Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengonsumsi daging anjing sudah menjadi sebuah kebiasaan umum dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi simbol untuk beberapa kelompok etnis di seluruh dunia. Dogs Are Not Food (DANF) adalah sebuah gerakan sosial yang ditujukan untuk melarang konsumsi daging anjing. Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa organisasi hak asasi satwa di Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa mereka melarang konsumsi daging anjing sementara mereka masih mengonsumsi satwa lain? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini menggunakan konsep analisa framing, data diperoleh dengan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis satwa atau pendukung gerakan DANF. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkritik gerakan tersebut, penelitian ini mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan sosiologis mengenai fungsi anjing di masyarakat dan menganalisa framing dari gerakan DANF di mana argumen utama dari tulisan ini terkait dengan framing yang digunakan oleh gerakan DANF yaitu untuk memanusiakan satwa. Sehingga melarang konsumsi daging anjing menjadi tujuan dari gerakan DANF.

---

Consuming dogs has been a common practice in the past few decades and has became a symbol for several ethnic groups all around the world. Dogs Are Not Food (DANF) is a new social movement aimed to ban the dog meat consumption, initiated by several animal rights organizations in Indonesia. Why do they ban the consuming of dogs whilst they still consuming the other animals? Drawing on qualitative research on framing analysis, this study uses participant observation and in-depth interview with some informants who identified themselves as either animal activists or the proponents of DANF. Differing with previous studies that are too critical, this article sought to give a sociological explanation about the functions of dogs in society and analysing the framing of DANF social movement in which I argue tries to humanize the non-human animal. Thus banning dog meat consumption became the goals of DANF social movement."

"This book is a ground-breaking, highly innovative addition to the literature on cancer care. Detailing a comprehensive summary of truly impressive research demonstrating the ability of dogs to serve an important therapeutic role within the cancer arena and in other serious medical conditions, the text provides highly practical advice and very helpful “tips” to ensure that those who wish to employ dogs to assist the cancer patient have the necessary knowledge and “tools” to optimize outcomes. "

"The Internet has allowed new methods of activism to bloom, one of it being slacktivism. This paper highlights the importance of slacktivists in promoting real-life activism in the #TolakOmnibusLaw (#RejectOmnibusLaw) case. Omnibus bill is perceived to be putting the laborers at disadvantage and furthering business owners advantages. This research looks deeper into how we can channel online slacktivism into tangible, real-life activism. In order to do so, this paper has selected seven tweets with the hashtag #TolakOmnibusLaw (#RejectOmnibusLaw) to be analyzed to achieve its research objectives. This study shows that the accounts that posted the tweets are managed by various types of people to prove that slacktivists do not only comprise of young people. An analysis of these tweets led to findings that slacktivists help advertise and organize real-life movements and that social media has created a new way for the general public and government officials to communicate in a much easier setting than before. In other words, online slacktivism to some degree can be channeled into real-life activism, particularly in creating awareness on certain issues.

---

Internet telah memungkinkan metode baru aktivisme untuk berkembang, salah satunya adalah slacktivism. Studi ini akan menyorot pentingnya slacktivists dalam mempromosikan aktivisme di kehidupan nyata dalam kasus #TolakOmnibusLaw. Omnibus law dipandang oleh masyarakat sebagai merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana slacktivism daring dapat disalurkan menjadi aktivisme di kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan makalah ini, dipilih tujuh tweet dengan tagar #TolakOmnibusLaw untuk dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa tweet diunggah oleh akun-akun yang dikelola oleh berbagai tipe orang dan ini membuktikan bahwa slacktivists tidak hanya terdiri atas kaum muda. Analisis terhadap tweet menunjukkan bahwa para slacktivist membantu mengiklankan dan mengatur gerakan aktivisme di kehidupan nyata dan bahwa media sosial telah menciptakan cara baru bagi masyarakat umum dan pejabat pemerintahan untuk berkomunikasi dalam situasi yang jauh lebih mudah ketimbang waktu lalu. Dengan kata lain, pada level tertentu slacktivism di dunia daring dapat menjelma menjadi aktivitas di dunia nyata, khususnya dalam menciptakan kesadaran (awareness) pada isu tertentu."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsipemerintahan Negara dl bidang pemeliharaan keamanandan ketetiban masyarakat penegakqn hukum perlindunganpengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankanfungsinya kepolisian tldak dapat bekerja sendiri akan tetapi jugamelibatkan masyarakat yang yang dilayaninya baik sebagai subgek pelayananmaupun sebagai objek pelayanan"