Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai analisis yuridis penentuan formasi jabataan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah dan peningkatan lulusan magister kenotariatan berdasarjkan PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan formasi jabatan notaris belum memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia hal ini terbukti dari belum diaturnya didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris. Pemekaran wilayah di daerah di Indonesia juga belum dijadikan tolak ukur sebagai salah satu indikator dalam penentuan formasi jabatan notaris yang diatur didalam PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi jabatan notaris. Sedangkan apabila terjadi peningkatan jumlah lulusan magister kenotariatan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat sementara formasi jabatan notaris yang sangat terbatas juga belum dijadikan kriteria dalam penentuan formasi jabatan notaris ini.

---

The focus of this thesis discusses about the juridical analysis of the determination of position formations notary in relation to the rate of economic growth, regional expansion and improvement of master graduates notaries based PermenKumHam Number 26 year 2014 on Formation of Notary. Forms of research used in this research is a normative juridical research with the type of prescriptive research. The results of this study concluded that the regulation of the formation of the post of notary has not noticed the rate of economic growth in various regions in Indonesia it is evident from not arranged in PermenKumHam No. 26 of 2014 About Formation of Notary. Regional divisions in the region in Indonesia has not been used as a benchmark as one of the indicators in determining formation of notary positions arranged in PermenKumHam Number 26 Year 2014 About Formation of notary. Whereas in case of an increase in the number of graduates master notary along with the dynamics that occur in the formation of notary while very limited also not be used as criteria in determining the formation of a notary's position."

"Human rights in Indonesia from notaries? perspectives; collection of articles"

"Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f. Kewenangan notaris pada pasal ini tentunya sudah diemban oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT pada dasarnya merupakan pejabat yang diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional yang bertugas khusus membantu tertib administrasi pertanahan. Pada kalangan praktisi awalnya mengharapkan adanya satu profesi saja yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik tanpa terkecuali supaya tidak menimbulkan kerancuan hukum seperti ini sehingga ada pembahasan untuk mencabut pasal 15 Ayat (2) Huruf f. Kemudian pada awal Januari 2014, diundangkanlah perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris baru Nomor 2 Tahun 2014 yang kembali memuat ketentuan Pasal ini.Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif, sehingga hasil penelitian adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui pertimbangan hukum atas dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf f pada perubahan undang-undang jabatan notaris, yakni pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

Notary is a public official who is recognized by the state of Indonesia as the only officer authorized official who can issuing an authentic deeds about stipulation and agreements. A Notary has various special powers mandated to her or him, setting the notary profession regulated in Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. Notary is one of the authorities to make an authentic deed relating to land as stated in Article 15 Paragraph ( 2 ) f. The authority of the notary on this article must have been carried out by a Land Deed Official ( PPAT ). PPAT is basically an official appointed by the National Land Agency (BPN) in charge of special help orderly land administration. In the early practitioners of the profession expects only authorized to make an authentic act without exception so as not to cause confusion of the law so that there is discussion to repeal Article 15, Paragraph ( 2 ) Letter f. Then in early January 2014, recompile again the same article in new regulation which is refer to Law Notary No. 2 of 2014 which re-load the provisions of Article ini.

The writing method of this thesis was normative, the data which has been used are secondary data , tools of data collection done by the study literature, the data were analyzed with a qualitative approach, while the typology of this research is descriptive, so the result is a descriptive analytical study. From the results of this research is the legal considerations for publishing back Article 15 paragraph ( 2 ) f of the change in the law office of notary public, namely the Law No. 2 of 2014."