Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJumlah produksi film Indonesia telah mengalami peningkatan setiap tahunnya Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah penonton film Indonesia dimana hanya 13 dari total populasi penduduk Indonesia yang memiliki akses ke bioskop Sementara itu sejak film masuk sebagai salah satu subsektor industri kreatif maka triple helix pemerintah pebisnis dan cendekiawan memegang peranan yang penting dalam mengembangkan industri kreatif perfilman Industri perfilman juga diharapkan mampu menghasilkan produk produk komersialisasi yang mengandalkan pemasaran penjualan dan promosi Pada kenyataannya kondisi industri kreatif perfilman saat ini masih belum kondusif dan ideal Permasalahan itu terutama berada dalam rantai penggerak roda industri film rantai produksi distribusi dan eksibisi Pemerintah masih belum bisa menegakkan sejumlah aturan yang telah dirancang Investasi di bidang perfilman masih terbilang minim Apresiasi penonton film Indonesia masih rendah Promosi perfilman masih terkendala kreativitas dan sumber dana Salah satu hal yang harus dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan investasi adalah dengan penyediaan data riset penonton Meskipun demikian untuk membenahi kondisi ini semua pihak memiliki perannya masing masing yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas film Indonesia serta penonton.

---

ABSTRACT

Number of Indonesian film production has been increasing year by year However this is not followed by the growth of Indonesian moviegoers where merely 13 of the population have access to the cinema Meanwhile since film has been included as one of creative industry subsectors so there are parties known as triple helix government business people and intellectual who hold the role that is significant in developing creative industry of film This industry is also expected to be capable in producing commercialization products which has to rely on marketing sales and promotion In fact this industry is not in a conducive and ideal condition yet The main problem is in the chains that drive the industry wheel production distribution and exhibition The government is still poor in upholding to the law that have been well designed The investment in the film industry is still considered as a low rate and the appreciation from moviegoers as well The promotion which is essential is obstructed by the people rsquo s creativity and funding sources Availability of the audience research data is believed as the way that will increase the investment rate Nevertheless all the parties have their own role to be done that will lead to the ultimate goals increasing the quality and quantity of Indonesian films and the moviegoers as well."

"Penelitian ini membahas tentang pemaknaan pengguna media sosial saat menyaksikan iklan naratif secara vertikal. Studi ini bertujuan untuk memahami pengalaman pengguna yang memiliki latar belakang pada bidang periklanan dan kreatif dalam memahami pesan Film X & Y di TikTok. Film pendek vertikal tersebut menjadi pengalaman baru dan unik karena pada awalnya pengguna terbiasa menyaksikan video narasi melalui format horizontal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada empat orang informan yang berusia 20-23 tahun. Studi ini menemukan bahwa pengguna dapat mengelaborasi iklan naratif dari pesan implisit, orientasi gambar sinematik, kualitas akting, latar musik, serta potensi film vertikal di masa depan. Studi selanjutnya dapat menjelaskan pengguna media sosial yang mempunyai beragam latar belakang, minat, dan rentang umur untuk melihat pemaknaan khalayak terhadap iklan naratif vertikal lebih luas.

---

This research examines social media users’ understanding of watching vertical narrative advertising. The study aims to acknowledge users’ experience who have advertising and creative background in understanding messages of Film X & Y on TikTok. The vertical short film encouraged new and unique experiences in terms of users’ habit of watching narrative video in horizontal format. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews with four participants aged 20-23 years old. The research shows that social media users can elaborate on vertical narrative advertising based on its implicit message cognitively, cinematic orientation, acting performance, soundtrack, and the future of vertical web series. Future research could explain social media users’ who have various background, interest, and age range to examine the audiences broaden understanding of watching vertical narrative advertising."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer diIndonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputeroleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yangberkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah adabeberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UULarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanyakebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secarasignifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasaprogram komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing denganmembuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri programkomputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis iniditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf adalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikanperlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputerdan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnyaindustri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitianditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidahkepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnyaterhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standarpengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjangpengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosiyang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintahpelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehinggadiharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal regulation on computer program industrialindustry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computerprogram takes a government big enough budget. Legal arrangements relating tocomputer programs before and after the Reformation there has been some relatedlaws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of MonopolisticPractices Act and Unfair Competition. However, this policy does not makecomputer programs industry expanded significantly. The Indonesian governmentmust prepare the industrial products and services of a computer program toincrease the capabilities and competitiveness by making industry to developpolicies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter theASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the descriptionof the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1)letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against softwareapplication developers and computer program how the rules and policies inaccordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry toencourage the growth of creative industries products and services of computerprograms. From the results of the study found that the various sets of rules havenot been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legalaccountability, particularly to software products. Related settings such as industrystandard computer program development, medium-term plans and long-termdevelopment of computer programs, system settings associated with effectivepromotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulationof Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully willbe able to develop a computer program industry in Indonesia."

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"Industri kreatif adalah industri yang berbasis pada  kreativitas manusia dan  mengandalkan pengetahuan dan penelitian  untuk  menghasilkan kemampuan berinovasi. Pada umumnya, industri kreatif di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk memperoleh pengetahuan, sehingga membutuhkan  sumber daya eksternal yaitu dengan cara berkolaborasi dengan universitas, aktif berjejaring dalam komunitas bisnis, dan memanfaatkan dukungan pemerintah, yang disebut sebagai ekosistem inovasi industri kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji model stratejik ekosistem inovasi industri kreatif pada kota kreatif di Indonesia, yang terdiri dari UMKM Industri kreatif, Universitas, Jejaring Komunitas bisnis, dan Pemerintah dengan menganalisis proses inovasi yang terdari dari variabel learning orientation, collaboration with universities, networking capability, dan government support. Unit analisis dari penelitian ini adalah UMKM industri kreatif di kota Bandung, Malang dan Solo sebagai kota kreatif yang mewakili kota kreatif di Indonesia  Sedangkan, responden penelitian terdiri dari 156 pemilik dan atau manajer UMKM industri kreatif di kota Bandung, 160 responden di Malang dan 160 responden di Solo, dengan total responden adalah 476 responden. Analisis hasil survei dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning orientation menghasilkan innovation performance melalui collaboration with universities, networking capability, dan innovation capability yang dibangun melalui proses inovasi dalam ekosistem inovasi industri kreatif. Sementara itu, peranan government support tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dari collaboration with universities, networking capability dan learning orientation pada innovation capability. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan pula bahwa learning orientation dari UMKM industri kreatif merupakan driver utama dari pada pembangunan innovation capability dan innovation capability yang dibangun menghasilkan innovation performance.

---

The creative industry is an industry that based on creativity, knowledge and research in creating innovation. Most of the creative industry players in Indonesia are classified as SMEs who have lack of resources in obtaining knowledge, so they need external resources by collaboration with universities, actively networking with business community and utilizing the government support, which is referred as an innovation ecosystem. The objective of this study is to analyze the model of innovation ecosystem for the creative industry in the creative cities of Indonesia, which consists of SMEs in the creative industry, universities, business community network, and government by analyzing the innovation process which variables are learning orientation, collaboration with universities, networking capability and government support.  Unit analysis of this study is SMEs in the creative industry in Indonesia. The respondents are 476 owners or and managers of SMEs in the creative industry in Bandung (156 respondents), Malang (160 respondents) and Solo (160 respondents).  The survey results are analyzed using Structural Equation Modeling Method (SEM). The results show that learning orientation produces innovation performance through networking capability, collaboration with universities, and innovation capability, which are developed through the process of collaborative innovation in the innovation ecosystem of the creative industries. Meanwhile, the role of government support is not significant in moderating the relationship between collaboration with universities, networking capability, and learning orientation on innovation capability. Hence, the research indicates that learning learning of SMEs in the creative industry is the main driver in building innovation capability which produces innovation performance."

"Penelitan ini mengidentifikasi profil dan mengukur kualitas layanan fasilitas fisik dan jasa creative hub yang berada di DKI Jakarta. Kuesioner penelitian dikumpulkan dari 7 creative hub swasta dan 5 creative hub Pemerintah DKI Jakarta serta 44 pelaku industri kreatif yang bekerjasama dengan creative hub tersebut. Fasilitas fisik yang tersedia di creative hub adalah ruang studio kerja, ruang workshop, ruang pembuatan prototype produk, ruang kantor bersama, ruang konferensi, pameran, seminar, cafe atau restoran, ruang display produk. Layanan jasa yang ditawarkan oleh creative hub adalah perluasan jaringan, event dan pemeran, virtual office, bantuan pemasaran. Analisis SERVQUAL digunakan untuk mengetahui gap kualitas layanan creative hub. Terdapat 3 variabel dari 5 variabel fasilitas fisik yang mempunyai nilai positif yaitu (1) ruang workshop, (2) ruang pembuatan prototype produk (3) Ruang Konferensi, pameran, seminar, dan semacamnya. Layanan jasa kreatif secara keseluruhan mempunyai nilai yang dibawah ekspektasi dari pelaku industri kreatif dengan hanya satu variabel yaitu bantuan pemasaran yang mempunyai penilaian diatas ekspektasi pelaku industri kreatif. Uji-t berpasangan dan willcoxon signed rank test untuk mengetahui signifikansi gap layanan creative hub yang dirasakan pelaku industri kreatif. Variabel yang mempunyai nilai signifikan tidak sesuai ekspektasi dari pelaku industri kreatif adalah (1) Know-how, (2) pengembangan bisnis dan komunitas/layanan inkubasi bisnis dan teknologi, (3) Pelatihan (training), (4) ruang virtual.

---

This research identify the profiles and to measure the quality of creative hub facilities and services in DKI Jakarta. The questionnaires of the research are collected from 7 private creative hubs and 5 creative hubs of DKI Jakarta Government and 44 creative industry actors working with the creative hub. The physical facilities which are available in the creative hub are studio space, workshop space, space to develop the prototype products, shared workspace, conference room, exhibition, seminar, or restaurant, product display room. The services offered by the creative hub are network expansion services, event and actors, virtual office and marketing assistance. SERVQUAL analysis is used to know the gap of the quality of creative hub service. There are 3 variables of 5 variables of physical facilities that have positive values, namely (1) Workshop space, (2) space to develop the prototype products (3) Conference rooms, exhibitions, seminars, and others. The Creative services overall have a value that is below the expectations which only have one variable that is marketing assistance that has the assessment above the expectations. The paired t-test and Wilcoxon signed rank test are used to find out the significance of the gap of creative hubs services perceived by the creative industry actors. The services that have significant value which are not expected by the creative industry actors are (1) Know-how, (2) The business development and community/services of business incubation and Technology, (3) Training, (4) virtual space."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan yang terdapat dalam industri kreatif di Indonesia. Meskipun UU Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai perjanjian kerja yang menjadi sebab awal suatu hubungan kerja, dalam praktiknya banyak ditemui bentuk hubungan hukum lainnya di luar rezim UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan bagaimanakah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mengatur terkait hubungan kerja di Indonesia; (2) menjelaskan bagaimana perkembangan pasar ketenagakerjaan pada sektor industri kreatif di Indonesia; dan (3) menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan pada industri kreatif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode doktrinal dan pendekatan konseptual mengenai hubungan untuk melakukan pekerjaan di Industri kreatif. Industri kreatif yang didominasi oleh pekerja bebas diproyeksikan menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi kreatif dinilai mampu menyediakan permintaan lapangan kerja dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi masih ditemui banyak aspek yang luput dari kepastian hukum sehingga berpotensi merugikan para pelakunya. Skripsi ini menemukan keterbatasan konsep hubungan kerja yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan melalui PKWT dan PKWTT. Dalam indsutri kreatif ditemukan bentuk-bentuk hubungan untuk melakukan pekerjaan lainnya seperti hubungan pada freelancer, pekerja vendor, dan kemitraan. Sementara hubungan kerja yang dibentuk melalui PKWT dan PKWTT dalam industri ini memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter perjanjian kerja pada umumnya.

---

This thesis discusses the forms of employment relationships found in the creative industry in Indonesia. Although the Labor Law has regulated the employment agreement which is the initial cause of an employment relationship, in practice there are many other forms of legal relationships outside the Labor Law regime. This research aims to: (1) explain how the provisions in the Labor Law regulate employment relationships in Indonesia; (2) explain how the development of the labor market in the creative industry sector in Indonesia; and (3) explain how the forms of relationships to perform work in the creative industry in Indonesia. This research is conducted using doctrinal methods and conceptual approaches regarding the relationship to perform work in the creative industry. The creative industry, which is dominated by free workers, is projected to become one of the main pillars of the national economy. The development of the creative economy is considered capable of providing employment demand and contributing to the economic growth of a country, but there are still many aspects that escape legal certainty, potentially harming the perpetrators. This thesis finds the limitations of the concept of employment relationship regulated by the Labor Law through PKWT and PKWTT. In the creative industry, there are other forms of employment relationships such as those between freelancers, vendor workers, and partnerships. Meanwhile, the employment relationship formed through PKWT and PKWTT in this industry has its own character that is different from the character of employment agreements in general."

"Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang multiguna untuk membantu pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi mereka yang berkiprah di dunia perfilman. Sebelumnya telah ada teknologi komputer untuk memanipulasi gambar seperti computergenerated imageries (CGI) pada proses pembuatan film khususnya dengan genre aksi, fantasi, horor, ataupun film-film yang mengangkat kisah pahlawan sehingga melahirkan istilah sinema sintetis. Kecerdasan artifisial hadir sebagai teknologi termutakhir yang tidak hanya dapat memanipulasi gambar tetapi juga suara dan video dengan mempelajari pola dan struktur dari sekumpulan data untuk menciptakan karakter, latar belakang, dan efek visual lainnya. Kecerdasan artifisial memanfaatkan tidak terkecuali data biometrik aktor khususnya untuk tujuan penciptaan karakter yang menandakan bahwa data pribadi aktor memerlukan pelindungan hukum selain pelindungan terhadap kekayaan intelektualnya. SAG-AFTRA Strike yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat menjadi salah satu tonggak bahwa pelaku industri perfilman khususnya aktor memiliki kekhawatiran tersendiri atas penggunaan kecerdasan artifisial yang belum memiliki regulasi spesifik sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Tulisan ini menganalisis pemanfaatan kecerdasan artifisial pada industri perfilman di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sekaligus peraturan terkait, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 (SE 9/2023) sebagai dasar perlindungan bagi aktor Indonesia terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial. Meskipun demikian, pengaturan hukum yang ada di Indonesia belum selengkap peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan Amerika Serikat mengenai tata cara perlakuan atau penanganan terhadap data biometrik dan masih bergantung kepada kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dan wawancara bersama tokoh-tokoh industri perfilman Indonesia.

---

Artificial intelligence (AI) is a versatile technology aimed to help humans conduct their work, including those who works in the film industry. There were also other computer technologies prior to AI used to manipulate images such as computergenerated imageries (CGI) to aid filmmaking especially for action, fantasy, horror genres, or movies about superheroes which produced the term synthetic cinema. AI serves as an advanced technology which can also manipulate sounds and videos by studying patterns and structures of a set of data to generate characters, backgrounds, and other visual effects. AI utilizes different sets of data such as biometric data of actors to create a character, showing that actor’s personal data requires legal protection aside from their intellectual property rights. The SAG-AFTRA Strike which happened in America in 2023 was a signal that people in the film industry, especially actors, have their own concerns regarding the usage of AI which have yet to be regulated through a specific regulation, posing legal uncertainty. This research analyzes the usage of AI in Indonesia, the European Union, and the United States’ film industry, the related regulations, as well as accountability in cases of violations. Indonesia currently have Law Number 27 of 2022 (PDP Law) and Circular Letter of the Ministry of Communication and Informatics Number 9 of 2023 (SE 9/2023) providing basic protection for Indonesian actors against the usage of AI. However, the regulations available in Indonesia is not as comprehensive as the ones available in the European Union and the United States and still relies more on contracts, particularly on how to handle biometric data. This research was conducted through literature studies and interview with Indonesia’s prominent film industry figures."

"Precariat di industri kreatif merupakan kelompok yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi namun memiliki ketidakamanan pekerjaan dan rentan menghadapi eksploitasi yang berkedok fleksibilitas. Kerentanan yang mereka alami meluas pada kehidupan mereka, salah satunya keamanan bermukim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa aspirasi merumah precariat di industri kreatif di Indonesia khususnya pada kelas ekonomi pendapatan rendah hingga menengah atas. Menggunakan etnografi studi kasus yang dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini mengeksplorasi delapan informan yang merupakan pekerja di industri kreatif Indonesia yang terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan. Untuk menjelaskan precariat di industri kreatif Indonesia, peneliti menggunakan tiga dimensi precariat menurut oleh Guy Standing, yaitu: dimensi hubungan produksi, dimensi hubungan distribusi, dan dimensi hubungan dengan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mendalami bagaimana cara merumah precariat di industri kreatif Indonesia dan kondisi mereka di konteks sistem perumahan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah aspirasi merumah bagi precariat di industri kreatif di Indonesia ada tiga: tetap tinggal bersama orang tua; memiliki rumah baru; dan aspirasi merumah yang didorong oleh rencana karir dan pendidikan di masa depan. Penelitian ini juga menyoroti kondisi dilematis yang dihadapi precariat di industri kreatif ketika mereka mengikuti program rumah subsidi.

---

Precariat in the creative industry is a group that is glorified to drive the economy but has job insecurity and is vulnerable to exploitation under the guise of flexibility. The precariousness that they experienced extend to their lives, one of which is housing security. This research aims to understand what are housing aspirations of  precariat in the creative industry in Indonesia especially in the lower income to upper middle income economic classes. Using ethnographic case studies equipped with in-depth interview techniques and direct observation, this research explores eight informants who are workers in the Indonesian creative industry, consisting of five men and three women. To explain the precariat in Indonesia's creative industries, researchers use three dimensions of the precariat according to Guy Standing, namely: the dimension of production relations, the dimension of distribution relations, and the dimension of relations with the government. Apart from that, this research also explores how to house the precariat in Indonesia's creative industries and their conditions in the context of the housing system in Indonesia. The findings from this research are that there are three aspirations for living at home for the precariat in the creative industries in Indonesia: remaining with their parents; have a new house; and housing aspirations driven by future career and educational plans. This research also highlights the dilemma faced by them when they participate in the subsidized housing program."

"Industri film Indonesia mengalami penurunan perolehan jumlah penonton yang cukup signifikan pada tahun 2011. Akibatnya film Indonesia mengalami kesulitan untuk bersaing dengan film impor. Untuk mengatasinya diperlukan suatu strategi industri yang tepat. Analisis SWOT merupakan metoda untuk mendapatkan strategi bedasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada suatu industri. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap strategi yang dihasilkan dengan analisis SWOT menggunakan Proses Analisis Hirarki (AHP). Hasilnya, strategi diprioritaskan untuk dapat mengatasi permasalahan industri film Indonesia adalah alternatif strategi Strength-Opportunities.

---

Indonesian film industry has decreased the acquisition of a significant number of moviegoers in 2011. As a result, the film Indonesia has struggled to compete against imported films. The purpose this study is to solve the problem by a proper industrial strategy. SWOT analysis is a method to get the strategy based on the strengths, weaknesses, opportunities and threats that exist in the industry. Then, we do the weighting of the strategy produced by the SWOT analysis using the Analysis Hierarchy Process (AHP). The results, strategies that is prioritized to address the problems of the Indonesian film industry is an alternative strategy of Strength-Opportunities."