Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai adanya cessie piutang dalam hukum kepailitan, khususnya pada suatu permohonan pernyataan pailit. Terdapat berbagai persoalan seperti dilakukannya cessie atas sebagian piutang oleh kreditor untuk menciptakan kreditor baru sehingga terpenuhi salah satu syarat mengajukan permohonan pailit, yaitu adanya dua atau lebih kreditor.Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah cessionaris termasuk dalam kreditor yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) 2. Bagaimana mekanisme pembuktian sederhana terhadap adanya cessie piutang dalam suatu permohonan pernyataan kepailitan atas debitor?Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa cessionaris termasuk dalam kreditor yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU sepanjang cessie piutang yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya cessie. Peneliti juga memperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pembuktian sederhana dalam hal adanya cessie piutang pada suatu permohonan pernyataan pailit. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of debt assignment in bankruptcy law, particularly in relation to a petition for declaration of bankruptcy. There are various issues regarding debt assignment, such as partial debt assignment by a creditor to create a new creditor (cessionaris) so that the requirement for there to be two or more creditors, in order to submit a bankruptcy petition, is fulfilled.

Based on the preceding, the Writer formulated and discussed the following problems: 1) Are cessionaris classified as creditors defined in Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts (UUK-PKPU) 2. How is the ordinary evidentiary mechanism implemented towards debt assignment in a petition for declaration of bankruptcy exist.

At the end, the Writer arrived at the conclusion that cessionaris are classified as creditors defined in Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU to the extent that the debt assignment is not contrary to the requirements for a debt assignment to be valid. The Writer also came to the conclusion that there is a different ordinary evidentiary mechanism in the case of a debt assignment in a petition for declaration of bankruptcy. This research is in the form of a normative juridical with a descriptive typology."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

ABSTRACTThis research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"ABSTRAKPeningkatan pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan kebutuhan baru Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan di bidang perekonomian dan perbankan disertai pula oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan kredit tersebut. Dalam praktek timbul lembaga jaminan baru di samping lembaga jaminan yang telah ada seperti hipotik, kreditverban, gadai, fidusia dan lain sebagainya.Leni baga jaminan yang satu ini timbul karena adanya satu pihak yang menjaminkan piutang atas namanya untuk mendapatkan hutang atau kredit dari pihak lain. Lembaga jaminan ini disebut Cessie Sebagai Jaminan. Pada dasarnya Cessie merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama dari satu pihak ke pihak lain. Formalitasnya diatur dalam pasal 613 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata# Dalam praktek perbankan Cessie sebagai Jaminan sering digunakan sebagai jaminan tambahan, di mana nasabah yang hendak menerima kredit dari suatu bank dapat menjaminkan piutangnya yang ada pada pihak lain sebagai jaminan tambahan di samping jaminan pokok lainnya. Cessie harus dilakukan dengan pembuatan akta notaris atau di bawah tangan. Pihak yang menyerahkan piutangnya kepada pihak lain disebut Cedent, pihak yang menerima piutang disebut Cessionaris, sedangkan pihak yang hutang di-cessie disebut Cesgus. Skripsi ini berraaksud membahas lembaga Cessie sebagai Jaminan yang peninjauan prakteknya dilakukan di Bank Ekspor Impor Indonesia. Adanya praktek Cessie sebagai Jaminan di semua bank akan membantu sekali dalam kelancaran cash flow para pengusaha dan pada akhirnya akan mengarah pada kelancaran pembangunan nasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan cessie atas sebagian piutang yang dilakukan sebagai upaya untuk mempailitkan cessus, khususnya dalam kasus cessie atas sebagian piutang PT Daya Satya Abrasives atas PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT Multi Karya Usaha Bersama. Penelitian ini penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya cessie atas sebagian piutang tersebut adalah tidak sah karena pelaksanaan perjanjian cessie tersebut didasarkan pada itikad buruk dan telah merugikan pihak ketiga sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dimana PT Saint Gobain Abrasives Indonesia kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan karena status kepailitan yang diperolehnya.

---

This research aims to determine the validity of Partial Assignment on personal lien that undertaken in an effort to obtain the status of bankruptcy for Cessus, especially in the case of Partial Assignment that performed by PT Daya Satya Abrasives to PT Multi Karya Usaha Bersama in order to obtain the status of bankruptcy for PT Saint Gobain Abrasives Indonesia. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation and books.

From this research, it is concluded, that basically, that partial cession was not legally because the implementation of assignment agreement was not carried out in good faith and it has been detrimental to the third party that caused the violation of public order which PT. Saint Gobain Abrasives can't use its rights in the field of property because of the status of bankruptcy that given to him."

"Kepailitan menurut undang-undang adalah sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu syarat untuk memailitkan debitor adalah dimana debitor memiliki 2 kreditor atau lebih yang utang nya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktik nya untuk memailitkan debitor, kreditor sering sekali mengalihkan piutang nya ( cessie ) kepada pihak lain yang menyebabkan terpenuhi nya syarat untuk memailitkan debitor. Kasus kepailitan dengan nomer perkara 764 K/ PDT. Sus/2010 dan 662 K/ PDT. Sus/2011 ini merupakan kasus yang sebenarnya memilki kesamaan alur namun pada akhirnya putusan yang diberikan Hakim berbeda antara satu sama lain. Pada kedua kasus tersebut, terdapat bentuk pengalihan piutang cessie yang dituangkan dalam akta notaris, dimana menurut kreditor dengan adanya pengalihan piutang tersebut, menyebabkan debitor memiliki dua kreditor atau lebih. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penyebab dan solusi terjadinya perbedaan penafsiran Hakim terhadap Pengalihan piutang ( cessie ) dalam perkara kepailitan.

---

Bankruptcy based on law is confiscation of wealth of insolvent debtors conducted by curators under the supervision of supervisory judges as ordered by law. One of the requirements for bankruptcy is when a debtor has two or more credits of which his debts are due and collectible. In practice to bankruptcy debtors, creditors often divert his accounts receivable (cessie) to another party that caused his condition to meet the requirements of bankruptcy. Bankruptcy case no 764 K/PDT. sus/2010 and 662 K/ PDT. sus/ 2011 is a case that have a similarity but with, in the end, different judge's decision. In both cases, there is a transfer of receivables cessie form as outlined in the notarial deed, which according to the creditors by the transfer of the receivables, causing the debtor has two or more creditors. In this paper will discuss the causes and solutions to the differences in judge's interpretation of transfer of receivables (cessie) in the bankruptcy case."

"Penelitian ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah karena dilakukan tanpa hak dan wewenang. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal yang telah memperoleh seluruh piutang lewat cessie dari BPPN. Sementara,dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, Gaston Investment Limited juga telah diakui kedudukannya sebagai kreditor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil penelitian penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara utang-piutang yang lazim ditemui dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

---

This research discusses the assignment of receivables carried out by one of the creditor members the PT China Construction Bank to Tomy Winata in a syndicated loan facility for the construction of the Kuta Paradiso Hotel which was stated in the Judicial Court Decision Number 555 / PDT.G / 2018 / PN. JKT.UTR Jo. Decision Number 272 / PDT / 2020 / PT.DKI was declared an act against the law. The Judges from the court to the appeal level decided the assignment as a tort (act against the law) because it was carried out without the full right and authority that had transferred to Fireworks Venture Limited as a new creditor member in the syndicated loan. Further, the Judges stated that Fireworks Venture Limited was the sole creditor of the syndicated credit receivables which may affect the position of other creditor members who were members of the syndicated credit facility whose position had been recognized such as Gaston Investment Limited in Court Decision Number 26/Pdt.G/ 2013 /PN.JKT.PST which filed a default suit against PT Geria Wijaya Prestige as the debtor. The author uses a normative legal research method with an analytical approach to answer these legal problems. The result of the author's analysis is that the transfer of accounts receivable by PT China Construction Bank and Tomy Winata has been carried out according to the amount of the loan and is carried out based on a valid rechtstitel as it meets the provisions in Article 584 of the Civil Code. in the transfer of receivables carried out by the competent authority so that the assignment of receivables does not fulfill the element of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the author in his suggestion hopes that the Panel of Judges can be more careful and thorough in deciding a case, especially in considering the arguments put forward by the plaintiff in the lawsuit and also the answers from the defendant by taking into account the provisions in the statutory regulations along with the evidence submitted to the trial so that the parties in the case can get a decision as fairly as possible."

"Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1337 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebsaahan cessie dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam iktikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan cessus sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan cessie atas sebagian piutang karena cedent tidak beriktikad baik. Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait cessie dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional.

---

his study discussed the legality of partial assignment in the case of a PKPU application based on Decision No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Therefore, this study used a form of normative research method to answer the problem of the validity of the transfer of all, legality of the partial assignment, and the consideration of the Judges on the legality of the cessie in the PKPU application in Decision No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is known that cessie is valid when it meets the provisions of Article 613 of the Civil Code and the basic agreement for cessie is in accordance with the provisions of Article 1320-1337 of the Civil Code. The legality of the partial assignment, apart from determined from the validty the cessie and the basic agreement itself, is also seen in good faith in the implementation of its basic agreement so that it does not harm cessus. The Judges, although it was correct in rejecting the PKPU application, was not careful in assessing the validity of the partial assignment because the cedent did not have good faith. The author suggests that amendments to regulations related to cessie by optimizing the role of notaries to ensure legal counseling and the realization of legal objectives in national economic recovery."