Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai regulasi dan aturan hukum yang ditetapkan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi dan komunikasi(TIK) serta implementasi dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi dan aturan Indonesia sudah cukup baik dengan sertifikasi dan standar kompetensi yang ada namun memenuhi kendala dalam mengimplementasikan regulasi dan aturan tersebut. Pasar yang besar di kawasan ASEAN memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di bidang TIK untuk mendapatkan kompensasi dan kesempatan kerja yang lebih baik, namun juga berdampak negatif dengan berkurangnya sumber daya manusia berkualitas yang berpindah ke tempat yang lebih baik. Penelitian ini menyarankan agar percepatan perkembangan sumber daya manusia sektor TIK di level rendah dan menengah diikuti juga dengan pengembangan riset dan teknologi serta dukungan terhadap industri berteknologi tinggi yang menyerap sumber daya manusia berkualitas guna mengurangi perpindahannya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about law and regulation that made by government to enhance human resources development in Information and Comunication Technology(ICT) sector and also the implementation of those regulation and law. The result of this study indicate that those law and regulation already sufficient with the sertification and competency standards however the issues is on the implementation and execution of those law and regulation. The ASEAN has big market that give opportunity to those who have high qualification and skills on ICT sector to have good compensation and better chance to have a better job, yet negative impacts is decreasement of skillful manpower which have moved to better places. This study suggests while the government speedup to develop low and middle quality manpower in this sector they should also developing research and support on high technology industry that can absorbs high quality manpower to mitigate their movement."

"Kontribusi TIK pada sistem produksi secara keseluruhan dalam ekonomi dianggapsebagai salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.Tujuan penelititan ini adalah menyelidiki kontribusi sektor TIK terhadap perekonomianIndonesia melalui peran sektor TIK dalam mendorong pertumbuhan sektor lain dengananalisis keterkaitan, analisis nilai pengganda dan analisis matriks kausatif. Lebih lanjut,penelitian ini menyelidiki sumber pertumbuhan sektor TIK dengan mendekomposisisumber perubahan outputnya. Secara khusus, pendekatan input-output diadopsi untukmenggambarkan aktivitas produksi dan difusi sektor TIK pada perekonomian Indonesiaperiode 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki penggandaoutput yang besar, sektor Manufaktur TIK juga mendorong ekspor. Hasil dekomposisidiketahui bahwa pengaruh koefisien teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yangcukup signifikan terhadap output sektor TIK. Namun, nilai-nilai tersebut telah berkurangdalam beberapa periode terakhir sehingga peran sektor TIK Indonesia sebagai sektor GPTmenjadi kurang optimal

---

The contribution of ICTs to the overall production system in the economy is considered

as one of the factors for growth and development of the national economy. The purpose

of this research is to investigate the contribution of the ICT sector to the Indonesian

economy through the role of the ICT sector in encouraging the growth of other sectors

with linkage analysis, multiplier analysis and causative matrix analysis. Furthermore, this

study investigates the sources of growth in the ICT sector by decomposing the sources of

change in its output. In particular, the input-output approach is adopted to describe the

production activities and diffusion of the ICT sector in the Indonesian economy for the

period 2000-2014. The results show that apart from having large output multipliers, the

ICT Manufacturing sector also encourages exports. The results of the decomposition

show that the influence of the previous technology coefficient has a significant

contribution to the output of the ICT sector. However, these values have diminished in

recent periods so that the role of the Indonesian ICT sector as a GPT sector has become

less than optimal."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menunjang kinerja ekonomi kreatif yang sedang berkembang pesat di Indonesia. TIK pada sektor ekonomi kreatif tidak hanya dapat mendukung pengurangan biaya (cost reduction) atau penciptaan pendapatan (revenue generation) seperti pada business as usual, melainkan juga sebagai modal penting untuk mengintensifkan kreativitas dari sumber daya manusia yang menjadi faktor produksi utama dalam ekonomi kreatif. Dengan menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS), studi ini menganalisis data cross section yang bersumber dari Survey Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 dan menemukan bahwa walaupun secara umum pemanfaatan TIK berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kreatif, namun secara khusus hubungannya sangat bergantung pada jenis kegiatan atau subsektor dalam ekonomi kreatif. Pengaruh yang negatif terhadap pemanfatan TIK ditemukan pada subsektor desain komunikasi visual (DKV), musik, aplikasi dan games, dan seni rupa. Lebih jauh penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan TIK pada usaha skala mikro berpengaruh negatif terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis subsektor dan skala usaha adalah faktor yang menentukan peran positif TIK dalam meningkatkan kinerja usaha ekonomi kreatif.

---

This research aims at analyzing to what extent the role of information and communication technology (ICT) could support the performance of the creative economy sector that is rapidly growing in Indonesia. ICT in creative economy is not only helpful in promoting cost reduction or revenue generation as in business as usual, but also in itself is important asset to intensify the creativity of human resources which is the main production factor in creative economy. Using Ordinary Least Square (OLS) analysis method, this study analyzed cross section data from the Special Survey of the Creative Economy (Survei Khusus Ekonomi Kreatif/SKEK) by Indonesian Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik/BPS) in 2016 and found that although the use of ICTs delivers a positive effect on creative economy performance in general, the correlation varies depending on the type of activities or subsector of the creative economy in particular. The negative impact of the use of ICTs on firm performance is found in the visual communication design, music, application and games, and fine art subsectors. Furthermore, this study also uncovered that the use of ICTs in micro scale businesses was associated negatively with its performance. The result indicates that the type of subsectors and the scale of the firms are the determinants of whether ICT would have a positive effect in the performance of the creative economy."

"ABSTRAKSejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

ABSTRACT

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACT

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap perkembangan pariwisata di negara-negara ASEAN. Pelanggan telepon selular dan internet broadband digunakan sebagai proxy untuk TIK. Selain itu, kami memperhitungkan seperti kualitas jalan, PDB perkapita dunia, PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN, inflasi serta dummy Kebijakan ASAM ASEAN. Penelitian ini menggunakan data panel periode 2010-2018. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) Fixed Effect Model dan mengestimasi variabel interaksi internet dan PDB perkapita dunia serta PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa, TIK memberikan pengaruh postif dan signifikan terhadap perkembangan pariwisata di ASEAN. Lalu untuk variabel kualitas jalan, PDB perkapita negara-negara anggota ASEAN, kebijakan ASAM ASEAN, dan variabel interaksi juga berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya variabel inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan.

---

This study investigated the impacts of Information and Communication Technology (ICT) on tourism development in ASEAN countries. Mobile-phones and broadband internet subscribers are used as proxies for ICT. In addition, we estimated quality of road, GDP per capita of world, GDP percapita ASEAN member countries, inflation and ASAM as ASEAN Policy as dummy. This study uses panel data for the 2010-2018 period. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) Fixed Effect Model and estimated the interaction variables internet and GDP per capita of world and GDP percapita ASEAN member countries. The results show that, ICT has a positive and significant impact on tourism developments in ASEAN. Then for quality of road, ASEAN ASAM policies, and interaction variables also have a positive and significant effect. Furthermore, the inflation variable has a negative and insignificant."

"ABSTRAKTesis ini membahas kesiapan sumberdaya manusia dalam menghadapi perubahan (restrukturisasi organisasi), dalam konteks ?unfreezing? melalui pendekatan pendidikan dan komunikasi serta pendekatan partisipasi/keterlibatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan interpretative kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya komitmen bersama untuk mengelola perubahan tersebut melalui pendidikan dan pelatihan serta menciptakan komunikasi dua arah; tempatkan para pegawai/staf sebagai ujung tombak kemunduran dan kemajuan organisasi dan bukan hanya sebagai pelaksana semata; pendekatan partisipasi harus dikedepankan; keterbukan informasi secara jelas.

---

ABSTRACT

This thesis discussed human resources readiness in facing the change, in the context ?ufreezing" through the educational approach and communication as well as the participation approach/the involvement. This research was the qualitative research that used the approach interpretative qualitative with the descriptive design. Results of the research suggested that the need of the commitment together to carry out this change through education and the training as well as created the two-way communication; placed the officials/the staff as the tip of the decline spear and the progress of the organisation and not only as the executive only; the participation approach must be put forward; openness of information clearly."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."