota legislatif berdasarkan Pasal 65 ayat (1) tersebut, tercapai jumlah calon legislatif perempuan untuk DPR RI sebanyak 2.507 atau sekitar 32,2% dari total 7.756 calon legislatif, meskipun tidak semua partai politik dapat memenuhi jumlah calon legislatif perempuan sebanyak 30%. Akan tetapi, dari hasil Pemilihan Umum 5 April."

"PENGERTIAN partai politik adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita dan tujuan yang sama yang mengorganisir dirinya dalam suatu partai politik. Di Indonesia sistem kepartaian diatur berdasarkan undangundang tentang partai politik yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Salah satu perubahan yang mendasar di dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2), yang semula “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan yang dilakukan tidak secara langsung oleh rakyat namun melalui pejabat yang dipilih oleh rakyat. Menurut ketentuan Pasal 22 E ayat (2), Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum tersebut dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Adapun peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Undang-undang partai politik di Indonesia tidak membatasi jumlah partai, yang diatur hanya tata-cara pendirian partai dan syarat untuk bisa mengikuti pemilihan umum. Kondisi ini disadari, oleh karena itu diusahakan agar walaupun menganut sistem multi partai tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, yaitu sistem multi partai sederhana. Terkait dengan upaya menciptakan sistem multi partai sederhana adalah dikaitkan dengan sistem presidensiil yaitu melalui proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada setiap partai politik yang telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Diharapkan dengan bergabungnya partai-partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden persyaratan pada ayat (3) akan dapat dicapai dan kedepannya partai-partai politik tersebut akan terus bersamabersama sehingga tercapai persamaan-persamaan diantara mereka sehingga suatu saat nantinya mereka bergabung dalam satu partai atau front. Dengan demikian akan tercapai sistem multi partai sederhana."

"ABSTRAKPemilihan Umum 2004 diwarnai dengan usaha untuk meningkatkan jumlahperempuan di parlemen. Usaha tersebut adalah adanya undang-undang yangmewajibkan partai politik untuk menyediakan kuota 30% dalam daftar calonlegislator dan sosialisasi yang gencar untuk meningkatkan kesadaran jenderpemilih perempuan.King (2000) pada penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa calonlegislator perempuan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih oleh perempuan,tetapi jumlah perempuan di parlemen selalu jauh lebih sedikit dibandingkandengan jumlah laki-laki. Faktor-faktor yang menyebabkan sedikitnya jumlahperempuan di parlemen, antara lain, adalah ideologi peran jender tradisionalpemilih (Karra, dalam Sari 2002) dan rendahnya identifikasi perempuan sebagaikelompok (Zellman, 1978). Faktor lain yang mempengaruhi suara pemilih adalahidentifikasi dengan partai politik dan isu politik (Campbell et al., 1960).Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang calon legislator perempuanmemperoleh dukungan dari pemilih perempuan dibandingkan dengan calonlegislator laki-laki; pengaruh ideologi peran jender dan tingkat identifikasikelompok jender terhadap dukungan terhadap calon legislator perempuan; dan diantara keempat independen variabel, ideologi peran jender, identifikasi dengankelompok jender, identifikasi dengan partai politik, dan isu politik, yang manayang dapat menjadi prediktor bagi dukungan pemilih perempuan kepada calonlegislator perempuan pada Pemilihan Umum 2004.Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan peluang antaracalon legislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih olehpemilih perempuan; apakah terdapat perbedaan ideologi peran jender antarapemilih perempuan yang memilih calon legislator laki-laki dan pemilihperempuan yang memilih calon legislator perempuan; apakah terdapat perbedaantingkat identifikasi kelompok jender antara pemilih perempuan yang memilihcalon legislator laki-laki dan pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan; dan manakah di antara keempat variabel independen, ideologi peranjender, identifikasi dengan kelompok jender, identifikasi dengan partai politik,dan isu politik yang dapat menjadi prediktor bagi pemilih perempuan untukmemilih calon legislator perempuan. Untuk menjawab permasalahan itu,digunakan kuesioner yang terdiri dari lima skala yang mengukur setiap variabel independen dan pertanyaan mengenai jenis kelamin calon legislator yang dipilihpada Pemilu 2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peluang antara calonlegislator perempuan dan calon legislator laki-laki untuk dipilih oleh pemilihperempuan dan tidak ada perbedaan ideologi peran jender serta identifikasidengan kelompok jender pada pemilih perempuan yang memilih calon legislatorperempuan dan calon legislator laki-laki. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan perilaku pemilih perempuan untuk memilih calon legislatifperempuan tidak dapat diprediksi oleh variabel ideologi peran jender, identifikasidengan kelompok jender, isu politik, dan identifikasi dengan partai politik. Saranuntuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki proses pengambilan sampel,memperluas subjek penelitian pada laki-laki, menambahkan variabel lain, seperti stereotip jender dan mengikutsertakan proses kognitif dalam aktivitas memilih."

"KESEPAKATAN bersama dalam rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mempertegas sistem Presidensiil Dalam rangka memperkuat sistem presidensial secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sunguh-sungguh harus terus diupayakan. praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem presidensial karena ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pragmatisme politik yang ditimbulkan dalam proses koalisi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan sistem presidensial. Dengan demikian, salah satu tujuan dari pemilu, seperti yang tertuang di dalam undang-undang adalah untuk penyederhanaan partai politik menuju sistem multi partai sederhana, dapat diwujudkan melalui diberlakukannya mekanisme ambang batas."

"Sistem politik sentralistis yang diterapkan Uni Soviet telah membuat kekuasaan mutlak berada pada pihak Partai Komunis Uni Soviet (KPSS), kondisi ini secara perlahan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat Uni Soviet mengalami ketertinggalan dibidang politik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Mikhail Gorbachov menggagas kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi untuk menciptakan kebebasan yang sebenarnya bagi masyarakat Uni Soviet.Kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi memberi pengaruh pada masyarakat tentang pentingnya kesadaran berpolitik dan hak-hak politik warga negara. SeteIah runtuhnya Uni Soviet, masyarakat Rusia membangun kembali sebuah negara Federasi Rusia dengan sistem politik yang berbeda. Perubahan yang terjadi di Rusia ternyata tidak hanya mempengaruhi sistem politik negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakatnya, khususnya pada partai politik, pemilihan umum, dan parlemen.Partai politik di Rusia pasca Uni Soviet menjadi lebih terbuka keanggotaannya kepada publik, sedangkan dalam hal ideologi partai-partai menjadi lebih majemuk. Pemilihan umum di Rusia pasca Uni Soviet dalam penyelenggaraanya dilaksanakan lebih bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemaksaan maupun intimidasi terhadap para pemilihnya.Parlemen Rusia pasca Uni Soviet mengalami pergeseran pada tipe perwakilan dari delegasi ke trustee. Perubahan perilaku politik masyarakat Rusia pasca Uni Soviet tampak pada rendahnya keterikatan antara masyarakat dengan partai politik ataupun anggota parlemen dengan partai politik. Selain itu dalam hal partisipasi politik pun masyarakat Rusia pasca Uni Soviet diketahui lebih aktif dibnadingkan era Uni Soviet."

"General election as a democratic instution should be processed honestly and fairly.It's a pity that with its age more than a half of century,Indonesia only carried out nine general elections with the quality of process,impact and far from fulfiled the political necessity...."