Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis keuangan Asia di tahun 1997-1998 dan Krisis keuangan global di tahun 2007-2009 telah menunjukkan bahwa kegagalan bank adalah sebuah ancaman umum baik di negara yang sudah dan sedang berkembang. Ratusan institusi pemberi pinjaman telah gagal sejak terjadinya kedua krisis tersebut. Satu pelajaran dari kedua krisis keuangan ini adalah dibutuhkannya regulasi sistemik yang lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana proses reformasi hukum perbankan di Indonesia dan Korea Selatan terlaksanakan, pasca krisis keuangan 1997/98. Penelitian ini menelaah berbagai kesamaan, perbedaan dan aplikasi atas berbagai peraturan dan hukum perbankan baru, dengan tujuan untuk memperbaiki permasalahan yang ada di sistem perbankan nasional di kedua negara tersebut, dengan menggunakan beberapa studi kasus ilustratif beberapa bank yang gagal di kedua negara tersebut pasca krisis 1997/98. Beberapa perbaikan dan dampak atas beberapa peraturan dan hukum perbankan yang diperkenalkan di Indonesia dan Korea Selatan pasca krisis 1997/98 akan di teliti dan akan juga dibahas peraturan dan hukum perbankan apa saja yang pada saat ini sedang di bangun dikedua negara tersebut, agar dapat mengadaptasi kepada lingkungan luar yang selalu berubah-ubah.

---

The Asian financial crisis of 1997-1998 and recent Global Financial Crisis of 2007–2009 has shown that bank failures are a common threat in both developed and emerging economies. Hundreds of lenders have failed since the onset of both crises. One lesson from both financial crises is the need for more effective systemic regulation. The aim of this research is to describe and compare how the reformation process of banking laws in Indonesia and South Korea took place, post the 1997/98 financial crisis.

The research analysed any similarities, differences, and application of those new banking laws and regulations, in order to improve both countries’ domestic banking system issues, using several illustrative case studies of failed banks in both countries post 1997/98 crisis. Any improvements and effects of Indonesian and South Korean banking laws introduced post 1997/98 crisis will be investigated and also discuss what current banking laws are currently being developed in both countries, in order to adapt to the constantly changing external environment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan sistem yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkan pengaturan dan sistem pengawasan perbankan antara OJK di Indonesia dengan Financial Supervisory Service (FSS) di Korea selatan, persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan oleh OJK dan FSS.Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independesi lembaga, dan mengenai hubungan anatara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing dengan cara memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank) serta mengenai analysis terhadap efektivitas pengawasan keuangan dilakukan oleh negara masing-masing. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini akan diketahui bahwa OJK dan FSS melakukan penganwasan kueangan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, dan akan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terkait dengan memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank).

---

This thesis aims to identify the authority and the system of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the banking supervision regulatory system as well as to provide comparison on the banking regulatory and supervisory system conducted by OJK in Indonesia and Financial Supervisory Service (FSS) in South Korea, the differences and the similarities identified throughout the analysis between OJK and FSS. The comparison of this research focuses on the Financial Service Authority in carrying out the banking regulatory and supervisory system of each country, namely the independency of the agency, and the relation between supervisory agency with the central banks of each country as well as the effectiveness of financial supervision conducted by each country.

The research method of this paper is normative-descriptive method. Statue approach and comparative approach are used for the research which mainly focuses on the legislation and the comparison. This research is expected to clarify the significant differences between the countries by elaborating the banking supervisory system in the aspect of regulatory system, law enforcement, infrastructure and community (bank)."

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "

"Karena adanya teknologi finansial yang semakin berkembang, yang berarti perpaduan keuangan dan teknologi, telah menyebar di industri keuangan, berbagai perubahan telah diantisipasi, seperti munculnya jenis layanan keuangan dan perusahaan keuangan. Menyediakan layanan keuangan, seperti pembayaran, pengiriman uang, dan pialang, perusahaan pembiayaan itu telah menyediakan, kepada perusahaan telekomunikasi dan perusahaan IT baru dengan cara baru. K-bank, Bank Kakao, dll. Kami telah bekerja pada pengembangan teknologi baru, bentuk-bentuk baru dari jasa keuangan dan produk seperti bio-sertifikasi, robot-penasihat, internet banking. Di seluruh dunia, PinTech menarik perhatian sebagai mesin pertumbuhan baru industri keuangan bersama dengan revolusi industri ke-4 dan pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 800 triliun won pada 2017 Gartner, 2016. Namun, konvergensi teknologi dan keuangan berarti bahwa layanan keuangan secara dramatis.

---

As the Financial technology, which means the fusion of finance and technology, has been spreading in the financial industry, a variety of changes have been anticipated, such as the emergence of new types of financial services and financial companies. Providing financial services, such as payment, remittance, and brokerage, that the finance company has been providing, to telecommunication companies and new IT companies in new ways. With the development of new technology, new forms of financial services and products such as bio certification, robot advisor, internet banking led by non financial companies such as K bank, kakao bank, etc. Worldwide, financial technology is attracting attention as a new growth engine of the financial industry along with the 4th industrial revolution and the market is expected to grow to about 800 trillion Korean won by 2017 Gartner, 2016. However, the convergence of technology and finance generally means that existing services in the financial sector are dramatically streamlining or new financial services are emerging."

"Kepentingan kesehatan bagi manusia menjadi sangat penting. Sehingga perlindungan kesehatan bukan lagi hanya tanggungjawan seorang namun hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan kewajiban negara di Korea Selatan dan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dari negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan antara Jaminan Kesehatan Nasional di Korea Selatan dan Indonesia dari segi komponen kunci untuk Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) yaitu, pesertaan, pembayaran iuran dan manfaat jaminan adalah pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan studi dokumen dan undang-undang terkait Natioinal Helath Insurance Act dari Korea selatan dan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Antara kesamaan dan perbedaan yang signifikan, kepersertaan Warga Negara Asing dalam jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan lebih luas daripada di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan unutk menubah pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 untuk memperluas kepersertaan WNA sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepadanya.

---

The importance of health to people is increasing. Thus protection of health is no longer duty of individual rather it has become an obligation of state to promote the public health by providing National Health Insurance. This research aims to discuss about role of national health insurance as fulfillment of state obligation in South Korea and Indonesia based on the Constitution of each state. The similarities and differences between National Health Insurance in South Korea and Indonesia in respect to key components of achieving Universal Health Coverage that are membership, contribution payment and insurance benefits are another discussion in this research.

This research is categorized as normative research which uses document study on the National Health Insurance Act, Law No. 40 of 2004 on National Social Insurance System, and other prevailing laws and regulations. Significant similarities and differences are found from the research, among others, broader scope of membership of NHI in regards to eligibility of foreigners compared to JKN. The result of this research concludes that amendment of article 1 paragraph (4) of Presidential Decree No. 12 Year 2013 is necessary for expanding the scope of membership to foreigners and provides more legal certainty."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) merupakan suatu jenis produk asuransi yang menggabungkan antara manfaat pertanggungan dengan manfaat investasi. Sejak mulai dipasarkan, PAYDI telah menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi kasus perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar akibat kegagalan investasi dalam PAYDI. Akibatnya, pemegang polis PAYDI seringkali berada dalam posisi yang rentan. Untuk itu, penting untuk melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatur penjualan PAYDI yang aman di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini akan meneliti sejauh mana regulasi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan regulasi dengan negara lain khususnya India dan Korea Selatan yang mengatur mengenai hal serupa untuk dijadikan referensi bagi regulasi di Indonesia. Pada skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan bahan pustaka. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketentuan yang longgar dalam regulasi di Indonesia mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang menjual PAYDI. Maka, Indonesia perlu untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna mencegah terjadinya kasus gagal bayar polis PAYDI dan menjamin hak-hak pemegang polis.

---

Investment Linked Product (PAYDI) is a type of insurance product that combines insurance benefits with investment benefits. Since it began to be marketed, PAYDI has caused various problems. In Indonesia alone, there are many cases of insurance companies experiencing defaults due to investment failures in PAYDI. As a result, PAYDI policyholders are often put in a vulnerable position. For this reason, it is important to see what steps have been taken to regulate the safe trading activity of PAYDI in Indonesia. Therefore, this thesis will examine the extent to which the applicable regulations in Indonesia have regulated the financial health of insurance companies that sell PAYDI. In addition, it will also compare regulations with other countries, especially India and South Korea, which regulate similar matters to serve as a reference for regulations in Indonesia. In this thesis, the research method used is normative juridical where the author will conduct research based on library materials. After conducting the research, the author concludes that there are still several legal gaps and loose provisions in Indonesian regulations regarding the financial health of insurance companies that sell PAYDI. Therefore, Indonesia needs to revise the current laws and regulations to prevent the occurrence of PAYDI policy defaults and guarantee the rights of policyholders."

"Tulisan ini menganalisis pengaturan program kepatuhan persaingan usaha di Korea Selatan dan Indonesia, serta bagaimana akibat hukum penerapan program kepatuhan terhadap pemberian sanksi bagi pelaku usaha. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal sementara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Program kepatuhan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Indonesia telah mengatur program kepatuhan dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 Tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha sementara Korea Selatan mengatur program kepatuhan dalam Rules on Operation of Fair Trade Compliance Programs, Offering of Incentives, etc, enacted by Fair Trade Commission. Pengaturan hukum mengenai program kepatuhan di Korea Selatan dan Indonesia menawarkan insentif bagi pelaku usaha yang mendaftarkan program kepatuhannya, meskipun dengan jenis insentif berbeda. Namun, sistem evaluasi yang hanya berbasis laporan, tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pemeringkatan, standar evaluasi, dan detail pemberian insentif menjadi kekurangan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022. Di sisi lain, Korea Selatan sudah mengatur hal-hal tersebut serta melakukan evaluasi program kepatuhan berdasarkan dokumen, keadaan di lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Putusan Seoul High Court 2014.3.14 No. 2013-NU-45067 sebagai salah satu putusan yang menggunakan program kepatuhan sebagai salah satu pertimbangan hakim tidak memberikan insentif pengurangan sanksi bagi pelaku usaha. Meskipun pelaku usaha memiliki program kepatuhan yang memenuhi syarat pemberian insentif, hakim tidak memberikan pengurangan denda kepada pelaku usaha karena terdapat kriteria pengecualian pemberian insentif yang salah satunya adalah keterlibatan langsung direktur dalam pelanggaran.

---

This paper analyzes regulations concerning the antitrust compliance program in South Korea and Indonesia, as well as the legal consequences of the compliance program implementation on sanctions impositions to business entities. This paper used doctrinal research method, while data collection was carried out using literature study. Compliance program is one practice to maintain competition. Indonesia has regulated compliance program in KPPU Regulation No. 1 of 2022 concerning Antitrust compliance program while South Korea promulgated Rules on Operation of Fair Trade Compliance Programs, Offering of Incentives, etc., to regulate the matter. Both regulations offer incentives to business entities, albeit with different kinds. However, the report document-based evaluation, the absence of further regulation concerning grading, evaluation standard, and details of incentive offerings become the downside of KPPU Regulation No. 1 of 2022. On the other hand, South Korea has regulated such matters, as well as carrying out evaluation based on documents, on-site condition, and in-depth interview. Seoul High Court Judgment 2014.3.14 No. 2013-NU-45067, as one of the judgments that includes compliance program as consideration, does not grant sanction reduction as incentive because there are exception criteria for incentive grants, one of which is the direct involvement of director in the violation."

"Di Korea dan Indonesia, banyak peribahasa yang menggunakan metafora binatang untuk mengungkapkan suatu makna tertentu. Salah satu binatang yang digunakan sebagai metafora dalam suatu peribahasa adalah harimau. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metafora harimau dalam peribahasa Korea dan Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber daring di internet dan buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metafora peribahasa dianalisis menggunakan Conceptual Metaphor Theory (CMT) dari Lakoff dan Johnson, yakni dengan pemetaan domain sumber dan domain target. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konseptualisasi harimau dalam peribahasa Korea dan Indonesia. Persamaan yang ditemukan adalah bahwa harimau dikonseptualisasikan sebagai manusia dan kehebatan. Perbedaan yang ditemukan adalah bahwa dalam peribahasa Korea, harimau dikonseptualisasikan sebagai sebuah ancaman dan pencapaian, sedangkan dalam peribahasa Indonesia, harimau dikonseptualisasikan sebagai penguasa, orang pintar, petaka, orang jahat, dan bahaya. Perbedaan lain yang ditemukan adalah bahwa dalam peribahasa Korea, kelinci digunakan sebagai pembanding harimau dan keduanya memiliki konseptualisasi yang bertolak belakang, sedangkan dalam peribahasa Indonesia menggunakan kambing.

---

In Korea and Indonesia, many proverbs use animal metaphors to express a certain meaning. One of the animals used as a metaphor in a proverb is the tiger. This study aims to compare the tiger metaphor in Korean and Indonesian proverbs. The data in this study were selected from online sources on the internet and books. The method used in this research is descriptive qualitative method. The metaphors of the proverb were analyzed using the Conceptual Metaphor Theory (CMT) from Lakoff and Johnson, by mapping the source domain and target domain. The analysis revealed that there are similarities and differences in the conceptualization of tigers in Korean and Indonesian proverbs. The similarities found are that the tiger is conceptualized as a human and greatness. The difference found is that in the Korean proverb, the tiger is conceptualized as a threat and achievement, while in the Indonesian proverb, the tiger is conceptualized as a ruler, smart, wretched, evil, and dangerous figure. Another difference found is that in Korean proverbs, rabbits are used as a comparison to tigers and both have opposite conceptualizations, while in Indonesian proverbs, goats are used."