Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan lingkungan antisawit adalah gerakan yang baru dalam gerakan lingkungan, walaupun isu sawit bukanlah isu yang baru namun tidak pernah sebelumnya menjadi pembahasan yang lebih berorientasi pada lingkungan. Penelitian ini mengkaji Jaringan Sawit Watch sebagai penggerak gerakan sosial baru di Indonesia. Dan penelitiannya mempergunakan pendekatan Teori Gerakan Sosial Baru dan Teori Mobilisasi Sumberdaya untuk menunjukkan dinamika dan organisasi gerakan sosial dengan melihat faktor diskontinuitas dan kontinuitas dari gerakan tersebut. Secara empiris gerakan sosial ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk menggambarkan gerakan sosial di Indonesia.

---

Anti Oil Palm Environment Movement is a variant to a new social movement in the enviroment movement. Eventhough oil palm issue wasn`t a new issue but it wasn`t considered as environmental problem. This research studied Sawit Watch as a network which mobilize new social movement. The study used New Social Movement Theory and Mobilization approachs to reflect the social movement dynamic and organization through its discontinuty and continuity factor. Empiric study reflected that an integrated approach needed from New Social Movement Theory and Mobilization Resources Theory to present social movement in Indonesia."

"Telah dilakukan analisis terhadap minyak kelapa, minyak kelapa sawit, dan virgin coconut oil berdasarkan parameter yang terdapat pada SNI minyak kelapa seperti kadar air, bilangan peroksida, bilangan iod, bilangan penyabunan, dan bilangan asam, dengan menggunakan metode titrasi. Pada pengamatan hasil analisis terhadap dua sampel virgin coconut oil dari produk yang berbeda, terdapat perbedaan kualitas berdasarkan parameter SNI. Untuk minyak kelapa, minyak kelapa sawit, dan virgin coconut oil, perbedaan kualitas berdasarkan parameter SNI tidak terlalu besar antara ketiganya. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap asam laurat dalam keempat sampel minyak tersebut secara kromatografi lapis tipis(KLT) densitometri, namun metode ini tidak berhasil untuk menganalisanya.Analysis of coconut oil, palm oil, and virgin coconut oil has been carried out based on SNI parameter such as water content, peroxide value, iodine value, saponification value, and acid number by using titration method. The analysis result of virgin coconut oil from difference products has showed differences quality based on SNI parameter. For the coconut oil, palm oil, and virgin coconut oil, there were small differences among them. It was also carried out Analyzing of lauric acid for all samples by thin layer chromatography densitometry, but the method applied did not work well."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat persoalan petani swadaya kelapa sawit dalam menghadapi standar keberlanjutan yang berlaku atas produk kelapa sawit mereka, berupa Tanda Buah Segar TBS . Fokus studi ini adalah menampilkan pengalaman petani di dua desa di Kalimantan Tengah dalam mencari cara dan langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi standar RSPO Roundtable Sustainable Palm Oil , terutama ketika menggunakan hukum sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi standar pasar. Untuk memeriksa pengalaman-pengalaman tersebut maka studi ini menggunakan metode sosio-legal untuk mengeksplorasi aspek sosial dalam penggunaan hukum, sekaligus memperlihatkan kenyataan sosial dalam dari hukum. Sehingga penelitian lapangan akan memeriksa hukum investasi dan perkebunan dalam konteks dua desa ketika digunakan untuk memenuhi standar pasar terhadap keberlanjutan.

---

ABSTRACT This thesis is to disclose the problem of oil palm smallholder farmers in facing the global sustainability standards to crude palm oil. The focus of this study is describing the experiences of farmers in two villages in searching for precise ways and steps to fulfil the Roundtable Sustainable Palm Oil standards, especially in dealing with laws as the instrument to achive the requirements of the standard. To analyse those experiences, this study uses the the socio legal method to explore the social aspects of experiencing with legal instruments and at the same time portraying the reality of laws on the ground. The study will challenge whether plantation laws and investment laws are implemented as such when farmers are facing the requirements to achieve the sustainability standards. "

"Sejak tahun 2006, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri minyak kelapa sawit yang meliputi perluasan lahan bukan tanpa halangan. Pembukaan lahan baru selalu bertentangan dengan isu lingkungan hidup. Dalam penelitian sebelumnya di Malaysia, pembukaan lahan kelapa sawit baru berimplikasi negatif terhadap produksi minyak kelapa sawit dalam jangka panjang. Tesis ini membahas tentang hubungan antara luas lahan tanam, harga minyak kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data tahunan yang meliputi luas lahan tanam, harga dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia dari tahun 1980-2014. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Model yang digunakan adalah vector error correction model. Empat tahap analisis dalam penelitian ini meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi Johansen, VECM dan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa luas lahan tanam dan harga berpengaruh positif pada produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, luas lahan tanam dan harga berpengaruh negatif terhadap produksi. Melalui kausalitas Granger terlihat bahwa luas area perkebunan memicu produksi dan produksi memicu harga. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menganjurkan agar melibatkan variabel-variabel lain yang terkait seperti ekspor minyak kelapa sawit, harga minyak kelapa sawit dunia dan harga barang substitusi.

---

Since 2006, Indonesia is the biggest palm oil producer in the world. Palm oil industry advancement which includes clearing is not without a hitch. Clearing is always contradict with environmental issues. In a previous study in Malaysia, increasing total area planted have negative implication towards palm oil production. This thesis examines the relationship between total area planted, palm oil price and palm oil production in Indonesia using quantitative approach with annual data of Indonesian total area planted, palm oil price and production from 1980 to 2014. The data obtained from Directorate-General of Plantation. The model used in this research is vector error correction model. Four stages of analyses which are involved are stationerity test, Johansen cointegration test, VECM and Granger causality. The findings showed that total area planted and palm oil price have positive effect on palm oil production in the long run. In the short run, total area planted and palm oil price have negative impact on palm oil production. Granger Causality shown that total area planted triggers production and production triggers price. For future studies, researcher recommends to include other related variables such as palm oil export, palm oil world price and substitute price."

"Tulisan ini membahas tentang pengembangan industri kelapa sawit Indonesia masih mengandalkan ekspansi lahan, meskipun model pengembangan yang demikian memunculkan beragam dampak sosial dan lingkungan. Menggunakan pendekatan ketergantungan yang diperkenalkan oleh Theotonio Dos Santos dan Cardoso, penelitian ini berargumen bahwa kondisi tersebut diakibatkan oleh ketergantungan kolonial, finansial, dan teknologi Indonesia sebagai negara periferi terhadap negara-negara core dan semiperiferi, yang ditopang oleh persamaan kepentingan kelas dominan internasional dan kelas dominan nasional di Indonesia.

---

This research discusses how the development of the Indonesian palm oil industry still relies on land expansion, even though this development model has various social and environmental impacts. Using the dependency approach introduced by Theotonio Dos Santos and Cardoso, this research argues that this condition is caused by the colonial, financial and technological dependence of Indonesia as a peripheral country on core and semi-periphery countries, which is supported by the similarities in the interests of the international dominant class and the local dominant class."

"ABSTRAKUntuk mempertahankan manfaat ekosistem hutan dengan berbagai fungsinya, diperlukan suatu valuasi yang bersifat komprehensif dan terintegratif. Disamping itu, valuasi terhadap manfaat dari fungsi ekosistem hutan harus menganut prinsip nilai asuransi (insurance value).Tujuan penelitian ini (1) Menghitung total nilai Manfaat bersih sekarang (NPV) kelayakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten. (2) Menghitung total nilai manfaat ekosistem hutan di Kabupaten Melawi (3) Menemukan model penentuan luas optimum areal perkebunan kelapa sawit pada suatu kawasan ekosistem hutan Hasil penelitian mendapatkan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak feasible untuk dilakukan dengan cara melakukan konversi terhadap ekosistem hutan. Jika hal ini dilakukan maka akan menimbulkan dampak kerugian lingkungan yang sangat signifikan dengan nilai NPV negatif sebesar Rp (248.349.067.033.000,-). Sementara itu analisis manfaat biaya mempertahankan ekosistem hutan adalah positif yaitu sebesar Rp 38.563.349.907.000,-.Berdasarkan analisis suitabilitas menunjukkan bahwa dari total pencadangan areal perkebunan pada kawasan hutan seluas 234.348 ha, maka yang dapat dikonversikan untuk lahan perkebunan kelapa sawit hanya seluas 31.498 ha dan yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas 202.850 ha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konversi ekosistem hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dalam batas-batas tertentu di Kabupaten Melawi masih dapat dilakukan dengan syarat bahwa penentuan kelayakan luas areal perkebunan kelapa sawit harus menggunakan Indeks Ky. Indeks Ky adalah merupakan suatu indeks kompromi yang mengakomodasi 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan lingkungan (ekologi), keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, indeks ini juga mendasari pada konsep pengelolaan sumbedaya hutan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip standar minimum yang aman ( safe minimum standar). Sehingga Indeks Ky ini dinamakan juga dengan Social, Economy and Environment Compromise Indeks (SEECI).Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan HHCA yang dilakukan di wilayah studi (Kabupaten Melawi) telah mendapatkan Indeks Ky sebesar 6,4401. Dengan menerapkan angka Indeks Ky ini, analisis suitabilitas terhadap total pencadangan areal perkebunan pada kawasan hutan di Kabupaten Melawi seluas 234.348 ha menemukan bahwa hanya 31.498 ha yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, dan 202.850 ha tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Dengan komposisi ini, nilai kerusakan akibat konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dapat diimbangi manfaat mempertahankan kawasan ekosistem hutan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial dapat dicapai.

---

ABSTRACTTo maintain the benefits of forest ecosystems with a variety of functions, we need a valuation that is comprehensive and terintegratif. In addition, the valuation of the benefits of forest ecosystem function must adhere to the principle of insurance (insurance value).The purpose of this study (1) Calculate the total net present value of benefits (NPV) Feasibility of oil palm plantations in the district. (2) Calculating the total value of the benefits of forest ecosystems in the District Melawi (3) Finding the optimum model for determining the area of oil palm plantations in an area of forest ecosystem.The results find that the activities of oil palm plantations is not feasible to be done by way of conversion of forest ecosystems. If this is done it will cause environmental impacts are very significant losses with a negative NPV of USD (248.349.067.033.000, -). Meanwhile, the cost benefit analysis is positive to maintain the forest ecosystem that is Rp 38,563,349,907,000, -. Based suitabilitas analysis showed that of the total provisioning plantations on 234,348 ha of forest area, then that can be converted to oil palm plantations covering an area of only 31 498 ha and will be retained as an area of 202,850 ha of forest area.The conclusion of this research is the Conversion of forest ecosystems to serve as oil palm plantations within certain limits in the District Melawi still can be done on condition that the determination of the feasibility of oil palm plantation area must use the Index Ky. Ky Index is an index of compromise that accommodates 3 (three) pillars of sustainable development is environmental sustainability (ecological), social sustainability and economic sustainability. In addition, this index also underlies the concept of management of forest resources towards the fulfillment of the principle of prudence (prudential principle) and the principle of minimum standards of safe (safe minimum standards). So the index is called Ky also with Social, Economy and Environment compromise Index (SEECI).The result using the approach HHCA conducted in the study area (District Melawi) has gained Ky. index of 6.4401. By applying this Ky index numbers, analysis suitabilitas of the total plantation area in the reserve forest area in the district covering an area of 234,348 ha Melawi found that only 31 498 ha which can be converted into oil palm plantations, and 202,850 ha will be retained as forest area. With this composition, the value of damage caused by conversion of forests into oil palm plantations can offset the benefits of maintaining forest ecosystem area. Thus the concept of sustainable development by creating a balance environmental, economic and social development can be achieved."

"Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menegaskan otoritas KPPU untuk pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan/atau menengah dengan UMKM yang merupakan salah satu bentuk perwujudan struktur ekonomi nasional yang seimbang dan berkembang. Dalam sektor perkebunan sawit yang mensyaratkan pelaku usaha perkebunan memiliki perjanjian kemitraan dengan petani dan/atau masyarakat sekitar untuk bila hendak mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) mendorong terciptanya kerjasama kemitraan dengan bentuk pola inti plasma, pelaku usaha besar berperan sebagai inti dan petani berperan sebagai plasma. Selama pelaksanaan kemitraan tersebut terjalin, timbul hal-hal yang tidak diharapkan juga pelanggaran atas perjanjian kerjasama. KPPU berperan sebagai pengawas juga penegakan hukum melalui penanganan perkara atas permasalahan tersebut.

---

With the mandate of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Implementation of Law Number 20 of 2008 which confirms the authority of the KPPU to supervise and upholding the law on the implementation of partnerships between large/medium business actors and MSMEs which is a form of embodiment of a balanced and developing national economic structure. In the oil palm plantation sector, which requires plantation business actors to have a partnership agreement with smallholders and/or the surrounding community to obtain a Plantation Business Permit (IUP) encourages the formation of partnerships with a plasma core pattern, large business actors play the role of nucleus and smallholders act as plasma. During the implementation of the partnership, unexpected things arose as well as violations of the cooperation agreement. KPPU has a role as a supervisor as well as law enforcement by handling cases on these problems.

"

"Penggunaan minyak nabati secara langsung sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel (biodiesel) masih menimbulkan masalah. Masalah tersebut terutama diakibatkan oleh viskositas minyak nabati yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan petrodiesel, sehingga akan menyebabkan proses pembakaran yang tidak sempurna. Untuk itu, perlu dilakukan proses konversi minyak nabati kedalam bentuk ester (metil ester) melalui reaksi transesterifikas guna menurunkan viskositasnyai.Pada penelitian ini dilakukan proses preparasi biodiesel melalui reaksi antara minyak kelapa sawit dan metanol dengan perbandingan volume 5 : 1, serta menggunakan NaOH sebagai katalis dengan variasi 3,5 gr, 4,5 gr, 5 gr dan 5,5 gr. Reaksi berlangsung pada temperatur 60 oC dan membutuhkan waktu selama + 1 jam. Gliserin yang terbentuk dipisahkan, kemudian hasil produk metil ester (biodiesel) yang diperoleh dicuci dengan air sampai mencapai pH normal (6-7). Semakin besar jumlah katalis yang digunakan dapat menurunkan produk biodiesel yang dihasilkan, yang berarti akan meningkatkan hasil dari produk samping.Hasil pengujian karakteristik yang diperoleh menunjukkan bahwa produk biodiesel dari penggunaan katalis (NaOH) sebanyak 3,5 gram (M3.5), 4,5 gram (M4.5) dan 5 gram (M5.0) lebih memenuhi karakteristik dari minyak diesel (untuk mesin diesel putaran rendah); sedangkan produk biodiesel dari penggunaan katalis 5,5 gram (M5.5) lebih memenuhi karakteristik dari minyak solar. Campuran antara 20 % biodiesel M5.5 dengan 80 % minyak solar (B20) mempunyai karakteristik yang lebih mendekati kondisi optimal yang dibutuhkan oleh bahan bakar mesin diesel.

---

Biodiesel's characteristics preparation from palm oil. Using vegetable oils directly as an alternative diesel fuel has presented engine problems. The problems have been attributed to high viscosity of vegetable oil that causes the poor atomization of fuel in the injector system and pruduces uncomplete combustion. Therefore, it is necessary to convert the vegetable oil into ester (metil ester) by tranesterification process to decrease its viscosity.In this research has made biodiesel by reaction of palm oil and methanol using lye (NaOH) as catalyst with operation conditions: constant temperature at 60 oC in atmosferic pressure, palm oil : methanol volume ratio = 5 : 1, amount of NaOH used as catalyst = 3.5 gr, 4.5 gr, 5 gr and 5.5 gr and it takes about one hour time reaction. The ester (metil ester) produced are separated from glycerin and washed until it takes normal pH (6-7) where more amount of catalyst used will decrease the ester (biodiesel) produced.The results show that biodiesels properties made by using 3.5 (M3.5) gr, 4.5 gr (M4.5) and 5 (M5.0) gr catalyst close to industrial diesel oil and the other (M5.5) closes to automotive diesel oil, while blending diesel oil with 20 % biodiesel (B20) is able to improve the diesel engine performances."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."