Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peradilan agama merupakan peradilan khusus bagiorang-orang Islam. Namun, dalam perkara waris yangditangani oleh peradilan agama dapat melibatkan pihakmuslim dan nonmuslim. Hal ini karena masyarakatIndonesia merupakan masyarakat yang majemuk.Persoalan penegakan keadilan dalam perkara warisbeda agama di pengadilan agama menjadi menarikuntuk diteliti. Penelitian ini mengkaji lima penetapandan dua putusan pengadilan agama dalam perkara warisbeda agama dengan menggunakan pendekatan kasus.Perkara waris beda agama yang ditangani pengadilanagama dalam penelitian ini dibedakan dalam duakasus. Pertama, perkara waris yang terdiri dari pewarisnonmuslim dengan ahli waris muslim, atau ahli warismuslim dan nonmuslim. Kedua, perkara waris yangterdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslimdan nonmuslim. Pada kasus pertama, penegakankeadilan oleh pengadilan agama masih terbatas bagiahli waris muslim, dan mengabaikan keadilan bagiahli waris nonmuslim. Pertimbangan hukum hakimlebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensidalam penggunaan logika hukum. Pada kasus kedua,pengadilan agama telah mampu menegakkan keadilanbagi semua, dengan memberikan bagian harta warisankepada ahli waris nonmuslim melalui wasiat wajibahberdasarkan yurisprudensi. Hakim-hakim pengadilanagama menggunakan wasiat wajibah dalam perkarawaris beda agama dari pada menyelidiki alasan hukum(ratio legis) hadis yang melarang waris beda agama."

"Kedudukan seorang cucu tidak secara tegas dan rinci diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, Awalnya hal ini menyebabkan pendapat seorang cucu menjadi berbeda-beda. Begitupun dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para hakim di Peradilan Agama. Tetapi sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tenpang Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan seorang cucu dan bagiannya sebagai ahli waris pengganti menjadi jelas, seperti yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1), yaitu bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dengan pembatasan yang terdapat dalam pasal 185 ayat (2) bahwa bagian ahli waris penggati tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal tersebut menjadikan Kompilasi Hukum Islam kemudian diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus seorang cucu di Peradilan Agama, penerapan disini didasarkan atas prinsip keadilan. Kompilasi Hukum Islam, secara konstitusional, keabsahannya benar-benar bersifat legalitas atau legal law. Meskipun bentuk formal Kompilasi Hukum Islam hanya di dukung dalam bentuk Instruksi Presiden, tapi hal tersebut tidak mengurangi otoritasnya."

"Kewarisan merupakan salah satu hal terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan Peraturan yang mengatur mengenai Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang peraturan pelaksanannya terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 254/1991. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan ijtihad para ulama dan pemerintah Indonesia dalam membentuk suatu perundangundangan yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, hakim memiliki dasar hukum dalam memutus suatu perkara kewarisan Islam. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penggunaan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada putusan hakim dalam perkara kewarisan Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pasal-pasal tersebut dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Jika dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif dan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan Kompilasi Hukum Islam ini adalah faktor keimanan, faktor keadilan yang substansial bagi para pihak, faktor psikologis, faktor sosiologis. Sampai saat ini masih terdapat kendala bagi hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam yaitu kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden dan masih terdapatnya hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Sehingga masih belum terjadi unifikasi dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

---

Inheritance is one of the things happen in our life. In Indonesia, Islamic Law Compilation is the legislation that regulates about the Islamic Inheritance as set forth in Presidential Instruction No.1/1991 that its implementation regulations contained in Decree of The Minister of Religious Affairs No.254/1991. The existence of Islamic Law Compilation is an ijtihad of the scholars and the government of Indonesia in the form of a legislation regulating marriage, inheritance, and perwakafan. Nowadays, Islamic Law Compilation becomes the basis for the judge in deciding a case about the inheritance of Islam.

In this research, writer examined how the implementation of Islamic Compilation Law in judge decision at Islamic inheritance case, factors that influence judges to use Islamic Compilation Law and the constraints that faced by judges to applied this Islamic Law Compilation. This is juridical normative research if we viewed it from form side and analytical descriptive research if we see it from its characteristics side. There are some factors that influence the judge in the use of Islamic Law Compilation like faith factor, a substantial factor of fairness to the parties, psychological factors, and sociological factors.

In practice there are still obstacles for judge to apply Islamic Law Compilation because Islamic Law Compilation is a Presidential Instruction and still is the presence of things that are not specifically regulated in the Islamic Law Compilation. So, until now there is not unification in Islamic inheritance law in Indonesia."

"Dari sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai kini dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud disini adalah sistem hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia. Hukum Adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, kendati baru dikenal sebagai sistem hukum pada permulaan abad XX. Untuk jangka waktu yang cukup lama, sistem hukum adat memainkan peranannya dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia.Sekitar abad VII sampai awal abad VIII, agama Islam mulai penyebarannya di Indonesia melalui Sumatera. Dalam waktu relatif singkat agama Islam diterima dan berkembang ke seluruh pelosok Indonesia. Agama Islam dianut dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia dengan sungguh-sungguh. Proses Islamisasi di Indonesia melalui para saudagar yang berdagang dan mengadakan perkawinan, (peranan hukum Islam) sangat besar.Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa kalau seorang saudagar muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi, misalnya, wanita itu diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Kalau salah seorang anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan islam. Hukum islam berkembang dan dilaksanakan sampai kini oleh sebagian besar rakyat Indonesia."