Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pendekatan prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ULN perusahaan dan kesesuaian antara pendekatan prinsip kehatihatian dalam pengelolaan ULN perusahaan dengan regulasi ULN perusahaan yang ditetapkan oleh otoritas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal (bersifat normatif) dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN perusahaan dapat diterapkan dengan manajemen risiko, pemenuhan tingkat rasio-rasio tertentu, dan rating utang. Dari hasil analisis terhadap regulasi mengenai penerapan prinsip kehati-hatian ULN perusahaan yang diterapkan periode 2000 ? 2014, penulis melihat terdapat keselarasan antara regulasi, prinsip kehati-hatian dan perkembangan ULN perusahaan pada periode yang sama.

---

This thesis discusses the prudential principles that can be applied in the management of external debt of non-bank private sector and the compatibility between the prudential principles in the management of external debt of non-bank private sector and the regulation issued by the authorities. The research method used is doctrinal (normative) with legislation approach.

In this study the authors found that the prudential principles in the management of external debt of non-bank private sector can be applied in risk management, compliance levels of certain ratios, and debt rating. From the analysis of the regulations concerning the prudential principle on non-bank private sector that applied the period 2000 - 2014, author see there is harmony between regulations, the prudential principles and the condition of external debt on non-bank private sector in the same period."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."

"Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut.

---

This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997antara lain disebabkan lemahnya fundamental mikro ekonomi yang tercermin padakerapuhan (fragility) yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya pada sektorperbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makro ekonomi yangkurang stabil terutama berupa gejolak nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga.Ketidakstabilan makro ekonomi dan respons kebijakan yang diambil pemerintahmenyebabkan bank sangat sulit untuk menilai secara akurat resiko kredit dan resikopasar. Sebagian besar lainnya terkait dengan kondisi perbankan nasional yang memilikikelemahan dan rentan terhadap gejolak ekonomi.Krisis moneter yang menyebabkan menurunnya kapasitas usaha dan finansial paradebitur bank, sehingga para debitur tersebut tidak sanggup membayar kewajibannya. Haltersebut semakin memperbesar potensi timbulnya kredit bermasalah (Non PerformingLoan) dan menurunnya pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank yang akhirnyaakan bermuara pada menurunnya kualitas aktiva produktif(kredit) Guna meningkatkan kualitas kredit serta dalam rangka mempertahankan pangsa pasarkredit terutama debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik maka bank -bank melakukan restrukturisasi terhadap Non Performing Loan (NPL).Secara umum NPL diartikan sebagai suatu kredit dimana sistem pembayaran yangdilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkansampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapatditagih. Apabila dikaitkan dengan kollektibiliti kredit, maka NPL adalah kredit dengankualitas kurang Iancar, diragukan dan macet.Upaya penyelamatan NPL dilakukan bilamana bank melihat ada kemungkinan untukmemperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Upaya penyelamatan tersebutditetapkan dalam suatu rencana dan strategi terpadu yang pelaksanaannya dilakukan olehsuati organisasi khusus yang terpisah dengan organisasi yang memberikan kredit.Dalam. upaya penyelamatan kredit ada beberapa alternatif yang lazim dipraktikkan diIingkungan perbankan yaitu melalui pendekatan 3R (Rescheduiing Reconditioning danRestructuring). Di tengah krisis perbankan pada saat ini, bank melakukan restrukturisasikredit untuk debitur yang memiliki prospek usaha tetapi diperkirakan akan mengalamikesulitan dalarn pembayaran pokok dan bunga kredit. Usaha restrukturisasi kredittersebut merupakan kombinasi 3R ditambah dengan fasilitas pengurangan tunggakanpokok dan tunggakan bunga kredit.Pada umumnya bank akan melakukan hapus buku terhadap NPL apabila jumlah NPLyang dimiliki sudah sangat besar dan mengganggu kelangsungan usahanya. Salah satupertimbangan untuk melakukan hapus buku terhadap NPL adalah karena kredit tersebutsudah dinyatakan macet dan tidak ada harapan lagi untuk menagihnya secara normal.Berdasarkan diagnosis penyebab NPL di Bank X, terdapat 3 (tiga) faktor penyebabnya,yaitu dari luar pihak bank dan debitur; dan pihak debitur dan dari pihak bank. Faktor dariluar pihak bank dan debitur adalah faktor-faktor di luar kendali bank dan debitur antaralain situasi perekonomian dan politik negara. Faktor dan debitur antara lain adanyadebitur yang mempunyai itikad tidak baik, debitur yang nakal dan kekurang pahamandebitur dalam menjalankan usaha dan rnenggunakan fasilitas kreditnya. Faktor dari internbank antara lain adanya petugas bank yang mempunyai itikad kurang baik,kekurangpahaman petugas bank dalam menganalisa kredit debitur dan administrasi sertasistem informasi kredit yang lemah.Untuk dapat mengelola NPL secara efektif diperlukan dukungan sistem kiasifikasi NPLberdasafkan inti permasalahannya secara konsisten, konsekuen dan transparan sehinggadapat menunjang penyusunan action plan yang tepat dan akurat secara kasus per kasusuntuk setiap debitur NPL.Dalam rangka meningkatkan fungsi pengelolaan NPL dan menunjang programpengelolaan kredit serta untuk memenuhi ketentuan BI mengenai pelaksanaanrestrukturisasi kredit, maka Bank X membentuk satuan kerja khusus yang dalampenulisan ini disebut Tim Khusus NPL (TKN).Tolak ukur untuk melihat keberhasilan program restrukturisasi NPL Bank X adalahberdasarkan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasì. Berdasarkan laporankollektibiliti kredit Bank X diketahui bahwa penurunan NPL mayoritas disebabkanadanya hapus buku kredìt macet yang dilaksanakan pada bulan Juni 1999, yaitu padaawal pelaksanaan program restrukturisasi NPL. Penurunan NPL sebagai hasil kinerjaprogram restrukturisasi baru terjadi pada bulan Mei 2000. Bank tidak dapat melakukanhapus buku terhadap keseiuruhan kredit macet yang dimiliki karena ada beberapakendala antara lain keterbatasan jumLah PPAP dan kesulitan menghapusbukukan kreditmacet debitur terkait karena bernuansa politis. Walaupun telah dilakukan hapus buku,namun hapus buku tersebut masih meningggalkan sisa pekerjaan yang cukup berat bagiPerusahaan karena jumlah NPL yang tersisa masih cukup besar."

"Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.Pengertian Kredit, berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, sehingga mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian di dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, karena kredit merupakan suatu pinjaman uang yang berdasarkan pada suatu perjanjian kredit.Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan adanya dana dari rnasyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Hal itu pula yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada PT CGN/PT Tahta Medan.Kesehatan bank adalah merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengurus, karyawan bank, masyarakat pengguna jasa perbankan maupun Bank Indonesia sebagai pengawas. Untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan bank agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menegakkan disiplin bank-bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG)."