Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this written is to know how moral value described was in short story "guru (teacher)" and "peradilan rakyat (people justice)" by Putu Wijaya. Also we want to know what moral value discribed was. We used qualitative descriptive method in this research. This method described written based on lecture content. Result of this research showed that in short sory "guru (teacher)" and "peradilan rakyat (people justice)" we found moral values. The moral values shown in person by attitude, character, and what person did. By short short story "Guru (Teacher)" Putu Wijaya draw person Taksu became a teacher with persistently beside his father and his mother did not agree. But Taksu was still consistently. "Peradilan Rakyat (people justice)" also drawn young lawyer did professional with persistently and consistently. "

"E-learning has been growing rapidly despite its pros and cons. Good e-learning is based on principles and pedagogy similar to other type of learning. Align with the shift of educational paradigm from teacher-centered to student-centered, sooner or later teachers should adapt themselves to the new roles. This article discusses teacher's roles and competencies related to e-learning."

"Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru secara formal untuk pengakuan sebagai tenaga profesional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan anak usia dini,pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan....."

"tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kebutuhan guru pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), kekurangan dan kelebihan guru dikdasmen, serta rasio siswa per guru dikdasmen. metode yang digunakan adalah studi dokumentasi atau kepustakaan. hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan guru dikdasmen sebesar 2.865.116 orang, sehingga masih terjadi kekurangan guru sebesar 126.522 orang. berdasarkan rasio siswa dan guru menurut kebutuhan dan yang ada untuk SD, SLB, dan SMK maka terjadi kekurangan karena untuk SD adalah 14,78 dan 15,91, untuk SLB adalah 3,39 dan 5,21, untuk SMK adalah 16,74 dan 22,43. sebaliknya, untuk SMP dan SMA terjadi kelebihan guru karena untuk SMP adalah 18,41 dan 16.43 dan untuk SMA adalah 16,90 dan 16,18. simpulannya, untuk guru dikdasmen masih terjadi kekurangan guru tetapi SMP dan SMA telah kelebihan guru. sarannya, kekurangan guru supaya dipenuhi melalui pengadaan guru baru, kelebihan guru supaya disalurkan ke mata pelajaran serumpun, dan lulusan BP/BK supaya segera disalurkan ke sekolah-sekolah yang memerlukan."

"Hingga kini penelitian terhadap karya sastra yang menampilkan tokoh guru belum banyak dilakukan orang. Justru karena itulah, penelitian ini mengambil objek kumpulan cerpen Soetji Menulis di Balik Papan Tulis karya SN Ratmana yang di dalamnya banyak menyoroti kehidupan guru. Penelitian difokuskan pada citra guru yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada sembilan citra guru yang dihadirkan oleh Ratmana dalam cerpen-cerpennya. Pertama, guru sebagai pendidik yang tegas dan bertanggung jawab. Kedua, guru sebagai bahan ejekan dan objek pemerasan. Ketiga, guru sebagai pribadi yang hidupnya tidak berkecukupan. Keempat, guru sebagai sosok yang emosional dan irasional. Kelima, guru sebagai pribadi yang dikagumi murid. Keenam, guru sebagai pribadi yang tertekan. Ketujuh, guru sebagai pribadi yang bangga, berjasa, dan membutuhkan pengakuan. Kedelapan, guru sebagai sosok yang tabah. Terakhir, guru sebagai korban politik/keadaan. Dapat disimpulkan bahwa cerpen-cerpen SN Ratmana cenderung memotret kehidupan guru sebagaimana wajarnya. Guru yang hadir dalam cerpen-cerpennya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Dalam beberapa hal, apa yang tergambar di dalam cerpen-cerpen tersebut tidak mencerminkan harapan/pandangan masyarakat tentang guru yang ideal. "

"Peran pendidik guru menjadi lebih dan lebih penting dalam memenuhi kebutuhan guru profesional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia #14/2005 tentang Guru dan Dosen. Agar dapat mendidik guru profesional dan calon guru, pendidik guru sendiri harus profesional, dan memiliki kemauan untuk terus mengembangkan profesionalisme. Mengembangkan profesionalisme adalah suatu keharusan bagi pendidik guru, karena empat alasan: (1) sifat profesionalisme, (2) perkembangan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (3) paradigma pembelajaran seumur hidup, dan (4) permintaan Hukum #14/2005 tentang Guru dan Dosen. Namun data pada pendidik guru dari Lembaga Pendidikan Guru beberapa menunjukkan bahwa tidak semua pendidik guru menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan profesionalisme. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme harus didorong oleh semua pihak yan terkait dengan guru dan pendidik guru. Ada banyak kegiatan yang dapat dialami oleh pendidik guru dalam rangka mengembangkan profesionalisme, beberapa diantaranya adalah: mengambil studi lebih lanjut, mengambil kursus yang relevan, refleksi diri secara teratur, bergabung dengan kegiatan akademik (seminar, lokakarya, pelatihan, dll), pengenalan sekolah, melakukan penelitian, dan penerbitan artikel ilmiah."

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."