Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan sumber daya industri ekstraktif memiliki peran yang signifikan terhadap pendapatan negara. Sektor industri ekstraktif di Indonesia merupakan sektor industri yang sangat tertutup terutama mengenai penerimaan pendapatan negara yang diperoleh dari Kontrak Kerja Sama (KKS). Paradigma pengelolaan sumber daya industri ekstraktif selama ini dieksploitasi hanya untuk mengejar devisa akibat ketergantungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menafikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Globalisasi yang tak dapat terhindarkan telah mempengaruhi eksistensi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang bermuatan nilai liberalis-kapitalistik. Konsekuensinya, telah terjadi pergeseran paradigma KKS baik dari negara maupun rakyat kepada tirani modal mengakibatkan negara dan rakyat tidak bisa melakukan renegosiasi kontrak. Oleh karena itu, reformasi pengaturan hukum di bidang industri ekstraktif mutlak harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara yuridis urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Masyakat adil makmur, sebagai sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan untuk menciptakan dasar-dasar, yang disebut sebagai kepentingan nasional bangsa Indonesia. Segala upaya dan perbuatan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap tertuju pada terminus ad quem, masyarakat adil makmur"

"Resource management, extractive industries have a significant role to state revenues. Extractive industries sector in Indonesia is a very closed industry sectors primarily on revenues derived from state income Cooperation Contract (KKS). Resource management paradigm for the extractive industries exploited only to pursue exchange of reliance State Budget (Budget) by denying the maximum prosperity for the people. Globalization can not be avoided has affected the existence of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas value-laden liberal-capitalistic. Consequently, there has been a paradigm shift in both the PSC and the people of the country to the tyranny of capital resulted in the country and people can not renegotiate the contract. Therefore, reform of the legal arrangements in the extractive industries absolutely must be done in order to realize the people’s welfare. Urgency juridical formation of the Draft Law on Amendments of Law No. 22 of 2001, based on the decision of the Constitutional Court Case No. 002/PUU-I/2003 and Decision No. 36/PUU-X/2012. Just and prosperous society, as a goal, requires the struggle to create the basics, which is referred to as the national interests of the Indonesian people. All efforts and actions to ensure the implementation of state remains fixed on the terminus ad quem, just and prosperous society."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."