Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."

"Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata.

---

Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil."

"Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata.

---

Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil."

"Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang usaha untuk menerapkan sistem otomasi. Salah satunya adalah industri transportasi yang marak mengembangkan kendaraan otonom atau Autonomous Vehicle (AV). Seiring dengan perkembangan tersebut, penyelenggaraan AV tentu membutuhkan regulasi yang mendukung. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi AV di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap potensi kerugian yang dialami oleh konsumen ketika menggunakan jasa layanan transportasi AV. Tulisan ini menggunakan metodologi hukum Doktrinal, dengan menelaah suatu norma dan penerapan asas hukum, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan terkait lainnya. Walaupun ketentuan mengenai penyelenggaraan, pelindungan hukum, hingga pertanggungjawaban atas kerugian konsumen sebagai pengguna jasa transportasi AV belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, namun adanya sistem otomasi dalam operasional kendaraan sudah disinggung dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

Technological developments have influenced various business fields to implement automation systems. One of them is the transportation industry which is rampant in developing Autonomous Vehicles (AV). Along with these developments, the implementation of AV requires supportive regulations. This paper aims to find out consumer protection for AV transportation service users in Indonesia and how business actors are accountable for potential losses experienced by consumers when using AV transportation services. This paper uses a doctrinal legal methodology, by examining a norm and the application of legal principles, as well as the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 23 of 2007 concerning Railways, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as last amended by Law Number 1 of 2024, and other related regulations. Although provisions regarding the implementation, legal protection, and liability for consumer losses as users of AV transportation services have not been specifically regulated in legislation in Indonesia, the existence of an automation system in vehicle operations has been mentioned in the Regulation of the Minister of Transportation Number 18 of 2023 concerning Certification of Railway Crew Proficiency and Regulation of the Minister of Transportation Number 76 of 2021 concerning Transportation Management Systems Smart in the Field of Traffic and Road Transportation."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Saat ini seringkali ditemukan banyak kasus konsumen toko online yang mengalami permasalahan pada saat menerima barang, terutama permasalahan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu konsumen juga mengeluh bahwa pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dan pelaku usaha pemilik toko online samasama menolak untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Untuk menjawab permasalahan yang sering di alami konsumen tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen dan juga akan membahas apakah pelaku usaha pemilik toko online dapat mengalihkan tanggung jawabnya atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam hubungan perjanjian jual belinya dengan konsumen, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya memberi ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen. Sedangkan dalam hubungan perjanjian pengiriman barang, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang. Pelaku usaha pemilik toko online tidak boleh membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab nya atas kerusakan barang yang diterima konsumen karena hanya pelaku usaha pemilik toko online yang merupakan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian langsung dengan konsumen.

---

Currently often found many cases of online shop consumers that experienced problems on receiving goods, especially problems about damaged goods received by the consumer after goods shipping. Besides consumers also complained that service provider of goods shipping businessmen and online store businessmen equally refused to be responsible to consumers.To answer the problems that frequently experienced by consumers, this thesis will discuss about which businessmen should be responsible for the damage of goods received by the consumer and will also discuss whether online store businessmen can divert responsibilities over damaged goods in terms of the Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection.

The results of this research suggesting that in sale and purchase agreement with consumers, online shop businessmen should provide compensation for damaged goods that received by consumer. While in relation of goods delivery agreement, online store businessmen should ask for compensation over the damaged goods to the service provider of goods shipping businessmen.Online shop businessmen should not make standard clause that divert their responsibility over the damage goods that received by consumers because there is only online shop businessmen whom made an agreement direct to their consumers."

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk suplemen fitness impor creatine tanpa izin bpom mengenai pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diketahui mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal mengalami kerugian. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi Suplemen fitness impor creatine tanpa izin BPOM tersebut.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to the distribution of imported fitness product without permission. Also discussed in this mini thesis are the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, it is concluded that research needs to be done regarding the law violations committed by the unlicensed supplement entrepreneurs, the responsibility carried regarding the consumer loss of consuming such supplements/products, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming unlicensed fitness products. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming unlicensed fitness products."