Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pengalihan piutang cessie berdasarkan peraturan perundang undangan dan akibat hukum pengalihan piutang cessie terkait syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No 2176 K Pdt 2012 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No.2176/K/PDT/2012 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika syarat pemberitahuan pengalihan piutang cessie tidak dilakukan adalah si berutang tidak terikat dengan penyerahan pengalihan piutang cessie tersebut Jika si berpiutang telah melakukan pemberitahuan sedangkan si berutang membantah maka si berutang dapat dinyatakan wanprestasi Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan bagi si berpiutang ketika si berutang tidak bisa dan tidak mampu membayar hutang sesuai jangka waktu yang diperjanjikan melalui retro cessie.

---

This thesis discusses the rules concerning the transfer of receivables cessie based legislation and legal effect the transfer of receivables cessie notification requirements related to the debtor pursuant based on Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. The purpose of this study is to provide an understanding of the requisite notice to the debtor pursuant to Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. This research is a qualitative form of juridical normative legal research Results of this study was the legal consequences if the notification requirement receivables cessie were not performed the debtor are not tied to the delivery of transfer of receivables cessie If the indebted has made an notification but the debtor denied then the debtor can be declared as a default. Therefore it is necessary for the protection of the indebted when the debtor can not be and is not able to pay the debt according to the agreed period through retro cessie "

"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah.

---

Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."

"Penelitian ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah karena dilakukan tanpa hak dan wewenang. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal yang telah memperoleh seluruh piutang lewat cessie dari BPPN. Sementara,dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, Gaston Investment Limited juga telah diakui kedudukannya sebagai kreditor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil penelitian penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara utang-piutang yang lazim ditemui dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

---

This research discusses the assignment of receivables carried out by one of the creditor members the PT China Construction Bank to Tomy Winata in a syndicated loan facility for the construction of the Kuta Paradiso Hotel which was stated in the Judicial Court Decision Number 555 / PDT.G / 2018 / PN. JKT.UTR Jo. Decision Number 272 / PDT / 2020 / PT.DKI was declared an act against the law. The Judges from the court to the appeal level decided the assignment as a tort (act against the law) because it was carried out without the full right and authority that had transferred to Fireworks Venture Limited as a new creditor member in the syndicated loan. Further, the Judges stated that Fireworks Venture Limited was the sole creditor of the syndicated credit receivables which may affect the position of other creditor members who were members of the syndicated credit facility whose position had been recognized such as Gaston Investment Limited in Court Decision Number 26/Pdt.G/ 2013 /PN.JKT.PST which filed a default suit against PT Geria Wijaya Prestige as the debtor. The author uses a normative legal research method with an analytical approach to answer these legal problems. The result of the author's analysis is that the transfer of accounts receivable by PT China Construction Bank and Tomy Winata has been carried out according to the amount of the loan and is carried out based on a valid rechtstitel as it meets the provisions in Article 584 of the Civil Code. in the transfer of receivables carried out by the competent authority so that the assignment of receivables does not fulfill the element of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the author in his suggestion hopes that the Panel of Judges can be more careful and thorough in deciding a case, especially in considering the arguments put forward by the plaintiff in the lawsuit and also the answers from the defendant by taking into account the provisions in the statutory regulations along with the evidence submitted to the trial so that the parties in the case can get a decision as fairly as possible."

"Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan perjanjian jual beli piutang yang dapat mengakibatkan akta perjanjian jual beli piutang menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan, serta pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perjanjian jual beli piutang batal demi hukum akibat tidak dilakukan pemberitahuan terkait cessie yang dilekati hak tanggungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan adalah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata pemberitahuan bukan merupakan hal yang esensial dalam cessie. Akan tetapi, apabila cessie tersebut juga dilekati dengan hak tanggungan, pemberitahuan yang tidak dilakukan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur, hal tersebut yang menyebabkannya menjadi perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kurang tepat Akta Perjanjian Cessie 118 tidak dapat dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak dilakukannya pemberitahuan, seharusnya majelis hakim turut mempertimbangkan mengenai hak tanggungan yang melekat pada cessie tersebut untuk memperkuat dasar dari putusan majelis hakim. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus benar-benar mengetahui dan memahami substansi dari perjanjian yang dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak. Selain itu, disarankan bagi majelis hakim untuk lebih memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di pengadilan, agar dapat memperkuat dasar dari sebuah putusan pengadilan.

---

The sale and purchase agreement for receivables should be carried out in compliance with the legal requirements, in accordance with the applicable regulations. This is due to non-fulfilment of the provisions regarding the legal terms of the sale and purchase agreements receivables can result in cancellation of the sale and purchase agreement receivables. By fulfilling the legal requirements regarding the receivables sale and purchase agreement, it can be minimized the cancellation of the receivables sale and purchase agreement which can result in the deed of the sale and purchase agreement of receivables being null and void. The problem in this study is regarding the link between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right, as well as the consideration of the panel of judges which declared the sale and purchase agreement of receivables null and void as a result of not making the relevant notification cessie which is attached to the mortgage right in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. To answer these problems, the research method used is normative juridical law with the type of explanatory research. The results of the analysis of this study, the relationship between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right is according to Article 613 KUHPerdata notification is not an essential thing in cessie. However, when cessie is also attached with a mortgage right, notification that is not carried out can potentially in material and immaterial losses for the debtor, which causes it to become an tort. The panel's considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel are inaccurate Deed of Agreement Cessie 118 cannot be declared null and void simply because a notification is not made, the panel of judges should also consider the mortgage rights attached to cessie to strengthen the basis of the judge's decision. Thus, the advice that can be given is for the parties who wish to enter into an agreement must really know and understand the substance of the agreement made, so as to prevent disputes between the parties. In addition, it is suggested for the panel of judges to pay more attention to all the evidence submitted in the evidentiary process in court, in order to strengthen the basis of a court decision."

"Tesis ini menganalisa putusan badan peradilan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam hal terjadi pengalihan piutang (cessie). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai sah tidaknya pengalihan piutang yang dimiliki oleh BPPN terhadap PT TPN dengan cara cessie kepada PT VBP dan oleh PT VBP kemudian dialihkan kepada AFL, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hakim terhadap AFL selaku pihak ketiga beritikad baik. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, AFL dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya kekonsistenan hakim dalam memutus perkara ini, telah tercipta adanya kepastian hukum bagi seorang pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan para hakim di Indonesia agar terus memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia.

---

The focus of this thesis is to analyze the courts' decision on legal protection of third parties in good faith in terms of receivables transfer (cessie). The main issues that would be discussed are in regards to validity of receivables transfer of Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to PT TPN by way of cessie to PT VBP, and from PT VBP further transferred to AFL, as well as the legal protection provided by Indonesian Civil Code and the Judge to AFL as a third party acting in good faith. Starting from District Court to Reconsideration level, AFL is declared as purchaser with good faith and therefore it deserves legal protection. The consistency of Judges in deciding this case has created legal certainty for a purchaser with good faith that must be protected by law. The method used in this research is normative juridical research. The conclusion of this study suggests the judges in Indonesia continues to provide legal protection to third parties acting in good faith so as to create legal certainty in Indonesia."

"Cessie merupakan suatu perbuatan hukum untuk melakukan pengalihan piutang. Hukum Perdata mengatur cessie dilakukan dengan cara mengalihkan piutang yang dimiliki oleh kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Cessie dapat dibuat dengan membuat akta autentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan. Akta cessie yang dibuat oleh notaris tidak serta merta membuat cessie menjadi mengikat seluruh pihak dan sah. Setelah akta cessie dibuat, agar mengikat pihak debitur (cessus, maka harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh cessus. Namun pada prakteknya pelaksanaan cessie tidak selalu diberitahukan kepada cessus. Hal tesebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan cessie. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap cessie yang tidak diberitahukan kepada cessus, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cessie. Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berperan untuk membuat akta cessie, dan bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada kreditur dalam pembuatan akta cessie. Upaya meningkatkan pemahaman pelaksanaan cessie sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan kepada para notaris, sehingga nantinya notaris dapat memberikan penyuluhan kepada para kreditur, bahwa setelah akta cessie dibuat mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada cessus.

---

Cessie is a legal act to transfer accounts receivable. Civil law regulates that cessie is carried out by transferring receivables owned by the previous creditor (cedent) to the new creditor (cessionaris). Cessie can be made by making an authentic deed by public notary as well as privately made deed. A cessie deed made by public notary does not make the cessie is legally binding to all parties. Following the cessie deed, in order to bind the debtor (cessus), it must be notified, approved or acknowledged by cessus. However, in practice, the implementation of cessie is not always notified to cessus. This is due to the lack of understanding regarding the implementation of cessie. By using doctrinal research method, this writing analyzes how the legal certainty of cessie without prior notification to cessus, as well as the roles and responsibilities of public notary in making a cessie deed. Based on the Act of the Public Notary, the role of a public notary is to  draw up a cessie deed and is responsible to provide counselling to creditors in the making of cessie deed. Increasing the understanding of the implementation of cessie in accordance with the regulations, can be done by organizing legal counseling. Legal counseling is carried out to Notaries, so that later the notary can provide a legal counseling to creditors, to inform that after the cessie deed is drawn up they have the obligation to notify the cessus."

"Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1337 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebsaahan cessie dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam iktikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan cessus sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan cessie atas sebagian piutang karena cedent tidak beriktikad baik. Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait cessie dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional.

---

his study discussed the legality of partial assignment in the case of a PKPU application based on Decision No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Therefore, this study used a form of normative research method to answer the problem of the validity of the transfer of all, legality of the partial assignment, and the consideration of the Judges on the legality of the cessie in the PKPU application in Decision No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is known that cessie is valid when it meets the provisions of Article 613 of the Civil Code and the basic agreement for cessie is in accordance with the provisions of Article 1320-1337 of the Civil Code. The legality of the partial assignment, apart from determined from the validty the cessie and the basic agreement itself, is also seen in good faith in the implementation of its basic agreement so that it does not harm cessus. The Judges, although it was correct in rejecting the PKPU application, was not careful in assessing the validity of the partial assignment because the cedent did not have good faith. The author suggests that amendments to regulations related to cessie by optimizing the role of notaries to ensure legal counseling and the realization of legal objectives in national economic recovery."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya dan akibat hukum pengalihan piutang secara cessie terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya, dan atas pengalihan piutang secara cessie ternyata tidak mengakibatkan berakhirnya suatu hak tanggungan sebagai bagian dari jaminan dalam suatu perjanjian kredit. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Begitupun yang berlaku dalam hal pengalihan piutang secara cessie dimana notaris dalam jabatannya harus bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini adalah kreditur. Selain hal itu, atas pengalihan piutang secara cessie tentunya berakibat juga terhadap jaminan hak tanggungan, dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of creditors for the implementation of the transfer of receivables in a cessie manner and the effect on guarantee of mortgage rights based on Decision of the West Java high court number 126/PDT/2018/PT BDG concerning the case of transfer of receivables by cessie. The problem of the research is the form of notary liability in his position and the legal consequences of the transfer of receivables in a cessie to the guarantee of mortgage rights based on the decision. The research method used is normative juridical by searching secondary data through literature study, while the analytical approach is done qualitatively with descriptive analytical type. The result showed that the form of liability of a notary can be carried out by applying formal principles in the implementation of his position, and the transfer of accounts receivable by cessie did not inflict in the termination of a mortgage as part of collateral in a credit agreement. Notaries in carrying out their duties must be guided by the law of notary office, professional code of ethics and other laws and regulations. It is intended that the deed he makes can be justified for and has the strength of proof which is perfect when a legal problem occurs. The same applies in the case of transfer of receivables by cessie, where the notary in his position must be responsible for providing legal protection for the parties, in this case is the creditor. In addition to that, the transfer of receivables by cessie also affects the guarantee of mortgage rights, where it has been regulated in the provisions of mortgage law."