Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan, disamping itu perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang mana bentuk kejahatan yang akan khusus di bicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk kejahatan manipulasi. Ada keterkaitan erat terjadinya kejahatan manipulasi pasar karena tidak disiplin pelaku pasar modal melaksanakan prinsip keterbukaan untuk melindungi kepentingan investor. Upaya yang diwujudkan demi melindungi kepentingan pemilik modal dan agar terciptanya suasana perdagangan efek yang efisien dan transparan di Pasar Modal Indonesia, maka diberlakukan ketentuan mengenai mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal upaya perlindungan mengenai ketentuan ini, maka dibentuk pula suatu lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum dalam pasar modal. Pasar Modal mengharuskan setiap pihak, yakni pihak penyelenggara pasar modal, investor, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Pengaturan mengenai mekanisme perdagangan efek pasar modal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dirasa sudah cukup untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia. Namun, bila disandingkan dengan pengaturan mengenai manipulasi pasar yang kurang terperinci dirasa kurang sempurna terlebih lagi pembuktian dalam kasus manipulasi ini agak rumit pembuktiannya. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menjabarkan dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dan juga pandangan menurut ahli-ahli hukum lainnya(doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan.

---

This thesis describes how the protection afforded to public / minority shareholders in the capital market. That its essence can give great contribution in the field of Economics, then the necessary means of legal support i.e. system trading more efficient and transparent, that set the whole capital market activities as well as giving protection to the interests of financiers, and by applying the implementation of the principle of transparency so that investors and other market participants get enough information and accurate for decision-making, the need for support from the institutions concerned. The application of the principle of transparency in the stock market is very important in prevention efforts violations and crimes in the capital market which is a form of crime that will specifically talked about in this thesis writing is a form of manipulation of the crime. There is a close relation of the crime of market manipulation because it does not disciplined capital market participants carry out the principle of transparency in order to protect the interests of investors. Efforts are realized in order to protect the interests of the investors and that the creation of an efficient securities trading atmosphere and transparent capital market in Indonesia, then enacted the provisions regarding securities trading mechanisms in the Indonesia capital market law No. 8 year 1995 regarding capital market. In terms of protective measures regarding this provision, then formed an official institution also the Otoritas Jasa Keuangan(OJK) which replaced the BAPEPAM-LK as law enforcement in the capital markets. The capital market requires each party, i.e. capital market operators, investors, institutions and capital market supporting professional, especially issuers to implement the principle of transparency and the protection of investors. Arrangements regarding the effect of capital market trading mechanisms as in law No. 8 year 1995 regarding capital market where enough is enough to protect investors in the Indonesia capital market. However, when juxtaposed with the less detail arrangements regarding market manipulation is felt less than perfect what's more proof in the case of this manipulation rather complicated to be evidenced. The writing of this Juridical Normative approach using the method, that lays out and analyze the problem from the point of view or according to the applicable legislation or provisions, and also the views according to other legal experts (doctrinal) or also known as research libraries."

"Pengungkapan beneficial owner merupakan hal yang penting dilakukan di pasar modal. Pengungkapan beneficial owner berguna untuk mencegah kejahatan pasar modal maupun kejahatan yang dilakukan melalui pasar modal seperti tindak pidana pencucian uang. Salah satu kejahatan pasar modal yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya pengungkapan beneficial owner adalah manipulasi pasar, salah satunya wash sales. Wash sales merupakan transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan beneficial owner atas saham tersebut. Salah satu kasus wash sales yang menjadi perhatian publik terjadi pada saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Penyebab utama dari terjadinya peristiwa tersebut adalah tidak dilaksanakannya prinsip Know Your Customer dengan baik pada saat pembukaan rekening efek yang mengakibatkan tidak terungkapnya beneficial owner rekening tersebut sehingga terjadi transaksi jual beli saham SIAP antara rekening yang memiliki beneficial owner yang sama. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis apakah pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia telah mampu untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar. Analisis tersebut akan dilakukan dengan membandingkan peraturan pengungkapan beneficial owner saat ini dan pada peraturan yang berlaku saat terjadinya manipulasi pasar atas saham SIAP. Penulis juga akan membandingkan pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengaturan pengungkapan beneficial owner di pasar modal Indonesia dalam rangka pencegahan manipulasi pasar sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Indonesia juga sudah mengatur pengungkapan beneficial owner sebagaimana yang diatur oleh Inggris. Saran yang diberikan oleh penulis adalah untuk mengatur mengenai pengungkapan beneficial owner terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia serta meningkatkan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengungkapan beneficial owner.

---

The disclosure of beneficial ownership is an essential practice in the capital market. Disclosing beneficial ownership is useful in preventing capital market crimes and crimes committed through the capital market, such as money laundering crimes. One of the capital market crimes that can occur due to the lack of disclosure of beneficial ownership is market manipulation, such as wash sales. Wash sales involve transactions between buyers and sellers that do not change the beneficial owner of the shares. One notable case of wash sales that drew public attention occurred with the stock of PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). The main cause of this occurrence was the lack of proper implementation of the Know Your Customer principle during the opening of securities accounts, resulting in the undisclosed beneficial owner of the account and consequently leading to the trading of SIAP shares between accounts sharing the same beneficial owner. Therefore, this thesis will discuss and analyse whether the regulation of beneficial ownership disclosure in Indonesia has been effective in preventing market manipulation. The analysis will compare the current regulations on beneficial ownership disclosure with those in place at the time of the market manipulation involving SIAP shares. The author will also compare the regulations on beneficial ownership disclosure between Indonesia and the United Kingdom. The research method utilized is a juridical-normative approach supported by literature studies and interviews with sources to gather data. The conclusion drawn from this thesis is that there has been significant progress in regulating beneficial ownership disclosure in the Indonesian capital market since the issuance of Presidential Regulation Number 13 of 2018. Indonesia has also established beneficial ownership disclosure regulations similar to those in the United Kingdom. The author suggests regulating the disclosure of beneficial ownership concerning foreign companies in Indonesia and enhancing the enforcement of sanctions against parties violating beneficial ownership disclosure provisions.

"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari pembelian kembali dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor terkait dengan risiko praktik manipulasi pasar yang diakibatkan oleh pembelian kembali. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pembelian kembali bukan merupakan hal yang baru dalam pasar keuangan. Pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Indonesia melakukan pembelian kembali global bond dengan metode tender offer sekaligus mengeluarkan global bond yang baru. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan tujuan untuk merestrukturisasi waktu jatuh tempo sekaligus untuk mengurangi biaya utang Pemerintah Indonesia. Pembelian kembali tersebut memberikan keuntungan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi di sisi lain membawa kerugian kepada investor. Kerugian yang diterima investor meliputi hilangnya arus kas yang seharusnya didapatkan oleh investor di masa depan. Selain itu, pembelian kembali yang dilakukan juga memiliki risiko menimbulkan praktik manipulasi pasar. Risiko manipulasi pasar terjadi karena dalam pembelian kembali dilakukan dengan tidak cermat, yakni dengan tidak melakukan pengumuman mengenai aksi pembelian kembali yang akan dilakukan.

---

This paper analyzes on how the steps could be done to avoid global bond buyback and how legal protection could be given to investors related to the risk of market manipulation practices caused by buyback. This paper employs a doctrinal research method. Buybacks are not a new thing in the financial market. In 2021 and 2022, the Government of Indonesia repurchased global bonds using the tender offer method and at the same time issued new global bonds. The buyback was carried out with the aim of restructuring the maturity time as well as to reduce the cost of debt of the Government of Indonesia. The buyback provides benefits to the Government of Indonesia, but on the other hand brings losses to investors. The losses received by investors include the loss of cash flows that should have been obtained by investors in the future. In addition, the buyback also has the risk of causing market manipulation practices. The risk of market manipulation occurs because the repurchase is not done carefully, namely by not making an announcement regarding the repurchase action that will be carried out."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"The analysis of HOS (High Order Statistics) are expexted to provide a richer description about data in parametric features for the purpose of pattern recognition of the data of an object or event. The higher order analysis of HOS will give the more candidates of feature parameter that can be selected for utilization...."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penjatuhan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan saham suspensi saham kepada PT. Sekawan Intipratama Tbk. Bursa Efek Indonesia telah melakukan suspensi saham sejak November 2015, namun berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pengawasan transaksi Bursa Efek Indonesia, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya suspensi tidak sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Hal ini menunjukan masih kurang jelasnya proses penjatuhan suspensi saham yang tidak memberikan perlindungan kepada emiten dan investor Padahal tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal suspensi perdagangan saham yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap investor.

---

The main issue of this thesis is about how Indonesia Stock Exchange, also known as IDX, suspend PT. Sekawan Intipratama Tbk from dealing its securities. IDX already suspended PT. Sekawan Intipratama Tbk since November 2015, but according to the interview with transaction supervision division of IDX's, it is clearly shows that the reason behind the suspension is still unclear and not regulated by the law yet. Whereas according to the law, IDX shall be founded for the purpose of organizing an orderly, fair and efficient trading market for securities. That's why it is necessary to regulate concerning stock trades suspension which as expected can protect the shareholders and listed companies in the future. "

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Perkembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari good corporate governance ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Tulisan ini membahas mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah penipuan seperti yang terdapat dalam kasus window dressing PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana window dressing yang dilakukan oleh eks direksi perusahaan adalah penipuan dilihat dari tindakan menyajikan informasi yang misleading. Walaupun sudah dilakukan upaya oleh RUPS dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menolak laporan keuangan dan menurunkan kedua eks direksi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut tetap memberikan dampak negatif berupa capital loss, kehilangan kepercayaan, dan dampak psikis yang traumatik kepada para pemegang saham. Seharusnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan komitmen antar pengurus perusahaan dengan adanya pengawasan yang baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan

---

The development of the principles of transparency and accountability as part of good corporate governance is aimed at preventing actions that can harm the company and its stakeholders. This paper discusses the implementation of transparency and accountability in preventing fraud such as in the window dressing case of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. This research is normative juridical research conducted by literature study. The results of this study indicate that the window dressing crime committed by former directors of the company is fraud, seen from the act of presenting misleading information. Even though efforts have been made by the GMS and the Board of Commissioners to prevent the occurrence of criminal acts by refusing financial statements and removing the two former directors who committed criminal acts, this still has a negative impact in the form of capital loss, loss of trust, and traumatic psychological effects on shareholders. Supposedly, the principles of transparency and accountability must be implemented with a commitment between company management with good supervision by all parties concerned."

"Melalui laporan United States Trade Representative (USTR), berjudul “Section 301Investigation: Vietnam Currency,”AS menuduh Vietnam telah melakukanmanipulasi nilai tukar dengan cara melemahkan nilai tukar mata uangnya dengancara membeli cadangan devisa pada tahun 2019. Maka, hal ini membuat hargaPVLT asal Vietnam menjadi menurun guna untuk peningkatan nilai eksporVietnam. Lebih lanjut, AS menuding Vietnam karena telah melakukan subsidikarna telah memberikan bantuan untuk melemahkan nilai mata uangnya gunameningkatkan ekspor dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.Nilai tukar, walaupun bukan merupakan faktor penentu, berpengaruh terhadapsurplus atau defisit perdagangan, yang selanjutnya mempengaruhi nilai tukar, danseterusnya. Namun, secara umum, mata uang domestik yang lebih lemahmerangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal. Sebaliknya, mata uangdomestik yang kuat menghambat ekspor dan membuat impor lebih murah. Darilatar belakang tesis ini, yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok permasalahansebagai berikut: pertama, bagaimana pembuktian terkait dugaan kebijakanmanipulasi nilai tukar mata uang oleh Vietnam dan bagaimana praktik tersebutberdampak pada perdagangan internasional? Kedua, bagaimana ketentuanAgreement on Subsidies and Countervailing Measure (ASCM) / Perjanjian SCMterhadap praktik dugaan manipulasi mata uang oleh Vietnam? Ketiga, agaimanaanalisis mengenai Laporan “Section 301 Investigation: Vietnam Currency” olehUSTR terkait dengan tuduhan manipulasi nilai mata uang oleh Vietnam?Penelitian ini dapat diklasifikasikan juga sebagai penelitian hukum doctrinal(doctrinal legal reserach). Penelitian doktrin berkaitan dengan analisis suatu doktrinhukum dan bagaimana ia dikembangkan dan diterapkan. Cara ini sering kalibercirikan mempelajari teks hukum, sehingga sering juga disebut dengan 'hukumhuruf hitam' atau dikenal dengan istilah studi normatif.Hasil tesis ini menunjukkan bahwa menurut data dari International Monetary Fund(IMF) bahwa memang benar Vietnam telah membeli cadangan devisa di tahun 2019dan menurunnya nilai tukar VND. Namun, kontribusi pemerintah tersebut bukanmerupakan subsidi menurut Perjanjian SCM. Lebih lanjut, USTR tidak memiliki hakuntuk melakukan investigasi kebijakan moneter di suatu negara.

---

Through United States Trade Representative (USTR) report, entitled “Section 301

Investigation: Vietnam Currency,” the US accused Vietnam of manipulating the

exchange rate by devaluating its currency exchange rate by buying foreign

exchange reserves in 2019. Thus, this made the Vietnam’s PVLT price has

decreased in order to increase the value of Vietnam's exports. Furthermore, the US

accused Vietnam of conducting prohibited subsidy because the Vietnam

Government’s financial contribution weakening the value of its currency has

increased exports and US further initiate investigations on this matter. The

exchange rate, although not a determining factor, affects the trade surplus or

deficit, which in turn affects the exchange rate, and so on. In general, however, a

weaker domestic currency stimulates exports and makes imports more expensive.

In contrast, a strong domestic currency discourages exports and makes imports

cheaper. From the background of this thesis, which can be used as the main points

of the problem as follows: First, what is the evidence related to the alleged policy

of currency manipulation by Vietnam and how this practice has an impact on

international trade? Second, how does the provisions of the Agreement on Subsidies

and Countervailing Measure (ASCM) regulates the alleged practice of currency

manipulation by Vietnam? Third, how is the analysis of the “Section 301

Investigation: Vietnam Currency” Report by USTR related to allegations of

currency manipulation by Vietnam?

This research can also be classified as doctrinal legal research (doctrinal legal

research). Doctrinal research is concerned with the analysis of a legal doctrine and

how it is developed and applied. This method is often characterized by studying

legal texts, so it is often also referred to as 'black letter law' or known as normative

studies.

The results of this thesis has shown that according to data from the International

Monetary Fund (IMF), it is true that Vietnam has purchased foreign exchange

reserves in 2019 and the VND exchange rate has decreased. However, the

government contribution is not categorized as subsidy under ASCM. Furthermore,

USTR does not have the right to conduct monetary policy investigations towards

other country."

"Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents."