Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tugas dan fungsi DJBC adalah memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya memungut bea masuk, bea keluar dan pajak menerbitkan surat penetapan untuk menagih pungutan negara yang harus dibayar (piutang). Pada pelaksanaannya, piutang yang diterbitkan oleh Bea Cukai sangat banyak jumlahnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang standar untuk mempermudah penatausahaannya. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Data piutang DJBC diharapkan dapat terhimpun secara realtime dengan aplikasi SAPP, sehingga tidak merugikan organisasi maupun stakeholder. Saat ini aplikasi SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai.Berdasarkan wawancara dan data rekonsiliasi piutang DJBC tahun 2014, sekitar 10% data piutang belum terhimpun secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa SAPP belum efektif karena tujuan dari aplikasi ini mengumpulkan data piutang secara realtime. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP.Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC.Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.

---

ABSTRACT

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting customs duties and import taxes in order to optimize country?s revenues. In this case, (DJBC) determination letters to collect account receivables from lost duties and penalties due to false or misleading statements made by importers or exporters. The number of those receivables have been growing significantly. Therefore, it needs a robust system to support and simplify its administration process. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) is an application to manage the underlying account receivables, including conditional receivables relates to a claim for the tax restitution. The Account receivables managed by SAPP are expected to be process in a real-time manner so as to avoid any losses both for the Directorate General of Customs and Excise and the stakeholders. Currently, the SAPP has been implemented at the vertical offices of the Directorate General of Customs and Excise.

Based on interview and reconciliation of account receivables within the Directorate General of Customs and Excise on 2014, there are 10% account receivables which have not been processed and collected in real-time manner. It might proves that the SAPP has not been effectively implemented to manage the account receivables thus it encourages this research to analyze the influencing factors of the SAPP effectiveness.

The research is constructed by a DeLone and McLean Model (2003) that has been adapted with some additional variables. DeLone and McLean Model is a model that has been tested in measuring the effectiveness of an information system. This method uses surveys from the SAPP users in the Directorate General of Customs and Excise. All data surveys has been processed using Structural Equation Model (SEM) by the SmartPLS tool.

The result reveals that System Quality, Information Quality, Service Quality and Facilitating Condition are the factors that has influenced the SAPP performance in the Directorate General of Customs and Excise."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "

"ABSTRAKPT Kepsonic Indonesia dinyatakan pailit pada tanggal 23 Juli 2013, badan usaha tersebut memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan kewajiban pabean terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan mengenai kedudukan piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibanding piutang Direktorat Jenderal Pajak dalam proses kepailitan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, serta mengenai kesesuaian dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 98/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dikaitkan dengan ketentuan hak mendahulu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pasal 39 ayat 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan mengunakan doktrin dan peraturan di bidang kepailitan, perpajakan, dan kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan tagihan Direktorat Jenderal Pajak dan tagihan Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sama, yaitu selaku kreditor preferen, dan keduanya memiliki hak istimewa hak mendahulu.Kata Kunci : Utang Pajak, Bea Masuk, Pajak Impor, Kepailitan

---

ABSTRACTAbstractPT Kepsonic Indonesia was declared bankrupt on July 23, 2013, the business entity has unpaid tax liability to the Directorate General of Taxation and customs duty to the Directorate General of Customs and Excise. The main subject assessed in this paper is regarding the standing of the Directorate General of Taxation rsquo s tax debt and the Directorate General of Customs and Excise rsquo s customs and tax debt in a bankruptcy proceeding as stated in the related legal framework, and also regarding the coherence of the legal consideration in Supreme Court Decision Number 98 K Pdt.Sus Bankrupt 2015 jo. Supreme Court Decision Number 652 K Pdt.Sus Bankrupt 2014 is attributed to the provisions of the preference right of the Directorate General of Customs and Excise in Article 39 paragraph 3 of Law Number 10 of 1995 jo. Law No. 17 of 2006 on Customs and other related rules and regulations. The main subject will be analyzed using doctrine and regulations in the areas of bankruptcy, taxation, and customs. The research method used is normative juridical, which research is conducted by referring to the regulations and literatures using secondary data. From this research, it can be concluded that the standing of the tax and custom debts of the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs are the same, that is, as the preferred creditors, and both government institutions have the privilege of preference right.Keywords Tax Debts, Import Duties, Import Taxes, Bankruptcy"

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ruangpenyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kendala apa sajayang dialami oleh staf pusat arsip inaktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studipustaka. Informan dalam penelitian ini adalah staf Sub Bagian Tata Usaha danKearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teknik wawancara yang digunakanadalah unstructured interview. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagaimanapengelolaan ruang penyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidaksesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku. Hal ini terjadi karenakurangnya pemahaman dan tidak lengkapnya peralatan yang sesuai denganstandar. Kendala yang terdapat di dalam kegiatan penyimpanan adalah lokasipusat arsip inaktif, peralatan serta pemahaman staf kearsipan. Perlunya perbaikanterhadap bagaimana pengelolaan ruang penyimpanan arsip agar kendala dapatdiatasi dan kegiatan penyimpanan menjadi lebih baik dan efektif

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the management of records storage in theDirectorate of Customs and Excise and any constraints experienced by archival’sstaff of the Directorate of Customs and Excise. This study use a descriptiveapproach with qualitative methods. Data was collected by interview, observation,and literature. Informants in this study are staff of Sub Division of Administrationand Archives Directorate of Customs and Excise. Interview techniques used areunstructured interviews. These results indicate how the management of recordsstorage in the Directorate of Customs and Excise is not accordance with theapplicable guidelines or standards. This happens due to the complete lack ofunderstanding and not according to the standard equipment. Constraints in thestorage activity is the location of inactive records center, equipment and lack ofunderstanding in archival’s staff. The management of recods storage improvementare needed, so that obstacles can be resolve and storage activities become moreeffective"

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."

"Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.

---

Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors.

The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes."