Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Akibat adanya ketidakseimbangan dari jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di provinsi di Indonesia, pelayanan kesehatan antar provinsi di Indonesia menjadi tidak merata.Penelitian ini menganalisis dampak dari ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan terhadap peningkatan PDRB sektor jasa kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 27 provinsi periode 2010-2013.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tenaga medis (dokter di Rumah Sakit dan Puskesmas) serta sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) berdampak terhadap peningkatan PDRB sektor jasa kesehatan. Ternyata jumlah tenaga medis dan sarana kesehatan di Pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) tidak lebih baik daripada provinsi lain di luar Pulau Jawa. Sehingga selain penambahan di luar Jawa, penambahan di Pulau Jawa sendiri perlu dilakukan.

---

Economic condition is one of the aspect to measure the success of a country development. Because of the insufficient number of doctors and health facilities between the provinces in Indonesia, there are inequalities of health care in Indonesia.

This study analyzes the impact of the availability of health workers and health facilities on improvement of the health sector GDRP in Indonesia using panel data of 27 provinces in Indonesia within 2010-2013 period.

The result of this study conclude that health workers (doctors in hospitals and Puskesmas) and health facilities (hospitals and Puskesmas) are able to improve the health sector GDRP. Surprisingly, the health workers and health facilities in Java area (Central Java, East Java, West Java and Banten) have no better condition compared to other provinces outside Java. Therefore, the decision of adding health workers and health facilities not only important outside Java area, but also important in Java area."

"In 2014 the Indonesian government introduced a national health insurance program and provided insurance premium subsidies for poor people. This study aims to evaluate the health subsidy policy’s impact on the utilization of different kinds of health care facilities. Two waves of Indonesian socio-economic surveys, namely 2013 and 2018, and two analysis methods, namely logistic regression, and difference-in-differences, were applied in this study. The results show that in first-level healthcare facilities, the health subsidy improves the probability of outpatient visits in public health centres and polyclinics but decreases the probability of outpatient visits in medical practices. Then, in secondary-level health care facilities, the health subsidy increased the likelihood of outpatient visits in public hospitals; however, it lowers the probability of outpatient visits in private hospitals.

---

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menciptakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan subsidi premi asuransi bagi masyarakat miskin. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan subsidi kesehatan terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Studi ini menggunakan survei sosial ekonomi Indonesia (SUSENAS) tahun 2013 dan 2018, serta menerapkan dua metode analisis, yaitu regresi logistik, dan difference-in-differences. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, subsidi kesehatan meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di puskesmas dan poliklinik, tetapi menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di praktik tenaga medis. Kemudian, pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut, subsidi kesehatan dapat meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit umum, namun menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit swasta.

"

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitaskesehatan, serta beberapa faktor lain seperti PDRB dan infrastruktur jalan sebagaivariabel kontrol, terhadap kemiskinan di 25 Kabupaten/Kota di Provinsi JawaBarat pada tahun 2006-2010. Metodologi yang digunakan adalah regresi datapanel dengan metode fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwajumlah SD, jumlah SMP, jumlah Puskesmas, infrastruktur jalan dengan lag 2tahun, dan PDRB atas dasar harga konstan dengan lag 2 tahun berpengaruhsignifikan terhadap pengurangan penduduk miskin di Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of the availability of education and healthfacilities, as well as several other factors such as GDP Regional and roadinfrastructure as a control variable, to the poverty in 25 Districts/Cities in WestJava Province in 2006 until 2010. The methodology used is a panel dataregression with fixed effect model method. The result shows that the availabilityof elementary school, secondary school, health centers, the addition of road withtime lag 2 years, and an increase in real GRDP with time lag 2 years significantlyreduce the poor in West Java."

"Distribusi APBD kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan yang belum optimal dianggap belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan indikator kesehatan selanjutnya. Tren angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan dan pelaksanaan imunisasi di Indonesia juga masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun setelah penerapan desentralisasi. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2016-2019 dan dengan metode Two Stage Least Square, studi ini menemukan bahwa TKDD memiliki hubungan yang positif dengan belanja fungsi kesehatan. Semakin besar transfer daerah maka semakin besar belanja kesehatannya, khususnya DAU dan diikuti oleh PAD dan DAK Non Fisik Kesehatan. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukan besaran belanja fungsi kesehatan dapat meningkatkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap.

---

The distribution of the health budget and health budget allocations that have not been optimal are considered to have not been able to have a significant impact on the improvement of further health indicators. The trend of the total birth rate in Indonesia continues to decline and the implementation of immunization in Indonesia also continues to fluctuate from year to year after the implementation of decentralization. This study aims to see whether the fiscal decentralization policy influences on improving the performance of local governments, especially in the health sector. Using secondary data from 2016-2019 and using the Two Stage Least Square method, this study found that TKDD has a positive relationship with health function spending. The larger the regional transfer, the greater the health expenditure, especially DAU and followed by PAD and DAK Non-Physical Health. In addition, the results of this study also show that the amount of expenditure on health functions can increase the percentage of deliveries assisted by health workers and the percentage of complete basic immunizations."

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"ABSTRAKTingkat kematian ibu yang tinggi seringkali dikaitkan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal yang tidak memadai. Pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal di Indonesia menunjukkan variasi antarprovinsi yang diduga dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang melekat pada tiap provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan faktor kontekstual regional dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal oleh wanita. Metode regresi logistik multilevel digunakan untuk menguji hipotesis bahwa faktor ketersediaan infrastruktur kesehatan dan faktor aksesibililitas berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah tempat dimana wanita tinggal berpengaruh nyata dalam memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal yang dilakukannya. Faktor rata-rata jarak untuk mencapai rumah sakit terdekat merupakan satu-satunya faktor kontekstual yang secara signifikan berhubungan dengan ketiga dimensi pelayanan kesehatan maternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak yang harus ditempuh untuk mencapai rumah sakit terdekat, maka kecenderungan wanita untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan maternal di daerah tersebut pun akan semakin berkurang. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal, intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperpendek jarak menuju fasilitas pelayanan kesehatan disertai dengan perbaikan jalan dan peningkatan sistem transportasi sehingga akses menuju fasilitas kesehatan menjadi lebih mudah dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah.

---

ABSTRACTHigh maternal mortality rates are often associated with inadequate maternal health service utilization. The utilization of maternal health services in Indonesia shows variations between provinces which is allegedly influenced by contextual factors inherent in each province. This study aims to investigate the relationship between contextual factors and maternal health service utilization. Multilevel logistic regression method was used to test the hypothesis that availability of health infrastructure and accessibility factors were associated with maternal health service utilization. The results of this study indicate that the characteristics of the area where women live have significant effect on maternal health service utilization. The average distance to reach the nearest hospital is the only contextual factor that is significantly associated with the three dimensions of maternal health services. The results of this study indicate that the farther the distance to reach the nearest hospital, the propensity to utilize maternal health services will decrease. Therefore, to reduce disparities between regions in maternal health service utilization, interventions that can be carried out are by shortening the distance to health facilities accompanied by road improvements and improving the transportation system so that access to health facilities becomes easier and transportation costs that must be incurred become cheaper."

"Pada tahun 2019, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat memburuk, diindikasikan oleh meningkatnya konsentrasi Particulate Matter berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (PM 2,5) di wilayah tersebut. Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan laju urbanisasi, sektor transportasi menjadi kontributor utama bagi emisi polutan PM 2,5 di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan bottom-up serta permodelan dispersi udara menggunakan perangkat lunak AERMOD, studi ini mengestimasi tingkat konsentrasi PM 2,5 tahunan yang dihasilkan aktivitas transportasi di DKI Jakarta. Kemudian, studi ini mengkalkulasi kasus mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan paparan konsentrasi PM 2,5 tersebut, beserta kerugian ekonomi yang terkait dengannya. Valuasi ekonomi dari dampak kesehatan dilakukan dengan nilai satuan Value of Statistical Life (VSL) untuk kasus mortalitas, serta nilai satuan Cost of Illness (COI) dan Willingness to Pay (WTP) untuk kasus morbiditas. Ketiga nilai tersebut diturunkan dengan pendekatan benefit-transfer nilai satuan dari studi terdahulu di DKI Jakarta dan wilayah lainnya di luar negeri, dengan penyesuaian terhadap tingkat pendapatan maupun inflasi. Khusus untuk insiden perawatan dan kunjungan Rumah Sakit, nilai satuan COI diperoleh dari regulasi terkini yang mengatur standar tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rata-rata konsentrasi PM 2,5 tahunan dari sektor transportasi di DKI Jakarta berada di rentang 3,16 µg/m-69,12 µg/m3 pada tahun 2019, di mana konsentrasi tinggi (37-69 µg/m3) cenderung berada di ruas jalan tol. Sebagai dampaknya, tingkat kematian prematur yang diakibatkan mencapai 4.267 jiwa, sebagian besar diakibatkan penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian, paparan konsentrasi PM 2,5 juga diestimasikan menyebabkan 2.626 kasus perawatan rumah sakit, 26.000 kasus kunjungan IGD, 320.852 kasus serangan asma, 19.544 kasus bronkitis akut pada anak-anak, 3.075 kasus bronkitis kronis, respiratory symptom days sebanyak 20,25 juta hari, dan berkurangnya hari kerja sebanyak 1,72 juta hari. Sejumlah dampak kesehatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp24,35 triliun, atau setara dengan 0,86% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2019. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara spesifik di sektor transportasi, yang merupakan kontributor terbesar bagi pencemaran udara di DKI Jakarta.

---

In 2019, Particulate Matter less than 2,5 micrometers (PM 2,5) was recorded increasing in DKI Jakarta, which signaled deteriorating air quality in the region. Along with rapid population growth and urbanization, the transportation sector becomes a major contributor to PM 2,5 emission in DKI Jakarta, which then poses health risks to the society. Through the bottom-up approach and air dispersion modelling with AERMOD software, this study estimates the annual PM 2,5 concentration that produced by transportation activities in DKI Jakarta. Furthermore, this study calculates mortality and morbidity cases resulting from these PM 2,5 exposures, as well as the associated economic losses. Economic valuation of health impacts is executed using the Value of Statistical Life (VSL) for mortality cases, together with Cost of Illness (COI) and Willingness to Pay (WTP) unit value for morbidity cases. Using benefit-transfer methods, these unit values are derived from previous studies in DKI Jakarta and other regions abroad, with adjustment to income level and inflation. Specific to hospital care incidents, the COI unit value is obtained from the latest regulations governing health service tariffs at the Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.

The annual PM 2,5 concentration from transportation sector in DKI Jakarta ranged between 3,16 µg/m3-69,12 µg/m3 in 2019, where high concentration (37-69 µg/m3) tends to be along the highway road. Subsequently, PM 2,5-attributable mortality was 4.267, mostly caused by Ischemic Heart Disease and stroke. Additionally, the total hospital admissions and emergency room visit were 2.626 and 26.000 respectively. Estimated chronic bronchitis, asthma attacks, and acute bronchitis for children were 3.075, 320.852, and 19.544 respectively. Lastly, there were 20,25 million days of respiratory symptom, and 1,72 million of work loss days. Simultaneously, the PM 2,5 exposure caused the economic loss of IDR 24,35 trillion, which is 0,86% of DKI Jakarta Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 2019. The result of this study would provide a guidance for governments to design and implement the transportation sector-specific policies, which is the largest contributor to air pollution in DKI Jakarta."