Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Tesis ini membahas mengenai analisis yuridis penentuan formasi jabataan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah dan peningkatan lulusan magister kenotariatan berdasarjkan PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan formasi jabatan notaris belum memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia hal ini terbukti dari belum diaturnya didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Pemekaran wilayah di daerah di Indonesia juga belum dijadikan tolak ukur sebagai salah satu indikator dalam penentuan formasi jabatan notaris yang diatur didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi jabatan notaris. Sedangkan apabila terjadi peningkatan jumlah lulusan magister kenotariatan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat sementara formasi jabatan notaris yang sangat terbatas juga belum dijadikan kriteria dalam penentuan formasi jabatan notaris ini.

---

The focus of this thesis discusses about the juridical analysis of the determination of position formations notary in relation to the rate of economic growth, regional expansion and improvement of master graduates notaries based PermenKumHam Number 26 year 2014 on Formation of Notary. Forms of research used in this research is a normative juridical research with the type of prescriptive research. The results of this study concluded that the regulation of the formation of the post of notary has not noticed the rate of economic growth in various regions in Indonesia it is evident from not arranged in PermenKumHam No. 26 of 2014 About Formation of Notary. Regional divisions in the region in Indonesia has not been used as a benchmark as one of the indicators in determining formation of notary positions arranged in PermenKumHam Number 26 Year 2014 About Formation of notary. Whereas in case of an increase in the number of graduates master notary along with the dynamics that occur in the formation of notary while very limited also not be used as criteria in determining the formation of a notary's position."

"Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengungkapkan Pengaruh yang ditimbulkan oleh produksi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memproduksi batubara dengan provinsi lainnya yang tidak memproduksi batubara dan mencoba melihat provinsi mana yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh produksi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil, khususnya hubungan antara produksi batubara dengan jumlah orang yang bekerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa ekonomi yang berbasis batubara secara relatif memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang mirip dengan perekonomian berbasis migas.

---

The main objective of this study is trying to reveal the impact of coal production on economic growth in Indonesia. This study will also provide the comparison of economic growth between coal producer's provinces with other provinces and try to find which one have more sustained growth.

The result of the study shows that the impact of coal production on economic growth is relatively small, especially in the relation between coal production and employment. This study also find that coal-based economy relatively have similar growth performance with the economy that mainly depend on oil and gas."

"[ABSTRAKMakalah ini menyelidiki apakah kualitas tata kelola (governance)pemerintahan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi di tingkat Kabupaten diIndonesia. Menggunakan analisis cross-sectional, penelitian ini meneliti dampakdari indikator pemerintahan di kabupaten terhadap kinerja ekonomi. Selain itu,metode variabel instrumental digunakan untuk menyelidiki masalah kausalitasantara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan surveiTata Kelola Ekonomi Daerah sebagai variabel untuk tata kelola pemerintahan danjumlah kecamatan sebagai variabel instrumental. Temuan utama penelitian iniadalah bahwa interaksi pemerintah dengan pihak swasta, biaya transaksi dan tatakelola infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerjaekonomi. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa terdapat hubungan positifdari tata kelola terhadap kinerja ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance, This paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance]"

"Paradigma pembangunan yang mengedepankan pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam saat ini telah sampai pada kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sisi lain masyarakat adat khususnya Dukun Pandita Tengger memiliki sebuah ritual Megeng Sasi Kapitu untuk ngleremen mantra maupun alam semesta dari segala aktivitasnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada serangkaian ritual Megeng Sasi Kapitu secara holistik dan komprehensif. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menemukan pengetahuan tradisional yang dipegang teguh seluruh Dukun Pandita Tengger secara turun­temurun. Pendekatan yang digunakan adalah etnografi dari James Spradley dengan teknik analisis data model spiral Creswell. Hasil penelitian menunjukkan sinergitas antara pemangku adat dan pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan alam semesta di kawasan Tengger."