Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui secara merinci mengenai shareholder approval, concession, and transfer of assets dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bagaimanakah hukum positif mengatur mengenai shareholder approval, concession right, and transfer of assets beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kedudukan Menteri Keuangan, PT. PLN, dan PT. Pertamina dihubungkan dengan teori mengenai shareholder approval, concession right, and transfer of assets, untuk selanjutnya menganalisis bagaimana praktek-praktek kontrak pengadaan barang/jasa terutama dalam konteks privatisasi serta aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Pada tahun 2008, terdapat perkara khusus arbitrase antara PT. Bumigas Energi melawan PT. Geo Dipa Energi, yang berkaitan dengan perjanjian proyek pengembangan panas bumi Dieng Patuha Nomor KTR 001/GDE/11/2005 tanggal 1 Februari 2005. PT. Geo Dipa Energi sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian patungan Antara PT. PLN dengan PT. Pertamina (Persero), harus memegang dan memiliki Concession Right and Transfer of Assets dari pemerintah melalui PT. PLN dan PT. Pertamina (Persero). PT. Geo Dipa Energi / Termohon sebagai Perseroan yang didirikan berdasar perjanjian patungan antara PT PLN dengan PT Pertamina, harus memiliki Concession Right and Transfer of Assets dari Pemerintah Melalui PLN dan Pertamina. Concession right and transfer of assets diharapkan dapat diberikan dengan baik dengan tanpa mengulur waktu dalam hal pemberiannya. Perusahaan yang akan melaksanakan proyek pemerintah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dengan pihak ketiga, disebabkan keterlambatan pemberian shareholder approval dan tidak adanya concession right and transfer of assets.

---

The research objective to be achieved in this thesis is to find out the details on shareholder approval, concession, and the transfer of assets by virtue of statutory provisions. How positive law governing shareholder approval, concession right, and the transfer of assets as well as other matters related to it. The author uses descriptive analytical specifications, which describe the position of the Minister of Finance, PT. PLN and PT. Pertamina is connected with the theory regarding shareholder approval, concession right, and the transfer of assets, to further analyze how the practices of procurement contracts of goods/services, especially in the context of privatization and the legal rules that govern them. In 2008, there were special arbitration case between PT. Energy Bumigas against PT. Geo Dipa Energi, which is associated with geothermal development project agreement Dieng Patuha KTR No. 001/GDE/11/2005 dated February 1, 2005. PT. Geo Dipa Energi as a company incorporated under the joint venture agreement between PT. PLN and PT. Pertamina (Persero), must hold and have a Concession Right and Transfer of Assets of government through PT. PLN and PT. Pertamina (Persero). PT. Geo Dipa Energi / Respondent as Company established based on a joint agreement between PT PLN and PT Pertamina, must have a Concession Right and Transfer of Assets of the Government Through PLN and Pertamina. Concession rights and the transfer of assets is expected to be given a well with no stalling in terms of administration. The Company will implement government projects have difficulties in getting financing with a third party, caused delay in the provision of shareholder approval and the absence of concession rights and the transfer of assets."

"ABSTRAKJasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diadakan berubahan kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, secara tegas mengatur tentang jaminan berlakunya kontrak kerja konstruksi, yakni diaturnya wanprestasi/cidera janji, mekanisme dan tata cara penyelesaiannya. Peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitiatif.Masyarakat yang berperan sebagai penyedia barang/jasa harus mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus bersifat mengatur (regulerent), mengikat secara umum artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu saja.Pada akhirnya Peneliti akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap peraturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi pemerintah.

---

ABSTRACTThe national contruction service is expected to develop its role in the national development by improving its expertise, supported by strong business structure, in order to achieve premium quality construction projects. The principal legal issue in this respect is the extent of which a construction work contract may provide sufficient legal protection to the relevant parties, particularly the construction services provider. In the currently applicable implementation of tender process, the applicable principal technical regulation is the Presidential Regulation Number 80 of 2003 as amended by Presidential Regulation Number 54 of 2010 as further amended by Presidential Reulation Number 35 of 2011 on Procurement of Government Goods/Services. Such Presidential Decrees revoked the Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidance for Implementation of Procurement Government Goods/Services. Further, Law of Number 18 of 1999 on Construction Services provides a guarantee in respect of enforceability of a construction work contract, namely provisions concerning default of contract, the mechanism and procedures for resolutions.The implementing regulation is governed in Goverenment Regulation Number 29 of 2000 on Implementation of Construction Services. The research method applied in this thesis is by conducting a normative judicial approach with specification of analytical descriptive research method. The data collection method is library research. Whereby such data shall be further analyzed and processed with qualitative analysis method. The public, with their role as supplier of Goods/services must comply with all provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The Government as a policy maker must regulate and issue regulations and policies, which shall bind the public in whole: in this regard its policy should encompass all people and not just designed for specific person or individual. In the end, the Researcher shall provide her conclusion relevant tokey issues and advise on the need for improvement on regulation and the laws related to procurement of Goods/Services.,particulary in government contruction services."

"ABSTRAK

Sektor Oil & Gas masih memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar proyek pengembangan fasilitas produksi Oil & Gas skala besar menggunakan skema kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC). Banyak proyek EPC di Sektor Oil & Gas di Indonesia gagal memenuhi target kinerja proyek. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya kinerja kontraktor EPC. Kinerja kontraktor EPC dalam melaksanakan proyek terkait erat dengan kemampuan teknis. Dari sudut pandang pemilik proyek, pemilihan kontraktor EPC yang tidak tepat akan berdampak risiko pada pelaksanaan proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kriteria evaluasi teknis dalam proses tender untuk memilih kontraktor EPC dalam Perusahaan Oil & Gas sehingga potensi risiko yang mempengaruhi kinerja diketahui dari awal. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari arsip dan kuesioner. Tahap pertama, data risiko proyek dikumpulkan dari survei dan dianalisis untuk mendapatkan probabilitas dan dampak untuk setiap prioritas risiko. Kemudian kriteria evaluasi didaftar dan divalidasi. Akhirnya, metode proses hierarki analitis (AHP) digunakan untuk memilih alternatif kriteria evaluasi dari risiko dalam pelaksanaan proyek oleh kontraktor EPC. Kriteria untuk memilih kontraktor dievaluasi berdasarkan faktor risiko proyek. Dari hasil penelitian ini, akan memperoleh kriteria berbasis risiko dalam proses tender (pemilihan kontraktor) yang akan digunakan untuk memilih kontraktor EPC terbaik untuk meningkatkan kinerja proyek.

---

ABSTRACT

Oil & Gas sector still plays an important role in the economic growth of Indonesia. Most large-scale Oil & Gas facilities have been developed by using Engineering, Procurement, and Construction (EPC) contract scheme. Many EPC projects in Oil & Gas Sector in Indonesia have failed to meet project performance targets. One of the main causes is the poor performance of the EPC contractor. The performance of the EPC contractors in executing the project is closely related to their technical capabilities. From the project owner point of view,improper selection of EPC contractors will have a risk impact on project execution. The purpose of this study is to develop technical evaluation criteria in the tender process to selecting contractors especially in EPC projects within the Oil & Gas Company so that the potential risks that affect to the performance can be captured and mitigated from the beginning. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires. The first stage, project risk data are collected from the survey and analyzed to get probability and impact value for risk priority. Then evaluation criteria are listed and validated.  Finally, the analytical hierarchy process (AHP) method is used to select criteria for alternative risk impacts in project execution by EPC contractors. Criteria for selecting contractors are evaluated based on project risk factors. From the results of this study, we will obtain risk-based criteria in the tender process (contractor selection) that will be used to select the best EPC to improve project performance.

"

"Untuk mendapatkan sebuah proyek EPC, kontraktor harus memenangkan tender proyek dari suatu pelelangan proyek. Proses estimasi biaya merupakan bagian dari keseluruhan proses lelang. Selama tahun 2008, PT.X telah mengikuti 19 tender proyek EPC dan hanya memenangkan enam tender proyek saja. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor dalam proses estimasi biaya yang dapat mempengaruhi kinerja pelelangan proyek pada proyek EPC. Dari pengolahan data dengan regresi dan AHP, diperoleh faktor dominan yaitu engineer yang berpengalaman, spesifikasi material dan alat, target profit, alat khusus konstruksi, dan waktu yang tersedia untuk mengikuti lelang proyek EPC.

---

For getting a EPC Project, contractor has to win a project in project tender. Cost estimating process is a big part of a tender process. In 2008, PT.X had participated in 19 projects EPC tender and only wins for six projects. So that, factors in cost estimating that influences project EPC tender must be known. After processing data with regression and AHP, founded of prime factors, there are experience engineer, specification of materials and tools, target profit, special tools in construction, and available time tender preparation."

"ABSTRAKJaminan penawaran merupakan faktor kontrol yang sangat penting untuk proses pelelangan. Fungsi jaminan penawaran adalah untuk mengganti besar biaya pelelangan apabila harus dilakukan tender ulang. Di beberapa negara besar jaminan penawaran sangat bervariasi, mulai dari 1% hingga 25%. Menurut Nugent, jaminan penawaran diperhitungkan untuk mengganti biaya retender akibat kesalahan peserta. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor dominan dalam proses pelelangan yang akan mempengaruhi besar jaminan penawaran di Indonesia, dikarenakan sistem pelelangan di Indonesia yang sudah beralih dari manual ke pengadaan elektronik. Dalam penelitian ini digunakan metode Relative Importance Index untuk mengetahui indikator apa saja yang dominan, dan hasilnya adalah kompleksitas proyek, jumlah personel, lama waktu pelelangan, pembuatan HPS/OE, sanggahan banding, pembuktian kualifikasi, evaluasi dokumen tahap I dan evaluasi dokumen tahap II merupakan 8 indikator paling dominan yang mempengaruhi besar jaminan penawaran di Indonesia.

---

ABSTRACTBid bond is one of the important factors to control the tender process. It also to cover retender cost if necessary. In some countries, the amount of bid bond is vary, starting from 1% to 25%. According to Nugent, this amount is calculated to cover retender cost due to error from participants. This research is focus to analyze dominant factors in tender process that could affect the amount of bid bond in Indonesia, due to changing procurement system in Indonesia from manual method to electronic procurement method. This study uses Relative Importance Index to identify the dominant factors with the result of 8 most dominant factors that will affect the amount of bid bond are project complexity, number of personel, length of tender process, calculate Owner Estimate, the objection appeal, qualification verification, document evaluation phase I and phase II ."

"PT. X merupakan salah satu anak perusahaan BUMN karya terbesar yang ada diIndonesia, dimana mempunyai sub bidang bisnis konstruksi EPC yang target pasarnyaadalah proyek proyek EPC warehouse, storage tank, rangka struktur baja, PPC, Instrumet system, Piping system dan Handling material. Berdasarkan data laporan tahunan target omset semakin menurun dari tahun 2018-2022, data perolehan tender proyek EPC 5 tahun terakhir selalu turun dengan statistik 48 % tender kalah disebabkan oleh Kalah penawaran harga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses penawaran harga dalam tender proyek konstruksi EPC PT.X. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature kemudia melakukan validasi factor dominan kepada pakar terkait, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode analisa DMAIC dengan FMEA, diagram Pareto untuk Measure dan Fishbone diagram untuk analisi. Hasilnya terdapat eliminasi dan penambahan dimana ada 11 faktor dominan, dimana berdasarkan pareto diagram hanya 7 faktor yang dominan. Tindak lanjut dari masalah yang ada adalah Tim marketing perlu mengumpukan informasi yang dikumpulkan terkait tender yang dikuti sebelum PQ merekrut dari personal internal perusahaan yang berpengalaman maupun dari eksternal perusahaan, Masing masing risk owner melakukan kajian pada dokumen ITB (Intrtuction to Bidder) atau menggunakan project leason learned sebelumnya, Membuat integrasi sistem database vendor dengan digitalisasi. Bisa dengan SAP, Maximo, Microsoft Axapta Improvementnya adalah Direktur Operasi harus mempertimbangakn ulang dalampengambilan keputusan biaya overhead,margin dan biaya jasa produksi. Membuat strategi Estimasi Harga Tender Proyek EPC dan strategi proses pelaksanaa Menyusunproposal penawaran harga.

---

Construcion Company X is one of the largest state-owned enterprises subsidiaries

in Indonesia and has a sub-sector of the Engineering Procurement and Construction

(EPC) business whose target market is EPC warehouse projects, storage tanks, steel

structure frames, PPC, instrument systems, piping systems, and material handling. Based

on data from the annual report, the turnover target has decreased from 2018–2022. Data

on tenders for the EPC project in the last 5 years has always fallen, with a statistic of

48% of tenders being lost due to losing price bids. The main objective of this study is to

identify and evaluate the dominant factors that influence the price bidding process in the

tender for the Construcion Company X. EPC construction project. The research method

used is a literature study followed by validating the dominant factor in the relevant

sources and then analyzing it using the DMAIC analysis method with FMEA, Pareto

diagrams for measurement, and Fishbone diagrams for analysis. The result is elimination

and addition, where there are 11 dominant factors, whereas based on the Pareto diagram,

only 7 factors are dominant. As a follow-up to the existing problem, the marketing team

needs to collect information related to the tender that was attended before the Pre

Qualication (PQ). Recruit experienced man power in internal company personnel as well

as from external companies. Each risk owner conducts a study on ITB (Instruction to

Bidder). The improvement is that the Director of Operations must reconsider making

decisions on overhead costs, margins, and production service costs. Develop a Tender

Price Estimation strategy for the EPC Project and a strategy for the implementation

process and Prepare a price bid proposal"

"Tesis ini membahas kajian tentang risk response yang dilakukan oleh konsultan perencana dalam proses desain akibat keterlambatan persetujuan pemberi tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan survei, adapun metode analisa yang digunakan deskriptif, statistik dan pendekatan metode risiko.Hasil penelitian adalah adalah antisipasi dengan menyusun skedul yang dikaitkan dengan kontrak dan memperkuat profesionalisme dan kematangan dalam proses desain. Termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan gambar pustaka dari proyek yang lampau, menambah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang terlibat, menambah intensitas komunikasi antar disiplin ilmu yang terlibat dalam proyek dan menambah kecanggihan peralatan kerja serta klaim tambahan waktu.

---

The thesis discusses risk response made by consultant in the designing process due to overdue in approval by the project owner. The method used is case study and survey, whereas the analysis method used are descriptive, statistical and risk method approach.The result showed that the anticipation is made by compiling schedule and project?s scope related to the contract and strengthening professionalism and design perfection. Including in this processes is the preparation of drawing references from past projects, addition of expert and supporting staffs, intensifying cross discipline communication related to the project and updating working tools and claiming extra time for the project."

"ABSTRAKSeperti yang telah kita ketahui bahwa bank adalah lembaga keuangan yang us aha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 a Undang-undang no. 14 tahun 1967), maka pernberian kredit memegang peranan penting dalam usaha suatu bank. Untuk melindungi kepentingan bank dalam usaha mencari keuntungan dari kredit yang diberikan kepada nasabah penerima kredit dan juga kepentingan nasabah penerima kredit dalam usaha menambah modal melaiui kredit, diadakan perjanjian— perjanjian kredit antara pihak bank sebagai pemberi kredit dengan pihak nasabab sebagai penerima kredit. Bank garansi sebagai salah satu usaha yang diberikan bank termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah sebagai pihak terjamin melakukan perjanjian, tetapi diberikan kepada pemborong sebagai penerima jaminan seteiah pihak terjamin atau nasabah wanprestasi terhadap penerima bank garansi. Bank garansi tersebut prakteknya dalam pemborongan bangunan merupakan jaminan dari bank kepada nasabah sebagai pihak terjamin untuk meyakinkan bouvheer sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu tender Dalam praktek, untuk memberikan bank garansi diadakan juga perjanjian kredit antara bank sebagai penjamin bank garansi dengan nasabah sebagai terjamin. Hal ini dilakukan bank untuk mengurangi risiko tidak dilunasinya hutang nasabah kepada bank. Aspek hukum dari perjanjian-perjanjian kredit bank garansi tersebut dapat dirinci sebagai berikut - 1. Sumber dana yang berasal dari pemerintah atau swasta. 2. Persyaratan kontrak seperti kata sepakat, dewasa, hal bertentu serta causa yang halal dan bentuk kontrak yang standard atau bebas. 3. Pemberian kredit dan lembaga jaminan yang ampuh, prosedur yang cepat, murah dan efisien. 4. Lembaga pemberi kredit, dalam hal ini adalah bank umum baik bank umum pemerintah atau bank umum swasta yang berstatus bank devisa. 5. Masalah pengadaan tanah dalam hal jaminan kredit bank garansi dalam bentuk tanah atau hipotik. 6. Masalah eksekusi bank garansi melalui penyetoran rekening nasabah atau melalui pengadilan atau Panitia urusan piutang negara Kemudian untuk penelitian langsung pada bank, penulis membahas praktek perjanjian bank garansi khusus untuk tender pada salan satu bank swasta di Jakarta."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis penerapan kerangka pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro pada PT Bank XYZ Tbk. Penerapan pengendalian internal diperlukan sebagai tindakan mitigasi risiko oleh PT Bank XYZ Tbk. Hasil evaluasi terhadap kegiatan pengendalian pada standar operational prosedur pemberian kredit mikro, menunjukkan bahwa PT Bank XYZ Tbk telah menerapkan Kegiatan Pengendalian Internal yang sesuai dengan komponen pengendalian internal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Aktivitas pemberian kredit mikro PT Bank XYZ Tbk dilakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh PT Bank XYZ Tbk.

---

This intern report discuss the implementation analysis of internal control framework in PT Bank XYZ Tbk 39 s micro credit approval process. Implementation of internal control framework neededas risk mitigation action by PT Bank XYZ Tbk. The evaluation results of the control activities on a standard operational procedures for granting micro credits, indicate that PT Bank XYZ Tbk has implemented internal control activities in accordance with the internal control components of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. PT Bank XYZ Tbk 39 s micro credit approval activity have been conducted according to PT Bank XYZ Tbk 39 s Standart Operating Procedure."