Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan hanya salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana penjara. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjaranya paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Sesuai dengan hasil penelitian, lama pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tindak pidana perjudian pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 1527/Pid.B/2010/Pn.Bks, Putusan Nomor 1681/Pid.B/2011/Pn.Bks, Putusan Nomor 990/Pid.B/2012/Pn.Bks, Putusan Nomor 1423/Pid.B/2013/Pn.Bks, Putusan Nomor 1350/Pid.B/2014/Pn.Bks yaitu dibawah satu tahun penjara. Dengan dijatuhi pidana penjara dibawah satu tahun, seharusnya pidana bersyarat dapat menjadi alternatif bagi penjatuhan pidana penjara waktu singkat.

---

Probation is not basic punishments in Indonesian Penal Code (KUHP). It?s only one of imprisonment procedures. Probation is regulated in Penal Code Article 14a. In case of sentence of imprisonment at most one year and in case of sentence to light imprisonment. In accordance with the results of study, sentence to imprisonment by Judge in Gambling Criminal Act at Bekasi Court District as contained in Decision No. 1527 / Pid.B / 2010 / Pn.Bks, Decision No. 1681 / Pid.B / 2011 / Pn.Bks, Decision No. 990 / Pid.B / 2012 / Pn.Bks, Decision No. 1423 / Pid.B / 2013 / Pn.Bks, Decision No. 1350 / Pid.B / 2014 / Pn.Bks is not more than one year. By sentencing to imprisonment on period stated, probation should be used as an altenative of short time imprisonment verdict."

"Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model atau jenis yang diharapkan dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat.Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam yang dikelompokan dalam beberapa narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan guru besar hukum pidana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terdiri dari terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa, adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, tidak berjalannya putusan pidana bersyarat dengan baik pengamatan dan pengawasan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, model diharapkan dari pidana bersyarat yaitu adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Disarankan kepada hakim dalam hal putusan pidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun lebih mengutmakan pidana bersyarat dari pada pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana bersyarat selain menetapkan syarat umum hakim juga diharapkan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, kemudian disarankan adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan.

---

The use of criminal liberty deprivation has get many sharp criticisms especially when associated with the negatives excesses of the criminal. Negative influence is more noticeable when the criminal offence charged short imprisonment. Many countries began to examine the existence other alternatives to avoid short imprisonment. One of the alternatives that can be offered as a replacement for the charge of short imprisonment is a probation. In Indonesia short imprisonment which charged can be avoid against the criminal offenders, as in the Criminal Code recognized the existence of alternative criminal from criminal liberty deprivation or short imprisonment which is probation regulated in the section 14 a to 14 f of the Criminal Code (KUHP).

As for the purpose of the research is to find out the consideration of judges to charge probation, execution of observation, supervision and guidance to the convicted person and the model or type of execution of probation. Based on the purpose this research, this research will use the method of normative research. As for the approach use qualitative approach by relying on primary data which is interview. Interview conducted by interviewing in depth that are grouped within some sources, the Judge in Bekasi District Court, Cibinong District Court and Bogor District Court, State Attorney in Bekasi, State Prosecutor Cibinong and Bogor, State Correctional Officers In Correctional Hall Bogor and Professor of criminal law.

The result of the research found that considerations of judges in charging probation consist of defendant do light crime act, the existence of peace between the defendant and the victim, the age and physical condition of the defendant, there is consideration that the crime occurred because the victim, the defendant did not know had committed a criminal offence, the defendant has a responsibility and a dependent and returning loss which impact from the act of the defendant in whole part or some part, the verdict of probation not going well in observation and supervision by the the judge supervisory and observer, observer by attorney and guidance by the Correctional Hall, the model which expected from probation is coordination between Judges, Attorneys and Correctional Hall in the execution of the verdict of probation.

It is suggested to the Judge in that case the verdict of the criminal punishment under one year more prioriting probation than imprisonment, and in addition to charge probation beside apply general terms of Judges also expected to apply special terms to convicted of probation, then suggested submission convicted of probation by Attorney to Correctional Hall to give them guidance."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tindak Pidana Perjudian Online Melalui MediaInternet. Perhatian utama dalam pembahasan tesis ini adalah bahwa tindak pidanaperjudian online melalui media internet merupakan akibat dari makinberkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga menyebakantindak pidana perjudian di Indonesia mengalami perkembangan metode atau caranyaPenelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalamdan kajian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan: 1) Perjudian online adalahsuatu permainan dengan mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggapbernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu padapermainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pastihasilnya yang dilakukan dengan menggunakan media internet; 3) Jenis-jenisperjudian online: Sport Betting; Casino Style Games, Poker, Bingo, Lotteries, danLanguages/bahasa; 4) Sistem pembuktian dalam tindak pidana perjudian onlineyang diatur dalam KUHAP cukup sulit dilakukan karena KUHAP membutuhkanalat bukti yang sah dan dapat dilihat secara fisik, oleh karena itu dasar sistempembuktiannya mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU ITE; 5) Tindakan hukumterhadap pelaku perjudian online dalam KUHAP diatur dalam Pasal 303 KUHP,sedangkan dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (2); 6) Tindak pidanaperjudian online dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan korporasi; 7)Beberapa kendala dalam penyidikan tindak pidana perjudian online adalah: (a)perangkat hukum yang belum memadai, (b) kemampuan penyidik, (c) penguatanalat bukti, dan (d) minimnya fasilitas komputer forensik. Implikasi dari kajian tesisini adalah: (a) Perlunya peningkatan komitmen yang tinggi dari aparat penegakhukum dalam penanggulangan kejahatan dunia maya; (b) Perlu merubah ketentuandalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE; (c) Kementrian terkait harus berperan aktif dalammelakukan upaya pencegahan pemblokiran situs-situs judi online; (d)Memperbanyak sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan pemukalintas agama dalam pembentukan karakter masyarakat sehingga bersikap engganterhadap praktek perjudian, (e) Perlunya meningkatkan kemampuan para penyidikPolri dalam penguasaan dan pemahaman dunia maya; (f) Para pelaku perjudianonline tidak saja dikenakan tindak pidana judinya saja, akan tetapi harus dikenakanjuga pasal tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemalsuandokumen.

---

ABSTRACTThis thesis discussed About Online Gambling Criminal Case through InternetMedia. The focus attention of the this thesis is online gambling crime throughinternet media is a result of the development of information technology andcommunication that caused gambling crime in Indonesia develops in method orscheme. The research that was conducted contained qualitative approaching usingcase study method. Data collection was conducted through involved observation,interview and library research. Research shows: 1) Online gambling is a game thatbid certain value things or something valuable by having awareness on the risks andcertain expectations on the game, match, competition and other uncertain results thatare conducted using internet; 3) online gambling categories: Sport Betting, casinoStyle Games, Poker, Bingo, Lotteries and Language; 4) Evidence system in onlinegambling crime as mentioned on Criminal Code (KUHAP) is difficult to implementas KUHAP needs legal evidence and can be seen physically, for that reason, theevidence system basis refers to Article 5 subsection (1) UU ITE; 5) Legal actiontoward online gambling suspect in KUHAP is mentioned in Article 303 KUHP,while UU ITE is mentioned on an Article 27 subsection (2); 6) Online gamblingcriminal can be categorized as corporate crime; 7) There are several obstacles in theinvestigation of online gambling crime are: (a) insufficient legal utilization, (b),investigators’ ability, (c) evidence improvement, and (d) the lack of forensiccomputer facility. The implication from this thesis is: (a) the requirement to increasehigh commitment form the law enforcement in reducing cyber crime; (b) therevision of provision in Article 43 subsection (3) UU ITE; (c) related ministryshould have active role in an effort to prevent or blockage online gambling sites; d)improving the socialization that is conducted by the society figures and religiousfigure in forming society’s character that have reluctance toward gambling practice,(e) the need in increasing the ability of Indonesian Police (Polri) officer incomprehending cyber; (f) online gambling suspects is not only charged by gamblingcrime, but also money laundering and document forging crime."

"Dalam penulisan tesis ini membahas permasalahan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika dihubungkan dengan asas nulla poena sine lege, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, serta penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang terhadap pelaku pidana. Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta penelitian empiris melalui pengisian kuisioner dan teknik wawancara secara depth interview dengan para nara sumber diperoleh kesimpulan yaitu adanya putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika jelas tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang), sebab di dalam salah satu frasa terciptanya asas legalitas yang dikembangkan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach tersebut telah dijelaskan bahwa hakim tidak dapat atau tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dasar pertimbangan yang diajukan oleh hakim PN Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undangundang dalam perkara tindak pidana narkotika, utamanya adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, di samping juga penerapan argumentasi berupa Argumentum ad Misericordian berpengaruh pula atas putusan yang dihasilkan. Terakhir, penerapan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Narkotika oleh hakim PN Tangerang ternyata tidak hanya berlaku bagi pelaku pidana yang masih berusia anak saja melainkan dapat berlaku pula terhadap pelaku pidana berusia dewasa, asalkan hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh hakim PN Tangerang, didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

---

This thesis discusses the issue of criminal sentencing by a judge below the special minimum threshold under the Narcotics Law in connection with the nulla poena sine lege principle, the basis for the discretion taken by the judge at the District Court in awarding a sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law and the application of a criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by a judge at the Tangerang District Court to a convicted criminal. The research which is judicial normative in nature and utilizes data gathering methods of literature review including primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, as well as empirical research through questionnaire and in-depth interviews with competent sources. The outcome of such study concludes that the existence of criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law cannot be justified under the nulla poena sine lege principle (no sentence without laws) since one of the phrase by Paul Johan Anslem von Feuerbach on the creation of the legality principle clearly describe that a judge cannot or may not awarding any sentence outside what is prescribe by the laws. Meanwhile, the basis used by the judge at Tangerang District Court in awarding sentences below the special minimum threshold under the Narcotics Law is primarily for creating a sense of justice for both the convict and the public alike. Furthermore, the application of Argumentum ad Misericordian also influences the final verdict. Last but not least, criminal sentence below the special minimum threshold under the Narcotics Law by judge(s) of the Tangerang District Court not only applicable for under age perpetrator(s) but also for adult perpetrator(s), as long as such verdict is supported by considerations directed at the sense of justice and benefits for the community."

"Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus yang ancaman pidana dendanya dirumuskan secara alternatif maupun gabungan (alternatifkumulatif), kemudian mengkaitkannya dengan Rancangan KUHP. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pembahasan dalam tulisan ini bertitik tolak pada penerapan pidana denda di dalam KUHP dan Undang - Undang Pidana Khusus guna mengetahui kendala dalam upaya penerapan pidana denda saat ini kemudian dikaitkan dengan Rancangan KUHP untuk menemukan pemecahan terhadap kendala tersebut sehingga sistem pidana denda di dalam KUHP mendatang benar-benar dapat diterapkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana denda di dalam KUHP sudah ketinggalan jaman serta tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan batas waktu pembayaran denda dan cara pelaksanaan pidana denda. Sedangkan terhadap ancaman pidana denda pada Undang-Undang di luar KUHP meskipun jumlah ancaman pidana denda relatif tinggi tetapi jaksa maupun hakim cenderung untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dikarenakan minimnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda. Dengan demikian dalam rangka optimalisasi penerapan pidana denda yang akan datang diperlukan pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas dan tegas. Untuk itu, dalam rangka reorientasi dan reformulasi sistem pidana denda di dalam KUHP yang akan datang perlu adanya kriteria/ukuran/standar sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berupa tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Adanya tujuan dan pedoman pemidanaan diharapkan mampu mengefektifkan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana.

---

The system of criminal fines in fact covers the entirety of the legislation that governs how criminal fines were upheld or operationalized or functioned concretely so someone sentenced to criminal (fines). The system of criminal fines are intimately connected with the awarding authority or freedom to prosecutors and judges to operationalize the criminal fines. This research aims to find out the obstacles encountered in the application of criminal penalties against criminal acts in violation of the criminal code and the Special Criminal legislation the criminal threat formulated late fee or alternately merge (alternative-cumulative), then correlate it with the draft criminal code. The approach used focuses on research that is supported with the juridical normative research field. Data sources used are primary data and secondary data. The discussion in this paper is the starting point on the application of criminal penalties in the criminal code and the Special Criminal legislation in order to know the constraints in a bid application of criminal fines currently then associated with the draft of the criminal code in order to find solutions to these barriers so that the system of criminal fines in criminal code this coming actually could be implemented optimally.

The results showed the criminal policy on fines in the criminal code are outdated and do not give freedom to the judge to set a deadline for payment of the fine and the way the implementation of criminal fines. While the threat of fines in criminal law outside the criminal code even though the number of criminal threats of fines is relatively high but the Prosecutor and judges tend to demand as well as dropping the verdict of imprisonment due to the lack of arrangements on the implementation of criminal fines. Thus in order to optimize the application of criminal fines coming necessary technical arrangements implementing criminal fines are clear and unequivocal. To that end, in order to reorient and criminal fines in reformulating my system in the criminal code that would come to existence of criteria/size/standard as the basis for policy making purposes in the form of punishment and punishment guidelines. The objectives and guidelines of punishment expected to streamline criminal fines in solving the crime."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Semakin komplek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern perlu diiringi dengan pembedahan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana dengan demikian jelas bahwa kebijakan hukum pidana memainkan peran yang strategis dalam menangani permasalahan kejahatan demi kepentingan pembangunan hukum modern Namun kebijakan hukum pidana dalam memberantas perjudian online menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut diantaranya memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap agen dan pemain perjudian online di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada pembahasan menelaah kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Indonesia serta implementasi kebijakan penegakan hukum dalam upaya memberantas dalam tindak pidana perjudian online di Indonesia berdasarkan analisis studi putusan. Penelitian ini juga melakukan perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di negara Australia dan Inggris sebagai contoh negara yang memiliki peraturan yang mengizinkan dan mengatur perjudian secara legal. Berbeda dengan di Indonesia, Perjudian di Australia dan Inggris dianggap sebagai industri yang sah dan diatur oleh lembaga pengawas yang berwenang. Dengan memahami realita kebijakan hukum pidana yang dihadapi, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dan menekan perjudian online di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga integritas hukum di negara Indonesia.

---

The rapid development of information technology globally, including in Indonesia, has brought about the ease of activities that were previously conducted conventionally by society, such as online gambling practices. The emergence of new dimension crimes, including online gambling, is a negative impact of societal and technological advancements that need to be addressed with more effective crime prevention efforts. The increasingly complex problems faced by society and law enforcement agencies in dealing with modern crimes need to be accompanied by a comprehensive examination of the development of the criminal law system, which includes the development of the culture, structure, and substance of criminal law. Thus, it is clear that criminal law policies play a strategic role in addressing crime issues for the sake of modern law development. However, the criminal law policy in eradicating online gambling faces several challenges, including ensuring effective and consistent law enforcement against online gambling agents and players in Indonesia. This research focuses on discussing the policy of criminal law enforcement in combating online gambling offenses in Indonesia and the implementation of law enforcement policies in efforts to combat online gambling offenses in Indonesia based on the analysis of court decision studies. This research also compares the criminal law policies on online gambling in Australia and the UK as examples of countries that have regulations allowing and regulating gambling legally. Unlike in Indonesia, gambling in Australia and the UK is considered a legitimate industry and is regulated by authorized regulatory bodies. By understanding the reality of the criminal law policies faced, this research is expected to provide policy recommendations that can strengthen law enforcement and suppress online gambling in Indonesia. These efforts are expected to protect society, minimize economic losses, and maintain legal integrity in the country of Indonesia."

"Penyidikan ialah tindakan penyidik guna mencari beserta menghimpun bukti, menerangkan terkait tindak.pidana yang terjadi serta untuk.menemukan tersangkanya. Seperti.yang diterangkan pada pasal 1 butir (1) serta pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang mampu dianggap sebagai.penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima kewenangan khusus dari Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana mekanisme.penyidikan tindak pidana.judi online yang penyidik.unit cyber crime Subdit.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan, hambatan apa yang penyidik unit cyber crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hadapi pada pelaksanaan.penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana.judi online di wilayah.hukum Polda Metro Jaya, serta bagaimana strategi.penyidik cyber crime Polda Metro Jaya mengatasi hambatan ketika.menangani tindak pidana.perjudian online di Wilayah.Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif eksploratif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Informan pada penelitian ini ialah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Humas Polda Metro Jaya, serta anggota Ditreskrimum Polda Metro. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen perkara tindak pidana perjudian online yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mekanisme penyidikan.tindak pidana judi.online yang Penyidik Unit. Cyber crime Subdit DitreskrimsusaPolda Metro Jaya lakukan. Mekanisme ini melibatkan aparat kepolisian dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan melaporkan hasil penyidikan kepada jaksa. Penyidik menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya ketegasan aturan hukum terkait perjudian online, perbedaan pandangan hukum antara Indonesia dan negara penyedia server judi online, serta keterbatasan peraturan dan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana siber. Polda Metro Jaya telah mengadopsi serangkaian strategi efektif dalam menangani tindak pidana perjudian online. Strategi tersebut meliputi pendekatan yang terstruktur dalam perencanaan penyidikan, penggunaan bukti permulaan yang cukup, dan fokus pada penggunaan alat bukti elektronik. Dengan menerapkan pendekatan ini, Polda Metro Jaya berharap dapat mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan kegiatan perjudian ilegal dan melindungi masyarakat.

---

The act of searching for and gathering evidence, shedding light on illegal activity, and locating the suspect is known as investigation. According to KUHAP's article 1 point (1) and article 6 paragraph (1), an official of the Indonesian National Police with specific legal authority is what can be considered an investigator. The problems raised in this study are how the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by investigators of the cyber crime unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, what obstacles are faced by investigators of the Ditreskrimsus Polda Metro Jaya cyber crime unit in the implementation of criminal investigations related to online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction, and how the strategy of cyber crime investigators of Polda Metro Jaya overcomes obstacles in handling online gambling crimes in the Polda Metro Jaya jurisdiction. This research uses qualitative research. This type of research is exploratory descriptive research with quantitative and qualitative approaches. The informants in this research are the Directorate of Special Criminal Investigation of Polda Metro Jaya, Public Relations of Polda Metro Jaya, and members of Ditreskrimum Polda Metro. Secondary data used in this research includes legislation, research results, case documents of online gambling crimes that have been handled by Polda Metro Jaya. The results of the research and discussion elaborate the mechanism of investigation of online gambling crimes carried out by Investigators of the Cyber crime Unit of the Subdit Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This mechanism involves police officers in receiving reports, conducting investigations, and reporting the results of investigations to prosecutors. Investigators faced several obstacles, including the lack of firmness of legal rules related to online gambling, differences in legal views between Indonesia and the countries providing online gambling servers, as well as limited regulations and coordination in cyber crime investigations. Polda Metro Jaya has adopted a series of effective strategies in dealing with online gambling offenses. These include a structured approach to investigation planning, the use of sufficient preliminary evidence, and a focus on the use of electronic evidence. By applying this approach, Polda Metro Jaya hopes to address the complex challenges associated with illegal gambling activities and protect the public."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sejauhmana melalui pidana penjara jangka pendek tujuan pemidanaan dapat tercapai.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.Pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya mempunyai maksud agar pada masa pemidanaan terhadap terdakwa dapat dilakukan pembinaan, namun ternyata dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara jangka pendek, karena pendeknya waktu pemidanaan, pembinaan justru tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu pidana penjara jangka pendek sebagai suatu sarana pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan perlu pengkajian lebih jauh terutama dari sisi hak asasi narapidana maupun dari sisi Hakim sebagai aparat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapi terdakwa. Berangkat dari Mori Utilitarian yang mempunyai titik tekan pada aspek kemanfaatan, dimana berpijak pada teori ini bahwa suatu pemidanaan harus dapat memberi manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan jika tidak mampu memberi manfaat maka suatu pemidanaan menjadi tidak bernilai. Selanjutnya berdasarkan penelilian yang dilakukan terungkap banyak hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan pemidanaan melalui pidana penjara jangka pendek.Menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia harus berlaku bagi setiap orang atau setiap anggota masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara ataupun yang sedang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia, mengurangi kebebasan manusia haruslah menjadi bahan pemikiran sedalam-dalamnya sekalipun dengan alasan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang lebih merugikan daripada tindak pidana yang dilakukan merupakan penindasan terhadap hak-hak asasi terpidana, karena walaupun memang pidana mengandung suatu penderitaan akan tetapi janganlah pidana membawa seseorang pada jurang kesengsaraan.

---

This research is aimed at conducting a research in perspective of human rights as regards to what extent the short term imprisonment brings the accomplishment of the purpose of criminal punishment.

This research employing a qualitative methodology of research with location of research in Kalianda District Court and Kalianda Penitentiary Institution.

Imprisonment sentence exercised in penitentiary institution in essence is addressed to conduct a mental up-building to the accused during the criminal sentence nonetheless it turns out that mental up-building can not be realized to the accused sentenced to the short term imprisonment in the light of limited time for the criminal sentence and up-building. Therefore the short term imprisonment as a media of criminal sentence in term of bringing the accomplishment of the criminal sentence calls for further review particularly in the perspective of the criminal's human rights. Commencing from the Utilitarian Theory emphasized on the usefulness aspects place a criminal sentence oriented to contributed a benefit either to the actor or community, and when it fails to contribute a benefit, a criminal sentence shall became valueless. Henceforth the research reveals many barriers which impede the accomplishment of criminal sentence through a short term imprisonment.

Respecting Human Rights and the Human Dignity must be awarded to every body or every member of community including member of community who are in imprisonment or in face of conflict in the laws. Therefore, in term of protecting the human rights and human dignity, relieving freedom of human being shall serve as a deep analysis despite it is aimed at sentencing a person who commits criminal act. A criminal sentence which inflicts more losses rather than a criminal act committed constitutes an oppression to the human rights of the criminal despite an imprisonment bears the essence of suffering but the crime should not bring a person into misery."