Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara subsidi pada bahan bakar fosil dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis dengan data panel. Akan tetapi, terdapat kesulitan dalan mengumpulkan data tentang subisidi, oleh karena itu penentuan sampel dilaksanakan berdasarkan ketersediaan data. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 37 negara, termasuk Indonesia. Selain memasukkan variabel utama (subsidi bahan bakar fosil), penelitian ini juga memasukan beberapa variabel lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu opennes (keterbukaan), gross capital formation dan tingkat partisipasi masyarakat pada tingkat pendidikan menengah. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menginvestigasi dampak subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dengan menggunakan data yang lebih aktual dan metode yang lebih baik, penelitian ini lebih difokuskan kepada dampak subsidi bahan bakar fosil terhadap pertumbuhan ekonomi (baik dalam total subsidi maupun dalam subsidi terhadap setiap jenis bahan bakar fossil). Hasil regresi menunjukkan bahwa subsidi pada bahan bakar fosil secara total, subsidi terhadap batubara, listrik dan gas alam memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian ini gagal menunjukkan bahwa subsidi terhadap bahan bakar minyak memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil regresi terhadap variabel pendukung lainnya menunjukkan bawa opennes (keterbukaan), capital formation (pembentukan modal) dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menengah berhubungan positive dan signifikan terhadap growth.

---

The main objective of this research is to examine the relationship between fossil fuel subsidies and growth. In order to achieve this objective, the research employs panel data analysis. However, due to the difficulties in obtaining the data about subsidies, the sample and the time frame have been selected based on the availability of the fossil fuel subsidies data. The sample consists of 37 countries, including Indonesia. Instead of the key variable (fossil fuel subsidies), the study also employs others determinants of growth as independent variables, namely openness (OPEN), gross capital formation (CF) and secondary school enrolment.

Many studies have been conducted to investigate the impact of subsidies on growth. However, by employing more recent data and better methods, this research focuses on the impact of fossil fuel (both in total and for each type of the fossil fuel energy) subsidies toward growth.

The result of the regression confirmed that fossil fuel subsidies, coal subsidies, electricity and natural gas subsidies have negative and significant impact toward growth. However, the research found that oil subsidies are negative but not significant toward growth. The result on other explanatory variables shows that openness (OPEN) capital formation (CF) and gross secondary school enrolment (secgrt10) are positive and significant toward growth."

"Karya Akhir ini membahas pembaruan kebijakan subsidi bahan bakar fosil dan program Pengendalian Evaluasi dan Penilaian Polusi PROPER yang diterapkan di Indonesia terutama dalam memerangi emisi gas rumah kaca Pada Karya Akhir ini dijabarkan penjelasan dan perbandingan kedua kebijakan tersebut secara mendetil Hasil perbandingan menyarankan bahwa efektivitas pembaruan subsidi bahan bakar fosil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca masih perlu diperbaiki sedangkan kebijakan PROPER sudah efektif namun seyogyanya ditingkatkan lagi.

---

The focus of this study is to assess and compare the Fossil Fuel Subsidy Reform and PROPER Program implemented in Indonesia especially in relation to the combat against GHG emissions This study depicts thorough explanations of and comparisons between the two policies in detail The result of the study suggests that the effectiveness of the Fossil Fuel Subsidy Reform in reducing the GHG emissions is still in immense need of improvement meanwhile the PROPER program has been efficient yet some improvements are believed to still be necessary."

"ABSTRAKPemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT

Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal."

"Sejak pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, harga eceran solar bergerak secara cepat dan fluktuatif. Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga dasar dan harga jual eceran BBM, sehingga hampir sebulan sekali terjadi perubahan harga eceran solar. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap harga BBM jenis solar terhadap perubahan harga sembako di Indonesia, dan menganalisis terjadinya transmisi harga antara harga solar dan harga sembako. Berdasarkan pengujian dengan pendekatan teori Asymmetric Vertical Price Transmission dan model Error Correction (ECM), didapatkan bahwa hubungan antara harga solar dan harga sembako bersifat tidak simetris, yaitu ketika harga solar naik, maka harga telur, beras dan daging ayam naik, namun ketika harga solar turun, harga telur, beras dan daging ayam tidak ikut turun. Harga telur, beras dan daging ayam terkoreksi kembali kepada keseimbangan jangka panjangnya dalam jangka waktu 2 sampai 4 bulan. Sedangkan untuk komoditi jenis gula, susu, minyak goreng dan daging sapi, pergerakan harga keempat komoditi tersebut tidak memiliki hubungan kointegrasi dengan harga solar. Faktor yang menyebabkan transmisi harga tidak simetris ini adalah kekakuan harga jasa transportasi dan perilaku spekulan yang memiliki market power dalam struktur pasar oligopoli, baik dalam rantai supply telur, beras dan daging ayam, dimana pedagang besar memiliki bargaining yang kuat dalam penentuan harga.

---

Ever since the government formally issued fixed subsidy policy for diesel fuel, the price of diesel fuel has been very dynamic and volatile. Presidential Decree No.191/2014 has given authority to the Minister of Energy and Mineral Resources for setting a basic price and selling price of diesel fuel. By the policy, the retail price of diesel fuel changes every month.

The purposes of this study are (1) to analyze the impact of fixed subsidy policy for diesel fuel on basic commodities price in Indonesia, and (2) to analyze price transmission between diesel fuel price and basic commodities price.

By using theory of asymmetric vertical price transmission and Error Correction Model (ECM), it can be shown that relations between diesel fuel price and basic commodities price is asymmetrical. It means when diesel fuel price increased, the price of eggs, rice and chicken meat increased accordingly, however, when diesel fuel price decreased, the price of egg, rice and chicken meat did not decrease. The price of egg, rice and chicken meat will be corrected to its long-term equilibrium with the diesel price for 2 to 4 months. Meanwhile, the price of other basic commodities such as sugar, milk, cooking oil and beef have not cointegrated with the diesel fuel price.

The asymmetric price transmission between diesel price and some of basic commodities is caused by price rigidity of transportation, and behavior of speculators which have market power in an oligopoly market structure in the supply chain of eggs, rice and chicken meat. In this case, big traders have a strong bargaining power for pricing."

"Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent.

By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy."

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"Tersedianya kebutuhan listrik, secara tidak langsung akan memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan listrik diperkirakan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 9,6% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di masing-masing provinsi akan dibangun pembangkit listrik bahan bakar fosil. Di sisi lain pembangkit listrik bahan bakar fosil berkontribusi menghasilkan emisi CO2. Emisi CO2 adalah penyebab terbentuknya gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global, yang dapat memicu terjadinya perubahan cuaca. Penelitian ini menemukan bahwa nilai faktor emisi CO2 yang tertinggi di masing-masing sistem adalah batubara. Nilai faktor emisi pembangkit listrik untuk bahan bakar batubara adalah 0,000909-0,00168 tonCO2/kWh. Dengan menggunakan aplikasi LEAP, diketahui jumlah emisi CO2 pada tahun 2022 akan meningkat. Upaya penurunan yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan Clean Coal Technology dan pemetaan lokasi. Potensi penurunan emisi CO2 terbesar adalah dengan menggunakan Carbon Capture Storage. Upaya penurunan emisi CO2 diprioritaskan pada provinsi yang menghasilkan emisi CO2 tertinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada data tahun 2010-2013, emisi CO2 dari pembangkit listrik tidak berhubungan langsung dengan kondisi cuaca, namun tetap diperlukan upaya untuk mengurangi emisi CO2.

---

Availability of electricity needs, indirectly will contribute to the Indonesian economies. Electricity demand is expected to rise with an average growth rate of 9.6% per year. To meet the electricity demand many fossil fuel power plants will be built in each province. On the other hand, fossil fuel power plants release CO2 emission. CO2 as part of greenhouse gases that causes global warming, which could lead to weather change. This study found, highest emission CO2 in each electricity system is causing by coal usage. Emission factors of coal in coal fired power plant is 0.000909 to 0.00168 tonCO2/kWh. By using LEAP application, in 2022 the total amount of CO2 emissions will increase. CO2 emission reduction can be done with the installment of Clean Coal Technology in new power plants and mapping power plants location. The potential CO2 emission reduction is to use Carbon Capture Storage. CO2 emission reduction is prioritized in the province that produced the highest CO2 emissions. Based on the analysis performed on the data of CO2 emission and weather in several provinces during 2010-2013, CO2 emissions from power plants do not have any correlation with the weather. Nevertheless, still need to reduce CO2 emissions."

"[Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) periodetahun 2000 dan 2007, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dariprogram subsidi beras untuk orang miskin (Raskin) terhadap kesehatan anakIndonesia. Indikator kesehatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahtinggi dan berat badan anak yang telah dinormalisasi dengan umur masing-masinganak, atau dikenal dengan istilah height-for-age dan weight-for-age. Sebagaikontrol variable, penelitian ini juga menggunakan karakteristik anak, orang tua danrumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah program Raskin berpengaruh positifterhadap tinggi badan anak yang berasal dari keluarga penerima Raskin. Akantetapi, penelitian ini tidak menemukan cukup bukti tentang manfaat program Raskinterhadap berat badan anak. Hasil penting lainnya dari penelitian ini adalah, dalamjangka panjang, status gizi anak yang berasal dari keluarga penerima Raskin tidakberbeda dengan mereka yang tidak menerima Raskin. Penelitian ini menemukanbahwa manfaat dari program Raskin yang diberikan di masa lampau, tidak lagiberpengaruh pada kesehatan anak setelah tujuh tahun kemudian;Using two waves of Indonesian Family Life Survey (IFLS) collected in 2000and 2007, this paper examines the impact of the Indonesian food subsidies (Raskin)program in improving child health. In this paper, the health status of children isindicated by standardized height (height-for-age) and weight (weight-for-age)anthropometric measures (called as Z-score). As control variables, this study alsouses children, parents and households characteristics. The finding of this study isthat the Raskin program positively affects height of children living in eligiblehouseholds. On the other hand, there is not enough econometric evidence about theimpact of the Raskin program on child weight. Another important evidence foundby this study is that the nutritional status of children with and without the Raskinprogram is not different in the long term. It has been found that the Raskin programin the past has no impact on child health seven years later.;Using two waves of Indonesian Family Life Survey (IFLS) collected in 2000and 2007, this paper examines the impact of the Indonesian food subsidies (Raskin)program in improving child health. In this paper, the health status of children isindicated by standardized height (height-for-age) and weight (weight-for-age)anthropometric measures (called as Z-score). As control variables, this study alsouses children, parents and households characteristics. The finding of this study isthat the Raskin program positively affects height of children living in eligiblehouseholds. On the other hand, there is not enough econometric evidence about theimpact of the Raskin program on child weight. Another important evidence foundby this study is that the nutritional status of children with and without the Raskinprogram is not different in the long term. It has been found that the Raskin programin the past has no impact on child health seven years later., Using two waves of Indonesian Family Life Survey (IFLS) collected in 2000and 2007, this paper examines the impact of the Indonesian food subsidies (Raskin)program in improving child health. In this paper, the health status of children isindicated by standardized height (height-for-age) and weight (weight-for-age)anthropometric measures (called as Z-score). As control variables, this study alsouses children, parents and households characteristics. The finding of this study isthat the Raskin program positively affects height of children living in eligiblehouseholds. On the other hand, there is not enough econometric evidence about theimpact of the Raskin program on child weight. Another important evidence foundby this study is that the nutritional status of children with and without the Raskinprogram is not different in the long term. It has been found that the Raskin programin the past has no impact on child health seven years later.]"

"Belakangan permasalahan perubahan iklim menjadi bahasan di seluruh dunia, termasuk upaya mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia sendiri salah satu bentuk upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui penerapan Standar Euro 4. Hal ini dilakukan agar salah satu sektor yakni transportasi dapat menurunkan kadar emisi karbon dioksida. Namun, berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tahun 2022 dapat menghambat upaya mitigasi tersebut. Selain itu, pemberlakuan aturan tersebut juga berimplikasi terhadap beberapa permasalahan lainnya seperti adanya peruntukan pengguna yang ambigu dan alokasi dana yang tidak efisien juga dapat dinilai sebagai potensi hambatan daripada upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Terlebih sebenarnya terdapat kebijakan yang dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh negara lain seperti Thailand dan Belanda. Adapun pada tulisan ini berargumen bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang diterapkan pemerintah, seharusnya selain memang bertujuan mensejahterakan masyarakat maka juga harus berwawasan lingkungan.

---

Recently, the issue of climate change has become a topic of discussion throughout the world, including climate change mitigation efforts. In Indonesia itself, one form of climate change mitigation effort is through the implementation of the Euro 4 Standard. This is done so that one of the sectors, namely transportation, can reduce carbon dioxide emission levels. However, the enactment of Decree of the Minister of Energy and Natural Resources Number 218.K/MG.01/MEM.M/2022 of 2022 could hamper these mitigation efforts. Apart from that, the implementation of this regulation also has implications for several other problems, such as ambiguous user designation and inefficient allocation of funds which can also be considered as potential obstacles to climate change mitigation efforts carried out by the Indonesian Government. Moreover, there are actually policies that can be emulated by the Indonesian government regarding fuel subsidy policies implemented by other countries such as Thailand and the Netherlands. This article argues that the fuel subsidy policy implemented by the government, apart from being aimed at improving the welfare of society, should also be environmentally friendly"