Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang mengatur tata cara penjaminan tanah dengan jaminan kebendaan hak tanggungan dengan metode penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai tata cara pemberian hak tanggungan dengan cara tidak langsung serta kesesuaian hukum yang berlaku dan digunakan didalam masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan telah jelas mengatur mengenai tata cara penjaminan hak tanggungan dengan menggunakan metode Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tetapi masih terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari Putusan No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL dan pertimbangan hukum serta putusan hakim masih belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

---

This research studies examines the legal rules that regulate the procedure of land guarantee with material guarantee which is mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism as an indirect way to give a mortgage and law suitability that prevails and used in society Writing method that is used is juridical normative The writing of this minithesis is using literature research methods with secondary data as the resource The results of the research shows that although the rules have been clear on the procedure about mortgage with Authority Letter of Mortgage Imposing Mechanism but there`s still a deviation that happens in society which shows in case No 1675 Pdt G 2007 PN JKT SEL and consideration of the law and the judge 39 s verdict is still not in accordance with the rules of the applicable law."

"Tesis ini membahas tentang janji untuk tidak menyewakan obyek Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan terdapat janji untuk tidak menyewakan obyek Hak Tanggungan. Namun, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan itu sendiri janji tersebut menjadi klausul yang lebih fleksibel, dimana pemberi Hak Tanggungan boleh menyewakan obyek Hak Tanggungan dengan sepengetahuan dan izin tertulis pemegang Hak Tanggungan. Masalah muncul manakala debitor pemberi Hak Tanggungan cedera janji dan obyek Hak Tanggungan harus segera dieksekusi, tetapi obyek Hak Tanggungan dihuni oleh pihak lain/penyewa. Jika penyewa beritikad baik, maka asas yang terdapat dalam Pasal 1576 KUHPerdata bisa diterapkan. Tetapi pada umumnya jika obyek Hak Tanggungan akan dieksekusi, pemegang Hak Tanggungan menghendaki obyek Hak Tanggungan tersebut tidak sedang dalam penguasaan siapa pun.

---

The focus of this study is not to renting collateral object promise in Deed of Mortgage. This research is literature research, which is normative and juridical research field. There is renting collateral object promise in Deed of Mortgage. However, that promise becomes more flexible in Deed of Mortgage itself, which is the debtor of Mortgage may rent the collateral object, but the creditor should knows about that and gives a written permit. It becomes a trouble when the debtor cannot keeps the promise and collateral object should be executed, but it inhabited by others/the lessee one. The principle which on Article 1576 Indonesian Civil Code can be used, when the lessee has a good faith. Indeed, the creditor wants collateral object not inhabited of anyone."

"Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit adalah dengan jaminan hak tanggungan, dimana dalam perjanjian jaminan hak tanggungan tersebut, aset yang dijaminkan oleh debitur untuk menjadi jaminan adalah Hak atas tanah yang dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji ataupun wanprestasi, karena dengan adanya jaminan hak tanggungan kreditur dapat langsung meng-eksekusi aset yang dijaminkan oleh debitur yang telah wanprestasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

---

One of the guarantees in the credit agreement is a mortgage guarantee, where in the mortgage guarantee agreement, the assets guaranteed by the debtor to be used as collateral are land rights which can be in the form of buildings, plants, and works that already exist or will exist which are one unit with the land, and which belongs to the holder of the land rights whose burden is expressly stated in the Deed of Granting Mortgage concerned. From this study, the author aims to examine how legal protection for creditors in the execution of credit agreements with collateral rights guarantees for debtors who are in default or in default, because with the guarantee of mortgage creditors can directly execute assets guaranteed by debtors who have defaulted according to the provisions. -the applicable provisions according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights."

"Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Hak Tanggungan adalah jaminan yang sering dipakai dalam proses pinjam meminjam dimana objek yang dijadikan jaminan adalah berupa tanah beserta bangunan di atasnya. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan pernyataan pemberian kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa / pemberi Hak Tanggungan dalam bentuk tertulis atau autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud untuk digunakan pada waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun dalam perkembangannya banyak terjadi permasalahan yang terjadi seiring dengan berjalannya kredit, masalah juga terjadi pada kredit Bank "PT BPR TKI" dan "BSL" dimana "BSL" selaku debitur perjanjian kredit meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung dan objek yang dijaminkan belum sempat dibebani Hak Tanggungan namun sudah terlebih dahulu dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menurut Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak dapat berakhir dan dicabut selain karena sudah habis masa berlakunya.

---

This thesis examines the validity of a power of attorney to charge mortgage loans when borrowers die before the mortgage is attached to the object to be used as loan collateral. The economy is now dynamic occurred in people's lives indirect impact on the economy of Indonesia. One characteristic of the dynamic economy is growing loans granted by the Bank as one of the capital. In providing credit agreements, sometimes creditors in this case the Bank requires collateral to guarantee repayment of a debt. Mortgage insurance is often used in the process of lending and borrowing in which the object is used as collateral in the form of land and buildings on it. Power of Attorney for Mortgage impose a special authorization statement provided by the authorizing / giver Mortgages in writing or authentically created by and in the presence of Notary or Land Deed Official (PPAT) with a view to use when conducting delivery Mortgages in Mortgage providers it can not present itself in the presence of officials in order to manufacture the Land Deed Granting Mortgage Deed, but in its development much going problems occurred with the passing of the credit, credit problems also occur in the "PT. BPR TKI" and "BSL" where "BSL"credit Agreement as the debtor dies during the loan agreement is still ongoing and the objects have not been encumbered collateral Mortgages however have first made Attorney Impose a Statutory Mortgages - Mortgages Act No. 4 of 1996 and the end can not be revoked except as expired."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan istri terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan pemberian kuasa dari istri kepada suaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kredit yang dibuat tanpa perstujuan pasangan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat serta disetujui oleh pasangan nikahnya dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli dalam lelang berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dan Tanggungjawab notaris dalam perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis0normatif, tipologiipenelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian kredit yang dibuat merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata,1pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan istri. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam lelang diberikan berdasarkan itikad baik. Dalam hal akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan notaris juga bertanggungjawab atas perjanjian tersebut yakni pertanggungjawaban secara perdata dan administratif atas akta yang dibuatnya tersebut.

---

This study discusses the position of the credit agreement made without the wife's consent to the authorization for assignment of mortgage from the wife to her husband. The problem in this study is the validity of the credit agreement made without the partner's consent to the assignment of mortgage that have been made and approved by the marriage partner and legal protection against third parties as buyers in the auction based on case studies of the Supreme Court's decision No. 222K/Pdt/2017 and The notary liability in the credit agreement and the Power of Attorney Imposing the Mortgage Rights is based on the decision of the Supreme Court Number 222K/Pdt/2017 related to Law No. 2 of 2014. The type of research method used in this study is normative juridical, typology of this research is analytical descriptive. The result of this study are the credit agreement made with illegal terms and null and void because it doesn't meet the legal terms of agreements in article 1320 of the Civil Code, authorization for assignment of mortgage from the wife can't be considered as wife consent in the credit agreement. Legal protection of the buyer at an auction is given in good faith. In the case of credit agreement and authorization of mortgage, the notary is responsible for the agreements, namely in civil and administrative liabilities for the deeds she made."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya.

---

This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature.

From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit."

"Penyaluran kredit sudah menjadi tugas pokok bank, dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya jaminan khusus, salah satunya berupa hak tanggungan. Dalam hal debitor cidera janji, pada hak tanggungan, kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak mengatur pelaksanaan parate eksekusi oleh advokat berdasarkan kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Permasalahan timbul saat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang menolak parate eksekusi yang dilaksanakan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan dengan alasan melanggar ketentuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan terdapat beberapa pendapat pro dan kontra mengenai kecakapan advokat melaksanakan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa dari kreditor pemegang hak tanggungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang menolak permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh advokat pemegang Hak Tanggungan berdasarkan surat kuasa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan surat kuasa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Penolakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang terhadap permohonan parate eksekusi yang diajukan oleh advokat berdasarkan surat kuasa dari kreditor dengan menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai dasar hukum tidak tepat karena lembaga SKMHT pada Pasal 15 telah berakhir pada saat APHT dibuat dan didaftarkan, berbeda dengan lembaga parate eksekusi pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Advokat memiliki kecakapan untuk melaksanakan parate eksekusi berdasarkan hak tanggungan karena tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pelaksanaan parate eksekusi yang dikuasakan kepada advokat dapat mempercepat proses pelaksanaan parate eksekusi dan mengurangi kerugian kreditor dari segi waktu.

---

The disbursement of credit has basically become the main tasks in almost all banks, in case when such credit was secured, specific security rights/including Hak Tanggungan (HT). In the event the debtor is in default, Hak Tanggungan’s holder may execute the implementation of direct implementation of Hak Tanggungan. Law No. 4 of 1996 on Hak Tanggungan does not regulate the implementation of direct enforcement by advocate based on the power of holders of encumbrance right lenders.

Problems arise when the State Property Office and Auction refuse direct enforcement carried out by advocate based on a power of attorney with the argument that it violates the provisions of the Power of Attorney, Hak Tanggungan’s holders impose on Article 15 of Law No. 4 of 1996 on Encumbrance right and Its Objects Relating to the Land and there are several opinions about the pros and cons of implementing an advocate prowess on direct enforcement based on a power of attorney holder of the encumbrance right lender.

The purpose on the writing of this thesis is to comprehend and analyze more on the actions taken by the State Property Office and Auction which rejected the appeal by an advocate in representing on behalf of their client as well as their role in terms of giving legal services related to the enforcement of Hak Tanggungan. The specification in this thesis is based on descriptive analytical study, using normative juridical approach and qualitative juridical method.

Therefore, it can be concluded that the refusal of the State Property Office and Auction to conduct direct enforcement appeal filed by advocate based on a power of attorney from creditors Hak Tanggungan’s holders by using Article 15 of Law No. 4 of 1996 as a legal basis, cannot be accepted, because deed to place and request Hak Tanggungan as stated in Article 15, automatically expires at the time the deed of Hak Tanggungan is executed, contrary to such condition, institutions related to direct enforcement based on Article 6 of Law No. 4 of 1996 has also reduced the rights of creditors in the implementation of direct enforcement. However, advocates have the right to carry out direct enforcement based on security rights as it is not clearly stated and prohibited by the Law No. 4 of 1996. The direct enforcement of Hak Tanggungan by advocate thereby causes positive impact to creditors as result in time efficiency."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Parate Eksekusi dalam Eksekusi Hak Tanggungan adalah salah satu cara eksekusi obyek Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"). Namun sangat disayangkan UUHT yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun hingga saat ini masih belum mengatur sendiri tata cara eksekusi obyek Hak Tanggungan apabila terjadi cedera janji dan masih menggunakan tata cara eksekusi lembaga jaminan hipotik yang mengacu kepada tata cara eksekusi dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Kenyataan tersebut menimbulkan masalah ketika diperlukan eksekusi riil melakukan pengosongan obyek Hak Tanggungan dalam hal pemenang lelang obyek Hak Tanggungan yang penjualannya dilakukan atas kekuasaan sendiri tidak dapat segera menikmati obyek Hak Tanggungan karena obyek Hak Tanggungan masih dalam penguasaan Pemberi Hak Tanggungan atau pihak lain. Upaya hukum apakah dan bagaimana sebaiknya tata cara eksekusi Hak Tanggungan diatur agar selain kreditur dan debitur, pemenang lelang juga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum menjadi pertanyaan yang hendak dicari jawabnya dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan dalam mengumpulkan datanya serta melakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Kekosongan hukum ditambah pertentangan antar ketentuan dalam UUHT sendirilah ternyata yang menjadi penyebab ketidakjelasan upaya hukum dalam hal dibutuhkan eksekusi riil setelah dilakukan parate eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Pada tahun 2012 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") yang meskipun tujuannya adalah mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum justru tidak mengutamakan rasa keadilan khususnya bagi pemenang lelang yang beritikad baik. Syukurlah aturan yang tidak mengutamakan rasa keadilan tersebut segera disadari dan dikoreksi oleh SEMA yang terbit tahun 2014. Perlunya perbaikan UUHT dan peraturan perundangundangan terkait terutama Hukum Acara Perdata yang masih menggunakan undangundang peninggalan kolonial serta kehati-hatian ekstra peserta lelang tentunya dapat menghindari masalah di kemudian hari meskipun apabila suatu saat dasar hukum yang lebih kuat selain SEMA yang bersifat internal telah lahir.

---

Parate Excecution is one of the ways to execute mortgage based on Law No.4 Year 1996 Regarding The Mortgage Of Land And Objects Related Attached To It ("UUHT"). But after 19 (nineteen) years the process of executing a mortgage is still not regulated in UUHT and instead still referring to other laws. This fact caused problem when a real execution to empty the land by district court is needed and asked to the chief judge at a district court by the auction winner because the old owner or other parties is not willingly give up the land that already sold in an auction to the highest bidder who by law become the new owner. What is the legal solution and what should be done to the regulation of mortgage execution in UUHT so beside creditors and debtors, the auction winner also have legal protection and legal certainty is the question asked and looked for answers in this research. This research is a normative juridical study by collecting data from written source and interviews. Lack of regulation and clash between regulation in UUHT actually was the cause of the uncertainty of legal solution in case a real execution is needed after a mortgage parate execution. At 2012 Supreme Court issued Letter ("SEMA") that although the objection was to fill the lack of regulation and by that give legal certainty but the 2012 SEMA was thought by many as not providing the sense of justice especially for the good intended auction winner. It?s a good thing that finally it was corrected by the 2014 SEMA that gave more sense of justice. The need for UUHT amandment and other related laws especially the hundreds years old procedural civil law and carefulness in buying land in an auction is needed to avoid a latter problem."

"Suatu akta yang dibuat secara notariil seharusnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini supaya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta autentik sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/PDT/2020/PT Mdn, ditemukan penandatanganan akta perbankan yang dibuat secara notariil tanpa kehadiran Notaris. Dengan mengacu pada putusan tersebut, penelitian ini pada pokoknya membahas tentang keberlakuan akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris, konstruksi hukum dari standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta implikasi pembatalan Hak Tanggungan terhadap perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris dan evaluatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris tetap berlaku dan mengikat para pihak terkait. Keberlakuan perjanjian kredit perbankan ditentukan oleh pemenuhan syarat keabsahan perjanjian kredit perbankan sebagaimana diatur undang-undang. Adapun standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank harus mengikuti syarat dan tata cara pembuatan akta berdasarkan UUJN. Selanjutnya, pembatalan Hak Tanggungan tidak berimplikasi terhadap keberlakuan perjanjian kredit yang mendasarinya karena keberlakuan perjanjian kredit tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang disampaikan adalah perlu diadakan sosialisasi supaya masyarakat memahami tata cara pembuatan akta notariil. Notaris dapat menyediakan surat pernyataan bahwa klien tidak akan menggugat dan/atau menuntut Notaris sehubungan dengan kebenaran akta. Namun dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap wajib berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan UUJN dan Kote Etik Notaris. Sehubungan dengan Hak Tanggungan, Notaris/PPAT harus mengecek objek Hak Tanggungan dengan teliti dan hati-hati.

---

A notarial deed must be signed by the parties in the presence of the Notary. This shall be done for a notarial deed to obtain perfect and binding evidentiary power as an authentic deed to provide maximum legal protection and legal certainty for the relevant parties. However, in practice, as reflected in the Medan District Court Decision Number 663/Pdt.G/2019/PN Mdn in conjunction with the Medan High Court Decision Number 395/PDT/2020/PT Mdn, the signing of bank-related deed is conducted without the presence of a Notary. With reference to the forementioned court decisions, this thesis primarily discusses the enforceability of a notarial deed of banking credit agreement which is not signed before a Notary, the legal construction of standard credit procedures provided by the bank pursuant to Notary Law, and the implication of Mortgage cancellation on credit agreement. The research method used herein is a normative juridical research method with explanatory and evaluative typologies. The results show that the notarial deed of banking credit agreement that is not signed before the Notary remains valid and binding towards the parties.The validity of a banking credit agreement is dependable upon the fulfillment of the requirements for the validity of a bank credit agreement as stipulated by law. The standard procedure for entering into credit agreements provided by the bank must comply with the terms and procedures regulated in the Notary Law. Furthermore, Mortgage cancellation does not affect the enforceability of its underlying credit agreement as its enforceability is not determined by other agreements. Based on the results, it is advisable to conduct socialization for the public to understand the procedures for making a notarial deed. The Notary may provide a statement letter which states that the parties will not sue the Notary in relation to the validity of the deed. Nonetheless, the Notary must always comply with the Notary Law and Code of Ethics in carrying out his/her duties. The Indonesian Notary Association must also play an active role in enforcing the Notary Law and Code of Ethics. In relation to Mortgage, Notary/PPAT must meticulously and carefully check the object of Mortgage."