Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana integrasi sektor perbankan ASEAN dengan skema ASEAN Banking Integration Framework pada tahun 2020 mengutamakan Qualified ASEAN Bank (QAB) untuk meningkatkan peran Bank yang terdapat di negara ASEAN dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi sesama negara ASEAN. Integrasi tersebut mengharuskan adanya peningkatan ketahanan perbankan nasional yang dilakukan dengan peningkatan efisiensi, kinerja dan permodalan melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG). Skripsi ini ditujukan untuk membahas bagaimana Tingkat Kesehatan Bank dan GCG mempengaruhi kinerja dan permodalan perbankan, serta mengidentifikasi kesiapan dan posisi perbankan Indonesia di ASEAN dan potensi permasalahan yang akan timbul dari semakin terintegrasinya perbankan ASEAN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diketahui bahwa posisi perbankan Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN-5 lainnya dalam hal implementasi GCG serta Tingkat Kesehatan Bank dan permodalannya.

---

The ASEAN banking integration plan using ASEAN Banking Integration Framework scheme in year 2020?? features Qualified ASEAN Bank (QAB) in order to enhance the role of Banks situated in ASEAN countries to facilitate trade and investment among ASEAN countries. Such integration requires an increased resilience of the national banking, conducted by improving the efficiency, performance, and capital through the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This thesis seeks to discuss how Bank Soundness and GCG affect performance and banking capital. It also aims to identify the readiness the position of Indonesian banks in ASEAN and the potential problems that would arise from a more integrated ASEAN banking sector. Using the juridicalnormative method, it is found that the position of the Indonesian banks is still lagging behind compared to other ASEAN-5 countries in terms of GCG implementation as well as Bank Soundness and capital."

"Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen."

"This study aims to examine the influence of Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility (case study on the bank Sharia in Indonesia). This research is a quantitative study using scientific research in the form of positive economics. The nature and type of this research is descriptive method used is based on a survey of the literature. Data used is secondary data obtained from www.btgo.id and corporate websites. The analytical method used is multiple linear regression analysis with SPSS version 22. The population in this study are all Islamic banks registered in Bank Indonesia during the period 2012 to 2014. While the sample is determined by using purposive sampling method in order to obtain a sample of 10 banks with observations for 3 years. Based on the results of multiple regression analysis with significance level of 5%, then the results of this study concluded: (1) Islamic Corporate Governance consisting of Existence and expertise Sharia Supervisory Board has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (2) The size of the BOC significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (3) The composition of the Board of Commissioners has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (4) The frequency of the number of board meetings no significant effect on the disclosure of disclosure of corporate social responsibility. (5) The size independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (6) The composition of the independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corpora te social responsibility. (7) The number of meetings of the audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (8) Profitability has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (9) Liquidity no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (10) Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility jointly significant effect on disclosures corporate social responsibility."

"Bank kini tidak hanya fokus pada aktivitas tradisionalnya yang melibatkan peminjam dan pemberi pinjaman, namun juga pada aktivitas terkait dengan pengenaan biaya kepada konsumen atas jasa finansial yang diberikan oleh bank (fee based income). Dengan menggunakan data bank umum yang berasal dari ASEAN 5 periode 2009 - 2013, penelitian ini melihat karakteristik bank dan karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability perbankan.Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik bank yang mempengaruhi fee profitability adalah ukuran aset, non interest expense, net interest income, solvabilitas, dan likuiditas. Sementara karakteristik negara yang mempengaruhi fee profitability bank adalah konsentrasi industri dan volatilitas nilai tukar pada negara terkait.

---

In recent years, commercial bank is no longer putting its focus only on traditional activities which involves lender and borrower, but also on non traditional activities by charging fees on customer for the financial services offered. By using commercial bank data in ASEAN 5 for period 2009 - 2013, we examines the influence of bank characteristics and country characteristics towards fee profitability of commercial bank's.

Our findings show that bank characteristics that have influence towards fee profitability are asset size, non interest expense, net interest income, solvability, and liquidity. In addition, country characteristics that have influence towards fee profitability are industry concentration and exchange rate volatility in particular country."

"ABSTRAKTesis ini membahas kepentingan Singapura dalam pembentukan ASEAN Banking Integration Framework. ASEAN menyepakati terbentuknya ASEAN Banking Integration Framework yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Akan tetapi, pada kenyataannya pertumbuhan sektor perbankan di ASEAN cukup timpang. Namun Singapura selalu mendorong terjadinya integrasi ekonomi. Berdasarkan theory of hegemonic stability diketahui bahwa Singapura ingin menjadi financial hegemon di ASEAN. Singapura memang memiliki kapasitas untuk menjadi financial hegemon. Adanya ASEAN Banking Integration Framework akan memudahkan Singapura untuk menjadi financial hegemon.

---

ABSTRACTThis thesis will examine Singapore’s interest in the establishment of ASEAN Banking Integration Framework. ASEAN has reached an agreement to create ASEAN Banking Integration Framework that will be implemented in 2020. But in reality, there is a banking sector development gap in ASEAN. However, Singapore always encourages other ASEAN countries to make an economic integration. Based on theory of hegemonic stability, Singapore is willing to be the financial hegemon in ASEAN. In fact, Singapore already has the capacity to be the financial hegemon. Through the ASEAN Banking Integration Framework, it would be easier for Singapore to be the financial hegemon."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak konsentrasi kepemilikan bank terhadap risiko perbankan di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan bank ditandai dengan tingginya komposisi saham yang dimiliki oleh satu pihak pemegang saham. Tingkat konsentrasi dibagi menjadi tiga level: (1) < 20%; (2) 20%-50%; (3) > 50%. Berdasarkan estimasi data panel terhadap individu bank di Indonesia, ditemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan bank akan meningkatkan risiko perbankan dan secara rata-rata bank dengan pemilik yang terkonsentrasi pada level 3 memiliki tingkat risiko paling besar diantara dua level konsentrasi lainnya. Selain itu, penelitian ini ikut mengkaji tingkat risiko jenis-jenis bank di Indonesia dimana jumlah bank dengan jenis Bank Umum Swasta Nasional yang banyak akan meningkatkan risiko perbankan.

---

This study aims to identify the impacts of bank ownership concentration on banking risk in Indonesia. The ownership concentration is characterized by the high composition of shares that is held by one shareholder. The concentration is classified into three levels: < 20%; 20%-50%; > 50%. Based on panel data estimation using 115 banks from 2008-2017, it was found that higher concentration of ownership would increase the banking risk. Banks with ownership concentration on level 2 are riskier than the other levels. This study also examines the risk of specific types of Indonesia banking sector. The large number of National Private Commercial Bank tend to increase the banking risk."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari struktur pasarperbankan terhadap profitabilitas dan stabilitas bank terkait rencana integrasisektor perbankan ASEAN yang merupakan salah satu cetak biru dari MasyarakatEkonomi ASEAN (MEA). Dalam mengukur struktur pasar perbankan digunakanpangsa pasar bank {Relative Market Power (RMP) Hypotesis} dan konsentrasipasar perbankan {Structure Conduct Performance (SCP) Hypothesis}. Penelitianini menggunakan data bank komersial yang terdaftar di pasar bursa saham negaraASEAN 4, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada periode 2009-2014. Hasil penelitian ini menunjukan RMP Hypothesis berlaku di perbankanASEAN dalam mempengaruhi profitabilitas bank, namun tidak berlaku di Thailand dan Filipina. Di Indonesia SCP Hypothesis berlaku dominan dalam menentukan profitabilitas bank. Lain halnya dengan Malaysia, Efficiency Hypothesis mengonfirmasi hubungan pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan profitabilitas bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsentrasi pasar perbankan berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank pada perbankan ASEAN, Thailand dan Filipina. Hal tersebut mendukung konsep Concentration Fragility.Lain halnya dengan Indonesia dan Malaysia, konsetrasi pasar perbankan membuatbank lebih tidak stabil. Sehingga hal tersebut mendukung Concentration Stability.Penemuan penting dalam penelitian ini adalah bank dengan pangsa pasar besar/ukuran besar dan permodalan kuat membuat bank dapat bersaing terkait rencana integrasi sektor perbankan ASEAN. Hal tersebut dapat dilakukan dengan marger dan akuisisi, khususnya untuk Indonesia.

---

ABSTRACTThis study is aimed for analyzing the influence of banking market structure on bank profitability and stability related to ASEAN banking sector integration plan which is in line with blue print of ASEAN Economic Community (AEC). In measuring banking market structure, the research utilized reference of bank market share {Relative Market Power (RMP) Hypotesis}and banking market concentration {Structure Conduct Performance (SCP) Hypotesis}. This research also utilized other references of commercial banks in which listed in stock exchange of ASEAN 4 countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, and Filiphine for 2009 ? 2014 period. One of the research findings has shown that RMP Hypotesis takes part in influencing bank profitability in ASEAN banks, but it does not work in Thailand and Filiphine. In case of Indonesia, SCP Hypothesis dominantly takes part in creating bank profitability. In case of Malaysia, on the other hand, Efficiency Hypothesis confirms market share, market concentration, and bank profitability. The research has also found out that banking market concentration contributes negative impact on bank stability in ASEAN banks, Thailand and Filiphine. This matter supports Concentration Fragility. On the contrary, in case of Indonesia and Malaysia: banking market concentration leads to more instability within the banks. The condition, therefore, supports Concentration Stability. The important finding of this research is that highmarket share/bigger bank and strong capital leads to banks in order to win thecompetition in regard with ASEAN banking integration sector plan. This achievement can be reached by policy of merge and acquisition, especially for Indonesia banks.;This study is aimed for analyzing the influence of banking market structure on bank profitability and stability related to ASEAN banking sector integration plan which is in line with blue print of ASEAN Economic Community (AEC). In measuring banking market structure, the research utilized reference of bank market share {Relative Market Power (RMP) Hypotesis}and banking market concentration {Structure Conduct Performance (SCP) Hypotesis}. This research also utilized other references of commercial banks in which listed in stock exchange of ASEAN 4 countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, and Filiphine for 2009 ? 2014 period. One of the research findings has shown that RMPHypotesis takes part in influencing bank profitability in ASEAN banks, but it does not work in Thailand and Filiphine. In case of Indonesia, SCP Hypothesis dominantly takes part in creating bank profitability. In case of Malaysia, on the other hand, Efficiency Hypothesis confirms market share, market concentration, and bank profitability. The research has also found out that banking market concentration contributes negative impact on bank stability in ASEAN banks, Thailand and Filiphine. This matter supports Concentration Fragility. On the contrary, in case of Indonesia and Malaysia: banking market concentration leads to more instability within the banks. The condition, therefore, supports Concentration Stability. The important finding of this research is that highmarket share/bigger bank and strong capital leads to banks in order to win the competition in regard with ASEAN banking integration sector plan. This achievement can be reached by policy of merge and acquisition, especially for Indonesia banks., This study is aimed for analyzing the influence of banking market structure onbank profitability and stability related to ASEAN banking sector integrationplan which is in line with blue print of ASEAN Economic Community (AEC).In measuring banking market structure, the research utilized reference of bankmarket share {Relative Market Power (RMP) Hypotesis}and banking marketconcentration {Structure Conduct Performance (SCP) Hypotesis}. This researchalso utilized other references of commercial banks in which listed in stockexchange of ASEAN 4 countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, and Filiphinefor 2009 – 2014 period. One of the research findings has shown that RMPHypotesis takes part in influencing bank profitability in ASEAN banks, but itdoes not work in Thailand and Filiphine. In case of Indonesia, SCP Hypothesisdominantly takes part in creating bank profitability. In case of Malaysia, on theother hand, Efficiency Hypothesis confirms market share, market concentration,and bank profitability. The research has also found out that banking marketconcentration contributes negative impact on bank stability in ASEAN banks,Thailand and Filiphine. This matter supports Concentration Fragility. On thecontrary, in case of Indonesia and Malaysia: banking market concentrationleads to more instability within the banks. The condition, therefore, supportsConcentration Stability. The important finding of this research is that highmarket share/bigger bank and strong capital leads to banks in order to win thecompetition in regard with ASEAN banking integration sector plan. Thisachievement can be reached by policy of merge and acquisition, especially forIndonesia banks.]"

"ABSTRAKThis study aims to determine the effect of temporary syirkah funds, board size, a board ofcommissioner meetings, board size, a board of directors meetings, the size of the shariasupervisory board, sharia supervisory board meetings, and the performance of sharia Islamicbanking in Indonesian banking. The research method used in this study is the explanatory method,the independent variables used in this study consist of temporary syirkah funds, board size, aboard of commissioner meetings, board size, a board of directors meetings, the size of the shariasupervisory board, and sharia supervisory board meetings. While the dependent variable ismaqasid sharia performance, the population in this study is the Islamic Commercial Bank (BUS),the samples were taken are 6 Islamic banks. Simultaneous temporary syirkah funds, board size,a board of commissioner meetings, board size, a board of directors meeting, sharia supervisoryboard size, and sharia supervisory board meetings have a positive and significant effect onmaqasid sharia performance."