Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fiscal desentralization is a fiscal policy taken by government to balance equality fiscal capacity between local-central government, as well as amongst local government. By concept or formula, it is fairly accepted as a good model of fiscal policy. This research applies ..."

"Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti apakah penurunan kemiskinan di Indonesia terkait dengan penerapan desentralisasi fiskal. Ukuran kemiskinan yang digunakan adalah poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), dan poverty severity index (P2), sedangkan ukuran derajat desentralisasi fiskal (FD) yang digunakan adalah indikator pendapatan/revenue indicator (RI), indikator belanja/expenditure indicator (EI), dan indikator otonomi/autonomy indicator (AI). Indikator-indikator FD tersebut diadaptasi dari konsep yang disajikan oleh Akai dan Sakata (2002). Guna memastikan robustness model penelitian, kajian ini menerapkan static and dynamic panel data analyses. Static panel data analysis dilakukan dengan menggunakan ordinary least square dan fixed effect (FE) method, sementara dynamic panel data analysis dilakukan dengan menggunakan System Generalized Method of Moment (Sys GMM), yang dikembangkan oleh Arellano dan Bover (1995) serta Blundell dan Bond (1998). Hasil dari static dan dynamic panel data analyses secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dalam estimasi dengan menggunakan FE dan Sys GMM, desentralisasi fiskal membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mempunyai dampak kebijakan, yaitu bahwa pemerintah harus terus menyempurnakan desain desentralisasi fiskal, terutama terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan kemandirian fiskal.

---

The aim of this study is to investigate whether poverty reduction in Indonesia is correlated with fiscal decentralization. Poverty measures used are poverty headcount index (P0), poverty gap index (P1), and poverty severity index (P2), whereas the measures of degree of fiscal decentralization (FD) are revenue indicator (RI), expenditure indicator (EI), and autonomy indicator (AI). These FD indicators are adapted from the concept presented by Akai and Sakata (2002). In order to ascertain the robustness of the model, this study applies both static and dynamic panel data analyses. The static panel data analysis is conducted using ordinary least square and fixed effect (FE) method, whereas the dynamic panel data analysis is conducted using System Generalized Method of Moment (Sys GMM), which is developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998). The results of both static and dynamic panel data analyses consistently show that an increase in degree of fiscal decentralization lowers poverty, although in estimation of FE and Sys GMM, fiscal decentralization needs time lag to affect poverty. These results have policy implication that government of Indonesia needs to improve fiscal decentralization design, mainly related to the revenue authority, expenditure authority, and fiscal independency of local governments."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

---

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Menjadikan Pembangunan Daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi adalah pilihan yang tepat, karena melalui desentralisasi telah banyak urusan dan sumber daya yang telah didaerahkan. Namun, pembenahan terhadap pengelolaan urusan yang telah didaerahkan maupun pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi perhatian. Kebijakan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan adaptasi dan dapat dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang optimal."

"Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai penyedia barang publik, salah satunya pendidikan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendidikan di Indonesia belum dapat disimpulkan kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang berbeda. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia, dengan interval tahun 2002-2011, dilakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcome pendidikan yang diwakili oleh angka partisipasi murni SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal signifikan memengaruhi peningkatan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA.

---

Fiscal decentralization can improve efficiency in the implementation of government's duty as provider of public goods, including education. The impact of fiscal decentralization on education outcomes in Indonesia could not be concluded yet as the previous studies have different findings. Using panel data of 33 provinces from 2002-2011, this research is performed to estimates the impact of fiscal decentralization on educational outcomes in Indonesia that can be represented by by primary, middle and high school net enrollment rate. This research finds that fiscal decentralization significantly affect the increase on primary, middle and high school net enrollment rate."

"ABSTRAK Studi ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor-faktopenarik lokasi industri yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam melakukaninvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika model paneldata dan count data serta memperhatikan robustness dari model, penelitian inimendapatkan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak yangsignifikan bagi peningkatan FDI di Indonesia. Proporsi PAD dan belanja modalmenunjukkan aktivitas perkonomian di suatu daerah akan mendorong terjadinyapeningkatan infrastruktur dan akhirnya akan menarik masuknya FDI. Selain itu,kualitas sumber daya manusia, kemudahan dalam proses perizinan, tingkatelektrifikasi, aksesibilitas jalan dan tingkat upah yang kompetitif akan mendorongmasuknya FDI ke suatu daerah

---

ABSTRACT This study analyzed the effect of fiscal decentralization and industriallocation considered by foreign investor in Indonesia. By using the econometricanalysis of the panel data model, count data and observe the robustness of themodel, this research obtain empirical evidence that fiscal decentralization has asignificant impact on the inflow FDI in Indonesia. The proportion of revenue andcapital expenditure in economy showed activity in the each region to encourage theimprovement of infrastructure and ultimetely attracting more FDI. In addition, thequality of human resources, licensing process, the level of electrification, roadaccessibility and competitive salary levels will encourage the inflow of FDI inIndonesia."

"Desentralisasi membolehkan pemerintah daerah menawarkan barang dan jasa public yang lebih khusus terhadap pilihan masyarakat daerah tersebut. Jadi, desentralisasi memungkinkan adanya efisiensi daripada hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk daerah....."

"Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem penyaluran pelayanan publik yang lebih efektif oleh pemerintah daerah melalui pengembangan fiskla, penganggaran , dan kerangka kerja pengelolaan keuangan"