Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop yang dijalankan oleh Lembaga Sensor Film. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan sensor di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota LSF, sineas film, dan masyarakat pecinta film indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma penyensoran pasca ditetapkannya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan tersebut menuju kepada penyensoran yang lebih tidak mengekang para pembuat film dan diharapkan di masa depan sensor film dapat digantikan sepenuhnya dengan klasifikasi film.

---

This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification."

"Dengan kebebasan yang diberikan Repada laser disc saat ini, setiap orang (termasuk remaja) dapat menonton film video laser dengan bebas. Yang dikawatirkan adalah bahwa remaja, hanya menonton film-film yang ada adegan seksnya, yang akan menimbulkan keinginan dihati mereka untuk meniru yang mereka tonton "tu dalam kehidupan sehari~hari. Dalam skripsi ini penulis ber:usaha mendeskripsikan bagaimana sikap yang dimiliki remaja tersebut terhadap adegan-ad egan seks yang mereka lihat di film video laser. Penulis beranggapan bahwa frekuensi menonton mempengaruhi sikapremaja, dimana frekuensi yang terbentuk dipengaruhi oleh jeniskelamin dan konsumsi remaja akan media yang bermuatan seks. Untuk itu penulis mengamrril sampel sebanyak 100 orang remaja yang berusia 13 - 21 tahun, dengan teknik penarikan sampel bola salju. Untuk mengetahui sikap yang mereka miliki, penulis menggunakan skala Likert. Dalam penelitian terbukti bahwa jenis kelamin dan konsumsi media bermuatan seks mempengaruhi frekuensi menonton film video laser. Frekuensi menonton yang terbentuk. ini ternyata mempengaruhi sikap yang remaja miliki terhadap adegan seks di film video laser tersebut. Para remaja pria, frekuensi menonton tidak terlihat pengaruhnya dalam membentuk sikap mereka terhad~p adegan seks. Sedangkan pada remaja wanita frekuensi mempengaruhi sikap yangterbentuk; dimana frekuensi menonton yang tinggi membentuksikap yang positif, dan frekuesi menonton rendah membentuksikapnegatif. Pada remaja yang mngkonsumsi media bermuatan seksterlihat bahwa frekuensi mempengaruhi sikap mereka terhadapadegan seks . Sikap positif yang terbentuk berasal dari remajadengan frekuensi menonton tinggi. Sedangkan pada remaja yangtidak meng konsumsi media bermuatan seks, pengaruh frekuensiberbanding terbalik dengan sikap yang terbentuk. Sikap positifdimiliki oleh remaja yang frekuensi menontonnya rendah, dansikap negatif dimiliki oleh yang frkuensi menontonnya tinggi."

"Perkembangan teknologi yang cepat memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menerima informasi, baik itu informasi positif maupun informasi negatif. Informasi yang tergolong negatif adalah konten video pornografi. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu website adalah bukan dengan memblokir alamat dari website tersebut, melainkan memblokir konten yang bersangkutan, yaitu dengan membaca tag dari konten tersebut, untuk itu penelitian ini dilakukan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi dan menentukan algoritma mana yang lebih tepat untuk melakukan klasifikasi dan memprediksi dari suatu tag video yang diberikan. Penelitian ini diarahkan pada penggunaan machine learning untuk melakukan prediksi terhadap tag video yang diberikan sehingga diperoleh hasil dari prediksi yang dilakukan. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil akurasi sebesar 97% untuk algoritma Naïve Bayes dan 97,5% untuk algoritma Bayesian Network dengan jumlah data latih sebanyak 2400 tag video.

---

The rapid technological development had significant impacts to human life. It is easier for the public to receive information, whether it is positive or negative information information. The information classified as negative is pornographic video content. One of the most effective ways to do the blocking of a website is not to block the address of the website, but block the content concerned, by reading the tags on them, therefore this study conducted.

The main focus of this research is to analyze the factors affecting the level of accuracy and determine which is more appropriate algorithms to classify and predict from a given video tag. This research is directed at the use of machine learning to predict the video tag is given in order to obtain the results of the predictions made. From the research that has been conducted, the results obtained an accuracy of 97% for the Naïve Bayes algorithm and 97.5% for the Bayesian Network algorithm with the amount of training data as many as 2400 video tag"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas lembaga sensor film di Indonesia pada masa Orde Baru (BSF) yang lahir pada 1965, tetapi kinerjanya baru disahkan pada 1967. Lembaga ini muncul pada masa peralihan antara Orde Lama menuju Orde Baru dengan sistem penyensoran yang berbeda. Lembaga yang disahkan menjadi lembaga sensor pemerintah pada 1973 ini mencegah keberadaan film yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Berbagai respon datang kepada BSF yang sebagian menyatakan setuju terhadap kinerja BSF dan yang lain tidak. Muncullah UU Perfilman 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tentang LSF sebagai solusi untuk mengurangi masalah perfilman nasional yang menyangkut dengan penyensoran.

---

ABSTRACTThis thesis explains film censorship in Indonesia on New Order Regime (BSF) which was born on 1965 but start legalized on 1967. This institution was formed between two regimes, are Old Order and New Order which both had different rules of censoring film. BSF became film censorship institution of government on 1973. It prevented showing film which threatened public and country. BSF got many responses which some were agree with BSF activity and the others not. Film constitution on 1992 and Government Rule on 1994 are solutions to decrease the problem of national film industry especially about censorship."

"Sensor film di Indonesia telah hadir dari sejak zaman Hindia Belanda, dan selama itu pula sensor telah menjadi pertarungan berbagai pemangku kepentingan perfilman. Pandangan terhadap sensor film tidak tunggal karena terdapat perbedaan nilai di antara para pemangku kepentingan perfilman. Penelitian ini berusaha melihat pertarungan wacana sensor film dalam perfilman Indonesia melalui perspektif sosiologi komunikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan media mengenai empat film yang terkena kasus sensor setelah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disahkan yaitu The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara dan Kucumbu Tubuh Indahku serta mewawancarai empat orang pemangku kepentingan perfilman dari empat bidang yang berbeda yaitu pihak bioskop alternatif, pihak Lembaga Sensor Film (LSF), pihak Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang dulu terlibat dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI), serta sutradara sekaligus aktor film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni antara para pemangku kepentingan perfilman akibat perbedaan nilai dan norma yang pada akhirnya memicu terjadinya pertarungan wacana sensor film.

---

The practice of film censorship has been in Indonesia since the Dutch East Indies era, and since then has always been the battleground for film stakeholders. The different values and norms among the film stakeholders generate multiple views on film censorship. This research tried to look on the discursive contestation of the film censorship in Indonesia through the perspective of the sociology of communication. This research used the constructivist paradigm and the case study method. Data collection was done through collecting media reports on four films that stumbled upon the censorship issue after the enactment of the 2009 Film Law, which are The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara and Kucumbu Tubuh Indahku, as well as interviewing four different film stakeholders, which are a manager of an alternative cinema, a representative of the Indonesian Film Board (BPI) who used to be involved in the Indonesian Film Society (MFI), and a film director-actor. The research results indicated that disharmony among the film stakeholders happened as they value different values and norms, which resulted in the emergence of the discursive contestation of film censorship."

"Skripsi ini membahas representasi kekerasan negara di dalam sebuah film.Peneliti menggunakan teori Estetika Kejahatan Michelle Brown dengan perspektif kriminologi kultural, dipadukan dengan teori kejahatan dan kekerasan negara. Metodologi penelitian ini adalah analisis isi film yang didukung dengan data tanggapan 100 orang responden, yang kemudian digunakan dalam analisa wacana secara kontekstual. Penelitian ini menemukan sembilan adegan yang memiliki unsur representasi kekerasan negara di dalam The Act of Killing, serta mengajukan argumentasi bahwa produksi makna yang terjadi pada proses interaksi film dengan penontonnya menghasilkan pergeseran konsepsi mengenai kekerasan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sublimasi pada film terkait wacana kekuasaan dan kekerasan yang merasuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

---

It discusses the representation of state violence in a film. I used the Aesthetics of Crime theory of Michelle Brown through the cultural criminology perspective,combined with the theory of state crimes and violences. I used the content analysis methodology toward the film which were supported by data from the responses of 100 respondents, which was then used in contextual discourse analysis. This study found nine scenes that had elements of representation of state violence in The Act of Killing, and argued that the production of meaning that occurs in the interaction between film and audiences produced a shift in the conception of state violence. This study concluded that there was a sublimation in the film related to the discourse of the power and violence that emerge and govern the contemporary social life."

"Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan usia penonton sehingga cenderung menjadi multi- interpretatif dan sangat bersifat subyektif. Kelenturan ketentuan tersebut mengakibatkan mudahnya suatu film yang hendak rilis untuk disetir sesuai dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan.

---

Film as a form of art has the capacity of visual communication, and censorship is a filter thats used to determine what is proper to be shown to the public and whats not. The authority to censorize film is given to the Board of Film Censorship to represent the Indonesian governments willingness to protect Indonesia from something that could possibly destroy Indonesias culture but Board of Film Censorships regulation seems too abstract because of the seemingly loose parameter therefore it could cause some multi-interpretation, a higher possibility of unobjective assessment of the film for the sake of fulfilling the regimes interest."