Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi dan hubungan politik terhadap dividen kas. Transaksi pihak berelasi diukur dari data di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Hubungan politik terbagi atas dewan komisaris dan dewan direksi. Penelitian ini juga menguji moderasi hubungan politik pada pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap dividen kas. Penelitian ini menggunakan 315 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013.Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa transaksi pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan komisaris memperkuat pengaruh negatif transaksi pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan direksi memperkuat pengaruh negatif transaksi pihak berelasi dalam laporan laba rugi komprehensif terhadap dividen kas.

---

This study aimed to examine the effect of related party transactions and political connection on cash dividend. Related party transactions measurement are derived from Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income. Political connection is divided over the board of commissioners and board of directors. This study also examined the moderation of political connection on the effect of related party transactions on cash dividend. This study uses a sample of 315 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. This study provides empirical evidence that related party transactions in the financial statement negatively affect cash dividend. Commissioners' and directors’ political connections negatively affect cash dividend. Political connection of commissioners strengthen the negative effects of related party transactions on the statement of financial position on cash dividend. Political connection directors, strengthen the negative effects of related party transactions on the statement of comprehensive income on cash dividend."

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari ekspropriasi yang diproksikan dengan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan dan koneksi politik yang dimiliki dengan pembagian kas dividen pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan dana panel dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. Hipotesis penelitian adalah dengan semakin banyaknya transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan, akan semakin sedikit dividen yang dibagikan perusahaan sedangkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Dari penelitian disimpulkan bahwa dari objek yang diteliti, ekspropriasi dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kebijakan pembagian dividen tunai perusahaan.

---

This study using panel data analysis to examine the relationship between expropriation and political connection on cash dividend policy. Samples used at this study are manufacturer company listed in Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. The hypotheses are, expropriation which showed from related party transaction has negative relationship and political connection has positive relationship on cash dividend policy. The result of the research shows that expropriation and political connection does not affect cash dividend policy."

"There are numbers of reasons for paying dividends, but only a few of them stand up to rational scrutiny. The Bird-in-the-Hand Theory explain that one razionalization given for why dividends are better than capital gain is that dividens are certain, whereas capital gains are uncertain.Risk averse investors, will therefore prefer dividens.This research aims to examine the impact of dividend announcement of financial company and non financial company towards the stock abnormal return . If the announcement content significant information it will influence the stock price and at the end effect to the stock abnormal return.The previous research abroad that related to devidend annoucement completed by Panel and Worlffson (1984), Friend and Puckett (1964), Watts (1978), Aharony and Swary (1980) and Charest (1988) on the large part showed that , there was a significant impact of dividend announcement towards the snack abnormal return. Meanwhile, some researchs conducted in Indonesia by Budi Karyono (2004), Setyani Dwi Lestari (1988) dan Joko Sukendro (1999) showed different results. They found that there was not abnormal return surrounding contemporaneous devidend announcement, the conclusion was, the devidend announcement have no significant impact on stock abnormal return.The sample of data analisys on this research consist of two group companies , those are listing financial companies and non financial companies which have announced their devidends in term of cash during period 2004.The results of this research based upon t statistical examination on the average abnormal return, shown that the devidend annoucement of financial and non financial company have no significant impact on the abnormal return at both periods , the annoucing period, before and after announcing. Despite the fact that there was value change of stock return ,but the value not significant enough compare to the expected value. The conclusions of this research support the previous researchs conducted in Indonesian Capital Market . In relation to the Indonesian Capital Market , it is suggested that the next research regarding this topic should take into account the following things :1. Grouping the data based on type of company and the changes of of devidend : Devidend Increase, Devidend Decrease or Devidend Constant2. Grouping the active trading stock based on its value and volume of transaction"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang terjadi ketika rumah tangga mendapatkan bantuan Pemerintah Unconditional Cash Transfer UCT terhadap pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2009 dan 2015. Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching PSM untuk melihat treatment yang diberikan pemeritah UCT, apakah memberikan pengaruh atau tidak pada pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan dalam rumah tangga berdasarkan karakteristik yang dipasangkan. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan program UCT memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga yang mendapatkan transfer tersebut baik pada tahun 2009 maupun tahun 2015. Besaran efek dari program ini tidak hanya berbeda di tiap-tiap kelompok pendapatan rumah tangga, namun memiliki pola yang tidak sama antara pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan dan terlihat bahwa UCT cenderung memberikan dampak positif terhadap pengeluaran konsumsi makanan pada tahun 2009 dan 2015 daripada pengeluaran konsumsi pendidikan dan kesehatan.

---

The purpose of this study is to analyze the impact of Unconditional Cash Transfer UCT to food, education and health expenditures on Indonesian household. Using the data from National Socioeconomic Survey Susenas 2009 and 2015. Researcher used the Propensity Score Matching PSM method to see the treatment provided by the government UCT, whether it affects household food, education and health expenditures based on paired characteristics.

The results indicated that UCT program in general has an influence on the pattern of household consumption that received the transfer both in 2009 and 2015. The magnitude of the effect of this program is not only different in each group of household income, but has a pattern that is not the same between expenditure on food, education and health and it is seen that UCT tends to have a positive impact on food consumption expenditure in 2009 and 2015 rather than consumption on education and health expenditures. "

"Skema targeted dalam program bantuan tunai masih diperdebatkan karena skema ini rentan dengan mistargeting dan inequity, yang mungkin berimplikasi pada disharmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perdebatan ini dengan mengeksplorasi dua program utama bantuan tunai di Indonesia, yaitu CCT-PKH dan UCT-BLT. Untuk memberikan gambaran yang utuh, saya mengkaji implikasi program terhadap modal sosial, baik dari segi efek partisipasi program maupun efek samping dari mekanisme targeted, yaitu spillover untuk non-penerima, mistargeting, dan pelanggaran horizontal equity. Secara keseluruhan, evaluasi kedua program menunjukkan bahwa skema targeted masih memberikan dampak positif terhadap modal sosial, terutama bagi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, program CCT-PKH tampaknya lebih menguntungkan daripada UCT-BLT. Program CCT-PKH terbukti tidak memicu dampak negatif pada non-penerima. Sebaliknya, masalah exclusion error dan horizontal inequity pada UCT-BLT yang berskala besar berpotensi berhubungan dengan penurunan modal sosial komunitas. Hasil ini menyiratkan bahwa mekanisme penargetan di masa depan perlu diprioritaskan untuk meminimalkan masalah ini, terutama ketika pemerintah bermaksud untuk mempertahankan program berskala besar atau kembali memperluasnya, seperti dalam konteks pandemi.

---

The targeted scheme in the cash transfer program is disputed because this scheme is still prone to mistargeting and inequity, which might imply social disharmony in the community. Therefore, this study aims to clarify this debate by exploring two main cash transfer programs in Indonesia, the CCT-PKH and UCT-BLT. To provide a complete picture, I examine the program implication on social capital, either in terms of participation effect or unintended consequences of targeted mechanism, namely the spillover for non-beneficiary, mistargeting, and horizontal equity violation. Overall, both program’s evaluation indicates that the targeted scheme still produces a positive impact on social capital, especially for the beneficiaries. However, the CCT-PKH seems more advantageous than UCT-BLT in the Indonesian context. There is no evidence that the CCT-PKH generates a negative spillover on non-beneficiaries. In contrast, the program exclusion error and inequity in large-scale UCT-BLT potentially associate with lower social capital. These results imply that future targeting mechanisms should be prioritized to minimize these problems, especially when the government intends to maintain the large-scale program or re-expand it, such as in the pandemic context."

"Terdapat Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai penegasan pengikatan jual beli (perjanjian obligatoir) berdasarkan surat pernyataan di bawah tangan terhadap objek perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian kredit (prinsipil) dan dibebankan dengan hak tanggungan (accessoir) sebagai hak kebendaan. Akta tersebut tidak diberitahu dan tidak memiliki persetujuan dari kreditur sebagai prosedur adanya peralihan hak, sehingga mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Klausul pada perjanjian kredit yang tidak terpenuhi, sehingga melanggar syarat objektif perjanjian. Selain itu, tidak terdapat itikad baik yang dilakukan oleh penjamin, dikarenakan penjamin telah menjual kembali objek perjanjian tersebut kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penggugat selaku pembeli pertama tidak diberikan oleh Pengadilan, yang seharusnya Penggugat diperhatikan hak-haknya terkait Akta dimana Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Sementara itu Notaris sebagai pembuat Akta telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang jabatan notaris. Saran dalam tesis adalah Majelis Hakim seharusnya memperhatikan hak-hak Penggugat terkait materil dan imateriil. Selain itu perlunya sistem Teknologi integrasi terkait perjanjian kredit dimana tujuannya agar memudahkan para pihak yang mendaftarkan pengikatan jual beli melalui sistem integrasi sehingga tidak ada kepentingan yang tumpang tindih (overlapping).

---

There is a Deed of Confirmation of Transfer and Transfer of Rights made by a Notary as a confirmation of a sale and purchase agreement (obligatory agreement) based on a handwritten statement against the object of the agreement that is still bound by the credit agreement (principal) and is charged with an accessoir as a material right. The deed was not notified and did not have the approval of the creditor as a procedure for transfer of rights, resulting in legal nullification based on the decision of the West Java High Court. The clause on the credit agreement is not fulfilled, thus violating the objective terms of the agreement. In addition, there is no good faith carried out by the surety, because the guarantor has resold the object of the agreement to a third party, giving rise to default. This research method uses normative juridical research, research typology uses descriptive analytical. The results of the study concluded that the legal protection provided by the plaintiff as the first buyer was not provided by the Court, which should have paid attention to the Plaintiff's rights related to the Deed in which the Plaintiff had paid in full to the Defendant. Meanwhile, the Notary as the deed maker has complied with the statutory regulations, especially in this case the notary office law. The suggestion in the thesis is that the Panel of Judges should pay attention to the rights of the Plaintiff regarding material and immaterial. In addition, there is a need for an integrated technology system related to credit agreements where the aim is to make it easier for the parties to register sale and purchase agreements through the integration system so that there are no overlapping interests."

"Teknologi smartphone telah berkembang pesat di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan pedagang, lembaga keuangan, dan operator telekomunikasi mulai memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan jumlah layanan seluler yang tersedia untuk para pengguna smartphone. Salah satu layanan yang diberikan ada dalam bidang financial technology yang berupa QR Code payment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, mobile ease of use dan behavioral intention dalam intensi adopsi QR Code payment. Penelitian ini menggunakan kerangka teori MTAM yang didukung oleh ekstensi model UTAUT2. Penelitian dilakukan pada 303 responden di Indonesia yang pernah melakukan pembayaran menggunakan QR Code payment. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara social influence, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, dan mobile ease of use terhadap behavioral intention, sedangkan facilitating conditions dan hedonic motivation ditemukan tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Sebagai tambahan, ditemukan bahwa mobile self-efficacy memiliki hubungan positif dan signifikan dengan mobile usefulness dan mobile ease of use, dan technology self-efficacy juga ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap mobile usefulness dan mobile ease of use.

---

Smartphone technology has developed rapidly all over the world. This has caused merchants, financial institutions, and telecommunication operators to focus their efforts on increasing the number of cellular services available to smartphone users. QR Code payment is one of the services offered in the sector of financial technology. The purpose of this study was to analyze the relationship between social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, mobile ease of use and behavioral intention in the intention to adopt QR Code payments. This study uses the MTAM theoretical framework which is supported by the UTAUT2 model extension. The study was conducted on 303 respondents in Indonesia who have made payments using QR Code payments. The research hypothesis was tested using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using SmartPLS 3. The results of this study indicate a positive and significant relationship between social influence, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, and mobile ease of use on behavioral intention, while facilitating conditions and hedonic motivation were found to have no effect on behavioral intention. In addition, it was found that mobile self-efficacy has a positive and significant relationship with mobile usefulness and mobile ease of use, and technology self-efficacy has a positive and significant relationship on mobile usefulness and mobile ease of use as well."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh dividen tunai terhadap imbal hasil saham dengan memperhitungkan faktor kondisi pasar yaitu pada saat kondisi pasar menguat dan kondisi pasar melemah. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah ada perbedaan imbal hasil saham pada perusahaan dengan dividen dan perusahaan tanpa dividen, selain itu untuk melihat apakah ada perbedaan jika dividen dibagikan pada kedua kondisi pasar tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan dengan dividen ternyata memiliki imbal hasil saham yang kurang menguntungkan dibanding perusahaan tanpa dividen dan dividen hanya berpengaruh pada saat kondisi pasar sedang menguat.

---

This thesis mainly discusses about the effect of cash dividends on stock returns affected by market conditions, whether at the time of advancing market and declining market. This study aimed to see if there is a difference in the company's stock returns that with dividends and firms without dividend, furthermore to see if there is a difference if the dividend distributed either on advancing market or declining market. The research concludes that companies with dividend yields turns out to have a disadvantage stock return compared to companies without dividends and dividends only affect when the market is at advancing conditions."

"ABSTRACTDi era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACTIn the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penurunan tarif pajak dividen terhadap peningkatan dividend payout per saham perusahaan. Selain itu, penelitian juga bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap probabilitas perusahaan untuk meningkatkan dividend payout per saham pada saat terjadi penurunan tarif pajak. Penelitian ini menggunakan metode hypothesis testing dengan menggunakan 141 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dan 2009.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan meningkatkan dividend payout di Indonesia. Struktur kepemilikan juga memiliki pengaruh terhadap probabilitas perusahaan meningkatkan dividend payout. Perusahan dengan kepemilikan publik yang tinggi memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk meningkatkan dividend payout perusahaan, sedangkan kepemilikan asing sebaliknya.

---

This study aims to analyze the impact of the dividend tax reduction to increase the dividend payout per share of the company. In addition, the study also aims to analyze the effect of ownership structure on the probability of firms to increase dividend payout per share at the time of dividend tax reduction. This study uses hypothesis testing method by using 141 samples of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2008 and 2009.The results showed that dividend tax reduction has a positive effect on the probability of the company increased the dividend payout in Indonesia. Ownership structure also has an impact on the probability of the company increased the dividend payout at the time dividend tax reduction occur. Companies with higher public ownership have a higher probability to increase the dividend payout, while foreign ownership otherwise."