Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambahan penduduk, konsumsi dan produksi masyarakat adat Kajang yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola dengan memanfaatkan hasil hutan berdasarkan praktik konservasi lingkungan. Bagaimana kondisi sosial ekonomi lingkungan, pengelolaan ekonomi kreatif, dan strategi pengembangan kerajinan yang berkelanjutan di Tana Toa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengrajin dan kedua adalah stakeholder. Metode pengambilan data dengan wawancara. Hasil penelitian menujukkan kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat mengambarkan (1) sturkut kelembagaan, (2) produksi dan konsumsi masyarakat, (3) guna lahan, (4) sumber daya alam. Terkait pengelolaan menujukkan serangkai proses yang terdiri atas (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, dan (4) pengawasan. Strategi pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan menujukkan upaya yang dilakukan dengan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemampuan stakeholder meminimalisasi kelemahan dan menekan dampak ancaman baik dengan stategi (S-O), (W-O), (S-T) dan (W-T) merupakan kunci keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif di Tana Toa Kajang.

---

Growth of population, consumption and production of Kajang people who utilize natural resources to meet their daily needs and others. Utilization of natural resources are managed by utilizing forest products based on environmental conservation practice. How the socioeconomic conditions, management of creative industries, and sustainable development strategy of creative industry in Tana Toa. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The population in this study are craftsmen and stakeholders. Methods of data collection by interview. The results showed the socio-economic conditions of the society explain (1) institutional structure (2) production and consumption, (3)division of zone (4) natural resources. Management of the process consists of (1) planning, (2) organization, (3) implementation, and (4) surveillance. The strategy of sustainable development of creative industries showed the efforts made to describe the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The ability of stakeholders to minimize weaknesses and minimize the impact of threats both with strategies (S-O), (W-O), (S-T) and (W-T) is the key to the successful development of creative industries in Tana Toa Kajang."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi tentang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat pengrajin tenun komunitas Kaine rsquo;e. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi kelembagaan Komunitas Kaine rsquo;e dalam mengembangkan hasil kerajinan tenun ikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan program dengan melibatkan kolaborasi Quadruple Helix yakni sinergi empat aktor yakni pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas. Metode Penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Tempat penelitian berada di Desa Teun Bain, Kabupaten Kupang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin tenun komunitas Kaine rsquo;e mendapatkan dukungannya berupa pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah daerah yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, YSKK, Pelatihan dan Pembinaan serta keikutsertaan dalam pameran, pengusulan hak paten, dan peningkatan kecintaan masyarakat terhadap hasil kerajinan di daerahnya. Hambatan yang dihadapi pengrajin tenun adalah keterbatasan bahan baku, permodalan dan pemasaran. Hubungan kerjasama Komunitas Kaine rsquo;e dengan YSKK melalui bantuan pemasaran tenun dan manajemen organisasi, sedangkan hubungan komunitas Kaine rsquo;e dengan academia yaitu dengan mendapatkan pengetahuan tentang kualitas tenun, sedangkan dengan komunitas tenun lainnya yakni tergabung dalam gerakan MAMPU Majukan Perempuan Miskin . Selanjutnya peserta pelatihan juga telah memperoleh alternatif sumber pendapatan baru dari produk yang dihasilkan dalam pelatihan jika dilihat dari segi potensi pendapatan potential income.

---

ABSTRACTThis research explores the development of creative economy based on community empowerment. Besides, this study also aims at determineing the social networking community of Kaine 39 e in developing handicraft weaving. This study uses qualitative data conducted by the efforts of creative economic development based on community empowerment through training and collaborative program involving the Quadruple Helix synergy of four actors namely the government, private sector, academia and the community. This research uses in depth interviews, observation and documentation. The location of research is in the village of Teun Baun, Kupang. The results shows that the weaving community Kaine 39 e get the support in the form of training and development from local government through the Department of Trade and Industry, YSKK, Training and Development as well as the participation in the exhibition, proposing patents, and increased love of society for handicrafts in the region. Barriers faced weaving is that it has limited raw materials, capital and marketing. Community cooperation relationship with YSKK Kaine rsquo e weaving through marketing assistance and organizational management, community relations while Kaine rsquo e with academia is to gain knowledge about the quality of weaving, whereas the other weaving communities that are members of the movement ABLE Advance Poor Women . Furthermore, trainees also have obtained alternative sources of new revenue from products produced in training when viewed in terms of revenue potential potential income ."

"

Penatalayanan lingkungan pada hakekatnya merupakan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dengan cara yang memperhitungkan kepentingan masyarakat, generasi mendatang, dan spesies lainnya, serta kebutuhan pribadi, dan menerima tanggung jawab yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu aktor penatalayanan lingkunga yang paling “terkenal” tidaklah lain selain masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam praktiknya selalu dianggap sebagai sekelompok manusia yang sangat amat mencintai bumi, masyarakat hukum adat dalam praktik yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan betapa mereka sangat menjaga kelestarian alam. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidalah selalu sejalan dengan realitas hukumnya. Sebagai contohnya, Masyarakat Hukum Adat Bali dalam menjalankan upacara agamanya, membutuhkan daging penyu hijau yang mana termasuk kedalam hewan langka. Hal tersebut membangkitkan pertanyaan utama dimana benarkah masyarakat hukum adat merupakan actor penatalayanan lingkungan. Terhadap permasalahan tersebut, dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normative. Seharusnya, Masyarakat hukum adat, sebagai kumpulan manusia haruslah dipandang sebagai manusia biasa yang tidaklah sempurna dan juga bisa berbuat kerusakan.

---

Environmental stewardship is essentially a responsible use of natural resources in a way that takes into account the interests of the community, future generations, and other species, as well as personal needs, and accepts significant responsibilities to the community. One of the most "well-known" environmental stewardship actors is nothing but indigenous peoples. Indigenous peoples in practice is always regarded as a group of people who really love the earth, indigenous peoples in their practice is always associated with how they are very preserve nature. However, this statement is not always in line with its legal reality. For example, the Balinese indigenous peoples in carrying out its religious ceremonies, requires green turtle meat which is included in rare animals. This raises the main question where is it true that indigenous people are environmental stewardship actors. Against these problems, in this paper the author conducts research with normative juridical methods. Supposedly, the customary law community, as a collection of people must be seen as ordinary human beings who are not perfect and can also do damage.

"

"

Taman Kehati mempunyai fungsi sebagai pusat penelitian dan keanekaragaman biota. Kawasan lindung mayoritas dimiliki oleh negara dan menjadi strategi wilayah konservasi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan taman kehati sebagai wilayah konservasi dengan analisis secara spasial, deskriptif, dan SWOT yang mencakup faktor fisik dan sosial. Variabel fisik mencakup penggunaan tanah, kemiringan lereng, dan fungsi kawasan hutan. Faktor sosial berfokus pengetahuan ekologi lokal masyarakat adat dan juga HHBK terhadap taman. Pada faktor fisik, beberapa titik taman kehati mempunyai keindahan alam yang menarik seperti air tebing indah apabila dilihat dari puncak. Dalam faktor sosial, pengetahuan ekologi lokal masyarakat adat dapat dikatakan cukup baik. Masyarakat adat pada seluruh titik responden dan juga tuan tanah taman kehati sudah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai keanekaragama   n flora fauna di wilayah nya. Tantangan taman kehati sebagai wilayah konservasi yaitu bahwa masyarakat umum pada keseluruhan desa kurang paham akan pentingnya menjaga lingkungan. Pada diskusi kelompok terarah di titik desa Mangais, bahwa masyarakat lebih mementingkan akan upah yang bisa didapat dalam hal jangka pendek.

 

---

Biodiversity Park has a function as a center for research and biodiversity. Protected areas owned by the state and become a conservation strategy area. This research aims to look at the opportunities and challenges of a biodiversity park as a conservation area with a spatial, descriptive and SWOT analysis that includes physical and social factors. Land use spatial variables uses land use, slope, and function of forest area. Social factors focus on the local ecology of indigenous peoples and also HHBK at the park. On the physical factor, some points of the park are of attractive natural beauty such as beautiful cliffs seen from the top. In terms of social factors, local ecological knowledge of indigenous peoples can be said to be quite good. The indigenous peoples at all points and also the biodiversity park landlords already have good knowledge about the diversity of flora and fauna in their area. The challenge of the biodiversity park as a conservation area is that the general public in the whole village does not understand how to protect the environment. In a focus group discussion at the point of Mangais village, that the community is more concerned with wages that can be obtained in the short term.

"

"Masyarakat adat mendiami dan tersebar di seluruh dunia dari Kutub Utara sampai dengan Pasifik Selatan, mereka berjumlah sekitar 370 juta. Sebaran wilayah tempat tinggal mereka mencangkup 22 persen dari permukaan bumi yang secara kebetulan merupakan daerah di mana 80 persen konsentrasi keanekaragaman hayati dunia berada. Masyarakat adat memiliki keterikatan yang erat dengan alam. Keterikatan itu menjadikan mereka memiliki sikap hidup, cara pandang dan budaya yang sangat menghargai alam. Praktek kehidupan mereka selaras dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hukum Internasional melalui Konvensi Keanekargaman Hayati mulai mengapresiasi dan memberikan perlindungan kepada hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Meski demikian, praktek‐praktek perampasan hak atas tanah, wilayah, dan biopiracy masih marak terjadi. Masyarakat adat juga sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan penuh atas hak menentukan nasib mereka sendiri karena dengan adanya pengakuan hak inilah mereka tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan mereka tetapi juga dapat meneruskan sumbangsih positif mereka dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman dunia. Melihat kesenjangan antara pengakuan dan perlindungan hukum dengan praktik yang terjadi atas hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati, skripsi ini berupaya memberikan gambaran bagaimana hukum internasional melindungi hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati? Bagaimana negara‐negara seperti Brazil, Kamerun, Australia dan Malaysia melindungi hak tersebut bagi masyarakat adat di negara mereka masing‐masing? Kemudian bagaimana Indonesia melindungi hak keanekaragaman hayati masyarakat adatnya?

---

Indigenous Peoples live and dwell stretch from north pole to southern pacific, approximately there are about 370 milions of them. They live in areas that cover 22 percents of earth surfaces, where apparently 80 percents of biological diversities concentrated. Indigenous peoples have strong and long ties with mother earth. The strong‐connection induces their ways of live, paradigms and cultures in so that they cherish, preserve and honor the nature. Their daily life practices intact with biodiversity preservation. Through the Convention of Biological Diversity, international law has begun to apreciate and protect Indigenous Peoples' Biodiversity Right. Nevertheless, practices of lands dispossession, miss‐appropriations of their traditional knowledges, biopiracy, existed until this very day. Meanwhile, Indigenous Peoples have been struggling to seek full acknowledgement of their self‐determination right, because with the recognition, they are not just may preserve their existance but also continue their positive contributions in preserving and protecting the environments and the world's biodiversity. Knowing the imbalance between the recognition, and protection of laws and negative practices against indigenous peoples right on biodiversity, this paper would like to draw how does international law protect indigenous peoples rights on biodiversity? How do international communities, specifically Brazil, Cameroon, Australia and Malaysia protect their Indigenous Peoples' Rights on biodiversity? Then, how Indonesia protecting such rights?"

"Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua pengadilan TUN yang harusnya jadi pintu masuk masyarakat adat lolos dismissal sebagai kesatuan MHA dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai dasar pelaksana “self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda.

---

This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been established as a legal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal land. As the author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA) must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph (1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knife in dissecting judge's decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition from a regional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation recognition, they can use article 6 paragraph 2 of Perma No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State Administrative Court as the basis for implementing "self-determination" to prove legal standing as a unit MHA. Indigenous peoples must compile evidence in a lawsuit regarding the elements of the MHA unitary requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State Administrative Court, so there is no need for a regional regulation."

"ABSTRACTREDD adalah mekanisme pengurangan emisi GRK oleh negara berkembang. Negara pelaksana kemudian akan mendapatkan insentif untuk setiap pengurangan emisi GRK yang dicapai. Untuk mencegah dampak negatif dari pelaksanaan REDD terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka UNFCCC mendorong negara pelaksana Indonesia untuk menerjemahkan dan mengembangkan sistem informasi safeguard dan melaksanakan safeguard dalam pelaksanaan REDD. Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan REDD di Indonesia dan penerjemahan safeguard dan sistem informasi safeguards di Indonesia, serta hubungan safeguard dan sistem informasi safeguard dengan mekanisme pendanaan result-based payment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak KLHK dan ahli hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, laporan pelaksanaan safeguard akan dinilai dengan APPS dan dilaporkan ke SIS-REDD. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Sekretariat UNFCCC untuk mendapatkan dana result-based payment. Perkembangan lainnya adalah adanya Permen No. 70 Tahun 2017 yang mengakibatkan mekanisme jual beli karbon tidak diperbolehkan lagi dan berfokus menjadi mekanisme RBP untuk memenuhi INDC Indonesia. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kembali safeguard nasional, menambah aturan terkait safeguard dan membantu melakukan mediasi para pihak yang telah memiliki perjanjian jual-beli karbon.

---

ABSTRACTREDD is a mechanism for reducing GHG emissions in developing countries. The Parties that implement REDD will get incentives for GHG emissions reductions. To prevent negative impacts of REDD implementation on local communities and environment, the UNFCCC encourages Parties Indonesia to address and develop safeguard information systems and to promote and support safeguard in REDD implementation. This research describes the development of REDD in Indonesia and the implementation of safeguards and safeguards information system in Indonesia, as well as the relation between safeguard and safeguards information system with result based payment mechanism. The method this research used is normative juridical using secondary data obtained through library research and interviews from MoEF and legal experts. The conclusions from this research shows that safeguards implementation reports will be self assessed by project proponent using APPS and must be reported to SIS REDD. The report then submitted to the UNFCCC Secretariat to obtain and receive the result based payment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 70 2017 regulate carbon market is not allowed anymore, thus only RBP mechanism is used to fulfill Indonesia INDC. This research suggests the Government of Indonesia to redevelop ldquo national rdquo safeguards, regulate safeguard related regulation and help mediate parties who already have carbon trading agreements."