Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata di seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Arms Trade Treaty (ATT) pada tanggal 2 April 2013. Tujuan dibentuknya ATT adalah untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat, seperti tank tempur, kapal perang dan lain sebaagainya. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, tiga negara menolak perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Dan Iran adalah salah satu yang menyatakan menolak ATT. Menariknya adalah sikap Iran yang sejak awal mendukung dan terlibat dalam perumusan ATT, pada akhirnya beda sikap ketika mau disetujui (voting).Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus ini, hasilnya adalah diketahui bahwa penolakan Iran atas ATT berkaitan dengan keberlangsungan keamanan serta kepentingan nasional Iran di kawasan Timur Tengah dan terancamnya kebijakan transfer senjata Iran jika diberlakukan ATT, melalui pasal-pasal yang dianggap merugikan Iran, merupakan alasan Iran menyatakan menolak menandatangani perjanjian tersebut.Traktat Perdagangan Senjata memberikan regulasi yang menyeluruh untuk menghentikan seluruh transfer senjata dari Iran mengingat traktat tersebut memperkuat keputusan embargo yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Iran dilarang mentransfer dan menerima transfer senjata dari negara manapun. Lebih lanjut, hampir seluruh mitra utama Iran di Timur Tengah dilarang menerima transfer senjata dari Iran akibat permasalahan embargo, terorisme, dan HAM yang mereka alami.

---

The General Assembly of the United Nations (UN) has launched an international treaty on the arms trade worldwide, or known as the Arms Trade Treaty (ATT) on April 2, 2013. The purpose of the ATT is to regulate and restrict the arms trade international, ranging from small arms to heavy weapons, such as battle tanks, warships and so on. No less than 154 countries expressed support, three countries rejected the agreement, and 23 countries abstained. And Iran is one of the states refused ATT. Interestingly, Iran's position from beginning to support and be involved in the formulation of a different attitude when eventual ATT will be approved (voting).

With qualitative approach and adopting a model case study, the result is known that Iran's refusal on ATT relating to the sustainability of Iran's security and national interests in the Middle East region and threatened Iranian arms transfer policy if applied ATT, through clauses that are considered harming Iran, is the reason for refusing to sign the agreement.

Arms Trade Treaty give a thorough regulation to stop all arms transfers from Iran considering the the treaty's decision strengthens the embargo that has been issued by the UN of Security Council. Iran is prohibited to transfer and accept transfering of weapons from any country. Further, almost all of the major partners of Iran in the Middle East are prohibited receiving arms transfers from over the issue of the embargo, terrorism, and human rights that they have experienced."

"Tesis ini membahas mengenai sikap abstain Indonesia terhadap Arms Trade Treaty 2013 PBB terutama mengenai pengambilan keputusan dan partisipasi Indonesia dalam proses pembentukan Arms Trade Treaty 2013 dan juga mengenai bagaimana pengaturan transaksi perdagangan senjata konvensional yang diatur oleh Arms Trade Treaty itu sendiri. Indonesia memiliki kepentingan yang ingin dicapainya dengan mengikuti proses pembentukan ATT, namun pada akhir proses perundingan Indonesia malah mengambil sikap abstain karena bertentangan dengan posisi dasar Indonesia. Indonesia mengambil sikap abstain dengan tujuan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan terhadap ATT 2013. Dengan abstain, Indonesia akan memiliki waktu untuk mengkaji ATT lebih dalam dan memungkinkan Indonesia untuk mengubah keputusanya terhadap ATT jika memang diperlukan kedepannya. Setelah ATT entered into force hal ini menyebabkan Indonesia berada diluar sistem ATT sedangkan banyak beberapa mitra alutsista Indonesia yang menandatangani ATT bahkan sudah meratifikasi. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini mencoba untuk menganalisis sikap abstain Indonesia dan implikasinya terhadap industri pertahanan Indonesia terutama dalam hal perdagangan senjata konvensional. Di akhir penelitian terlihat bahwa, sampai saat ini ATT belum memiliki implikasi yang signifikan terhadap Indonesia. Bahkan industri pertahanan Indonesia bisa dibilang semakin maju. Indonesia tidak memiliki masalah terhadap transaksi perdagangan senjata konvensionalnya walaupun Indonesia mengambil sikap abstain dan berada diluar sistem ATT.

---

This thesis is discussing Indonesia's decission to be abstain towards the Arms Trade Treaty (ATT) 2013 of the United Nations, specifically the decision-making and participation of Indonesia in the process of establishing Arms Trade Treaty 2013 and also on how the arrangement of conventional arms trade transactions organized by the Arms Trade Treaty itself. Indonesia has interests that they want to achieve by following the process of forming ATT, but at the end of the negotiation process Indonesia is taking an abstention as it is against the basic position of Indonesia. Indonesia abstained with the aim of not rushing to take decisions on ATT 2013. With abstention, Indonesia will have time to examine the ATT more deeply and allow Indonesia to change its decisions towards ATT if it is needed in the future. After ATT entered into force this is causing Indonesia to be outside of the ATT system while many of Indonesia's defense partners in alutsista who signed ATT have even ratified it. Therefore,this thesis will try to analyze the abstention of Indonesia and its implication to Indonesia defense industry especially in the case of conventional weapon trade. At the end of the study shows that, until now ATT has not had significant implications for Indonesia. Even the defense industry of Indonesia has become more advanced in the past couple of years. Indonesia has no problem with its conventional weapons trade transactions so far, even though Indonesia is still abstain towards ATT and is outside the ATT system."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terkait isu nuklir Iran. Indonesia yang bergabung menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 turut mendukung resolusi nomor 1747 tahun 2007 tentang penjatuhan sanksi terhadap Iran untuk pengembangan nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Indonesia ini mengundang perhatian di dalam negeri terutama dari pihak DPR RI yang berujung pada pengajuan hak interpelasi. Dalam Resolusi DK PBB nomor 1803 tahun 2008, Indonesia memilih untuk abstain.Penelitian ini ingin melihat apakah dan bagaimanakah sikap DPR turut menjadi faktor domestik yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam memilih kebijakan luar negerinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI pasca reformasi memiliki wewenang untuk turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia mengenai isu nuklir Iran, DPR telah menunjukkan perannya untuk terlibat di dalam proses yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia (KLNI) pada tahap tertentu, namun demikian faktor diplomasi bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia- Iran tetap menjadi faktor kunci.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Indonesian foreign policy on Iranian nuclear issue. Indonesia who was a non-permanent member of the United Nations Security Council in 2007 voted in favor for resolution number 1747 year 2007, imposing sanctions against Iran for its nuclear development. This has in turn triggered criticism, particularly from the Indonesian House of Representative (DPR RI) that resulted in interpellation. In the United Nations Security Council Resolution number 1803 year 2008, Indonesia decided to abstain.This research looks into whether and how the Parliament is constituting the so called domestic factors for the Government of Indonesia in determining its foreign policy. The research shows that the DPR RI post-reform era holds the power to influence Indonesian foreign policy and its international relations. In the case of Indonesian foregin policy on Iranian nuclear issue, DPR RI has shown its ever expanding role to be involved in the process of influencing Indonesian foreign policy to a certain extent. Nevertheles, bilateral diplomacy between the Government of Indonesia and Iran plays pivotal role."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan adalah perjanjian WTO yang berisi ketentuan tentang penyederhanaan prosedur bea cukai, yang dibuat untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak anggota WTO yang meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Tesis ini membahas implikasi hukum ratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan WTO dengan Indonesia. Secara khusus, tesis ini membahas alasan ratifikasi Indonesia dari Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bersama dengan implikasi hukum ratifikasi. Tesis ini disusun dengan menggunakan Metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggambarkan ketentuan tercantum dalam Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dan membandingkannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan dalam beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan fasilitasi perdagangan dalam undang-undang tersebut dan peraturan di Indonesia sesuai dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, tetapi pada ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Fasilitasi Perdagangan Kesepakatan, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Tesis ini menyarankan Indonesia untuk melakukannya penyesuaian sehubungan dengan ketentuan fasilitasi perdagangan yang belum mengikuti Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, karena dengan meratifikasi Fasilitasi Perdagangan

---

Trade Facilitation Agreement is a WTO agreement that contains provisions on simplifying customs procedures, which are made to increase the flow of international trade. Indonesia is one of the many WTO members to ratify the Trade Facilitation Agreement. This thesis discusses the legal implications of ratification WTO Trade Facilitation Agreement with Indonesia. Specifically, this thesis discusses the reasons for Indonesias ratification of the Trade Facilitation Agreement along with the legal implications of ratification. This thesis was prepared using a normative juridical method, which is done by describing the provisions contained in the Trade Facilitation Agreement and comparing it withProvisions relating to trade facilitation in several laws and regulations in Indonesia. This thesis concludes that most of the trade facilitation provisions in the law and regulations in Indonesia are in accordance with the Trade Facilitation Agreement, but on trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, some adjustments must be made. This thesis recommends that Indonesia make adjustments with respect to trade facilitation provisions that have not yet followed the Trade Facilitation Agreement, because by ratifying Trade Facilitation"

"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

---

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaruh pengembangan senjata Iran terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah. Persenjataan yang difokuskan dalam penulisan tesis ini adalah persenjataan konvensionalnya. Persenjataan konvensional merupakan persenjataan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara Militer Iran disamping juga untuk memenuhi kebutuhan personel Militer Iran. Dinamika persenjataan konvesional Iran memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan regional di Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah yang sebelumnya telah memiliki berbagi konflik yang berlarut-larut, ditambah dengan adanya perkembangan persenjataan konvensional tersebut, membuat konflik serta ketegangan kawasan terhadap kemungkinan ancaman Iran. Dalam perspektif Iran dibawah pemerintahan Ahmadinejad, pengembangan persenjataan konvensional Iran ditujukan untuk sistem pertahanan Iran yang bersifat defensif sekaligus menjadi kekuatan yang signifikan di kawasan regional Timur Tengah. Hal ini membuat terjadinya security complexes di kawasan tersebut.

---

This thesis examines the influence of the development of Iran's weapons to security and stability in the Middle East. Weaponry that are focused in this thesis is conventional. Conventional weaponry is weaponry that used for Navy, Army and Air Force in addition to the Iranian military. The dynamics of Iranian conventional weapons influences regional security in Middle East. Middle East region who have previously had shared the protracted conflict, added with the development of conventional weapons, making the conflicts and tensions the region to the possibility of Iranian threat. In the perspective of the Iranian government under Ahmadinejad, the development of Iranian conventional weapons is aimed for Iran's defense system as well as a significant force in the Middle East region. This makes the occurrence of security complexes in the region of Middle East."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai sejarah hubungan Perancis dengan North Atlantic TreatyOrganization (NATO) sebagai salah satu negara pendiri aliansi pertahanan tersebut hingga memutuskan untuk keluar dari keanggotaan NATO. Namun, kontribusi besar yang tidak sejalan dengan peran strategis yang dimiliki oleh Perancis tanpa bentuk keanggotaan penuh dalam NATO dan perkembangan situasi politik dan keamanan global yang semakin kompleks membuat negara tersebut mengubah kebijakan luar negeri dan pertahanannya tersebut. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungannya dengan Uni Eropa tetapi juga dengan Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota NATO yang berpengaruh. Untuk itu, penelitian ini hendak menganalisis mengenai pengaruh politik dalam negeri Perancis, posisi Perancis dalam Uni Eropa, perkembangan hubungan luar negeri Perancis dengan Amerika Serikat dan situasi politik dan keamanan di kawasan Eropa dan dunia internasional terhadap keputusan Perancis untuk kembali bergabung menjadi anggota penuh aliansi pertahanan trans-atlantik tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the historical relation between France and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) where the country is one of the founder of the security alliance until she decided to withdraw from the full membership of NATO. France’s decision started to shift towards a rapprochement with NATO. The country realizes that the current international political and security situation is becoming very complex and unpredictable to be faced and handled on its own. In addition to that, the contribution of the country on funding and military personals is one of the largest among the rest of the member countries although France is still outside NATO’s full membership. The change in France’s foreign and security policy doesn’t only affect the country’s relation with the European Union but also with the United States of America as one of the most eminent member country in NATO. In regards to that, this thesis tries to analyze some situations which lead to France’s policy shifting to reengage as a full member of NATO. France’s domestic political affairs, the country’s role and influence in European Union, the development of France’s bilateral relation with the United States of America and the dynamics of global and regional political and security environment are some of the factors which lead to the country’s policy."

"Numerous research studies have studied the impact of trade policies on FDI and comprehension surrounding this topic has developed considerably. Part of the development has resulted in the topic becoming more “resilient” and thus vulnerable to multiple measurements of the same theories and ideas, as well as to conflicting results. This study systematically and critically reviews relevant literature on the effect of trade policies and FDI. I identified existing gaps, new findings, and future research directions based on 30 articles published in 23 Journals.

---

Berbagai penelitian telah mempelajari pengaruh dari kebijakan perdagangan terhadap investasi asing langsung dan pemahaman sekitar topik ini telah berkembang pesat. Sebagian dari perkembangan ini mengakibatkan topik ini semakin “tangguh” dan karenanya rentan terhadap berbagai pengukuran teori dan ide yang sama, serta hasil yang bertentangan. Studi ini secara sistematis dan kritis meninjau literatur yang relevan tentang pengaruh kebijakan perdagangan dan investasi asing langsung. Saya mengidentifikasi kesenjangan yang ada, temuan baru, dan arah penelitian di masa depan berdasarkan 30 artikel yang diterbitkan dalam 23 Jurnal."

"Hubungan perdagangan pertanian antara Iran dan Indonesia telah mengalami perkembangan dan tantangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pertanyaan penelitian dalam bab ini adalah mengapa Iran tidak meningkatkan perdagangan pertaniannya dengan Indonesia? Tesis ini menerapkan teori James K. Sebenius tentang "Negosiasi Tingkat Dua, Pihak Lain Menghadapi Tantangan 'Di Balik Meja'". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sanksi internasional dan perubahan kebijakan dalam negeri telah berdampak besar pada volume perdagangan, dengan fluktuasi yang nyata terlihat selama peristiwa politik utama seperti sanksi perbankan tahun 2012 dan kesepakatan JCPOA tahun 2015. Analisis menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ini, penggunaan produk pertanian strategis Iran, seperti saffron, telah menciptakan peluang perdagangan yang unik. Lebih jauh, keterlibatan organisasi internasional dan perjanjian ekonomi telah membatasi dan memfasilitasi hubungan perdagangan, yang menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara faktor global dan lokal. Tesis ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pengaruh internasional dan domestik terhadap perdagangan bilateral, yang memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di kedua negara.

---

The agricultural trade relationship between Iran and Indonesia has experienced significant developments and challenges over the past decades. The research question of this chapter is why didn’t Iran increase their agricultural trade with Indonesia? This thesis applied theory of James K. Sebenius theory of "Level Two Negotiations, the Other Side Meet Its 'Behind-the- Table' Challenges”. The result of study reveals that international sanctions and domestic policy changes have substantially impacted trade volumes, with notable fluctuations observed during key political events such as the 2012 banking sanctions and the 2015 JCPOA deal. The analysis indicates that despite these challenges, Iran's strategic use of agricultural products, like saffron, has created unique trade opportunities. Furthermore, the involvement of international organizations and economic agreements has both constrained and facilitated trade relations, underscoring the complex interplay between global and local factors. This thesis underscores the importance of a nuanced understanding of international and domestic influences on bilateral trade, providing insights for policymakers and stakeholders in both nations."

"Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan.

---

Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.

"