Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The practice of Aceh special autonomy has yet to show any significant progress. One of the reasons is the weak vision of local goverment in designing social security programs such as education and health on the basis of public interest. These programs only served as political ..."

"Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources."

"Penelitian ini mencoba memaparkan aksi gerakan Kaum Sangha di Vietnam yang memicu aksi protes dan penggulingan pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem dari kekuasaan. Paparan dimulai dengan menjelaskan pengaruh gagasan pembaharuan Buddhisme dari berbagai negara Buddha terutama China terhadap gerakan Kaum Sangha di Vietnam. Peran Kaum Sangha yang terutama adalah memberikan pencerahan agama kepada setiap orang di manapun berada. Namun pada masa pemerintahan Presiden Ngo Dinh Diem, kebebasan untuk beribadah tidak diberikan kepada penganut Buddha, hanya Katolik yang mendapat tempat utama. Pada akhirnya penelitian ini mengungkapkan tiga hal. Pertama, Presiden Ngo Dinh Diem tidak memberikan kebebasan beragama kepada penganut Buddha. Kedua, aksi bakar diri Thich Quang Duc pada tahun 1963 memunculkan dukungan dari masyarakat dunia, untuk memaksa Amerika Serikat berlaku keras kepada Ngo Dinh Diem. Ketiga, ketidakpuasan Kaum Sangha terhadap pemerintahan menjadi dasar legitimasi aksi kudeta menggulingkan Ngo Dinh Diem dari kekuasaan.

---

This research tries to explain the Sangha’s movement in Vietnam which triggered protest action and down falling Ngo Dinh Diem’s authority as a president. The description begins with an explanation about the effect of Chinese centered Buddhism revival idea on Sangha’s movement. The Sangha’s main role was giving religious enlightenment to everyone. Unfortunately, religious liberty wasn’t given to the Buddhist because of the only priority given to the Catholics. Ultimately the research reveals of three things. First, Ngo Dinh Diem as a president didn’t give freedom worship to the Buddhist. Then, self immolation done by Thich Quang Duc in 1963 had created world supports to have USA determine a harder attitude toward Ngo Dinh Diem. And the last, Sangha’s discontentment toward government became legitimation of coup d’état on overthrowing Ngo Dinh Diem’s power."