Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penyelenggaraan Klinik Kulit dan Kecantikan merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan yang berada dalam ranah hukum Kesehatan yang sangat terkait dengan aspek etika dan disiplin medis. Pemberlakuan hukum kesehatan ini sangatlah penting untuk memberikan kerangka pertangggungjawaban hukum dokter dan pemilik klinik kecantikan dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik terhadap pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan. Mengacu pada analisis putusan pengadilan, telah menunjukkan atas lemahnya implementasi atau penegakan hukum kesehatan. Kelemahan tersebut diindikasikan oleh adanya disparitas antara ancaman hukuman yang diatur dalam hukum kesehatan dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum pelaku yang masih sangat parsial. Penegakan hukum kesehatan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, terutama dokter dan pemilik klinik kecantikan.

---

This thesis discusses on the legal responsibilities of doctor and the owner of aesthetic clinic based on health law. This study applies a normative legal study that emphasizes the use of secondary data. The operational of the Aesthetic Clinic is part of public service activities in the Health Sector which is very related to ethical aspects and medical disciplines. The implementation of this health law is very important to provide a framework of legal responsibility of doctor and the aesthetic clinic owner in order to give protection and legal certainty, both for the health service providers and recipients. Based on the analysis of the court decision, it has been shown the weakness of the implementation or the enforcement of the health law. The weakness is indicated by the disparity between the threat of punishment regulated in the health law with the verdict imposed by the judges to the perpetrator and the settlement of the legal responsibilities of the perpetrator which is very partial. The Health Law enforcement should be done comprehensively and firmly to all parties involved, especially to the doctor and the owner of the aesthetic clinic."

"Kebutuhan akan obat tidak dapat terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011, konsumsi obat di Indonesia mencapai US 4.4 milliar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk menjamin pasien JKN mendapatkan pelayanan yang berkualitas, maka disusunlah Formularium Nasional agar menjamin obat yang digunakan aman, bermutu, berkhasiat dan cost effectiveness. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan obat sesuai formularium nasional dengan mutu pelayanan pasien JKN di RS Hermina Jatinegara. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain Cross Sectional. Penelitian ini menggunakan 96 sampel pasien JKN di Instalasi Rawat Jalan dan 96 obat yang diresepkan untuk pasien JKN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan obat sesuai formularium nasional mencapai 64,60. Dari 96 sampel, sebesar 77,10 responden menilai mutu pelayanan sudah baik. Berdasarkan uji Mann Whitney, diperoleh nilai signifikan 0,009 P Value < 0.05.

---

The necessity of medicine cant be separated from healthcare. In 2011, Indonesian medicine consumption reaches US 4,4 billion and goes up every year. To ensure national health insurance patients getting good service quality, National Formulary is made to guarantee the medicine is safe, excellent, nutritious, and cost effective.

The aim of this study is to find out the relation of medicine usages corresponding national formulary with service quality of national health insurance patients in Hermina Jatinegara Hospital. The nature of this study is quantitive with cross sectional design. This study uses 96 samples of national health insurance patients in Outpatient Installation and 96 medicines prescribed for national health insurance patients.

The result shows that the usages of medicine corresponding national formulary reach 64,60. From 96 samples, 77,10 of respondens rate service quality of Pharmacy Installation is already well. According to Mann Whitney test, obtained 0,009 P Value 0,05."

"Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis indikasi darurat dan aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Esai ini akan membahas tentang legalisasi aborsi dari perspektif etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder data, seperti hukum kesehatan dan peraturan pelaksanaan, Kode Indonesia Etika Medis, sastra, jurnal dan sebagainya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya disebabkan argumen bahkan penolakan di dokter karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Medis Indonesia. Argumen berdasarkan perbedaan nilai atau perspektif yang diadopsi oleh masing-masing individu. Dalam menghadapi dilema etika itu, tenaga kesehatan profesional terutama dokter dipaksa untuk memberikan penilaian etis dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi yang aman dan memastikan ketersediaan layanan aborsi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan layanan itu.

---

Abortion is a problem that is always reaping the pros and cons in various societies globally. Parts of society oppose the legalization of the practice of abortion because of that action considered to violate human rights by depriving fetal rights of life. However, there are also people who support the legalization of the practice of abortion with the argument that women have autonomy or control for their own bodies and for the sake of women's rights regarding reproductive health. In Indonesia, abortion is prohibited with certain exceptions, such as abortion due to medical reasons indications of emergency and abortion caused by rape.

This essay will discuss about legalizing abortion from an ethical and legal perspective. This research uses the normative juridical method. The data source used in this study is secondary data, such as health laws and implementing regulations, Indonesian Code of Medical Ethics, literature, journals and so on. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach.

Based on the results of the study, the provisions regarding abortion are regulated in the Health Act and its implementing regulations are caused by arguments and even rejection by doctors because they are considered to be in conflict with Indonesian Medical Ethics Code. Arguments based on differences values ​​or perspectives adopted by each individual. In the face of this ethical dilemma, health professionals, especially doctors, are forced to provide ethical judgments and morally responsible decisions. In addition, the government also needs to provide information to the public about safe abortion and ensure the availability of legal abortion services for people who need these services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketepatan sasaran penerima bantuan sosial jaminan kesehatan. Ketepatan sasaran kepersetaan sangat urgen agar program jaminan sosial efektif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi kepada informan peserta jaminan sosial yang memperoleh PBI JKN dan Jamkesda serta telaah dokumen terkait pelaksanaan jaminan sosial kesehatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberi bantuan sosial jaminan kesehatan di Kabupaten Purworejo sudah tepat sasaran yaitu masyarakat miskin yang memenuhi indikator, dijangkau melalui PBI JKN dengan anggaran APBN dan kelompok miskin jamkesda melalui APBD. Kepesertaraan dalam jaminan sosial kesehatan dimaksud merajuk validasi PPLS 2011 sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Perlu segera dilakukan pendataan PPLS tahun 2014/2015 untuk rujukan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial tahun 2015 melalui Kementerian Sosial cq Pusdatin koordinasi dengan BPS. Validasi PPLS dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Direktorat Perlindungan dan jaminan sosial dan berkoordinasi dengan TNPK, agar pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai jaring pengaman sosial."

"Jaminan sosial kesehatan di Indonesia hadir dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, namun sebagai sistem yang masih berkembang tentu menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran dan cakupan yang belum menyeluruh. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan implementasi pengaturan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem jaminan sosial kesehatan di negara lain, yakni Singapura dan Prancis. Bentuk penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketiga sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara sama-sama menerapkan suatu norma internasional yang disebut Universal Health Coverage, yakni sebuah norma yang mengedepankan akses yang menyeluruh ke pelayanan kesehatan serta perlindungan finansial dalam pemberian layanannya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Singapura disebut dengan Sistem 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund) dan di Prancis, sistem Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga negara dalam menemukan cara terbaik untuk memperluas atau mempertahankan cakupan dalam tiga dimensi utama UHC, yakni cakupan kepesertaan, fasilitas dan manfaat kesehatan, dan sumber biaya pelayanan kesehatan. Skripsi ini menyarankan beberapa hal kepada program BPJS Kesehatan, seperti mengadopsi pemberlakuan kepesertaan yang otomatis kepada penduduk agar cakupan dapat menyeluruh. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan Fasilitas Layanan Perawatan Darurat dengan menyediakan layanan ambulans yang dapat diakses oleh penduduk melalui nomor darurat nasional. Selain itu, pembebanan pada pajak agar meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai sektor kesehatan juga disarankan.

---

The enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System marked the introduction of social health insurance in Indonesia. This law established BPJS Kesehatan as the organizer of the national health insurance system. BPJS Kesehatan is tasked with providing quality and affordable healthcare services. However, as a developing system, it inevitably encounters various challenges, such as budget constraints and incomplete coverage. This research focuses on two main issues: analyzing the regulations and implementation of social health insurance membership in Indonesia and comparing it with social health insurance systems in other countries, namely Singapore and France. The research employs a descriptive research design. This method is used to analyze the three social health insurance systems based on relevant regulations. The research concludes that all three countries adhere to an international norm called Universal Health Coverage (UHC), which prioritizes comprehensive access to healthcare services and financial protection in service delivery. In Indonesia, the social health insurance system is known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), in Singapore it is called the 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund), and in France, it is the Caisse Nationale d'Assurance Maladie system. There are similarities and differences among the three countries in finding the best way to expand or maintain coverage in the three main dimensions of UHC: membership coverage, health facilities and benefits, and healthcare funding sources. This thesis offers several recommendations to the BPJS Kesehatan program, such as adopting automatic enrollment for all residents to achieve universal coverage. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide Emergency Care Services by providing ambulance services that can be accessed by residents through a national emergency number. Additionally, imposing taxes to increase state revenue to fund the health sector is also recommended."

"Skripsi ini membahas mengenai pembelajaran dari pelaksanaan National health Insurance Program NHIP di Filipina terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia. JKN di Indonesia masih memerlukan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan dan perkembangan agar menjadi program yang berkelanjutan sehingga dengan mengkaji negara tetangga yang memiliki asuransi kesehatan nasional dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan JKN. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan tersistematis bersumber dari berbagai informasi dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik anotasi bibliografi bersifat deskriptif analitik. NHIP di Filipina memiliki beberapa sistem dan metode yang dapat diadaptasi dan diterapkan pada pelaksanaan JKN di Indonesia seperti metode pencakupan peserta, metode pembayaran premi dengan pilihan periode pembayaran serta metode pemberian jaminan dengan batas tertentu sehingga menekan jumlah pembayaran jaminan.

---

This study discusses about lessons learned from the implementation of National health Insurance Program NHIP in Philippines for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN. JKN still requires evaluation and innovation in order to keep the sustainability by reviewing neighboring countries that have the scheme as well. This study uses systematic literature review method from various secondary sources of information and data which is then analyzed by using an analytic descriptive bibliographic annotation technique. NHIP in the Philippines has several systems and method that can be adapted and applied to the implementation of JKN in Indonesia such as members coverage method, payment of premium method which gives members the choices of payment period as well as the benefits limit method by giving certain limits for members to avail thereby reducing the excessive benefits payment. "

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik yang dapat dicapai dengan melakukan penulisan resep obat sesuai dengan Formularium Nasional ataupun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Dengan adanya evaluasi kesesuaian peresepan obat, fasilitas kesehatan dapat mengetahui tingkat kepatuhan peresepan obat yang dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam memaksimalkan anggaran perencanaan dan pengadaan obat secara efektif sehingga dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif retrospektif. Kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 dapat dikatakan baik dengan dicapainya persentase kesesuaian sebesar 94,02%. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian peresepan obat antara lain tidak adanya ketersediaan atau alternatif obat lain yang dapat digunakan, kurangnya pengetahuan dokter mengenai obat-obat dan aturan peresepan yang terdapat di dalam Formularium Nasional, dan adanya kemungkinan pasien dengan keadaan darurat yang membutuhkan obat di luar dari Formularium Nasional. Beberapa obat yang diresepkan tidak sesuai dengan Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 adalah Gliseril Guaiakolat 100 mg; Ambroksol 30 mg; Loratadin 10 mg; Piroksikam 10 mg; Gentamisin Salep Kulit 0,1%; Deksametason 0,5 mg; Vitamin C 1000 mg; Asiklovir Krim 5%; Borak Gliserol (GOM); Klorfeniramin Maleat 4 mg; dan Asetilsistein 200 mg.

---

The Public Health Center is the first level health facility that prioritizes promotive and preventive efforts. Drug use can be said to be rational if the patient receives the right drug for clinical needs, in a dose that meets the needs for a sufficient period of time, and at an affordable cost, which can be achieved by writing a drug prescription in accordance with the National Formulary or the National List of Essential Medicines. With the conformity evaluation of drug prescriptions, health facilities can determine the level of compliance with drug prescriptions which can assist health service facilities in maximizing the budget for planning and procuring drugs effectively. This research was conducted using a retrospective descriptive method. The suitability of drug prescriptions against the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 is categorized as good with a percentage of 94.02%. Some factors that cause drug prescription discrepancies include the unavailability or alternative drugs, doctor's lack of knowledge about drugs and the prescribing rules contained in the National Formulary, and patients' emergencies that need drugs outside the National Formulary. Some of the drugs prescribed are not in accordance with the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 are Glyceryl Guaiacolat 100 mg; Ambroxol 30 mg; Loratadine 10 mg; Piroxicam 10 mg; Gentamicin Skin Ointment 0.1%; Dexamethasone 0.5 mg; Vitamin C 1000mg; Acyclovir Cream 5%; Borax Glycerol; Chlorpheniramine Maleate 4 mg; and Acetylcysteine 200 mg."

"Skripsi ini membahas mengenai legalitas pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran, serta kaitannya dengan tanggung jawab hukum tim dokter terhadap pelaksanaan operasi penggantian kelamin tersebut. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus pada penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm sebagai acuan untuk mengetahui bahwa penetapan yang dikeluarkan hakim terhadap pergantian kelamin seseorang apakah telah sah atau tidak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pergantian kelamin di Indonesia adalah sah (legal) selama individu menderita Disorder of Sexual Developmet (DSD), maka pelaksanaan operasi pergantian kelamin Apriandika dalam penetapan pengadilan Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. menjadi berjenis kelamin perempuan adalah sah secara hukum karena Apriandika menderita DSD, kemudian mengenai pertanggungjawaban tim dokter telah terlaksana secara disiplin profesi, dan tidak diperlukannya tanggung jawab hukum karena tidak ada kesalahan/kelalaian/pelanggaran yang terjadi terhadap Apriandika, sehingga penetapan pergantian kelamin Apriandika adalah sah, walaupun Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu untuk mengelaborasi dari sisi Undang-Undang lainnya selain dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk saran dari hasil penelitian ini diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai tahapan, kategori pasien, dan pengecualian untuk operasi pergantian kelamin di Indonesia, dan untuk peraturan yang sudah ada diperlukan adanya pembaharuan.

---

This thesis discusses the legality of the implementation of sex reassignment operations in Indonesia which are reviewed based on Health Law and the Medical Ehics Code as well as the relation to the legal teams responsibility for carrying out the sex reassignment operations. The discussion is determined through 17/PDT.P/2015/PN.KBM as the number ofcase study of the court determination in which as a reference, also to know that the classification issued by a judge on a persons sex change is valid or not, with the additional interviews to the surgeons, forensics and psychiatrists, this research therefore, is descriptive research with juridical-normative formed. The result of this study concluded which the implementation of sex change operations in Indonesia is legal as long as individuals suffer from Disorder of Sexual Development (DSD), then the implementation of Apriandikas sex change operationin the determination of court number 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. beingfemale is legal due to the status of Apriandikas who suffers from DSD, in regards of relation to the accountability of the team of doctors which has been carried out in a professional discipline, in addition that there is no need for legal responsibility which there are ultimately noerrors/omissions/violations which occur against Apriandika, thus the determination of Apriandikas sex change is essentially valid even though the judge in his consideration should need to elaborate extensively on the other side of the Lawwhich also regulates sex reassignment operationsother than the Population Administration Act. Therefore, for other suggestions from the results of this study, it is necessary to have clear arrangements regarding the stages, categories, exceptionsof sex change operations in Indonesia, and for existing regulations there is a need for renewal. As a result, this advice is more directed to the Minister of Health."