Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku komik ttg mencari bukti kejatan dengan detektifnya, Kasus yg diselesaikan dengan sains. Melalui buku ini semua topik mengenai sains dijelaskan secara rinci dan jelas agar bisa lebih memahami; bubuk deteksi sidik jari, peralatan cahaya, alat pemeriksa jejak kaki dll."

"Selain keunggulan teknologi informasi di dalam praktik perdagangan internasional di dalam praktik perdagangan internasional, ada juga kekurangan dari penerapan teknologi informasi dalam transaksi bisnis antara lain, tidak adanya saksi yang melihat atau menyaksikan terjadinya transaksi elektronik, tidak adanya pertemuan atau kehadiran para pihak yang bertransaksi, para pihak yang bertransaksi dapat menggunakan identitas orang lain, sehingga jika terjadi sengketa dalam bertransaksi akan menghadapi kendala dalam menemukan saksi dan alat bukti yang sah menurut hukum dalam transaksi elektronik tersebut...."

"Perkembangan teknologi terutama komputer membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Disamping membawa dampak posistif komputer juga membawa dampak negatif yaitu digunakannya komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer crime). Kejahatan komputer yang mengakibatkan adanya kerugian bagi keuangan negara dimasukkan dalam delik korupsi. Dalam kejahatan komputer mayoritas bukti berupa bukti elektronik yang dapat berupa rekaman data, informasi maupun rekaman jejak operasi komputer. Tesis ini berjudul Bukti elektronik dalam kejahatan komputer: kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan sebagai sarana cross-chek. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan sarana komputer. Pada bagian tersebut akan dipaparkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana komputer, bagaimana penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian, penerimaan pengadilan atas bukti elektronik yang disajikan serta problem-problem berkenaan dengan penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Sebagai bahan perbandingan dipaparkan pula tentang pengaturan bukti elektronik dibeberapa negara.Kajian kedua dalam tesis ini adalah mengenai. prospek pengaturan bukti elektronik dalam pembaharuai hukum pidana Indonesia. Fokus kajian pada bagian ini adalah pertama mengenai pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada bagian tersebut penulis akan memaparkan serta memberikan analisis tentang pengaturan bukti elektronik dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua mengenai urgensi pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana. Pada bagian kedua tersebut penulis akan memaparkan tentang pentingnya pengaturan bukti elektronik dalam hukum acara pidana serta dipaparkan pula hal-hal yang perlu diatur dalam dalam pengaturan bukti elektronik dalam suatu hukum acara."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah tingkat kepadatan ekonomi mempengaruhi peluang menjadi korban kejahatan di level Kabupaten/Desa selama tahun 2007-2018 di 440 kabupaten/kota. Studi ini menggunakan crime rate sebagai variabel dependent dan kepadatan penduduk sebagai varibel independent juga usia, status pernikahan, perceraian, jenis kelamin dan wilayah kota atau desa sebagai variabel kontrol yang relevan. Kepadatan ekonomi tampaknya memiliki pengaruh yang kecil terhadap angka kejahatan. Hasil regresi menggunakan fixed effectpanel menyimpulkan bahwa kepadatan ekonomi berasosiasi negatif dengan besarnya peluang menjadi korban kejahatan. Kepadatan ekonomi berdampak positif terhadap lingkungan dalam hal pencegahan kejahatan, dimana semakin padat suatu wilayah berkorelasi dengan semakin rendahnya jumlah korban kejahatan.

---

This study aims to contribute to the literature on economic density to find empirical evidence whether the effects of density is going higher affect the crime rate at the district level during the period 2007-2018 with 440 districts. This study use crime rate as dependent variable and population density as independent variable also have average age, proportion of married, proportion of divorce, proportion of gender and proportion of urban as relevant variable control. Density appears to have a small effect on the number of crime rate. The regression results using a fixed effect panel concluded the economic density has negative association with the probability to become victims of crime. Density has a positive impact on the environment in term of crime prevention, which is the denser an area is correlated with the lower number of victim crime.

"

"ABSTRAKTujuan utama dari bantuan tunai bersyarat adalah untuk memberikan kesejahteraanyang lebih baik pada penerima manfaat yang ditargetkan. Namun demikian,implementasi program yang buruk dapat meningkatkan perilaku anti sosial sepertikriminalitas. Dalam kasus Indonesia, akan menarik untuk melihat bagaimana ProgramKeluarga Harapan (PKH), salah satu program bantuan tunai bersyarat andalan negara inimempengaruhi kejahatan. Penelitian ini menggunakan dua set data utama, yaitu SurveiSosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). Dengan menggunakanIV Probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat endogeneity antara modalsosial dan kejahatan. Maka, pengaruh PKH terhadap probabilitas rumah tangga untukmenjadi korban kejahatan secara langsung, bukan melalui modal sosial. PKHberkorelasi negatif terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan.

---

ABSTRACTThe main objective of Conditional Cash Transfer is to provide better well-being on thetargeted beneficiaries. Nevertheless, the poor implementation of the programs couldincrease anti social behavior like crime. In the case of Indonesia, it will be interestingto see how Program Keluarga Harapan (PKH), one of the countrys flagshipConditional Cash Transfer affect crime. This study utilizes two main data sets, whichare Survei Sosia lEkonomi Nasional (Susenas) and Potensi Desa (Podes). Using IVProbit, result show that there is no endogeneity between social capital and crime. Thus,the influence of PKH on the probability of households to be victims of crime directly,not through social capital. PKH has negatively correlated with the probability ofhouseholds to become victims of crime."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."

"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

---

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."