Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana jabatannya berkaitan dengan akta yang dibuatnya dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan pidana Pasal 372 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang salah satu terdakwa adalah Notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur kesengajaan, kesalahan, serta yang menjadi alasan pembenar dan pemaaf dalam turut serta tindak pidana. Mengetahui pula apakah putusan tersebut sudah sesuai hukum dan mencerminkan keadilan agar terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengemban profesi Notaris. Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam tindak pidana penggelapan berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah turut serta secara bersama-sama dalam tindak pidana penggelapan, melihat pada segi dasarnya dimana dalam hal ini, yang dipermasalahkan adalah Notaris nya selaku subjek hukum dalam melaksanakan jabatannya. Serta atas putusan pengadilan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel tersebut, oleh karena terdakwa selaku Notaris yang menjalankan jabatannya, memiliki prosedural yang telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN khususnya Pasal 66 UUJN mengenai pemanggilan dan pengambilan dokumen dan/atau protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris.

---

This thesis discuss about the position of Notary as participating in a criminal offense of relating to his deed with reference to the Court's Decision No.43/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Sel declare the defendant guilty of committing a crime as a participating collective equally committed to the crime of embezzlement in accordance with the Article 372 of criminal Juncto Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code, which one of the defendant is a Notary. The purpose of this study is to determine the element of intents, faults, as well as the justification and forgive the participates in criminal acts. Also knowing that decision has been accordant of legal regulation and reflect the right justice for the protection of law and legal certainty for carrier profession of Notary. Type of legal research wich is using normative juridical approach, the analytical is descriptive.Results of the study are the position of Notary in the crime of embezzlement related to the deed he made was to participate jointly in the crime of embezzlement, seen in terms of basically where in this case, at issue is his Notary as the subject of law in carrying out his post. As well as the court's decision No. 43/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel., because the defendant as a Notary Public who runs the office, having a procedural been arranged in UUJN particular Article 66 UUJN on calling and retrieval of documents and / or Notary protocols contained within the storage Notary."

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby, dimana notaris melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan preventif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta Surabaya District Court Decision No. 210/Pid.B/2022/PN Sby. The case is about a Notary who has embezzled his client’s BPHTB to gain profit. His action has violated criminal law. Furthermore, his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis concludes that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."

"ABSTRAKDalam kaitan dengan jabatan notaris yang berwenang membuat akta otentik, seorang notaris harus menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatannya. Namun tidak jarang terjadi bahwa terdapat oknum notaris yang terjebak dalam tindak pidana. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penggelapan uang milik kliennya yang dapat merugikan kliennya tersebut. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam thesis ini yaitu mengenai bagaimanakah tindak pidana penggelapan uang milik klien yang dilakukan oleh notaris apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 632/Pid.B/2013/PN Mlg? bagaimanakah tanggung jawab notaris dan akibat hukum atas penggelapan uang milik klien yang dilakukannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal doctrinal research yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis dan alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen yang kemudan data tersebut dianalisa dengan metode analisis data kualitatif. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat notaris merupakan tindakan yang sangat melanggar sumpah jabatan notaris. Dalam sumpah jabatannya, notaris telah bersumpah akan menjalankan secara amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Hal tersebut dapat merusak nama baiknya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, dan untuk membuat efek jera atas perbuatannya yang menyimpang tersebut, notaris harus bertanggung jawab akan sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya tersebut berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Dan dalam kasus tersebut seharusnya dihukum lebih adil sesuai dengan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukannya termasuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

---

ABSTRACTIn regard to the notary office authorized to make an authentic deed, a notary must avoid the abuse of his position. But not infrequently happens that there are unscrupulous notaries who are stuck in a criminal act. In this case, particularly the crime of embezzlement of money belonging to her client that could harm her client. So with that background, the authors formulate the problem in this thesis is about how the crime of embezzlement of clients which is done by a notary when linked with the oath of office notary by Malang District Court 39 s Decision No. 632 Pid.B 2013 PN Mlg how is the responsibility of the notary and the legal consequences of embezzlement of money belonging to a client that does it. The method used in this thesis is normative. Normative juridical research method is also called the doctrinal research doctrinal research is a study to analyze the good law is written in the book, as well as law decided by the judge through the court process. The study was based on secondary data typology is descriptive analytical research and data collection tool that studies document that kemudan such data analyzed by qualitative data analysis methods. The criminal acts of embezzlement committed by an official notary an action that is in violation of the oath of office notary. In the oath of office, the notary has vowed to run as a trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial. It may damage his reputation as an institution that is trusted by the community, and to create a deterrent effect on the deviant actions, the notary must be responsible for the sanctions that should be given to him in the form of criminal sanctions, civil penalties and administrative sanctions. And in such cases to be judged more fairly according to his actions because of what he did, including the crime of embezzlement by weighting."

"[ABSTRAKDalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinyaperbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisanini membahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaanjabatan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait penggelapan sertipikat. Metodedalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranyaperaturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkanbahwa jasa yang diberikan oleh Notaris dan/atau PPAT terikat dengan persoalan kepercayaan,oleh karena itu Notaris dan/atau PPAT harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalammemberikan pelayanan jasanya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor26/Pid.B/2014/Pn.Yk Tanggal 17 April 2014, Notaris dan/atau PPAT HJ. Carlina Liestiyanidinyatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 372Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggung jawabNotaris dan/atau PPAT HJ. Carlina Liestiyani dapat berupa tanggung jawab secara hukum dansecara moral.

---

ABSTRACTIn carrying out its duties, Notaries and/or Land Deed Officials (PPAT) stillencounters constraints on certain circumstances that are more likely to triggerunlawful act both in the scope of civil, administrative or criminal. This legalwriting discusses responsibilities and legal consequences of violations committedby Notaries and/or Land Deed Officials (PPAT) in relation with land certificateembezzlement. Secondary data was used in this Juridical Normative research suchas government regulations, laws and regulations, and also legal books. Based onthe findings of this legal writing, it can be concluded that a Notary and/or LandDeed Official (PPAT) are public officials that have the power entrusted in them toconduct legal services for the public. Therefore, Notaries and or Land DeedOfficials have to perform their duties with honesty and responsibility in providingits services. In relation with the case of Yogyakarta District Court Ruling Number26/Pid.B/2014/Pn.Yk dated April 17, 2014, Notary and/or Land Deed Official Ms.Hj. Carlina Liestiyani was alleged to have committed the crime of embezzlementas stated in Article 372 Code of Criminal Law. In regard with this, Notary and/orLand Deed Official Ms. Hj. Carlina Liestiyani’s responsibilities are legally andmorally., In carrying out its duties, Notaries and/or Land Deed Officials (PPAT) stillencounters constraints on certain circumstances that are more likely to triggerunlawful act both in the scope of civil, administrative or criminal. This legalwriting discusses responsibilities and legal consequences of violations committedby Notaries and/or Land Deed Officials (PPAT) in relation with land certificateembezzlement. Secondary data was used in this Juridical Normative research suchas government regulations, laws and regulations, and also legal books. Based onthe findings of this legal writing, it can be concluded that a Notary and/or LandDeed Official (PPAT) are public officials that have the power entrusted in them toconduct legal services for the public. Therefore, Notaries and or Land DeedOfficials have to perform their duties with honesty and responsibility in providingits services. In relation with the case of Yogyakarta District Court Ruling Number26/Pid.B/2014/Pn.Yk dated April 17, 2014, Notary and/or Land Deed Official Ms.Hj. Carlina Liestiyani was alleged to have committed the crime of embezzlementas stated in Article 372 Code of Criminal Law. In regard with this, Notary and/orLand Deed Official Ms. Hj. Carlina Liestiyani’s responsibilities are legally andmorally.]"

"Studi ini menganalisis dua kasus perbankan dari masa pemerintahan yang berbeda, yaitu kasus BLBI di era Orde Baru dan Bank Century di era Reformasi dibawah pemerintahan SBY, dilihat dari perspektif reaksi sosial dan proses hukum oleh Clinard dan Quinney. Kedua kasus ini terkenal sebagai kasus korupsi besar, namun terjadi di rezim yang berbeda. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang penyebab atau menawarkan solusi terhadap keduanya. Dimensi oleh Clinard dan Quinney akan digunakan untuk melihat sejauh mana kedua kasus sesuai dengan preposisi tersebut. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang politik mempengaruhi perbedaan reaksi sosial dan proses hukum terhadap kedua kasus diatas.

---

This study analyzes two banking scandals from different regimes. They are the case of BLBI during the New Order Era and Century Bank during the Reform Era under SBY regime, viewed from societal reaction and legal process perspective by Clinard and Quinney. Both cases are known as huge corruption cases in Indonesia, only occured in the different government. This research does not explain the causes nor offering a solution for the scandals. The perspective will be used to see in what extent both cases conform with the preposition. By using documents study, the research indicates that somehow political background has influence on the differences of societal reaction and legal process toward both cases."

"ABSTRAKMinimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastianhukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbuktimelalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak denganhukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usiaTerdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukumacara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro reo. Hakim menjadi kuncidalam vonis mati terdakwa karena integrasi penyidikan hingga pembuktian yangmenjadi akar putusan Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Berkenaan dengan permasalahan putusan ini, ditemukan suatu prosesatas penyidikan dan penuntutan terkait usia terdakwa tanpa identitas resmi.

---

ABSTRACTThe lack of implementation of the concept of fair trial led to a sense of justice andlegal certainty to be reduced during the pre-adjudication until the ajudication, asevidenced by Decision No. 08 / Pid.B / 2013 / PN-GST with children sentenced tothe death penalty. The lack of a fair trial application of the principle causes ofproof of age defendant be noted that the principle of admissibility and legalprinciples other events omitted, including in dubio pro reo principle. Judgesbecame a key defendant in a death sentence for the integration of the investigationuntil evidence at the root of the decision of the judges. This research wasconducted by the method of juridical normative. With regard to the issue of thisdecision, discovered a process on the investigation and prosecution of age-relateddefendants without official identity.;"

"Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina atas nama EY milik kliennya yang bernama GTS. Sertifikat tersebut ia berikan kepada rekannya yang bernama LA dan KI alias I sebagai jaminan utang pribadinya. Dalam penulisan ini akan menganalisis mengenai dokumen milik klien berupa sertifikat hak atas tanah menjadi objek tindak pidana penggelapan. Selain itu akan menganalisis juga terkait sejauh mana seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Terakhir, akan menganalisis implikasi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1639/Pid.B/2021/PN Tng terhadap jabatan yang dimiliki oleh Notaris DO. Guna menganalisis hal-hal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approac). Hasil dari penelitian ini adalah sertifikat hak atas tanah memenuhi unsur suatu benda dalam penggelapan, sehingga sertifikat hak atas tanah milik klien dapat menjadi objek penggelapan oleh notaris. Tidak semata-mata notaris yang menguasai dokumen milik kliennya dapat dituduh melakukan penggelapan, hanya yang bertentangan dari sifat hak yang dimiliki atas dokumen tersebut seorang notaris dapat dikatakan melakukan penggelapan. Atas penggelapan yang dilakukannya, Notaris DO dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya serta usul untuk diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

---

Notary is a position of trust. Not only related to the deed they made, but to themselves as well. In fact, there is a notary who embezzled a document belonging to his client. Based on the Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng, the panel of judges decided that Notary DO had embezzled the certificate of ownership number 01177/Pondok Cina on behalf of EY belonging to his client named GTS. He gave the certificate to his colleagues named LA and KI as collateral for his personal debt. In this thesis, we will analyze the client's documents in the form of certificates of land rights which are the object of the crime of embezzlement. In addition, it will also analyze the extent to which a notary can be said to have committed embezzlement. Last, it will analyze the implications of the Tangerang District Court Decision Number: 1639/Pid.B/2021/PN Tng on the position held by Notary DO. In order to analyze these matters, the research method used is normative legal research with a case study approach. The result of this thesis research is that the certificate of land rights fulfills the element of an object in embezzlement, so that the certificate of land rights belonging to the client can be the object of embezzlement by a notary. Not all notaries who controls documents belonging to his client can be accused of embezzlement, only that contrary to the nature of the rights he has over the document a notary can be said to have committed embezzlement. For his embezzlement, Notary DO may be subject to administrative sanctions in the form of temporary dismissal from his position as well as a suggestion to be given a dishonorable dismissal sanction to the Minister."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT

This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive."

"Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba. Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer adalah salah satu kejahatan modern yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual dan pelaku kejahatan dalam lingkup "White Collar Crime". (Term usually signifies law violations by corporations or individuals including theft or fraud and other violations of trust committed in the course of the offender's occupation). Tindak pidana ini dapat ditinjau dari kemungkinan timbulnya kerugian finansial yang pada umumnya dalam jumlah besar sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Ini sebagai ciri yang paling panting dari tindak pidana ini, misalnya dalam lalu lintas keuangan di bank. Di samping kerugian finansial, ada kepentingan lain yang perlu mendapat pengamanan, misalnya, data pribadi atau rahasia negara. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer menarik, karena :

1. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat secara otomatis;
2. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan manusia dan dapat diulang-ulang secara tanpa batas;
3. Tidak kelihatan dan semua bekas dapat dihapus secara otomatis
4. Dapat dilakukan melapaui geografis karena penggunaan telekomunikasi dan informatika;
5. Perbuatan tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga yang merupakan tonggak dari masyarakat modern;
6. Perbuatan tersebut dapat dilakukan di rumah pribadi dan locus delicti di tempat lain.

Semua perbuatan di atas harus ditanggulangi dengan sistem hukum yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan (nantinya), perlu dipertimbangkan mengenai permasalahan :

1. tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang nyata-nyata ditujukan kepada seseorang atau suatu barang, akan terjadi penafsiran lain jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap komputer, misalnya, penipuan yang ditujukan kepada komputer;
2. barang yang bernilai ekonomis, sekarang ini sudah banyak .yang berbentuk barang takberwujud (immaterial);
3. peran kertas sebagai penyimpan data, sekarang ini sudah terdesak oleh bahan elektronik penyimpan data, misainya, disket, hardisk, kaset, atau compact disk;
4. data dan komputer itu sendiri, dalam hal menggunakan komputer tanpa hak, tanpa izin memeriksa, memperoleh data atau informasi atau program dalam komputer, tanpa hak mengkopi data atau informasi atau program, tanpa hak menghapus atau mengubah data, dan tanpa hak mengganggu atau menggagalkan pengolahan dan lalu lintas data.

Dari masalah di atas, akan dicoba untuk mencari solusi dengan menuangkannya dalam suatu naskah akademis (hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah) sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan (UU pidana) merupakan suatu kebijakan tertentu di dalam menentukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam tahap ini adaiah tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang."