Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pergolakan yang terjadi di Suriah hingga belakangan ini merupakan salah satu pergolakan di era ArabSpring. Pergolakan yang terjadi karena adanya tuntutan kesejahteraan ekonomi dari rakyatnya, berujungpada munculnya konflik vertikal, yaitu perlawanan rakyat Suria pada Pemerintah pimpinan BasharAssad. Dalam perkembangannya, konflik internal ini meluas hingga menjadi konflik internasional dandampaknya pun juga dirasakan oleh negara-negara lain selain Suriah. Turki menjadi salah satu negarayang mendapatkan dampak langsung dari konflik di Suria dengan kedatangan para pengungsi Suria keTurki, baik untuk menetap dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Turki maupun menjadikanTurki sebagai tempat transit dengan tujuan menuju negara-negara di wilayah Eropa Barat. Tulisan inibertujuan untuk menjelaskan bagaimana pergolakan di Suriah bisa terjadi dan bagaimana Turki sebagainegara yang berbatasan langsung dalam menyikapi imbasnya. Metode yang digunakan adalah studipustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber jurnal dan surat kabar yang membahaspersoalan Suriah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriahdipengaruhi dua faktor, yaitu: politik dan ideologi.

---

The turbulence in Syria until recently was one of the upheaval in the Arab Spring era. The turbulence which was

caused by the demands of economic welfare of the people, led to the emergence of vertical conflict, the government

run by Bashar Assad and the opposing Syrian people. But in its development, this turbulence extends to international

conflicts and the impact is also felt by other countries besides Syria. Turkey becomes one of the directly affected

country as refugees fled to the country either for residing and getting protection from the Turkish Government or

making the country as a transit before moving to Western European countries. This article aims to explain how the

turbulence in Syria happened and how Turkey as a country that borders directly, responses to the impact. The method

used is the bibliography method by collecting and analyzing sources from journals and newspaper which discuss the

issues obtained by the author. The result of the analysis shows that Turkish policy is influenced by two factors in

dealing with the Syian refugess: politics and ideology."

"Pergeseran kebijakan Turki dari Open Door Policy menjadi Close Door Policy pada tahun 2015 berdampak terhadap ruang gerak pengungsi Suriah yang ada di Turki, sehingga dalam penelitian ini akan membahas apa yang menyebabkan Turki merubah kebijakannya dalam urusan pengungsi Suriah, tercatat hingga tahun 2017 Turki menjadi negara penerima pengungsi  terbanyak dalam kurun waktu tujuh tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara sekretaris tiga Duta Besar Turki untuk Indonesia di Jakarta dan wawancara kepada salah satu warga local dari Gaziantep salah satu daerah perbatasan Turki dengan Suriah dan bekerja sebagai staf PBB yang aktif di beberapa NGO. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menggunakan Teori kebijakan public dan konsep pengungsi yang digunakan untuk menganalisa fakto-faktor yang mempengaruhi Turki mengambil kebijakan tersebut, dan dampaknya terhadap para pengungsi, Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Turki adalah keamanan, ekonomi, politik dan sosial. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik.

---

Turkey's policy shift from the Open Door Policy to the Close Door Policy in 2015 impacted Syria's refugee movement in Turkey, This research discusses about Turkish policy toward Syrian refugees, Turkey is the country with the largest Syrian refugees until 2017. This study is a qualitative research by using descriptive analysis method. Primary data is collected through interviews with of the third Turkish Ambassadors to Indonesia in Jakarta and second  interview to one of the local citizens from Gaziantep Mr. Beyhan working as an active United Nations staff in several NGOs. Secondary data are used to help elaborating several points in this present research, obtained via library printed researches, articles, journals and electronic data publication. This study uses the theory of public policy, Conflict Theory and the concept of refugees used to analyze the factors influencing Turkey's policy, and its impact on the refugees. Based on research conducted that one of the factors affecting Turkish policy is security, economy, politics and social. So the purpose of this study can answer the problems and the results can be used as a reference or literacy in academic activities."

"Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melandasi Turki mengubah kebijakan luar negerinya sejak konflik sipil terjadi tahun 2011 di Suriah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada causal process tracing sebagai teknik analisis data. Dengan kerangka analisis politik luar negeri, penelitian ini menemukan adanya faktor internal dan eksternal sebagai pembentuk perubahan kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari isu politik identitas, pragmatisme ekonomi, dan peran kelompok kepentingan. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari ancaman eksistensial, guncangan eksternal, desakan publik, dan persaingan di kawasan. Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan sikap Turki dilandaskan pada kepentingan nasionalisme Turki yakni mencegah terbentuknya Negara Kurdi di Suriah Utara, mengendalikan kelompok Islam Radikal di Suriah, membentuk pemerintahan baru di Suriah sesuai dengan kehendak Turki, menguasai akses sumber energi di Suriah, dan melindungi wilayah kedaulatannya dari ancaman dan efek limpahan konflik Suriah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi penting. Pertama, secara akademik yang menawarkan penyempurnaan lebih lanjut dari teori perubahan politik luar negeri dengan menggabungkan pendekatan berbasis struktur dan agen. Kedua, rekomendasi kebijakan yang menawarkan secara idealitas bahwa Turki harus mengembalikan karakteristik politik luar negeri Zero Problem with Neighbour yang cenderung mengedepankan soft power dibanding hard power.

---

This study analyzes the changes in Turkey's foreign policy towards Syria. The analysis in this study identifies the causal factors that underlie Turkey's change in its foreign policy since the civil conflict occurred in 2011 in Syria. This thesis uses a qualitative research method based on causal process tracing as a data analysis technique. With the framework of foreign policy analysis, this research finds internal and external factors as the shapers of foreign policy changes. Internal factors consist of identity politics, economic pragmatism, and the role of interest groups. Then, external factors consist of existential threats, external shocks, public pressure, and competition in the region. Based on this analysis, the authors conclude that Turkey's policy changes are based on the interests of Turkish nationalism, namely preventing the formation of a Kurdish State in Northern Syria, controlling Radical Islamic groups in Syria, forming a new government in Syria under Turkey's will, controlling access to energy sources in Syria, and protect its sovereign territory from the threats and spillover effects of the Syrian conflict. Based on the analysis results, this study offers two important recommendations. First, academically that offers a further refinement of the theory of foreign policy change by combining a structure-based and agency-based approach. Second, policy recommendations offer ideals that Turkey must restore the characteristics of a "Zero Problem with Neighbor" foreign policy, which tends to prioritize soft power over hard power."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah. Selain beberapa alasan yang mendasari terjadinya kerja sama antar keduanya, penelitian ini juga memaparkan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Suriah tersebut. Berdasarkan data UNHCR tahun 2018, Turki menjadi negara yang menerima pengungsi Suriah paling banyak dibandingkan negara tetangga Suriah lainnya. Akibat penerapan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dilakukan Turki, jumlah pengungsi Suriah semakin bertambah setiap tahun hingga akhirnya masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Turki menjalin kerja sama bilateral dengan Uni Eropa salah satunya dengan cara meminta bantuan luar negeri kepada Uni Eropa. Kesediaan Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turki disertai dengan beberapa motif demi menguntungkan pihak Uni Eropa. Penjabaran mengenai alasan dan bentuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan yang diberikan sebagai upaya kerja sama antara Turki dan Uni Eropa, maka digunakan teori kerja sama internasional (international cooperation). Sementara untuk mengetahui alasan di balik kerja sama tersebut digunakan konsep pendekatan berupa motif (motives). Data diperoleh melalui literatur yang sudah tersedia karena termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa bentuk kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam upaya mengatasi pengungsi Suriah meliputi dikeluarkannya kebijakan untuk mengontrol laju arus pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki dan Uni Eropa. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Uni Eropa kepada Turki untuk para pengungsi Suriah. Sementara alasan dilakukannya kerja sama di antara keduanya ialah mencakup enam kategori motif: kemanusiaan, ekonomi, stratejik, identitas, ideologi, dan kondisi lingkungan.

---

The aim of this study is to find out the motives behind Turkey and European Union cooperation in dealing with Syrian refugees. In addition, this study also explained the forms of cooperation carried out by Turkey and European Union in dealing with the problems of Syrian refugees. Based on UNHCR data in 2018, Turkey was the country that hosted Syrian refugees the most, compared to other neighboring Syrian countries. As a result of the implementation of the Open Door Policy carried out by Turkey, the number Syrian refugees continued to increase every year as they finally reached some other countries in the European Union. To overcome this problem, Turkey has made a bilateral cooperation with the European Union one of which is by requesting foreign aid to the European Union. The willingness of the European Union to provide assistance to Turkey is accompanied by several motives to benefit the European Union. The description of the reasons and forms of cooperation between Turkey and the European Union is analyzed using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. To find out what forms of assistance are provided as collaborative efforts between Turkey and the European Union, the theory of international cooperation is used. While to find out the reasons behind this cooperation, the concept of approach is used in the form of motives. Data is obtained through literature that is already available because it is included in library research. This study found results that form the cooperation of Turkey and the European Union in an effort to overcome Syrian refugees including the issuance of policies to control the flow of Syrian refugees entering the territory of Turkey and the European Union. In addition, another form of cooperation is the provision of foreign aid by the European Union to Turkey for Syrian refugees. While the reason for the cooperation between both of them contained six categories of motives: humanitarian, economical, strategic, ideology, identity, and environment."

"Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan Uni Eropa – Turkey Statement. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan. Namun Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirlah EU – Turkey Statement dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – Langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi.

---

The methodology in this research uses Literary Studies and is a qualitative and descriptive analysis. The study will focus on the researchers' goal of conducting an Analysis of cooperation conducted by the EU and Turkey in dealing with the refugee crisis. The analysis will be based on the implementation of the results of the Joint Agreement between the EU and Turkey within the European Union – Turkey Joint Action Plan and the European Union – Turkey Statement. The process of international cooperation by the European Union and Turkey in dealing with the refugee crisis attracted researchers to conduct research on the cooperation carried out. The final agreement between the EU and Turkey in the EU-Turkey statement is said to have a more effective impact on the handling of the Syrian refugee crisis than the previous cooperation, the EU – Turkey Joint Action Plan. But the European Union – Turkey Joint Action Plan has not complied with the results of the 1951 Geneva Conventions, then came the EU – Turkey Statement in addressing the issue of the Syrian refugee crisis and the Steps taken by the EU – Turkey in dealing with Syrian Refugees. In this case, the researchers will also conduct an analysis of the policies made between Turkey and the European Union in addressing the Syrian refugee crisis and discussing the regional threats that occur. The purpose of this study is to find out how the European Union and Turkey are coping with Syrian Refugees, the steps taken in addressing the Syrian refugee problem and the Regional threats that occur."

"Skripsi ini membahas penerapan kebijakan Amerika Serikat dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Vietnam di kamp Pulau Galang pada tahun 1977 sampai dengan 1981 atau pada masa Presiden Jimmy Carter. Tujuan dari penelitian ini adalah menjadi bahan penyelesaaian pengungsi pada masa sekarang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan penulisan eksplanatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amerika Serikat menerapkan kebijakannya atas adanya tekanan dan mewujudkan nilai-nilai HAM yang diperjuangkannya.

---

This thesis explains about the role of United States of America in solving the issues of Vietnamese refugees at Galang Island camp during 1977 until 1981 or the period of Presidency Jimmy Carter. The purpose of this thesis is to become a solving material of refugee problems these days. This thesis uses the method of historical writing and explanative descriptive. The conclusion of this thesis is United States apply its policy because of the pressure and to manifest the values of human rights."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari sikap Rusia di dalam DK PBB mengenai konflik Suriah pada tahun 2011 - 2014. Pada bagian awal, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, respon internasional dan langkah kebijakan luar negeri Rusia terutama dalam perannya sebagai anggota dari DK PBB.Dalam proses analisa, penelitian ini menggunakan teori dari William D.Coplin yang menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat faktor-faktor yaitu konteks internasional, politik domestik, ekonomi dan militer. Pada bagian akhir, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Putin dan bagaimana perannya sebagai pemimpin Rusia dalam tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional Rusia dalam konflik Suriah.

---

The purpose of this research is to identify factors that determined Russia's decision in UNSC regarding Syria conflict from year 2011 to 2014. First, this thesis will explain the conflict background, international response and Russia's foreign policy decision as a permanent member of the UNSC.In analyzing the factors, the thesis used William D. Coplin theory of foreign policy decision making. This theory comprises of several factors in determining foreign policy international context, domestic politics, economy and military. In the last chapter, this thesis will analyse Putin's foreign policy in order for him to secure its national interest in Syria's conflict. "

"Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia. Faktor pendorong utama yang menyebabkan migrasi ini adalah kondisi yang memburuk di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, termasuk kekurangan pangan, layanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya keamanan, serta ketidakpastian masa depan di kamp pengungsian.Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai negara yang lebih baik dalam menangani pengungsi, ini sebagai faktor penarik bagi para pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan, makanan, dan layanan kesehatan dasar. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menangani arus pengungsi ini cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya maupun timbulnya penolakan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor pendorong dan penarik pengungsi Rohingya melakukan migrasi ke Indonesia, ancaman serta kerentanan yang ditimbulkan, serta mengkaji langkah-langkah dan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan tingkat ancaman dari pengungsi Rohingya di Indonesia berada pada tingkat medium dengan kerentanan yang tinggi. Insiden seperti konflik sosial dengan penduduk lokal, tindak pidana penyelundupan manusia, dan potensi pelanggaran hukum merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan, Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti peningkatan pengawasan, dan revisi kebijakan terkait penanganan pengungsi

---

In recent years, there has been a significant increase in the number of Rohingya refugees seeking protection in Indonesia. The primary push factors driving this migration include the deteriorating conditions in the refugee camps at Cox's Bazar in Bangladesh, which encompass food shortages, inadequate healthcare services, lack of security, and the overall uncertainty of the future in these camps.

Conversely, Indonesia is perceived as a better country for handling refugees, serving as a pull factor for the Rohingya refugees. The Indonesian government has demonstrated a strong commitment to managing refugees by providing shelter, food, and basic healthcare services. However, the challenges faced in managing this influx of refugees are quite complex, including limited resources and the emergence of societal resistance.

This study aims to analyze the push and pull factors influencing the migration of Rohingya refugees to Indonesia, the threats and vulnerabilities posed, and to examine the measures and policy strategies adopted by the Indonesian government in addressing and managing the impacts of the Rohingya refugees.

The findings indicate that the Indonesian government’s policy towards Rohingya refugees is driven by humanitarian considerations. The study also reveals that the threat level posed by Rohingya refugees in Indonesia is medium, with high vulnerability. Incidents such as social conflicts with local residents, human smuggling activities, and potential legal violations are among the impacts identified. To mitigate these risks, it is necessary to implement measures such as enhanced surveillance and revisions to policies related to refugee management."

"Penelitian ini beranjak dari latar belakang adanya krisis pengungsi Suriah di Turki dan peranan UNHCR dalam membantu pemerintah Turki pada permasalahan ini. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisis peran UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Turki dari tahun 2015 hingga 2019, lalu melihat kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Turki dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi akibat pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa kajian pustaka dan sedikit data primer dengan teknik wawancara sebagai sumber data primer. Untuk metode analisis data menggunakan metode analisis data mengalir dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dikaitkan dan dianalisis dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional dan konsep kerjasama internasional, yang pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi internasional UNHCR memiliki satu peran yang dominan dari tiga peran yang dikemukakan oleh Clive Archer, yaitu organisasi internasional sebagai instrumen bagi negara-negara untuk memajukan kepentingan mereka, yang dilatarbelakangi oleh donor atau dana sumbangan. Selanjutnya, koordinasi kebijakan antara pemerintah Turki dan UNHCR terkait masalah sosial yang terjadi di Turki karena pengungsi direpresentasikan dengan program 3RP yang pada realisasinya mengalami kesulitan di berbagai pihak, sehingga tidak bisa menjangkau seluruh komunitas pengungsi.

---

This research are based from the background of the Syrian refugee crisis in Turkey and the role of UNHCR in assisting the Turkish government on this issue. The purpose of this thesis is to analyze the role of UNHCR in dealing with the Syrian refugee crisis in Turkey from 2015 to 2019, furthermore the cooperation between UNHCR and the Turkish government in overcoming social problems caused by refugees. This study uses descriptive qualitative research methods with secondary data sources in the form of literature review and interview techniques as primary data sources. For the data analysis method, the data flow chart analysis method is used by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The data obtained are linked and analyzed using the concept of the role of international organizations and the concept of international cooperation. Finally, the author can conclude that the international organization UNHCR has one dominant role out of the three roles proposed by Clive Archer, namely international organizations as instruments for countries to advance their interests, motivated by donors or donated funds. Furthermore, policy coordination between the Turkish government and UNHCR related to social problems that occurred in Turkey because refugees were represented by the 3RP program which in reality experienced difficulties in various parties, so it could not reach the entire refugee community."

"Penelitian ini membahas fenomena politik sekuritisasi Turki terhadap laju migrasi pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional. Pada tahun tersebut, Turki menjadi fokus perhatian dunia karena menjadi jalur utama bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan migrasi besar ini, pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang semakin bersifat sekuritisasi, dengan menekankan ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya. Pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah Turki, Uni Eropa, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan migrasi Turki. Turki, sebagai negara yang secara geografis berbatasan dengan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam bentuk “EU-Turkey Statement” dalam upaya yang sama untuk menekan regulasi dan laju pengungsi yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencapai keamanan Turki terlihat dari keberanian pemerintahnya dalam mengkritik UE dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu semua mungkin akan berubah dengan cara yang lebih kohesif sehingga kedua belah pihak diharapkan mencapai kondisi keamanan yang stabil selama migrasi pengungsi terus berlangsung. Pemahaman terhadap kompleksitas keamanan regional menjadi penting dalam merumuskan kebijakan migrasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik sekuritisasi migrasi, terutama dalam konteks Turki dan kawasan sekitarnya.

---

Using a Regional Security Complexity approach, this research discusses the political phenomenon of Turkey’s securitization of migration rates in 2016. That year, Turkey became the focus of world attention because it was the main route for thousands of refugees fleeing conflicts in the Middle East, North Africa and surrounding areas. In facing this major migration challenge, the Turkish government is taking increasingly securitizing steps, emphasizing the security threats faced by the country and its society. The Regional Security Complexity Approach is used to analyze the dynamic interactions between various actors, including the Turkish government, the European Union, as well as internal and external factors that influence Turkey migration policy. Turkey, as a country that geographically borders the European Union, is collaborating in the form of the "EU-Turkey Statement" in the same effort to suppress regulations and the rate of illegal refugees. The research results show that Turkey’s efforts to achieve security can be seen from the government's boldness in criticizing the EU in recent years, but that may all change in a more cohesive way so that both parties are expected to achieve stable security conditions as long as refugee migration continues. Understanding the complexity of regional security is important in formulating holistic and sustainable migration policies. Thus, this research makes an important contribution to understanding the political dynamics of migration securitization, especially in the context of Turkey and the surrounding region."