Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan dan isi perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia dan Jerman, dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan di Jerman yaitu Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau yang juga disebut sebagai German Civil Code. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada ketiga peraturan ini terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan dan penerapan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Jerman, yang bertujuan untuk memperbaiki pengaturan terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia.

---

This research studies the comparative analysis on regulation and content of marriage agreement between Indonesia and Germany, by conducting direct analysis pursuant to Indonesian Law namely KUHPerdata and Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage, and regulation in German Law namely Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) or German Civil Code. This is a normative juridical research with the method of data process and analysis using a qualitative approach. On these three regulations, there are fundamental differences in terms of making the marriage agreement. The research points on how the regulation and implementation of the marriage agreement in Indonesia and Germany, which aims to improve the regulation on marriage agreement in Indonesia.

, This research studies the comparative analysis on regulation and content of marriage agreement between Indonesia and Germany, by conducting direct analysis pursuant to Indonesian Law namely KUHPerdata and Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage, and regulation in German Law namely Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) or German Civil Code. This is a normative juridical research with the method of data process and analysis using a qualitative approach. On these three regulations, there are fundamental differences in terms of making the marriage agreement. The research points on how the regulation and implementation of the marriage agreement in Indonesia and Germany, which aims to improve the regulation on marriage agreement in Indonesia.

]"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Di Australia, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah binding financial agreements. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mencegah masalah berkepanjangan dikemudian hari antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, perlu diberlakukan pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan. Permasalahan yang akan penulis bahas yaitu perihal perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia dan perbandingan terhadap hal-hal yang dapat diatur dari isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan karena mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dengan Australia. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai isi dari perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia.

---

This research purpose is about to analyze the comparison of the content of prenuptial agreement in Indonesia and Australia. In Australia, Prenuptial Agreement known as the binding financial agreements. Prenuptial agreement made with the purpose to prevent further problems in the future between husband and wife. Therefore, an obvious regulations must be provided. Issues that will be explored by the author are regarding to the comparison regulation about Prenuptial Agreement in Indonesia with Australia and comparison to things that can be set from the contents of the Prenuptial Agreement in Indonesia with Australia. This research form method is normative. This research also uses the comparative approach because based on methods of comparative law against two different countries, Indonesia and Australia. In this research, there will be analyze about the similarities and differences in regulation regarding the content of the prenuptial agreement in Indonesia and Australia."

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan menurut hukum Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario , dengan melakukan analisis terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan di Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW , serta peraturan di Kanada Ontario yaitu Family Law Act 1990.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pada peraturan dari masing-masing negara ini, terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario, dengan tujuan untuk memperbaiki pengaturan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

This research discusses about comparison of regulation for postnuptial agreement in Indonesia, Netherland and Canada Ontario by doing analysis on Indonesia rsquo s regulation such as Indonesian Civil Code KUHPerdata and Law No. 1 1974 about Marriage, Netherlands rsquo regulation such as Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW and Canada rsquo s Ontario regulation such as Family Law Act 1990.This is a normative juridical research using qualitative approach method. Among those countries rsquo regulations, the Author found some similarities and differences regarding postnuptial agreement among those countries.This research shows how is postnuptial agreement regulated in Indonesia, Netherland and Canada Ontario in order to find suggestions to amend regulation regarding postnuptial agreement in Indonesia."

"Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan pasal di KUH Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Di Jerman sendiri pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam suatu kodifikasi hukum perdata, dalam perkembanganya mengenai kasus yang berkaitan dengan strict liability, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Penulis melihat sebuah keunikan dari sistem hukum perdata di Jerman, dimana meskipun berasal dari negara rumpun civil law, keputusan hakim sering digunakan sebagai pelengkap dan penjelas peraturan perundang-undangan. Dengan gencarnya pengunaan yurisprudensi, hal-hal detail mengenai jumlah dan perhitungan ganti rugi menjadi jelas. Selain itu juga ditemukan bahwa, berbeda dengan Indonesia, di Jerman mengenal dua cara pemberian ganti rugi yang diatur dalam BGB yaitu dengan cara lump sum dan periodic payment. Dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Jerman pengaturanya lebih lengkap dan rinci mengenai ganti rugi, dengan memperhatikan hal-hal detail seperti metode pemberan ganti rugi, selain itu pengaturan ganti rugi juga berkembang pesat mengikuti perubahan yang ada, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar BGB. Dengan adanya penelitian ini disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan penggunaan yurisprundensi dalam penentuan jumlah, cara penghitungan dan metode pemberian ganti rugi. Diharapkan pula hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum dalam keputusanya, untuk mengisi kekosongan hukum megenai rincian penentuan ganti rugi.

---

Indonesia and Germany derives from a similar famility Law which is Civil Law, however due to the difference in politics, social, and economy different concepts can be found. Both Germany and Indonesia aknowldge the same concept of torts, which is to bring remedy if a particular condition before the damages. The regulation on torts could be found in the Indonesia civil code KUH Perdata, which regulates the concept of torts and a general provision of damages in the case of torts or contractual breach. In Germany the regulation on torts is not only found in the German Civil Code, throughout the years damages regarding strict liability can be found in other provision outside the civil code.

In this research, that found the uniqueness of how a civil law country like Germany is also heavily jurisprudence based like that of a common law country. This heavilty Jurisprudence based approach serves to fill the gap left within the regulation in Germany. Thus, detail things like the method and amount of regulation are stated and described detailly. Moreover, unlike in Indonesia, Germany recognize two method of paying damages which is divided into lump sum payment and periodic payment.

In sum the regulation on damages in Germany is more complex and detailed with regards to the method and assessment of damages. Moreover, the development on law of damages can be seen on the provision outside BGB, which follows the current development. With this research, the writer hopes that Indonesian judges would be willing to use past jurisprudence as the basis of their decision. The writer strongly hopes that the Indonesian judges could contribute to development of law by achieving legal discovery, on the law of damages especially on the assessment on damages. "

"Sektor real estate merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia dan kerap mengalami pertumbuhan yang cukup baik apabila dilihat dari segi harga jual, pengaruhnya terhadap produk domestik bruto, sekaligus cara pemanfaatan properti di sektor real estate tersebut. Apabila melihat dari pemanfaatannya, salah satu mekanisme yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan cara menyewa rumah atau properti real estate lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu transaksi yang kerap dipilih dalam hal ini adalah transaksi sewa guna usaha (leasing). Meskipun pelaksanaan transaksi sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate telah berjalan masif, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Belanda yang telah memiliki peraturan secara khusus untuk sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate. Pengaturan tersebut pun berisikan komponen-komponen yang sangat detail, seperti mekanisme kenaikan dan penurunan nominal sewa guna usaha, kompensasi, sewa guna usaha bersama, bahkan sampai persyaratan formil sekalipun. Merespons fenomena tersebut, penulis akan melakukan perbandingan hukum terhadap peraturan mengenai sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate di Indonesia dan Belanda dengan menggunakan studi doktrinal. Dalam hal ini, penulis akan merujuk pada studi kepustakaan yang utamanya adalah perbandingan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dari kedua negara tersebut. Selain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa guna usaha (leasing) pada sektor real estate, capaian yang akan diraih dalam skripsi ini adalah identifikasi pengaturan yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berdasarkan peraturan di Belanda sehingga peraturan di Indonesia dapat lebih berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia.

---

The real estate sector plays a crucial role in sustaining livelihoods in Indonesia and often experiences significant growth, as evidenced by sales prices, its impact on gross domestic product, and the utilization of properties within the real estate sector. Regarding utilization, one common mechanism employed by the Indonesian population is leasing homes or other real estate properties. In this regard, one commonly chosen transaction is leasing. Despite the widespread implementation of leasing transactions in the real estate sector, comprehensive regulations are lacking. This stands in contrast to the Netherlands, which has specific regulations governing leasing in the real estate sector. These regulations encompass detailed components such as mechanisms for lease adjustments, compensation, joint leasing arrangements, and even formal requirements. In response to this phenomenon, the author aims to conduct a comparative legal analysis of leasing regulations in the real estate sectors of Indonesia and the Netherlands using a doctrinal approach. The primary methodology involves a literature review comparing legislation and its implementation in both countries. Beyond identifying similarities and differences in leasing regulations in the real estate sector, this thesis seeks to identify regulations that Indonesia can adapt from the Netherlands to enhance its own legal framework in response to evolving human needs."

"ABSTRAKPenyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang termasuk ke dalam klasifikasi derived atau lsquo;turunan rsquo;, yaitu suatu cara memperoleh hak milik dari orang lain dengan cara dialihkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain dengan adanya persetujuan dari orang yang pertama. Penyerahan atau yang sering juga disebut sebagai levering ini dapat dibagi ke dalam beberapa sistem, yaitu sistem kausal yang dianut oleh Indonesia, sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, dan ada juga sistem campuran yang disebutkan dianut oleh Prancis. Meskipun masing-masing negara telah menganut sistemnya masing-masing, namun dalam beberapa situasi, terkadang dapat ditemukan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan diterapkannya pengaturan sistem yang berbeda dari sistem yang negara tersebut anut. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di Indonesia, Jerman dan Prancis. Dari perbandingan pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di antara ketiga negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem yang mereka anut tidaklah dapat diterapkan secara lsquo;murni rsquo;, dan penerapan pengaturan sistem lain tidak dapat dicegah dikarenakan permasalahan dalam hukum perdata sekarang ini semakin berkembang dan kompleks. Hukum perdata di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan pengaturan baru mengenai pengecualian dari sistem kausal yang dianut, apabila penerapan dari sistem kausal itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat merugikan masyarakat.

---

ABSTRACTThe transfer of ownership is one of the ways of acquiring ownership that belongs to the classification of lsquo derived rsquo , where a person acquired ownership of a thing from another the ownership was transferred or passed from one person to another with the cooperation of the first person. Transfer of ownership, also commonly known as lsquo levering rsquo , is classified into three systems the causal system applied in Indonesia , the abstract system applied in Germany and the mixed systems said to be applied in France . Despite how these countries have their own systems for the transfer of ownership, there are times when they had to make exceptions and apply another systems. This research is using juridical normative method, with the purpose of comparing the regulations and applications of the transfer of ownership systems in Indonesia, Germany, and France. From the comparison of the regulations and applications of the transfer of ownership systems in each country, we can see how the system that they followed can not be applied lsquo purely rsquo , and that the application of another system rsquo s regulation aside from the one they followed is unavoidable, since the civil law problems keeps on evolving and getting more complex each day. The civil law in Indonesia must try to keep up with people rsquo s need by not ruling out the possibility of making regulation about exceptions from the causal systems, either by using regulations from abstract or mixed systems , if the application of it bring disadvantages to people."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan. Perbandingan hukum ini di khususkan untuk membandingkan peraturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan Belanda yang didasarkan pada Nieuw Burgerlijk Wetboek. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penulis akan membahas teori-teori dasar dari kedua negara, seperti latar belakang pembuatan perjanjian perkawinan, syarat sah, tujuan, larangan-larangan dalam membuat perjanjian perkaiwnan, serta praktek di kedua negara. Penulis juga akan membahas tentang anatomi perjanjian perkawinan dari kedua negara sesuai dengan contoh yang dilampirkan. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari Indonesia dan Belanda, penulis akan membandingkan keduanya dengan beberapa faktor pembanding yang akan dijelaskan dengan tabel. Perbandingan tersebut akan didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dari kedua negara, yaitu Indonesia dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Belanda dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek.

---

This undergraduate thesis will emphasize on a comparisson between Indonesian and Dutch law concerning prenuptial agreement. This comparative law will be focused on the comparison between Indonesian law based on Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Dutch law based on Nieuw Burgelijk Wetboek. The method used in this thesis is juridist-normative. There will be an explanation about the basic theories from both countries, such as the background of making prenuptial agreement, the legitimate requirements, objectives, restrictions in making prenuptial agreement, as well as the practice in the two countries. There will also be an explanation on the anatomy of the agreement based on the attach example in this thesis. Then, after explaining the basic theories of Indonesia and the Netherlands, the author will compare them with some of the factors that will be explained with a comparison table. The comparison will be based on things that have been set in the regulations of the two countries, namely Indonesia by Law Number 1 Year 1974 about Marriage and the Netherlands with the Nieuw Burgelijk Wetboek."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Perbandingan Regulasi dan Penerbitan Advance Pricing Agreement antara Indonesia dan Jepang. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan Advance Pricing Agreement di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengingat Advance Pricing Agreement merupakan hal baru dalam sistem perpajakan Indonesia masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Utamanya adalah belum jelasnya pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Advance Pricing Agreement dan aturan tata cara yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka proses penerbitan Advance Pricing Agreement agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sebuah alat bantu dalam rangka menangani permasalahan transfer pricing.

---

This thesis discusses the Comparative Analysis of Regulatory and Publishing Advance Pricing Agreement between Indonesia and Japan. Things that become obstacles in the process of issuance Advance Pricing Agreement in Indonesia. This research is a qualitative study. The research concludes that given the Advance Pricing Agreement is new in Indonesia taxation system there are still many obstacles in its implementation. The main is unclear parties appointed as the executor of the Advance Pricing Agreement and the rules of procedure of the implementation instructions. Results of this study suggest that the Directorate General of Taxation as tax authorities in Indonesia immediately to make improvements in order to process the issuance of Advance Pricing Agreement to run well and become a tool in order to handle with transfer pricing issue."