Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."

"Dengan melihat fakta bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia yang diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 1996, 1999 dan 2002 mengalami perubahan fluktuatif yang tajam. IPM yang memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak merupakan suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang harus terpenuhi bagi setiap manusia. Perubahan fluktuatif IPM tersebut terjadi secara nasional dan ditingkat provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan manusia tersebut.Mengacu pada berbagai penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh UNDP maupun institusi lain, disampaikan bahwa pembangunan manusia tersebut merupakan fungsi dari indikator perekonomian, indikator pembiayaan pembangunan manusia, indikator kemiskinan, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. 3ika dikaitkan dengan fluktuatif indikator IPM yang terjadi di Indonesia, kemungkinan diakibatkan oleh perubahan fungsi/faktor tersebut. Tesis ini akan melakukan pelacakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan serta besarnya kontribusi dari masing-masing faktor tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi arah dan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia dimasa datang. Penelitian inl secara khusus dilakukan untuk wilayah studi kabupaten/kota di Provinsi Bali.Untuk mencapai tlujuan tersebut, akan disusun 3 (tiga) model ekonometrik;a yang akan diregresikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali serta pada 2 (dua) wilayah pembangunan di Provinsi Bari. Diharapkan dapat dihasilkan model yang dapat menjelaskan faktorfaktor yang rriiempengaruhi IPM yang "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistik". Hasil regresi menunjukkan, pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Masing-masing faktor tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk setiap model dan pada setiap wilayah studi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab tujuan dari penelitian.Dengan mengetahui kontribusi tersebut, maka rekomendasi kebijakan untuk dijadikan strategi bagi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu: (a) kebijakan peningkatan persentase anggaran pembangunan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan publik berada dipemerintah; (b) kebijakan pengendalian jumlah penduduk miskin menjadi suatu keharusan; (c) peningkatan perturribuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi sebagal sumber pertumbuhan ekonomi tak kalah pentingnya."

"Ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender. Dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan seluruh komponen pembangunan menjadi sensitif dan responsif terhadap persoalan gender, sehingga akhirnya akan melahirkan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan dan laki-laki. Pemerintah sebagai pelayan publik tentu harus berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan otonomi daerah, PUG di daerah merupakan suatu langkah yang amat penting mengingat permasalahan gender justru berada dan dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang pada tahun 2004-2009 selalu mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya yang menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur sudah memperlihatkan kelengkapan ideal pelaksanaan IPG, ternyata IPG nya masih cenderung rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan dari pemerintah dan rumah tangga, serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap pembangunan gender di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dengan estimasi parameter model menggunakan metode efek tetap (MET). Variabel dependen yang digunakan adalah IPG, sedangkan variabel independen adalah proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran kabupaten/kota, proporsi rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga, dan jumlah kredit mikro, kecil, dan menengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG.

---

Gender unequalities have been a problem for human development in Indonesia. Gender-related Development Index is relatively low than the Human Development Index (HDI). In 2000, government settled Inpres about Gender Mainstreaming (GM). With GM strategy, it is hoped that all component of development become sensitive and responsive gender, and will make public policy and programmes that values the diversity among both women and men needs. Government as public servant have to take a major role on fulfill the basic needs of the people thus achieve prosperous society.

As the regional autonomy, GM in regency/city is important considering gender problems are more perceived directly in peoples daily life. The East Java Province as the province that constantly received the endowment of Parahita Eka Praya on 2004- 2009 as an appreciation for the province that shown an ideal completeness of GM implementation evident a relatively low GDI than other province. This study aims to examines how much education and healthcare spending from government and household, and micro credit effects the GDI on east Java Regency/City.

This study exercise pooled data and estimate model parameters with fixed effect methods (FEM). The dependen variable is GDI, while the independent variables are the proportion of public spending on education and health care, the proportion of household expenditure on education and health care, and micro credit.

The analysis show that all independent variable are related positively and significant to GDI. Public spending on education and health care shows the smallest contribution to GDI, while the highest shown by micro credit."

"Since 2000, gender responsive budgeting has been introduced in Indonesia.It takes ten years before accepted as government policy in 2009. The objective of this initiative is to ensure budgeting will be more economies, efficient effective, and equity. In praxis, gender responsive budgeting initiatives faced the paradoxs. Frey stated gender responsive budgeting are bias in four dimensions: micro bias, soft policy bias, expenditure bias, and duality bias.The other critic about gender budgeting theory and concept come from Charles Beard. He stated that the focussed of gender responsive budgeting is still vague. In implementation gender responsive budgeting initiative in local government in Indonesia both provinces and districts, some challenging are ocours, such as the lack of strong regulation, poor gender data, mis understanding of gender budgeting, poor skill of human reources, fluctuation of gender responsive budget alocation, very limited budget for development, gender responsive budgeting integration is still not well conceptualize in Indonesia budgeting system, etc. In Central Java Province event though already implementing gender responsive budgeting since 2009 but the number of gender responsive budget allocation is still not high, and gender performance indicator in term of Gender Development Indexs is also still putting in low categories.This research are conducting to answer: (1). How gender responsive budgeting process model can be apply in Unified Budget, Mid Term Expenditure Framework, and Performance Based Budgeting? (2).How is gender responsive budgeting model in Central Java Province?. The objective of this research are to develop model gender responsive budgeting that compatible with unified budget, mid term expenditure framework, and performance budgeting.As well as to know about existing model of gender responsive budgetig in Central Java and come up with recomended model of gender responsive budgeting for of Central Java Province. Beacuse lack of a grand theory for study gender responsive budgeting so in this research will be used mix theory consist of Budgeting Model theory by Thurmaier and Willoughby, Budgeting Process Theory by Mikessel, Gender Responsive Budgeting Theory by Debbie Budlender, Gender Responsive Budgeting Theory by Rhonda Sharp, and Intersectionality Theory Bishwakarma. This research done with qualitative research method. In collecting data used indepth interview, document study, and observation The resulths from the research are: (1) Gender responsive budgeting model is a process to make dicision in budgeting that respected to social inclusion approach, as complementary to economic and eficiency. Gender responsive budgeting can be integrated and applied into Unified Budget, Mid Term Expenditure Framwork, and Performance Budgeting through Result Based Management Framework with Gender - Intersectionality Analysis Instrument and Dimension that used in all steps of budgeting processed. (2) Existing gender responsive budgeting model in Central Java Province already manage input to become outcome in budgeting process, but not yet used intersectionaity dimension. To make gender responsive budgeting to become more inclusive it should be integrated intersectionality dimension and lingking among policy, planning, budgeting, and monitoring evaluation."

"

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-empat di dunia. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian. Pembangunan manusia merupakan fokus perhatian pemerintah, dan tercantum dalam beberapa program yang diterapkan pemerintah di tingkat global maupun tingkat nasional. Pembangunan manusia diukur dengan suatu indeks komposit dasar yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur dari tiga komponen dasar, yaitu umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan, dan standar hidup yang layak, sehingga IPM sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Penelitian ini memodelkan variabel-variabel yang memengaruhi IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Variabel-variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian adalah Produk Domestik Regional Bruto, angka partisipasi sekolah SMA, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak.  Penelitian ini menggunakan data yang mengandung informasi lokasi yang diamati dalam beberapa periode waktu (tahun). Data yang terobservasi ini saling berkorelasi secara spasial (ada autokorelasi spasial). Ketika data yang terobservasi mengandung autokorelasi spasial, model regresi linier biasa tidak dapat digunakan karena akan menghasilkan taksiran parameter regresi yang bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan metode lain yang dapat menangani masalah autokorelasi spasial pada data yaitu model regresi spasial. Selain itu, data juga diamati dalam beberapa periode waktu (tahun), sehingga model yang dapat digunakan dan menggambarkan kondisi data ini adalah model data panel spasial. Model data panel spasial terbagi menjadi dua, yaitu: model data panel spasial lag dan model data panel spasial error. Metode penaksiran parameter yang digunakan untuk model data panel spasial dalam penelitian ini adalah metode Maximum Likelihood. Berdasarkan perbandingan dari kedua model diperoleh hasil bahwa model terbaik yang dapat menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah adalah model data panel spasial lag. Variabel-variabel prediktor yang signifikan dan menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah adalah Produk Domestik Regional Bruto, angka partisipasi sekolah SMA, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak.

---

Indonesia is the fourth most populous country in the world. Therefore, human development is needed to create human resources that have the ability to drive the economy. Human development is the focus of government attention and listed in several programs implemented by the government at the global and national levels. Human development is measured by a basic composite index known as the Human Development Index (HDI). HDI measures three basic components, that are long and healthy life, being knowledgeable, and have a decent standard of living, so HDI is often used as a measure of government success in human development. This study is modeling variables that affect the HDI of regency or city at Central Java in the period 2017 to 2019. The predictor variables used in this study are gross regional domestic product, high school participation rates, population density, labor force participation rates, percentage of poor people, and percentage of households with proper sanitation. This study uses data that contains location information observed over several time periods (years). Observations on this data are spatially correlated (there are spatial autocorrelations). When observations on data contain spatial autocorrelation, the linear regression model can not be used because it will produce an unbiased and inconsistent regression parameter estimate. Therefore we need another method that can handle the problem of spatial autocorrelation in the data, namely the spatial regression model. In addition, data is also observed in several time periods (years), so that the model can be used and describe the condition of the data is a spatial panel data model. The spatial panel data model is divided into two, known as spatial lag panel data model and spatial error panel data model. The parameter estimation method used for the spatial panel data model in this study is the Maximum Likelihood method. Based on the comparison of two models, it is obtained that the best model can explain the Human Development Index at Central Java is spatial lag panel data model. Significant predictor variables that explain the Human Development Index at Central Java are gross regional domestic product, high school participation rates, population density, labor force participation rates, percentage of poor population, and percentage of households with proper sanitation.

 

"

"ABSTRAKPembangunan berprespektif gender merupakan upaya mengintegrasikan masalah gender dalam pembangunan melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kredit, pekerjaan, dan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan pada sektor publik. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dinilai dari kinerja Gender Development Index GDI atau Indeks Pembangunan Gender IPG ; Provinsi NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki trend angka IPG yang terus meningkat, namun disisi lain capaian IPM nya masih rendah. Pada tahun 2014 dan 2015, angka IPG provinsi NTT berturut-turut sebesar 92,76 dan 92,91 dimana secara nasional berada diatas capaian IPG Indonesia. Akan tetapi angka IPM nya masih sangat rendah peringkat ke-4 dari belakang dibandingkan IPM rata-rata provinsi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan berprespektif gender pada kabupaten/kota di provinsi NTT serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut baik dari indikator ekonomi dan non ekonomi; Metode analisis secara deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan data panel dengan program pengolahan EVIEWS.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesetaraan gender pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel porsi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, besarnya pengeluaran pemerintah perkapita di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, proporsi belanja rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta porsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total. Dampak peningkatan seluruh variabel bebas tersebut terhadap kesetaraan gender sangat kecil terlihat dari nilai kooefisien regresinya yang sangat kecil. Variabel bebas yang menunjukan arah pengaruh yang positif, yaitu belanja pemerintah perkapita untuk pendidikan dan kesehatan serta proporsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total.

---

ABSTRACTDeveloping gender perspective is an effort to integrate gender issues into development through the fulfillment of basic rights such as education, health, credit, employment, and increasing the participation of women in public sector living. One of the indicators of development success is judged by the performance of the Gender Development Index GDI NTT Province is one of the provinces in Indonesia which has a trend of increasing GDI numbers, but one the other hand the achievement of HDI is still low. In 2014 and 2015, the GDI of the province of NTT is 92.76 and 92.91, respectively, which is nationally above the achievement of GDI Indonesia. However, the HDI is still very low ranked 4th from behind than the average HDI of the province in Indonesia. This study aims to analyze the success of developing gender perspective in districts of NTT province and to know the factors that influence the success both from economic and non economic indicators. Descriptive analysis method and multiple linear regression using panel data with EVIEWS processing program. The research results show that gender equality in districts of East Nusa Tenggara province is influenced by the variables of government expenditure portion in education and health on APBD, the amount of government expenditure per capita in education and health on APBD, the proportion of household expenditure on education and health, and the share of the female labor force in the total labor force. The impact of the increase of all independent variables on gender equality is very small from the very small regression coefficient. The independent variables indicate the direction of positive influence, ie per capita government expenditure on education and health and the proportion of female labor force in total labor force "

"Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia ditandai dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator penting dalam mengukur upaya untuk membangun kualitas dan kesetaraan kehidupan manusia. IPM terdiri dari empat faktor termasuk harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Dalam penelitian ini kami mengklasifikasikan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan IPM menjadi tiga kategori; daerah tinggi, sedang, dan rendah. Kami menggunakan analisis kluster untuk penelitian ini. Analisis klaster adalah salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau kasus ke dalam kelompok relatif yang disebut klaster. Salah satu metode analisis kluster adalah K-Means. Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok; daerah tinggi, daerah sedang dan daerah rendah. Kelompok pertama atau daerah rendah berisi 19 kota. Kelompok kedua atau area tengah berisi 381 kabupaten/kota. Kelompok ketiga atau daerah tinggi berisi 114 kabupaten/kota. Adapun beberapa cara atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan kemakmuran di Indonesia dengan terfokus pada langkah-langkah percepatan seperti menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah, memaksa anak-anak yang terpaksa bekerja-karena alasan ekonomi keluarga-untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah, menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah gerakan yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi by name by address, dan lain-lain.

---

Human development progress in Indonesia is characterized by the increasing score of human development index (HDI). HDI is an important indicator in measuring efforts to build the quality and equity of human life. HDI consists of four factors including life expectancy at birth, school continuity, average of school continuity and expenditure per capita. In this research we classify Indonesia regency or city based on the HDI into three categories; high, middle, and low area. We use cluster analysis for the research. Cluster analysis is a class of multivariate techniques that are used to classify objects or cases into relative groups called clusters. One of the cluster analysis methods is k-means. The result of this research are divided into three groups; high area, medium area and low area. The first group or the low area contained 19 cities. The second group or the middle area contained 381 regencies/cities. The third group or the high area contained 114 regencies/cities. As for several ways or policies that can be implemented by the government to accelerate prosperity growth in Indonesia by focusing on accelerating measures such as attracting children who drop out of school to return to school, forcing children who are forced to work-due to family economic reasons-to stop working and return to school, making illiteracy eradication a village-based movement with a model of intervention by name by address, and others."

"Tesis ini membahas tentang ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan yang disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai terhadap pendidikan. Faktor penting yang mendorong terciptanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah nilai. Nilai yang ada membentuk stereotip negatif yang menyebabkan terjadinya marjinalisasi, subordinasi dan beban kerja pada perempuan di Kecamatan Majalaya.

---

This thesis discusses gender inequality in education in Majalaya district, Karawang, West Java, by using an explanative qualitative approach. The result of the study shows that there is a gender inequality in women education influenced by the access, participation, control, benefits and value in the community. Value plays as an important influencing factor that creates gender inequality in education. The existing value in Majalaya district forms a negative stereotype that causes women marginalization, subordination and over-load work."