Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembalut wanita adalah alat kesehatan luar, merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen wanita yang digunakan saat siklus menstruasi setiap bulan. Hasil riset YLKI bulan Juli 2015, ditemukan beredarnya pembalut wanita berklorin di pasaran sehingga masyarakat memberikan usulan pada pemerintah agar segera melakukan revisi standardisasi produk SNI 16-6363-2000 tentang pembalut wanita. Konsumen wanita, sebagai populasi konsumen terbesar di Indonesia belum memiliki peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur spesifikasi barang/jasa maupun ketentuan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen wanita. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, ketentuan tentang standardisasi produk, serta pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.Metode : Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan socio-legal research (observasi dan wawancara langsung dengan narasumber) untuk melengkapi analisis. Kerangka konsep yang digunakan yaitu Teori Gustav Radburch yang menyatakan hukum memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta The Social Cost Theory sebagai dasar ajaran strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Hukum Perlindungan Konsumen.Hasil : Pedoman teknis SNI 16-6363-2000 tentang Pembalut Wanita belum mencantumkan ketentuan ambang batas kadar zat klorin, sedangkan Permenkes No.472/Menkes/Per/V/1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan menyatakan klorin termasuk salah satu bahan berbahaya bagi kesehatan. Badan Standardisasi Nasional RI sedang melakukan proses revisi terhadap SNI 16-6363-2000 berdasarkan prosedur Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU No. 20 Tahun 2014. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terobosan perlindungan konsumen wanita yang lebih baik sebagaimana tujuan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

---

ABSTRACT

Women sanitary napkins are external medical devices, is a basic requirement for consumers to use when the woman's menstrual cycle each month. YLKI research results in July 2015, discovered the circulation of sanitary napkins chlorinated in the market so that people make a proposal to the government to immediately revise the standardization of products SNI 16-6363-2000 about sanitary napkins. Female consumers, as the largest consumer population in Indonesia does not have specific regulations of government that regulate the specification of goods / services as well as consumer protection provisions specifically for the female consumer. It takes assertiveness governments to apply the principles of consumer protection, provisions on product standardization, as well as the accountability of businesses / manufacturers according to the Law on Consumer Protection, UU

No. 8 Tahun 1999.

Methods: Using the method of normative juridical research supported approach to socio-legal research (observation and direct interviews with sources) to complete the analysis. The conceptual framework used is the Gustav Radburch Theory that states have the legal aspect of fairness, expediency and legal certainty, as well as The Social Cost Theory as the basic teachings of strict liability (absolute liability) in the Consumer Protection Law.

Results: Technical guidelines SNI 16-6363-2000 about Women Sanitary Pad have not included provisions threshold levels of chlorine, while Permenkes 472 / Menkes / Per / V / 1996 About Safety of Hazardous Materials for Health states including one of the ingredients of chlorine is harmful to health. National Standardization Agency of Republik Indonesia is conducting the process of revision of the SNI 16-6363-2000 accordance with the procedure of the Law on Standardization and Conformity Assessment, UU No. 20 Tahun 2014. This effort is expected to support breakthrough consumer protection better woman as the purpose of the Consumer Protection Law enforcement in Indonesia."

"ABSTRAKPerjanjian SPS memuat kerangka aturan dan tata tertib secara multilateral yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota dalam langkah untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan agar memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui pengharmonisasian tindakan-tindakan tertentu. Perjanjian SPS memperbolehkan negara anggota dalam menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman di dalam wilayahnya (standar nasional). Namun, di sisi lain, Perjanjian SPS tidak secara rinci mengatur penerapan atau ruang lingkup dari standar nasional oleh negara anggota. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan mengenai pengaturan kebijakan standar nasional oleh negara-negara anggota WTO serta dampak dari pemberlakuan Perjanjian SPS bagi produk pertanian Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan internasional dan hukum positif Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep hukum perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, teori-teori mengenai standar privat dan nasional, serta Perjanjian Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan

---

ABSTRACTSPS Agreement contains rules and orders in a multilateral manner which must be obeyed by all members for taking sanitary and phytosanitary measures necessary for reducing negative impact on trade through specified measures harmonization. In the SPS Agreement, members have the right to take sanitary and phytosanitary measures through its regulations and policies by choosing healthy standard or actions which can be done for saving food products or another actions for its sanitary and phytosanitary in their territories (national standard). However, SPS Agreement is not in detail regulating the application or scope of national standard by members. Regarding with this issUni Eropa, there are several problems of setting policy of national standard by WTO members and the impact of this Agreement for Indonesian Agriculture products according to the international regulations and prevailing law of Indonesia.The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in international trade law in the framework of World Trade Organization, the theory national standard and private standard, as well as the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures"

"Untuk mengetahui mekanisme penjalaran pencemar melalui lapisan-lapisan didalam timbunan sanitary landfill, dibuat model lisik di laboratorium dengan pengganti sampah adalah kain kelambu.Dalam melakukan penelusuran terhadap penjalaran pencemar tadi, diperlukan profil distribusi kecepatan menurut ruang dan waktu. Model matematik yang selama ini ada dan digunakan adalah model matematik untuk media berpori. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk meneliti lapisan kain kelambu untuk situasi tipikal pada lapisan didalam timbunan sanitary landfill apakah merupakan media berpori.Untuk menyelidiki hal ini, maka dilakukan simulasi aliran air melalui lapisan media berpori seperti kelambu dan sampah. Situasi ini disimulasi oleh model matematik dengan:1. Mengabaikan lapisan kain kelambu dan dianggap lapisan kain kelambu ini sekedar merupakan lapisan media berpori dengan nilai hydraulic conductivity (K) yang besar.2. Mengakomodasi lapisan kain kelambu dalam model sebagai reservoir constan head.Ternyata kondisi diatas dapat diabaikan dan model matematik dapat digunakan.Pemodelan aliran air tanah untuk situasi tipikal pada lapisan limbah didalam timbunan sanitary landfill, dapat digantikan dengan lapisan kain kelambu dan dianggap sebagai lapisan media berpori."

"Mengingat akan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di negara kita Indonesia, maka perlu perencanaan sedini mungkin untuk sarana penunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Salah sam sarana tersebut diantaranya adalah Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan cara sanitary landfill, yang pada makalah mgas akhir ini diambil satu lokasi di Caringin Wilayah Pembantu Bupati Ciawi Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor. Penetapan Iokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah dipilih dengan memperhatikan faktor-faktor Kepadatan penduduk, tersedianya Iahan, keterkaitan proses dan sumher daya, jarak angkut, kondisi tanah dan topograi, iklim, hidrologi, geologi dan hidrogeologi, kondisi Iingkungan setempat serta potensi penggunaan untuk kelengkapan lokasi. Penetapan lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Caringin dimungkinkan oleh karena kondisi di daerah tersebut memenuhi beberapa kriteria sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan cara sanitary landfill, ditinjau dari aspek fisik, sosial ekonomi, penyehatan pemukiman, rencana pengembangan tata ruang dan tata guna lahan. Keterkaitan kondisi hidrologi Tempat Pembuangan Akhir sampah dengan perencanaan lahan serta perencanaan konstruksi perlu diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan."

"ABSTRAKPenelitian ini memodelkan sanitary landfill dalam dua buah bioreaktor yang memiliki tinggi 2 m dan diameter 0,83 m dan diisi dengan kerikil, tanah, dan geotekstil. Sampah yang digunakan adalah sampah organik pasar UPS Pasar Kemiri Muka Depok. Perlakuan yang diberikan adalah penambahan air pada kedua bioreaktor dan resirkulasi leachate pada bioreaktor 1. Resirkulasi leachate dapat meningkatkan kapasitas landfill dalam memproduksi gas. Parameter yang diteliti adalah kadar air, C/N, suhu dan pH sampah, pH leachate, gas metana dan karbon dioksida. Penelitian dilakukan selama 104 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air dan C/N sampah bioreaktor 1 pada hari ke-104 lebih tinggi dibandingkan dengan bioreaktor 2. Suhu sampah bioreactor 1 memiliki rentang 28-340C, sedangkan untuk bioreactor 2, yaitu 28-330C. pH sampah bioreaktor 1 menunjukkan nilai 5,72 – 7,26 dan bioreactor 2, yaitu 5,23 – 7,24. Sedangkan untuk pH leachate, bioreactor 1 menunjukkan nilai 5,73 – 8,25 dan bioreactor 2, yaitu 5,92 – 8,94. Hasil analisa Gas Chromatography menunjukkan persentase tertinggi untuk gas metana dan karbon dioksida dari bioreaktor 1, yaitu 5,13% dan 41,94% serta merupakan lebih tinggi dibandingkan dengan bioreaktor 2. Oleh karena itu, untuk memproduksi gas metana dan karbon dioksida yang lebih besar dari landfill, maka perlakuan resirkulasi leachate dapat dilakukan.

---

ABSTRACTSanitary landfill modeling in this study use bioreactors which of a height of 2 m and diameter of 0.83 m. bioreactors fulfill with gravel, soil, and geotextile. Solid waste that used in this study is organic waste from Material Recovery Facility (MRF) Pasar Kemiri Muka, Depok. The treatments that were given were addition water on both the bioreactors and leachate recirculation in bioreactor 1. Leachate recirculation can enhance the capacity of landfill gas production. The parameters studied were water content, C/N, temperature and pH solid waste, pH leachate, methane gas and carbon dioxide. This study was conducted for 104 days. The result of this research showed that water content and C/N from solid waste in bioreactor 1 on day 104 is more than bioreactor 2. Temperature in bioreactor 1 has range from 280C until 340C and for bioreactor 2; 28-330C. pH of solid waste in bioreactor 1 has range 5.72 – 7.26 and bioreactor 2; 5.23 – 7.24. pH of leachate in bioreactor 1 has range 5.73 – 8.25 and for bioreactor 2; 5.92 – 8.94. Gas Chromatography analysis showed that the highest percentage of methane and carbon dioxide gas from bioreactor 1 is 5.13% and 41.94%. That number is higher than the bioreactor 2. So, to produce gas methane and carbon dioxide from the landfill, leachate recirculation treatment can be done."

"ABSTRAKPenerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-TariffMeasuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation(EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itudilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabeldummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisisekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periodewaktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domesticproduct (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga,biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS.Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EUberpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing padatingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACTImplementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measureswithin European Union (EU) countries member by Comission Regulation asECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg ofIndonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity modelapproachment with dummy SPS as variable target which described regulationimplemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities.The analytical method used in this research is the econometric analysis modelwith panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, realexchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariffand interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff.Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negativeimpact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% ofconfidence level of estimation of each"

"Di negara berkembang penyakit diare merupakan penyebab kematian dan kesakitan pada balita diperkirakan 1,8 juta setiap tahun. Prevalensi diare balita di Indonesia Tahun 2002-2003 terbanyak terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan dan di Propinsi Jawa Barat. Sedangkan prevalensi diare pada batita Tahun 2005 terbanyak di Propinsi Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam dan Jawa Barat. Berdasarkan pola 10 penyakit terbanyak pasien rawat inap, diare merupakan penyakit terbanyak. l3eberapa hasil penelitian menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor risiko terhadap kejadian diare pada batita. Faktor sanitasi lingkungan terutama sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan sampah dan kepadatan human sangat berperan dalam kejadian diare.Penelitian ini merupakan analisis lanjut data Survei Rumah Tangga Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2005. Besar sampel sebanyak 1893 bayi di bawah tiga tahun di Propinsi Jawa Barat. Analisis data yang digunakan adalah analisis multivariabel dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik ganda dilakukan dengan pembobotan.Hasil penelitian memperlihatkan kejadian diare pada batita di Propinsi Jawa Barat sebesar 28,5%. Dari analisis multivariabel dengan regresi logistik ganda didapatkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan kotoran yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 1,5 kali menderita diare. Sedangkan batita dari keluarga dengan sarana pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan berisiko 2 kali menderita diare. Kejadian diare pada batita dari keluarga dengan status ekonomi rendah berisiko 2 kali dibandingkan batita dari keluarga status ekonomi tinggi. Batita dari ibu dengan pengetahuan rendah berisiko 2 kali dibanding batita dari ibu yang berpengetahuan tinggi. Begitu pula dengan kejadian diare pada batita dari ibu yang bersikap kurang balk berisiko 2 kali. Batita Bari ibu yang jarang mencuci tangan dengan sabun sebelum menyuapi anak dan menyediakan makanan, berisiko 2 kali menderita diare.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan selain penyediaan sarana sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, masyarakat juga dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama kebiasan mencuci tangan yang merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit diare, karena sebagian besar kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fecal oral.

---

In developing countries diarrhea is mortality and morbidity cause on infant estimated 1,8 million people per year. Infant diarrhea prevalence in Indonesia year 2002-2003 mostly found in South Celebes Province and West Java Province. While diarrhea prevalence on infant in 2005 mostly found in North Sumatra Province, NAD and West Java. Based on 10 diseases pattern mostly inpatient, diarrhea is the most disease. Some of research result suggested that environment is risk factor toward diarrhea in infant. Environment sanitation factor especially pure water means, waste disposal means, garbage disposal means, and resident density have a very important role in diarrhea cases.This research was further analysis of Basic Human Services Baseline Household Survey in 2005. Samples are infants under three years in 1893 of West Java Province. Data analysis that used is multivariable analysis using multiple logistic regression.Research result shows diarrhea cases on infant in West Java Province is 28,5%. From multivariable analysis with multiple logistic regression found infant from family with waste disposal means that not qualifying health risk is 1,5 times suffering diarrhea. While infant from family with garbage disposal means, that not qualifying health risk is 2 times suffering diarrhea. Diarrhea cases on infant from family with the lower economic status have 2 times risk compared to infant from high economic status. Diarrhea cases on infant from family with low knowledge have 2 times risk compared to infant from high knowledge mother. So also, diarrhea on infant of mother that has bad attitude got 2 times risk. Infant of mother who is rarely wash their hand with soap before feeding their children and providing food has 2 times risk of suffering diarrhea.Based on research result, suggested besides providing environment sanitation means that qualified health requisite, public could also increasing hygiene life behavior and healthy. Especially washing hand behavior that is the most effective ways in preventing diarrhea, because most of infectious germ that cause diarrhea infecting through fecal oral line."

"Dewasa ini masalah persampahan telah sampai pada suatu titik yang tidak lagi dapat dikatakan sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya. Timbunan sampah yang meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kegiatan yang semakin beraneka-ragam, mulai terasa sulit dalam penanganannya. Hal tersebut lebih tidak seimbang dengan peningkatan kemampuan pemerintah kota/kabupaten, baik dari sisi pendanaannya berupa biaya operasional maupun kebutuhan tanahnya yang semakin sulit didapat serta penanganan pencemaran hasil dari pengolahan sampahnya tersebut.Tulisan ini menyajikan hasil pendapat beberapa ahli yang merupakan kesimpulan dari penilaian terhadap 4 cara pengolahan sampah telah dikenal. Selanjutnya dengan menggunakan metode Analisa Hirarki Proses secara analisa biaya-manfaat dihitung metode mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Hasil pcnilaian tertinggi yang didapat ternyata adalah cara pengolahan sampah dengan metode Sanitary Landfill.Selanjutnya diharapkan kesimpulan dan saran dari tulisan ini terbaca oleh pengambil keputusan yang ada di pemerintah kota/kabupaten, sehingga orientasi dalam pengelolaan sampah terutama pada pengolahan akhir selama ini lebih bersungguh-sungguh mengingat diantaranya akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan apabila pola pengolahan sampah selama ini yaitu secara open dumping tidak dirubah. Adapun kendala pendanaan sudah harus difikirkan jalan keluarnya yang paling baik bagi lingkungan. Perlu disosialisasikan secara luas bahwa pengolahan sampah yang benar adalah yang membawa manfaat paling besar untuk lingkungan dan masyarakat luas dalam jangka pendek maupun jangka panjang."