Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembuatan aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) dimaksudkan untuk mengakselerasikan prinsip interoperabilitas dalam pelaksanaan e-government di seluruh lembaga publik di Indonesia. Pada kenyataannya hanya beberapa lembaga publik yang menggunakan aplikasi MANTRA dengan berbagai masalah di dalamnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi MANTRA dalam kerangka interoperabilitas e-government beserta faktor terkait dengan implementasi. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip interoperabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi MANTRA masih berada pada level teknis dan semantik, dan belum ditemui pada level organisasional, dimana komitmen, koordinasi, dan komunikasi antar instansi di dalamnya belum berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

Application of Information Integration Management and Data Exchange (MANTRA) was made for accelerating interoperability in e-government implementation at every public institution in Indonesia. In fact, just several public institutions used MANTRA with few problems in it. This thesis describes about implementation of MANTRA in interoperability frame including its relating factors. The research uses concept of interoperability level and its relating factors. This research is conducted with post-positivist approach and indepth interview as tool for gathering data. The result shows that implementation of MANTRA was successfull only in technical and semantic level, not by organizational level where commitment, coordination, and communication inter organization is not implemented optimally."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"[This book provides the technical foundation for processing combined transactional and analytical operations in the same database. In the year since we published the first edition of this book, the performance gains enabled by the use of in-memory technology in enterprise applications has truly marked an inflection point in the market. The new content in this second edition focuses on the development of these in-memory enterprise applications, showing how they leverage the capabilities of in-memory technology. , This book provides the technical foundation for processing combined transactional and analytical operations in the same database. In the year since we published the first edition of this book, the performance gains enabled by the use of in-memory technology in enterprise applications has truly marked an inflection point in the market. The new content in this second edition focuses on the development of these in-memory enterprise applications, showing how they leverage the capabilities of in-memory technology. ]"

"

Integrasi aplikasi e-Filing dengan aplikasi perpajakan lainnya menjadi salah satu tahapan dalam mencapai inisiatif strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP. Berdasarkan data layanan pengaduan (Lasis) yang telah dilakukan proses pengolahan masih terdapat permasalahan terkait integrasi aplikasi e-Filing dengan aplikasi perpajakan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan desain terhadap integrasi aplikasi e-Filing dengan aplikasi perpajakan lainnya yang ada di DJP. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menitikberatkan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian ini dihasilkan daftar usulan peningkatan terkait integrasi aplikasi e-Filing. Berdasarkan hasil validasi daftar usulan peningkatan, diketahui bahwa kebutuhan integrasi dengan e-SPT dan e-Faktur, integrasi dengan data SIDJP sebagai data prepopulated, dan integrasi dengan data pembayaran memiliki skala kebutuhan yang tinggi. Sebagai alat pembuktian konsep (Proof of Concept) terkait usulan peningkatan maka dilakukan pengerjaan prototipe. Prototipe yang dikerjakan memiliki cakupan web service data prepopulated PPh Pasal 23/26, web service data prepopulated harta, dan web service pencarian data untuk validasi NTPN. Tahapan prototipe adalah perancangan, pembuatan, dan validasi. Dari hasil validasi yang dilakukan, validator menerima atas prototipe yang telah dibuat.

---

The integration of e-Filing applications with other tax applications is one of the stages in achieving strategic initiatives determined by the Directorate General of Tax (DGT) in the DGT's Strategic Plan (Renstra). Based on data complaint service (Lasis) which has been processed, there are problems related to the integration of the e-Filing application with other tax applications. The purpose of this study is to conduct an analysis and design of the integration of e-Filing applications with other taxation applications in the DGT. This type of research is qualitative by focusing interviews and document studies. Output from this research is a list of proposed improvements related to the integration of e-Filing applications. Based on the list proposed improvements validation, integration with e-SPT and e-Faktur, integration with SIDJP as prepopulated data, and integration with payment have high of requirement. Prototye is required as a proof of concept related to the list proposed improvement. The scope of prototypes are web service for prepopulated data PPh Article 23/26, web service for prepopulated of data assets, and web service for NTPN validation. Prototype stages are design, development, and validation. From the results of the validation, validators accept the prototypes.

"

"This book constitutes the post conference proceedings of the 5th International IFIP Working Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems (CONFENIS 2011), held in Aalborg, Denmark, October 16-18, 2011. The 12 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 103 submissions. The papers are organized in four sections on conceptualizing enterprise information systems, emerging topics in enterprise information systems, enterprise information systems as a service, and new perspectives on enterprise information systems. These papers are complemented by two keynotes and a short summary of the co-located Workshop on Future Enterprise Information Systems using Lego Serious Games."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Interoperabilitas Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Sekretariat Negara SIAPP pada Biro APP Setneg . SIAPP dibangun untuk mendukung proses pekerjaan di Biro APP sekaligus sebagai media informasi bagi para Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang sedang diproses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP Kementerian Sekretariat Negara. Namun keberadaan SIAPP ini ternyata belum mampu mempercepat proses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP, karena proses bisnisnya terkait dengan instansi pengusul dan Badan Kepegawaian Negara BKN . Di lain sisi, SIAPP belum terintegrasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat tingkat interoperabilitas yang dapat dijadikan acuan dalam upaya interoperabilitas SIAPP dengan instansi lain serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan interoperabilitas yang membuat hal tersebut belum dilakukan oleh Biro APP sampai saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari Biro APP, BKN, Instansi Pusat dan Daerah, Kementerian Komifo, Kementerian PANRB, Praktisi dan Akademisi, menggunakan teori empat tingkat interoperabilitas dari Loutas, dkk. serta kendala interoperabilitas dari Scholl Klischewski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPP di Biro APP Setneg telah memenuhi kriteria secara umum untuk melakukan interoperabilitas dengan sistem aplikasi lainnya, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan perlu ditangani segera, terutama dalam kinerja sistem aplikasi SIAPP.

---

This study discusses Interoperability Analysis in Application of Administration Information System of Government Officials at Administration Bureau of Government Officials of State Secretariat SIAPP at APP Setneg Bureau . SIAPP is built to support the work process at the APP Bureau as well as an information media for Civil Servants across Indonesia who are being processed for promotion, key functional positions as well as dismissal at the APP Bureau of the State Secretary Ministry. However, the existence of this SIAPP has not been able to accelerate the promotion process, the main functional positions and dismissal in APP Bureau, because the business process is related to the proposing agency and the State Personnel Board BKN . On the other hand, SIAPP has not been integrated with both agencies. Therefore, this study aims to analyze the four levels of interoperability that can be used as a reference in SIAPP interoperability efforts with other agencies and constraints faced in the implementation of interoperability that has not been done by the APP Bureau until now. This research is a post positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in depth interviews with several parties from Bureau of APP, BKN, Central and Regional Institution, Ministry of Komifo, PANRB Ministry, Practitioner and Academician, using four level interoperability theory from Loutas et al. as well as the interoperability constraints of Scholl Klischewski. The results show that SIAPP in APP Setneg Bureau meets the criteria in general to interoperability with other application systems, although there are still some constraints faced and need to be addressed immediately, especially in the performance of the SIAPP application system."