Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menganalisis pengendalian internal atas fungsi penagihan pada sebuah perusahaan penyedia alat dan jasa untuk industri migas. Analisis dibatasi pada pengendalian umum dan aplikasi. Selain itu, pembahasan difokuskan pada proses pembuatan tagihan untuk penjualan jasa. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik penagihan yang berjalan dengan SOP yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian pada setiap tahap dalam proses pembuatan tagihan. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan usulan perbaikan SOP penagihan dalam bentuk narasi dan bagan alir untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi.

---

This internship report analyses internal control over the billing function of a company supplying equipments and services for oil and gas industry. The analysis is limited to general and application controls. Moreover, the discussion is focused on the invoicing process for sales of services. Analysis is done by comparing the ongoing invoicing practice with the determined SOP and identifying control weaknesses in each step of the invoicing process. Based on the analysis, the writer gave an invoicing SOP recommendation in the form of narrative description and flowchart to correct the weaknesses identified."

"Penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat Jalan Rumah Saldt Pusat Pertamina berlatar belakang Bari lamanya proses yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian berkas tagihan, sehingga sering tidak dapat ditagihkan karena melewati masa penagihan yang telah disepakati oleh perusahaan dan RSPP. Pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi pihak RSPP karena piutangyang tidak terbayar, padahal RSPP harus membayar pajak dan piutang tsb dan membayar biaya pelayanan yang telah diterima pasien.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP belum dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Untuk itu dilihat proses billing di setiap bagian yang terkait dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.Penehtian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. PeneIitian dilakukan dengan pengamatan terhadap proses dan wawancara mendalam. Proses yang diamati adalah pelaksanaan sistim bi1lling pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP mulai dari bagian pendaflaran dan rekam medis, bagian poliklinik dan penunjang medis, bagian verifiaksi administrasi medis, bagian akuntansi keuangan, bagian teknologi dan informasi dan bagian penagihan. Sedangkan wawancara ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem billing pasien dengan jaminan pihak ketiga di instalasi rawat jalan.Hasil penelitian yang didapatkan melalui pendekatan sistem, dimana sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan prosedur sebagai input, pendaftaran, rekam medik, administrasi poliklinik, verifikasi administrasi medis, teknologi informasi, akuntansi keuangan dan penagihan sebagai variabel proses, dan dokumen penagihan piutang yang lengkap dan tepat waktu sebagai output.Untuk memperbaiki sistim billing pasien jaminan di instalasi rawat jalan RSPP perlu diperhatikan lagi kebutuhan jumlah petugas yang hares disesuaikan dengan beban kerja, pemberian uang lembur bagi pegawai yang bekerja melebihi jam kerja, perbaikan sarana yang menunjang tugas-tugas proses billing dan prosedur kerja yang lebih baik dan disosialisasikan ke petugas agar lebih dipahami.

---

Research on the analysis of the billing system execution for guaranteed patients in the out patient ward of Rumah Sakit Pusat Pertamina is based on the length of time required for processing which results in the delay of issuing medical invoices, such that at times, an invoice will not be paid as it has exceeded the payment period agreed by the company and RSPP. This would result as a loss on the part of RSPP as invoices cannot be paid, whereas RSPP would have to pay taxes imposed on said invoices and also pay for services which have been rendered to patient.

Aim of this research is to study the different factors causing the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward to not proceed smoothly and on time. For this purpose, billing procedure in every department involved is examined to identify the factors causing delay.

The research conducted is an analytical descriptive research with qualitative approach. This research is conducted with a study toward the process and intensive interviews. Process observed is the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP starting from the registration desk and medical records, clinic and medical infrastructure, medical administration verification section, accounting section, information and technology information section, and invoicing section. Whereas interviews was conducted to all parties involved in the billing system execution for patients with third party guarantee in the outpatient ward of RSPP. Results obtained by approach system, where manpower, finance, logistics and procedure are input, registration, medical records, clinic administration, medical administration verification, guaranteed patients information technology, accounting and invoicing as variable process, and complete and timely invoicing documents as output.

To improve the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP, it is necessary to consider the manpower requirements which has to be balanced with the volume of work, overtime for employees working outside the normal working hours, improve infrastructure to support the billing process and upgrade/improve the work procedure, and to socialize this information to the workers so that is it understood."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian intern pada siklus pendapatan PT. Kebun. Proses yang dievaluasi adalah proses penagihan dan proses pengambilan kas. Evaluasi dilakukan dengan kerangka teoritis pengendalian internal COSO dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Romney pada siklus pendapatan. Metode laporan ini adalah membandingkan antara kerangka teoritis dengan implementasi nyata di PT. Kebun dengan praktek yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas PT. Implementasi kebun sebenarnya sudah sesuai dengan kerangka teoritis, namun masih ada hal yang perlu diperbaiki. Laporan ini juga menjelaskan refleksi diri penulis selama magang di PT. Kebun. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi penulis di kemudian hari.

---

This Internship Report aims to evaluate the internal control on PT. Kebun’s revenue cycle. The process that are evaluated is the billing process and cash collection process. The evaluation was carried out by the theoretical framework of COSO internal control and Romney’s Accounting Information System application on the revenue cycle. The method of this report is to compare between the theoretical framework with PT. Kebun’s actual implementation with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that majority of PT. Kebun’s actual implementation is comply with the theoretical framework, but there are still things that need to be improved. This report also explains about author’s self-reflection during the internship period at PT. Kebun. This experience becomes a valuable lesson for author in the future."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana keabsahan dan eksekusi invoice sebagai jaminan pembiayaan pada produk digital lending yang ditawarkan oleh PT Pegadaian apabila terjadi wanprestasi maupun adanya invoice fiktif berdasarkan metode penelitian doktrinal dan didukung dengan hasil wawancara dengan PT Pegadaian. Pada tahun 2020 lalu, PT Pegadaian meluncurkan produk Pinjaman Modal Produktif berbasis digital lending dengan jaminan invoice. Melalui produk ini, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha, dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan surat penagihan utang (invoice), yang kemudian dibebankan dengan jaminan fidusia. Invoice pada dasarnya merupakan dokumen yang membuktikan adanya hak tagih, sehingga invoice adalah piutang yang dapat dibebankan dengan jaminan gadai maupun jaminan fidusia. Dalam praktiknya, produk Pinjaman Modal Produktif berbasis digital lending, mengacu pada POJK Pembiayaan, UU Perbankan, dan UU JF. Kedudukan invoice sebagai piutang, artinya terdapat transaksi yang belum diselesaikan antara debitur dengan pihak ketiga, sebelum adanya perikatan antara debitur dengan PT Pegadaian. Apabila terdapat wanprestasi antara debitur dengan pihak ketiga, maka menjadi pertanyaan mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelunasan utang kepada PT Pegadaian, karena pada dasarnya sumber pembayaran jaminan berasal dari pihak ketiga. Selain itu, terdapat juga risiko apabila wanprestasi dikarenakan adanya invoice fiktif, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan pada saat eksekusi.

---

This thesis analyzes the validity and execution of invoices as collateral for financing digital lending products offered by PT Pegadaian in the event of default or fictitious invoices based on doctrinal research methods and supported by the results of interviews with PT Pegadaian. In 2020, PT Pegadaian launched a digital lending-based Productive Capital Loan product with invoice guarantees. Through this product, MSME players who want to get business capital loans can apply for loans ranging from IDR 10,000,000 (ten million rupiah) to IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) with the guarantee of a debt collection letter (invoice), which is then charged with a fiduciary guarantee. An invoice is basically a document that proves the right to collect, so an invoice is a receivable that can be charged with a pledge or fiduciary guarantee. In practice, Productive Capital Loan products are digital lending based, referring to the POJK on Financing, the Banking Law and the Fiduciary Guarantee Law. The position of the invoice as a receivable means that there is a transaction that has not been completed between the debtor and a third party, before there is an agreement between the debtor and PT Pegadaian. If there is a default between the debtor and a third party, then the question arises regarding the party responsible for repayment of the debt to PT Pegadaian, because basically the source of the guarantee payment comes from a third party. Apart from that, there is also a risk if the default is due to a fictitious invoice, which of course will cause problems during execution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

---

This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services.

For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly."

"Tujuan dari laporan magang ini adalah untuk mengevaluasi proses pemasukan tagihan biaya perjalanan dinas pada aplikasi berbasis teknologi yang digunakan di Auditorat Keuangan Negara I yang bertanggungjawab untuk mengaudit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Laporan ini juga menggambarkan refleksis diri penulis berdasarkan kegiatan magang. Evaluasi yang dilakukan untuk laporan ini didasarkan pada penugasan yang telah dilakukan selama masa magang, Metode laporan magang ini adalah dengan membandingkan evaluasi yang dilakukan dengan dengan kerangka kerja yang digunakan sebagai landasan laporan yang meliputi siklus pemrosesan data yang terdiri dari input data, penyimpanan data, dan pengolahan data serta pengendalian internal yang terdiri dari aktivitas pengendalian. Hasil evaluasi laporan magang menunjukan bahwa pada salah satu proses pemasukan tagihan, ada kekurangan dalam pengecekan kelengkapan secara otomatis yang mengakibatkan bertambahnya waktu dalam proses pencairan biaya perjalan dinas.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the billing entry process of official travel expenses on the technology based application used at Principal Auditorate of State Finance I, which is responsible to audit the management and accountability of state finance in the fields of politics, law, defense, and security. This report also describes self-reflection of the author based on the internship activities. The evaluation made for this report is based on the assignments which were done during the internship period. The method of this report is to compare the evaluations made with the framework that is used as the foundation of the report which includes data input, data storage, and data processing in data processing cycle and control activities in internal control. The result of the internship report evaluation shows that in one of the billing entry process, there is no automated completeness check, which results in increased time in the disbursement process of official travel expenses."

"Tujuan tesis ini adalah untuk menilai penerapan program Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) dalam Meningkatkan Kegiatan Pengendalian pada Siklus Aktiva Tetap di Perusahaann Hulu Migas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi lapangan dan studi literature. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan program ICFR secara umum telah sesuai dengan teori dan panduan, namun perlu peningkatan pada pelaksanaan konsep tiga lini pertahanan dan proses pembentukan kesimpulan yang belum sesuai dengan panduan. Penulis menyarankan kepada Perusahaan untuk menetapkan jangka waktu rinci untuk pembangunan unit pengelola ICFR dan memenuhi personel yang kompeten serta menetapkan kebijakan dan prosedur yang dapat menjadikan tone at the top. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih detail mengenai pelaksanaan evaluasi ICFR.

---

The purpose of this thesis is to evaluate the implementation of Internal Control over Financial Reporting to improve control activities on Property Plant & Equipment Cycle. The methode used in research is field and literature study.

The conclussion is that in general the implementation were align with teory and guidance and potential improvement noted regarding of three lines of control defense and the statement of efectiveness.

Researcher recommend the company to set time line of ICFR unit organization establishment and fulfill competence personel required, and set formal policy and procedures of internal control over financial reporting. Researcher also recommend the regulator to set the detail regulation of internal control over financial reporting."

"Laporan magang ini membahas pengendalian internal atas siklus penerimaan kas pada PT AB yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Siklus penerimaan kas pada PT AB berawal dari kegiatan inisiasi penyewaan, pembuatan faktur, penagihan, hingga penerimaan pendapatan yang dapat dibayarkan melalui transfer bank atau menggunakan cek atau giro. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas pengendalian internal yang dikaitkan dengan kerangka pengendalian internal terintegrasi yang diperkenalkan oleh COSO yang terdiri dari lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada siklus penerimaan kas pada PT AB sudah sesuai dengan teori yang ada.

---

This internship report discusses internal control over cash receipts cycle at PT AB which is a company engaged in property. Cash receipt cycle at PT AB begins with activities leasing initiation, invoicing, billing, until receipt of revenue that can be paid by bank transfer or by check or giro. In more detail, this internship report discusses internal controls associated with an integrated internal control framework introduced by COSO consists of five components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. This internship report concluded that the internal controls over cash receipts cycle at PT AB is in conformity with the existing theory."

"Laporan ini membahas tentang isu kritis akuntansi, kebijakan akuntansi, serta prosedur audit terkait aset minyak dan gas bumi di PT Ofsor yang bergerak di industri hulu migas. Pada akhir laporan terdapat analisis terhadap kebijakan akuntansi serta prosedur auditnya. Analisis kebijakan akuntansi mengacu pada teori-teori terkait dalam industri hulu migas serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 16, PSAK 64, serta standar dalam ASC 932. Sementara itu, analisis terkait prosedur audit mengacu pada standar audit internasional (ISA). Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan akuntansi perusahaan cukup sesuai dengan standar meskipun masih butuh penyempurnaan. Prosedur audit yang dilakukan pun telah sesuai dengan teori audit serta standar audit internasional.

---

This report explains the critical issue of accounting, accounting policies, and procedures related to the audit of oil and gas properties in PT Ofsor which engaged in the upstream oil and gas sector. At the end of the report there is an analysis of the accounting policies and audit procedures. Analysis of accounting policies refers to the relevant theories and applicable accounting standards such as PSAK 16, PSAK 64, and ASC 932. Meanwhile, analysis of audit procedures refers to International Standard on Auditing (ISA). Based on those analyses, in general, the company's accounting policies are in accordance with the standards though still need improvement while the audit procedures of oil and gas properties are in accordance with the internal standards on auditing."

"Teknologi informasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan Inovasi Kepatuhan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat membangun mutual trust dalam era baru hubungan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam rangka peningkatan tax ratio di Indonesia. Di tengah tingginya sengketa dan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi pajak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak otoritas pajak, termasuk integrasi data perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Integrasi Data Perpajakan dengan menggunakan e-Faktur Host-to-Host dalam upaya menciptakan hubungan kepatuhan kolaboratif dalam rangka penerapan konsep inovasi kepatuhan pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan melalui studi pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program integrasi data perpajakan di PT X berjalan cukup baik, dilihat berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu penegakan hukum, pemberian fasilitas, dan kepercayaan. Dalam hal ini kegiatan penegakan hukum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih baik dan efisien karena telah didukung oleh peningkatan kompetensi otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penyediaan fasilitas perpajakan dengan memberikan kemudahan berpengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga berpengaruh pada dimensi kepercayaan dimana fakta menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan program ini menciptakan mutual trust dan mutual understanding antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di PT X. Implikasi terhadap penerapan program ini juga dirasakan dari sisi cost of taxation yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

---

Information technology has an important role in efforts to improve tax compliance in Indonesia. The collaborative compliance approach by utilizing information technology is expected to build mutual trust in a new era of relations between taxpayers and tax authorities in the context of increasing tax ratio in Indonesia. In the midst of high disputes and misuse of tax invoices, tax reform is carried out by utilizing information technology to provide convenience in the implementation of taxpayer's rights and obligations. On the other hand, it is expected to improve the quality of tax authority services. This research was conducted to analyze the application of Tax Data Integration using Host-to-Host (H2H) e-Invoice to implementing collaborative compliance. This research was conducted using a post-positivist approach with qualitative methods with innovation in tax compliance and cost of taxation concept. Data collection were carried out through in-depth interviews conducted through studies at PT X. The results showed that the application of the tax data integration program at PT X went quite well, viewed based on the dimensions of law enforcement, provision of facilities, and trust. In this case, law enforcement activities related to taxpayer supervision are carried out better and more efficiently because they have been supported by the increased competence of tax authorities in carrying out their duties. Provision of taxation facilities by providing convenience influences increasing taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. This also affects the dimension of trust where trust between actors leads to a better direction. The implementation of this program creates mutual trust and mutual understanding between PT X and tax authorities. The implications for the implementation of this program are also felt in terms of the cost of taxation issued by both parties.

"