Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Commander's responsibility as a legal concept has been adopted in the Indonesian legal system. The term commander's responsibility has a specific definition, however the concept has not been comprehended well enforcement agency. In Abilio 's ,v case, for example, there has been misinterpretation of the concept. The concept of commander's responsibility under international law has been confused with superior responsibility under administrative law. The article intends to clarity the understanding of the concept and haw it was implemented in the Abilio's case."

"Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang penting terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan sektor jasa keuangannya banyak terpengaruh oleh perkembangan sistem, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan di negara maju, salah satu contohnya adalah praktik dari model usaha yang dinamakan private equity. Private equity adalah model usaha yang mengumpulkan modal dari investor untuk di investasikan dengan cara melakukan akuisisi. Berawal dari Amerika dan merambah kenegara-negara maju lainnya seperti Singapura, private equity menjadi lembaga jasa keuangan yang berdampak signifikan bagi perekonomian suatu negara. Indonesia dewasa ini sudah memahami pentingnya pengaturan mengenai private equity dan menerbitkan peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Penulis mencoba membahas peraturan tersebut dan membandingkan dengan peraturan dari negara Singapura, yang mana peraturannya dapat dikatakan merepresentasikan pengaturan private equity tradisional yang diterapkan dinegara-negara maju lainnya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis.

---

The financial services sector holds a great importance for the economy of a country. Indonesia as a developing country felt their financial services sector much affected by the system, customs, and ways of working that are practiced in developed countries, one example is the practice of a business model called private equity. Private equity is a business model which raises capital from investors to be invested through acquisition. Private equity first developed in the U.S and spread to other developed countries such as Singapore, its role as a financial services institutions have a significant impact on the economy of a country. Indonesia today has understands the importance of regulating the practice of private equity arrangements. Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, has issued the regulation to accomodate private equity practice in Indonesia, which named Limited Mutual Funds, or Reksa Dana Penyertaan Terbatas. The author tries to examine the rules and regulations in Indonesia and compared it with Singapore, which is where the rules represent a traditional private equity arrangements applied between a numbers of other developed countries. Research will be conducted using the method of normative-juridical."

"ABSTRAKKapal tanker merupakan salah satu jenis kapal barang yang mengangkut muatancair berbentuk curah yang sangat berbahaya. Tanggung jawab pengangkutan barangmelalui laut, menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaanpenyelenggaraan pengangkutan harus dibebankan. Tanggung jawab pada hakikatnyaterdiri atas dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harusdilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability)kepada pihak yang dirugikan. Salah satu tugas Pertamina (Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara) adalah menyalurkan minyak dan hasil produksi minyak keseluruh Indonesia. Guna menjamin kelancaran penyediaan dan distribusi produk-produktersebut keseluruh pelosok tanah air, Pertamina mempergunakan kapal tanker milikataupun carter. Tanggung jawab dalam pengangkutan kapal tanker merupakan hal yangsangat penting karena menyangkut masalah tanggung jawab pengangkut sebagai pemilikkapal tanker serta tanggung jawab pengangkut sebagai pencarter kapal tanker terhadappemilik kapal tanker. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentangPelayaran mengatur tanggung jawab pengangkut di dalam Pasal 86. Sementara itu, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pengangkutan barang dalamkaitannya dengan tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Buku II Bab Va, Pasal 466sampai dengan Pasal 520. Tanggung jawab pengusaha tanker menjadi semakin beratterutama tanggung jawabnya terhadap pencemaran laut yang disebabkan tumpahnyaminyak ke laut. Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah dalam hal pencegahanpencemaran dengan meratifikasi dan memberlakukan konvensi-konvensi internasionalseperti Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 yang meratifikasi Konvensi Marpol73/78 Anex I tentang Minyak dan Anex II tentang Bahan Cair Beracun yang diangkutdalam bentuk curah (noxious liquid substances carried in bulk). Undang-Undang RI No. 4tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab VIPasal 20 dan 21 mengatur ganti rugi dan biaya pemulihan karena kerusakan/pencemaranlingkungan, sedangkan Bab VII Pasal 22 mengatur mengenai ketentuan pidananya.Undang-Undang RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran mengatur pula usahaPencegahan Pencemaran dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 119 sampaidengan Pasal 121. Dalam pertemuan internasional di Brussels tahun 1969, 29 negara telahmenandatangani International Convention on Civil Liability Convention for OilPollution Damage (konvensi CLC 1969). Dalam Konvensi tersebut telah ditetapkanperaturan dan prosedur internasional yang seragam untuk menentukan pertanggungjawabandan penyediaan dana kompensasi kepada yang menderita kerusakan karenapencemaran minyak yang berasal dari kapal. Pemerintah Indonesia sebagai salah satupenandatangan konvensi telah meratifikasi konvensi CLC 1969 dengan KeputusanPresiden Nomor 18 tahun 1978 dan penerapannya diikuti dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 M.4/AL.1003/PHB.82 dan Surat Keputusan Direktur JendralPerhubungan Laut No. DKU 64/7/10-1982 tanggal 14 Juli 1982 tentang KeharusanMemiliki Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Laut bagi kapal-kapal yangmengangkut minyak sebagai muatan curah dalam jumlah lebih dari 2000 ton. SertifikatDana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Laut (iCertificate of Insurance or Other FinancialSecurity in Respect o f Civil Liability for Oil Pollution Damage) dikeluarkan olehPemerintah negara di tempat kapal tersebut didaftarkan, setelah pemilik/operator kapalmembuktikan bahwa mereka telah mengasuransikan tanggung jawabnya, biasanya melaluiProtection and lndemnity Club (P & I) terhadap kerugian yang tercantum dalam artikelVII konvensi CLC 1969. Sementara itu, Pasal 121 Undang-Undang RI No. 21 tahun1992 tentang Pelayaran menegaskan bahwa pemilik atau operator kapal yang tidakmengasuransikan tanggung jawabnya dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

"Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dan dokter terhadap sebuah metode persalinan dalam air, baik terhadap rumah sakit dan dokter yang menyediakan fasilitas persalinan dalam air tetapi juga bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit apabila terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan persalinan dalam air. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu tindakan medis dikategorikan sebagai sebuah tindakan malpraktik bahkan lebih jauh lagi sebagai perbuatan melawan hukum bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter atas hal tersebut. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakit untuk bertanggung jawab. Penulis menggunakan Putusan Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait persalinan water birth yang terjadi di rumah sakit.

---

This thesis discusses about the legal responsibilities of hospitals and doctors to a water birth method to both the hospital and doctors who provide water birth facilities, but also how the responsibility of doctors and hospitals in case of a default done by a doctor in performing for water delivery. In conducting this thesis, the writer uses juridicial normative library research methods and the typology is descriptive. The problem in this thesis is that if a medical procedure is categorized as a malpractice action even further as an unlawful act liability how hospitals and doctors be responsible on the matter. The conclusion to these problems is an unlawful act or omission which do give rise to liability for doctors and hospitals to be responsible."

"ABSTRAKPertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku, namun juga dapat dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban perbuatan melawan hukum, karena tak jarang pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana perkara yang terjadi antara Haloman Silalahi (Penggugat) melawan Tumbur Yopieter Siregar (Tergugat I) dan Guntur Siregar (Tergugat II). Dimana dalam kasus ini Tergugat II selaku orang tua sekaligus majikan dari Tergugat I dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) dan (3) KUHPerdata. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas vicarious liability yang dilakukan oleh anak dan bawahan sebagaimana hukum yang berlaku dan doktrin-doktrin yang diakui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum tertulis. Dari penelitian ini terlihat bahwa tanggung-gugat orang tua dan majikan terpenuhi oleh Tergugat II. Namun kedua jenis tanggung-gugat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga doktrin-doktrin yang diakui.

---

ABSTRAKThe case law which is used in this thesis, shows of how PT. Blue Bird could be held liable even though it was hard to prove so in the first place. Hence, in order to prove its liability, both parties’ obligations and rights based on Transportation Law have to be considered. Liability for tort not only can be imposed by the offender but also can be imposed by others. The purpose is to give more protection to the victims of tort, because often the tort offender could not be able to responsible. For instance, in the case that occured between Halomoan Silalahi (Plaintiff) against Tumbur Yopieter (Defendant I) and Guntur Siregar (Defendant II). In this case, the Defendant II acted as a parent and as an employer of Defendant I who was imposed liability for tort committed by Defendant I in accordance with Article 1367 (2) and (3) of Indonesia Civil Code. This research purposes to discuss the application of vicarious liability principle of tort committed by children and employee as the aplicable law and recognized donctrines. The method used in this research is normative juridicial method, which is conducted by examining the legal norms.This research shows the liability of parents and employers are fulfilled by Deffendant II. However, these two types of liability will be compared using the applicable law and the recognized doctrines."