Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan, kekuatan mengikat pengaturan yang ada dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha ekspor batubara dan produk batubara di Indonesia serta mengetahui permasalahan dari adanya persyaratan rekomendasi ekspor terdaftar batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa pengaturan ekspor batubara dan produk batubara yang ada saat ini memiliki permasalahan, baik ditinjau dari segi teori maupun secara praktis. Selain itu, kedudukan serta kekuatan mengikat Permendag No. 39/M-DAG/PER/7/2014 Jo. NO. 49/M-DAG/PER/8/2014 Jo. Perdirjen Minerba NO. 714.K/30/DJB/2014 masih menjadi pertanyaan. Saat ini masih belum ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat mengatur terkendalinya produksi dan ekspor batubara sehingga kegiatan produksi dan ekspor batubara tidak sejalan dengan cetak biru pengelolaan energi nasional. Dalam kaitannya dengan rekomendasi ekspor terdaftar, adanya syarat tersebut hanya dapat menurunkan kegiatan ekspor batubara dan produk batubara dalam kurun waktu tertentu, namun tidak mengurangi permintaan pasar. Padahal, pengendalian ekspor dan produk batubara harus dilaksanakan karena memiliki tujuan jangka panjang untuk menjamin ketahanan energi nasional.

---

This research aims to determine the regulation, the binding force of the existing regulations and the problems that occur in the business activities of the export of coal and coal products in Indonesia and to find out the impact of the recommendations as a Registered Coal Exporter In Coal Export Activity. This research is a normative legal research by using secondary data, such as regulations, books, and interviews with sources. From the research, it concluded that the regulation regarding the export of coal and coal products that currently applicable today have some problems, both in terms of theory and practical. In addition, the position as well as the binding force of the Regulation Of The Minister Of Trade No. 39/M-DAG/PER/7/2014 Jo. No. 49/ M-DAG/PER/8/2014 Jo. Regulation of the Directorate General of Mineral and Coal No. 714.K/30/DJB / 2014 are still in question. Currently, there is still no regulation in the form of Regulation Of The Minister of Energy and Mineral Resources that can regulate the controlled production and export of coal, so the impact is the coal production and export activities are not in line with the national energy management blueprint. In connection with the recommendation of the registered export, the existence of these requirements can only lower the export of coal and coal products in a certain period of time, but does not reduce the market demand. However, the controlled of the export activity of coal and coal products must be implemented due to its long-term purpose to secure the national energy. "

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Ada 2 (dua) model persamaan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu model persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan model persamaan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba. Data dan model yang digunakan pada model persaman pertama yaitu data time series model regresi linier berganda dengan periode 1981 sampai dengan 2016 sedangkan model persamaan kedua yaitu data time series model regresi sederhana dengan periode 2001 sampai dengan 2016. Kedua model menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Hasil pengolahan data dengan program Eviews menyimpulkan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Produk Domestik Bruto Tiongkok, dan Produk Domestik Bruto Jepang. Sedangkan harga batubara dunia signifikan mempengaruhi ekspor secara negatif. Dari model persamaan dapat diperoleh peramalan ekspor batubara untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu 388 juta ton (2017), 426 juta ton (2018), 460 juta ton (2019), 494 juta ton (2020), dan 533 juta ton (2021). Hasil pengolahan data berikutnya menyatakan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif mempengaruhi PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Dari model persamaan tersebut akan didapat peramalan PNBP Sub Sektor Minerba untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu Rp. 31,39 triliun (2017), Rp. 35,23 triliun (2018), Rp. 38,52 triliun (2019), Rp. 41,75 triliun (2020), Rp. 45,53 triliun (2021). Selanjutnya jika ekspor batubara periode 2017 sampai dengan 2021 diganti oleh target dari RPJMN maka akan didapat jumlah PNBP Sub Sektor Minerba yaitu Rp. 22,27 triliun (2017), Rp. 20,64 triliun (2018), Rp. 9,57 triliun (2019 - 2021).

---

The research in this thesis aims to analyze the factors affecting Indonesian coal exports and the effect of coal exports on Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. There are 2 (two) equation model made in this research that is model of equation of factors influencing Indonesian coal exports and model of equation influence of coal export to Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. Data and model used in the first equation model is time series data multiplier linear regression model with period 1981 until 2016 while the second equation model is time series data of simple regression model with period 2001 until 2016. Both models use the Ordinary Least Square (OLS) method.

The results of data processing with the Eviews program concluded that Indonesia's coal exports are significant and positively affected by world oil prices, the rupiah exchange rates to US dollar, China's Gross Domestic Product, and Japan's Gross Domestic Product while world coal prices significant affect exports negatively. From the equation model, the forecast of coal exports for the next 5 (five) years are 388 million tons (2017), 426 million tons (2018), 460 million tons (2019), 494 million tons (2020) and 533 million tons (2021).

The next data processing results stated that Indonesian coal exports are significant and positively affect Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector in Indonesia. From the model will be obtained forecasting Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector for the next 5 (five) years which is Rp. 31.39 trillion (2017), Rp. 35.23 trillion (2018), Rp. 38.52 trillion (2019), Rp. 41.75 trillion (2020), Rp. 45.53 trillion (2021). Furthermore, if coal exports from 2017 to 2021 are replaced by the targets of National Medium-Term Development Plan, there will be Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector at Rp. 22.27 trillion (2017), Rp. 20.64 trillion (2018), Rp. 9.57 trillion (2019 - 2021)."

"Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali  menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Dimana dari kasus-kasus yang diambil ditemukan adanya pelanggaran terhadap kelima Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas kepentingan umum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas keterbukaan, dan asas non-diskriminasi. Sehingga dapat mengatasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain dalam praktik pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

---

The granting of mining business permits (IUP) is often creates polemics. Problems associated with the granting of mining business permits (IUP) can cause losses to the state up to trillions of rupiah. Moreover, this is related to the actions of State Agencies/Officials in running the government. This is important to review the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author looks for and collects secondary data to re-examine the granting of Mining Business Permits (IUP) in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020 against the five General Principles of Good Governance (AUPB), namely the principle of public interest, the principle of not abusing authority, the principle of good service, the principle of openness, and the principle of non-discrimination. So that it can overcome the possibility of other violations in the practice of granting Mining Business Permits (IUP)."

"Perdagangan internasional sangatlah penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari komunitas internasional. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan kesulitan untuk tercapainya penyelesaian transaksi, terutama dalam hal pembayaran. Letter of Credit (“L/C”), sebagai alat pembayaran, diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia terhadap L/C, fokus pada kerangka dan sifat hukum dari L/C. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas adanya peraturan yang berlaku yang mewajibkan penggunaan L/C bagi beberapa pihak untuk ekspor komoditas mineral dan batubara, dengan menjelaskan kewajiban tersebut dan siapa saja yang terikat terhadap kewajiban tersebut. Dengan melakukan penelitian hukum yuridis, menggunakan beberapa bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier, akan disimpulkan bahwa L/C mempunyai sifat dan kerangka hukum, yang mencakup keberlakukan dasar hukum untuk L/C, asas-asas, bentuk-bentuk yang ada, hubungan hukum antar pihak, hak dan kewajiban dari para pihak, dan aspek lainnya. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terikat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 atas kewajiban penggunaan L/C untuk kegiatan ekspor mineral dan batubara. Penelitian ini akan menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam negeri yang dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang berlaku untuk L/C. Selanjutnya, akan menyarankan para pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau tunduk atas kewajiban tersebut guna mencegah sanksi – sanksi yang ada.

---

International trade is very important in life, it cannot be separated from the international community. There are many problems and difficulties for closure, especially for the payment. Letter of Credit (“L/C”), as a payment instrument, was introduced to overcome such problems and difficulties. This research discusses firstly, the law and regulation of L/C in Indonesian legal system, which focus on the legal framework or legal nature of it. Secondly, this research discusses the prevailing regulations in Indonesia which obliged several parties to use L/C for export activities, in this case for minerals and coal commodities, which will be explaining the obligation and to whom it is addressed. By conducting a juridical legal research, through several legal materials, from the primary, secondary, and tertiary, it will be concluded that L/C as an instrument have its own legal nature, which covers its legal basis that is applicable, principles, forms, legal relations which derived from its, the rights and obligations of the parties and other aspects. Also, there are several parties under the Ministry of Energy and Mineral Resources Decree Number 1952 K/84/MEM/2018 that were addressed to the obligation to use L/C for minerals and coal export activities. This research would suggest the Indonesian authority to issue local regulation to govern the usage of L/C that will give clarity on the applicable law. Further, would also suggest the addressed parties of the obligation to fulfill or to comply with the regulation in ordaer to prevent the sanctions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, pengaturan, dan penerapan dari PERMENDAG Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu serta latar belakang dari digunakannya Letter of Credit sebagai suatu cara pembayaran yang diwajibkan dalam kegiatan ekspor batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu Letter of Credit merupakan cara pembayaran yang paling aman dan minim risiko dari adanya wanprestasi dan penerapan permendag ini tidak harus sampai merubah kontrak jual beli yang sudah ada sebelum ditetapkannya permendag ini.

---

This research aims to determine the concept, arrangement and implementation of Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2015 on the use Letter of Credit?s term for the Export of Certain Goods and the background of the obligatory usage of letter of credit as a method of payment that is required in the coal export activities. This research is a normative juridical technique by using secondary data, including laws and regulations, books, and interviews with interviewees. From this research, we concluded that Letter of Credit is the most secure payment method and the most minimal risk of any payment methods and the application of this Regulation does not need to change the sales contract that created between exporter and importer that existed before the enactment of this Regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2012 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 menyatakan bahwa IUP dapat dialihkan dengan syarat kepemilikan sekurangnya 51% saham pada pihak dimana IUP akan dialihkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa larangan pengalihan IUP harus dipertegas pada Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses the contradiction between the Government Regulation No. 24 of 2012 and Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. Article 93 paragraph (1) of Law No. 4 of 2009 states that the Mining Business License (IUP) is not transferable to another party. While Article 7A of Government Regulation No. 24 of 2012 states that IUP can be transferred with the requierement, ownership of minimum 51% of shares the party where IUP will be transferred. This research is a qualitative descriptive design. This research result suggest that prohibition of transferring IUP should be emphasized in mining law and in implementing regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengendalian produksi dan ekspor batubara terhadap penanaman modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa pengendalian produksi dan ekspor batubara belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pandangan bahwa pengendalian produksi batubara telah dilaksanakan melalui Domestic Market Obligation, padahal kebijakan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut menimbulkan dampak terhadap tidak terkendalinya produksi dan ekspor batubara sehingga terjadi kondisi oversupply dan tidak sejalan dengan cetak biru pengelolaan energi nasional. Dalam kaitannya dengan penanaman modal, adanya pengendalian produksi dan ekspor batubara dapat menurunkan investasi di bidang pertambangan batubara. Namun demikian, pengendalian produksi dan ekspor batubara harus dilaksanakan karena memiliki tujuan jangka panjang untuk menjamin ketahanan energi nasional.

---

This research aims to determine the concept, purposes, regulations, and implementation of the control of coal production and export in Indonesia and to determine its impact to the investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews with research persons.From this research, it is concluded that the control of coal production and export has not yet been implemented because there is no Minister of Energy and Mineral Resources Regulation regarding the procedure of the control of coal production and export, and there is a misunderstanding that the coal production has been controlled through the Domestic Market Obligation policy. The nonexistent of the Ministry Regulation has resulted in the uncontrollability of coal production and export, making it not in accordance with the national energy policy. In its relation to investment, the control of coal production and export can lead to a decrease of investment in the coal mining sector. However, the control of coal production and export must be implemented due to its long-term purpose to secure the national energy."

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif difokuskan pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam mineral dan batubara yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam bentuk?bentuk kewenangan pemerintah di indonesia sebelum dan sesudah disahkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah dari masa ke masa mencoba mencari bentuk yang yang ideal dalam mengimplementasikan bentuk penguasaan negara akan sumber daya alam mineral dan batubara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the government?s right in mineral and coal natural resource which were told by our constitution and how these are implemented by the government in Indonesia before and after the legalization of Law No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining.

The results showed that the country through the government from time to time trying to find the ideal form of state control of implement the natural resources of minerals and coal in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia 1945."

"Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit."