Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sisi politik, sosial dan ekonomi yang dilihat melalui nilai-nilai index dan indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat korupsi dilihat dari index persepsi korupsi untuk 92 negara di tahun 2014.Melalui metode OLS dan berbagai tes terhadap data, hasil yang diperoleh dapat mebuktikan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, tingkat demokrasi, kebebasan ekonomi, tingkat edukasi, stabilitas politik dan agama mempunyai efek yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi, Agama, StabilitasPolitik, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Edukasi, Agama, Kristen, Islam, Katolik,Protestan.

---

ABSTRACT

Measured through development indicators and various indexes, upon the perceived level of corruption indicated by corruption perception index in 92 observed countries for the year of 2014.

Through OLS method and tests on cross-section data, the results obtained had proved that level of development, degree of democracy, economic freedom, level of education, political stability and religion have significant impact on the perceived level of corruption. Although there are differences in significant variables between the developing and developed countries group."

"ABSTRAKPermasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption."

"Studi ini menganalisis pengaruh dari korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis pada periode 2002- 2021. Estimasi Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG- ARDL) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kointegrasi, yaitu hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta dinamika penyesuaian jangka pendek setiap variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang korupsi berdampak merugikan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka pendeknya berdampak meningkatkan, 'sesaat'. Sebaliknya, utang publik berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sehingga utang publik menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang penting bagi pembangunan negara-negara berkembang – yang seringkali mengalami defisit anggaran. Analisis kami juga membandingkan dampak korupsi maupun utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokkan negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi dan rendah. Menunjukkan hasil, bahwa pada kelompok 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu yang tinggi, dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu rendah. Sedangkan dampak utang publik pada dua kelompok negara tidak dapat dibandingkan karena hasil yang tidak signifikan pada sub-sampel 18 negara

---

This study analyzes the influence of corruption and public debt on economic growth in 43 democratic developing countries in the period 2002-2021. Pooled Mean Group-Autoregressive Distributed Lag (PMG-ARDL) estimates are used in this research to look at cointegration, namely the long-term equilibrium relationship between variables, as well as the dynamics of adjustments in the short term for each variable. The results show that in the long term corruption has a detrimental impact on economic growth, but in the short term it has a 'momentary' growth impact. On the other hand, public debt has the effect of increasing economic growth in the long term, so public debt becomes an important alternative financing instrument for the development of developing countries - which often experience budget deficits. Our analysis also compares the impact of corruption and public debt on economic growth based on groupings of countries with high and low frequency of election years. The results show that in the group of 18 countries with a high frequency of election years, the impact of corruption is worse than in the group of 25 countries with a low frequency of election years. Meanwhile, the impact of public debt on the two groups of countries cannot be compared because the results are not significant in the sub-sample of 18 countries."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Ranking Indeks persesi korupsi yang tak lama dirilis (oktober 2004) oleh lembaga Transparency International masih saja menunjukan ranking yang menyedihkan . Indonesia masih ada di urutan ke 5 negara-negara yang paling korup. Hal ini menunjukan tidak ada penyelesaian signifikan atas kasus-kasus yang sudah maupun yang sedang terjadi."

"Pemberantasan korupsi di Indonesia belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia, sementara korupsi semakin disadari menjadi faktor penghambat perkembangan di Negara ini, baik ekonomi maupun sosial. Karena korupsi dipandang sebagai masalah utama menghadapi transisi ekonomi dan Negara berkembang, banyak organisas internasional seperti United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), dan juga organasasi non-pemerintah seperti Transparency International (TI) meluncurkan program-program anti-korupsi. Jika sebelumnya pemerintah, sektor privat, akuntan, dan media dijadikan sebagai aktor penting dalam ranah anti-korupsi, maka sekarang pemuda ditegaskan sebagai aktor anti-korupsi. Perkembangan fokus pemuda dalam antikorupsi ini juga Nampak pada program kerja Transparency International Indonesia (TII), cabang dari TI di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana pemuda dikonstruksi dalam tarikan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan global yang diwakili oleh TII dan kepentingan nasional. Kesimpulan dari dokumen yang telah dianalisa adalah, pemuda dikonstruksikan dengan sudut pandang yang sangat positif, seperti grup kolektif yang penuh dengan energy dan idealisme, sebagai agen perubahan, dan agen reformasi. Namun di sisi lain pemuda dianggap sebagai sosok anarkis. Dalam konteks sosiokultural, pemuda dalam aksi pemberantasan korupsi terbelenggu dalam dualism pemahaman dan pemaknaan.

---

The corruption eradication in Indonesia has yet to create a significant impact in lowering the corruption in Indonesia, and it’s increasingly recognized that corruption hinders development in this country, both economic and social. Since the issue of corruption is viewed as one the main problems facing transition economies and developing countries, there are many international organizations such as United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), and also non-governmental organizations (NGO) like Transparency International (TI) launched anti-corruption programmes.

If in the past years, government, the private sector, accountants, and media are emphasized as important participants in the anti-corruption field, but now, youth is emphasized as an actor of anti-corruption. This developing focus on youth in anti-corruption also represents in the work of Transparency International Indonesia (TII), a chapter of TI in Indonesia.

By using critical discourse analysis method, we seek to uncover how youth are constructed by two different interests; global interest (which is represented by TII) and national interest.

Based on the document analyzed, we conclude that youth are constructed in a very positive point of view, such as a collective group with full of energy and idealism, as an agent of change, and an agent of reformation. But in the other hand, youth are viewed as the anarchists . In a sociocultural context, youth in anticorruption are fettered in a dualism of meaning."