Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT

This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Tesis ini membahas Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. kepada nasabah debitur. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan standarisasi Perjanjian Murabahah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang dapat lebih mengamankan kepentingan hukum bank untuk digunakan sebagai perjanjian pembiayaan oleh semua kantor cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Perlu adanya pengembangan sistem administrasi pembiayaan untuk melakukan seluruh tahapan dalam proses administrasi, termasuk tapi tidak terbatas pada manajemen dokumen, monitoring progress, review berkelanjutan atas persyaratan kontrak perjanjian pembiayaan, pemeriksaan dan pengikatan jaminan dan agunan. Perlu diperhatikan penambahan dan pengembangan sumber daya manusia untuk lebih menunjang proses Pembiayaan khususnya Murabahah yang melindungi kepentingan bank dan nasabah.

---

This thesis discusses the Financing Agreement Murabaha provided by PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. to the debtor. This research is is juridist normative research with descriptive design. Research results suggest that needs to be done the Standardization Agreement Murabaha by PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. which can further secure the legal interests of the bank for use as a Financing Agreement by all branches of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.; Need any administration systems development financing to do the whole administration process phases in, including but not limited to the management of documents, monitoring progress, review the terms of the contract agreement on sustainable financing, examination and binding guarantees and collateral; Note the addition of human resources development and to further support the process of Financing in particular to protect the interests of bank Murabaha and the customer."

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut. Dengan terlaksananya PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan harapan debitor dapat membayar baik sebagian atau seluruh utangnya. Namun, terkait rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan pembatalan sehingga dapat berakibat pailit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perdamaian PKPU tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Hal ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif-analitis, dan menganalisis permasalahan  dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Terkait PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU dan terkait rencana perdamaian serta pembatalan atas rencana perdamaian tersebut diatur pada Pasal 144 UU KPKPU serta Pasal 291, Pasal 170, dan Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian dalam kasus yang dianalisis, terdapat ketidaksesuaian antara penerapan hukum pembatalan perdamaian pada kasus perkara dan dengan yang dimuat dalam UU KPKPU. Hal tersebut dikarenakan tindakan lalai yang dilakukan  debitor berbeda dengan tindakan lalai yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPer. Sehingga didapati hasil bahwa terkait pengaturan mengenai PKPU dan pembatalan perdamaian dimuat dalam Pasal 222, Pasal 144, Pasal 291, Pasal 170, serta Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian terkait permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor, tidak dapat dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang diatur pada Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang merujuk pula pada Pasal 1238 KUHPer terkait tindakan lalai.

---

With the rapid development and increase of market activities and with a much greater ratio, the more complex the problems related to debts that arise in the society. And with these problems, the global economy requires a law of bankruptcy as a means of solving those debt problems so creditors can obtain payments in a fair and balanced manner. Every bankruptcy case may have detrimental consequences for both people in business or the debtors, therefore there is suspension of payment to prevent these consequences from occurring. With the implementation of the suspension of payment, the debtor can submit a conciliation with the hope that the debtor can pay either part or all of their debt. However, the conciliation can be canceled so it might result in bankruptcy. This research was conducted to find out about the arrangement regarding the cancellation of reconciliation of the suspension of payment and to analyze how the application of the law is in accordance with what is regulated in the KPKPU Law. This research is done by using normative juridical research, descriptive-analytical research typology, and analyzing problems using relevant theories and concepts. Regarding the suspension of payment, it is regulated in Article 222 of the KPKPU Law and regarding the conciliation and cancellation of reconciliation is regulated in Article 144 of the KPKPU Law and Article 291, Article 170, and Article 171 of the KPKPU Law. Then in the analyzed cases, there is a discrepancy between the application of the conciliation cancellation law in case and with what contained in the KPKPU Law. Then regarding the request for cancellation of reconciliation filed by the creditor, it cannot be carried out because of the discrepancy in the application of the law regulated in Article 170 paragraph (1) of KPKPU Law which also refers to Article 1238 of the Criminal Code regarding negligent acts."

"Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut karena para pihak menunjuk hukum Inggris dan pengadilan Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Namun hukum pailit dan PKPU harusnya mempunyai karakter publik dan aplikasi teritorial yang tidak terpengaruhi oleh pilihan hukum dan forum para pihak. Selain isu ini, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan konsep trustee (wali amanat) yang menurut Majelis Hakim adalah konsep common law yang sebaiknya diselesaikan di pengadilan common law (seperti Inggris). Namun, dalam pendapat penulis, konsep trustee tersebut harusnya tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Niaga karena konsep tersebut dapat di analisa dalam konteks hukum Indonesia.

---

This thesis will analyze a suspension of payment to pay obligation (?suspension of payment) case that is brought by the Bank of New York Carnegie against PT. Bakrieland Development Tbk (?Bakrieland Case). This case highlights several important issues that show the deficiencies in the application of Law no.37 Year 2004 on bankruptcy and suspension of payment. The main issue of that case is whether the Commercial Court has competence to adjudge a suspension of payment case when the parties have appointed a foreign law and foreign forum to resolve their disputes. The Commercial Court in the Bakrieland Case decided that the Commercial Court did not have jurisdiction over the case because of the Parties appointment of English law and English Courts to resolve their disputes. This decision is contrary to theory that bankruptcy law has a public nature and territorial application that is not affected by the parties choice of law and forum. In addition to this issue, the Commercial Court also considered that the Parties trustee agreement, which originates from common law jurisdictions, is best resolved in a common law court (England). In the authors opinion however, the trustee concept however should not affect the Commecial Courts jurisdiction, as trustee can be analyzed in the context of Indonesian Law."

"Prinsip cross collateral merupakan suatu keadaan di mana debitur mengikatkan jaminan yang sama dalam dua fasilitas kredit atau lebih. Penerapan prinsip ini memberikan kemudahan bagi debitur yang memiliki nilai jaminan yang cukup untuk mendapatkan dua atau lebih fasilitas kredit dari kreditur. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dalam hal eksekusi jaminan terhadap debitur yang wanprestasi maka diperlukan prinsip cross default yaitu suatu kondisi dimana debitur terhadap fasilitas-fasilitas tersebut berjanji untuk saling mengikat dalam keadaan lalai. Debitur dikategorikan default pada kondisi ini hanya dengan syarat bahwa salah satu fasilitas kredit tersebut telah berada dalam keadaan default. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : penerapan cross collateral dan cross default dalam perjanjian line facility pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan efektifitas cross collateral dan cross default sebagai upaya mencegah perjanjian line facility pembiayaan musyarakah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara serta data diolah secara kualitatif. Prinsip cross collateral dan cross default ini tidak hanya diterapkan pada perbankan konvensional namun juga pada perbankan syariah, salah satunya yaitu pada Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia penerapan cross collateral dan cross default sering digunakan pada pembiayaan muyarakah yang bersifat line facility dengan tujuan modal kerja dengan debitur one obligor.

---

The principle of cross collateral is a state in which the debtor binds the same security into two or more credit facilities. The application of this principle renders ease for debtors who have enough collateral value to obtain two or more credit facilities from creditors. In order to implement this principle in the case of the execution of collateral against a debtor in default, the implementation will require the cross default principle which is a condition where the debtor toward these facilities agrees to bind to each other in a state of neglect. A debtor is categorized as in default under this condition only on the condition that one of the credit facilities has been in a state of default.

The issues that are to be discussed are : the application of cross collateral and cross default in a musharaka financing line facility agreement with PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk and the effectiveness of cross collateral and cross default as an effort to prevent problems found in a musharaka financing line facility agreement at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

The research method used in this paper is the normative juridicial method. The data collection techniques used are literature study and interviews, and also the data obtained is qualitively processed. The principles of cross collateral and cross default are not only applicable to conventional banking, but also in Islamic banking, one of which is the banking practice of Bank Muamalat Indonesia. The application of cross collateral and cross default at Bank Muamalat Indonesia is often used in its musharaka financing line facilities with the objective of working capital facility with a one obligor debtor."

"Margin murabahah sangat penting dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak luput dari perkembangan produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dalam megembangkan produknya perbankan syariah dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling dominan.Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah banyak mengalami penyimpangan. Penentuan margin murabahah dianggap salah satu satu penyebab penyimpangan ajaran Rosulullah. Dalam penentuan margin murabahah banyak perbankan yang memasukkan unsur bagi hasil DPK.Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan besarnya margin murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik model regresi berganda dengan faktor yang diteliti adalah biaya overhead, volume pembiayaan murabahah, profit target dan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK).Dari hasil analisis statistik berdasarkan studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004, diperoleh kesimpulan bahwa faktor biaya overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi.

---

Murabahah margin is very importance in Syariah Bank. Syariah bank growth do not miss from the growth of syariah bank product. In developing product, syariah bank claimed to always to relate Al-Qur'An and Hadist. Murabahah financing is dominant product in syariah bank.

In its execution, murabahah financing experiencing of many deviation. Determination of murabahah margin assumed as source of Rosulullah teaching deviation. In determination of murabahah margin many banking including DPK.

In this research writer try to see factors that effect determination of murabahah margin. Analysis method is statistical analysis of doubled regression model with] factor research is the expense of overhead, murabahah volume financing, profit goals and sharing portion of customer fund (DPK).

From result of statistical analysis pursuant to case study PT. Bank Muamalat Indonesia January 2001 up to December 2004, obtained conclusion that factor of overhead cost and sharing portion of customer fund (DPK) significantly influence to margin murabahah,, but the murabahah volume financing and profit target is not influence the margin murabahah eventhough there is a correlation."