Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan mengenai gender masih jarang terlihat pada studi arus utama ilmu hubungan internasional. Selain itu SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) sebagai topik, juga masih kurang banyak mendapatkan perhatian. Karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji SRHR atau lebih khususnya, hak reproduktif perempuan dan bagaimana perempuan membuat pilihan mengenai hal tersebut. Analisis dilakukan dengan pembahasan dari beberapa topik, yakni dari kerangka ekonomi politik internasional, keamanan, kewarganegaraan, identitas, dan politik tubuh.Hasilnya, pembacaan literatur menunjukkan bahwa perempuan memang memiliki kemampuan biologis untuk kehamilan yang dibarengi dengan resikonya tersendiri. Namun di luar hal itu, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh, membentuk, dan membatasi pilihan yang dimiliki dan dibuat oleh perempuan. Baik itu keterbatasan ekonomi, ketidakamanan bergender, kewarganegaraan yang tidak sempurna, bias rasial/etnis, ataupun pemberlakuan kontrol atas tubuh. Kerentanan biologis dan sosial perempuan terkait dengan permasalahan SRHR itu menjadikan pemenuhannya krusial dan merupakan tanggung jawab internasional. Sepatutnya perempuan memiliki pilihan dan kontrol terkait dengan tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Aplikasi perspektif feminis dan hubungan internasional dalam mengkaji isu SRHR ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh pada persoalan yang awalnya lebih dipandang sebagai persoalan individual.

---

ABSTRACT

Discussion regarding gender is still scarce in the field of mainstream international relations. Moreover SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) suffer from lack of priority in the discussion. Because of such scarcity, this study intends to fill the gaps by assessing SRHR or more specifically, women?s reproductive rights and how women make decisions regarding them. Analyses are performed with the discussions of several topics, such as international political economy, security, citizenship, identity, and body politics.

The result of the literature review shows that women do possess the biological capacity for pregnancy along with other related risks, but beyond that, there also exist external factors that influence, shape, and limit the choices that are owned and made by women. Such as constricting economical circumstances, gendered insecurity, imperfect citizenship, racial/ethnic bias, or even the imposition of control over the female body. The biological and social vulnerability of women regarding sexual and reproductive health then, make its fulfillment even more crucial and become a matter of international responsibility. Women should acquire the capability to have control and make choices regarding their own bodies and lives. By using feminist and international perspectives, it becomes possible to study the issue of SRHR more fully, rather than simply accepting it as an individual?s problem."

"Some of the Yellow Book (traditional source of Islamic Study) are taught in a traditional boarding school including sexual and reproductive health issue. Such discussion is the realm of the study of jurisprudence ..."

"This paper investigates the fulfillment of SRHR in rembang during the protest against cement mining in Kendeng Mount. This paper concludes that women's SRHR are being denied by the goverment as the access to water and food ..."

"Risks of women's SRHR is increasing due to limited access to water and food in climate change policy. Women's vulnerability is very high regarding the masculinity of climate-related policy--specifilally the minimum respresentation ..."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. "

"Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

---

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language."

"Skripsi ini membahas mengenai larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas alasan yang berkenaan dengan hak ? hak reproduksi pekerja/buruh perempuan, yaitu mengenai cuti hamil/melahirkan. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut ditinjau dari segi yuridis dan ekonomis, serta perbandingannya dengan pengaturan yang terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat didentifikasi bahwa negara yang relatif baik pengaturannya terkait larangan PHK berkenaan dengan hak cuti hamil/melahirkan adalah negara Vietnam, dikarenakan adanya perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dan intervensi pemerintah dalam mengurangi beban pengusaha berupa pemberian pengurangan pajak operasional perusahaan, penggantian dana, dan jangka waktu cuti hamil/melahirkan yang lebih panjang.

---

This thesis discusses about the prohibition of termination of employment (ToE) for reasons related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth. The type of this research is a normative juridical research and have a quality with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know the rules regarding the juridical and economic terms, and its comparison with the rules addressed in several countries in Southeast Asia, such as Malaysia, Singapore, and Vietnam.

Based on research result, it can be identified that a country with good relatively rules about the prohibition of termination of employment (ToE) related to rights - reproductive rights of women workers / employees of women, particulary maternity leave / giving birth is Vietnam due to the protection of women workers / employees of women and government interventions in reducing the burden on businesses for the provision of tax relief operations, reimbursement, and longer period of maternity leave / childbirth."

"Penggunaan alat kontrasepsi telah meningkat di beberapa negara di dunia. Secara global, dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57% pada tahun 2012. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Indonesia masih rendah, sebanyak 530.818 peserta. Mayoritas peserta KB baru didominasi oleh peserta KB yang menggunakan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), sebesar 88,05%. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 menunjukan yang memilih menggunakan MOW sebesar  155 peserta (4,59%). Jumlah peserta kb baru pengguna MOW angkanya masih rendah jika dibandingkan dengan peserta KB baru pengguna KB suntik (74,5%), MOW (4,95%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan antara Karateristik Ibu dengan Pemilihan  Metode Kontrasepsi Medis Operatif Wanita (MOW) di Puskesmas Sendang Kecamatan Sumber  Kabupaten Cirebon Tahun 2014. Design penelitian ini Kasus Kontrol, pengambilan sampel dilakukan dengan cara proporsional random sampling. Uji statistik menggunaan Chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara umur ibu (p-value 0,007 dan OR 3,7) jumlah anak (p-value 0,000 OR 6,2) riwayat penyakit kronis (p-value 0,011 da OR 4,5), riwayat penyakit kehamilan (p-value 0,025 dan OR 3,1), riwayat persalinan (p-value 0,000 dan OR 0,08) dengan pemilihan metode kontrasepsi medis operatif wanita (MOW).

---

The use of contraceptives has increased in several countries in the world. Globally, from 54% in 1990 to 57% in 2012. Long-Term Use of Contraception Method (LTM) in Indonesia is still low, as many as 530 818 participants. The majority of the new FP FP is dominated by the use of non-Term Contraception Method (Non LTCM), amounting to 88.05%. Data Cirebon District Health Office in 2014 showed that choose to use MOW of 155 participants (4.59%). The number of participants kb MOW user's new figure is still low when compared with the new FP injections (74.5%), MOW (4.95%). The purpose of this study was to determine the relationship between mother Characteristic Method Selection Operative Medical Women's Contraception (MOW) in the sub-district Puskesmas Source Cirebon Spring 2014. Design of this case control study, sampling was done by proportional random sampling. Uses statistical test Chi square test. The research found no relationship between maternal age (p-value 0.007 and OR 3.7) number of children (p-value 0.000, OR 6.2) history of chronic disease (p-value 0.011 da OR 4.5), history of gestational disease ( p-value 0.025 and OR 3.1), history of labor (p-value 0.000 and OR 0.08) with the election of female operative medical contraceptive methods (MOW)."

"ABSTRAKKaum muda di Indonesia masih tereksklusi dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR . PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR dengan memobilisasi sumberdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mememahami bagaimana PKBI memobilisasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Untuk memahami Peran PKBI dalam memobilisasi gerakan kaum muda, penelitian ini menggunakan teori tipologi organisasi masyarakat sipil, teori tipologi LSM serta teori mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda dengan memobilisasi sumberdaya internal dan eksternal. Hasil penelitian ini memperlihatkan tipologi PKBI sebagai LSM cenderung mengalami perubahan pada setiap era. Penelitian ini juga menemukan isu kunci yang memperlemah gerakan kaum muda yaitu kapital sosial antar aktor internal dan eksternal serta belum optimalnya penguatan agency aktor gerakan.

---

ABSTRACTYoung people in Indonesia are still excluded from the fulfillment of sexual and reproductive health and rights SRHR . PKBI facilitates the youth movement for the fulfillment of SRHR by mobilizing resources. The purpose of this study is to understand how PKBI mobilizes the youth movement for the fulfillment of HKSR. This study uses a qualitative methodology. To understand the role of PKBI in mobilizing the youth movement, this research uses theory of civil society organization typology, theory of NGO typology and theory of resource mobilization. This research shows that PKBI facilitates the youth movement by mobilizing internal and external resources. The results of this study show the typology of PKBI as an NGO tended to change in each era. The study also found key issues that weaken youth movement, there is social capital between internal and external actors and agency of movement actor."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"