Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 202252 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Subyakto Atmosiswoyo
"Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana telah sampai ke Pelita ke VI dan hasilnyapun secara demografis telah nampak dan diakui dunia. Parameter demografi a. l. Angka Kelahiran Kasar (CBR) menggambarkan penurunanyang cukup tajam yaitu dari 40.6 pada sensus 1970, menjadi 95.5 pada sensus 1980, menjadi 32.0 pada supas 1985 dan terakhir sensus 1990 telah turun menjadi 27.9. Sedangkan data dari Population Reference Bureau tahun 1992 menyebutkan CBR Indonesia 2.6. Namun di tingkat yang paling bawah yaitu di desa-desa terlihat adanya ketimpangan dalam pencapaian program. Di Kecamatan Serpong yang waktu itu mempunyai duapuluh desa, terlihat ada desa yang berhasil dan ada desa yang kurang berhasil dalam pencapaian akseptor KB.
Petugas di tingkat desa adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjadi tumpuan gerakan KB. Penyuluhan adalah suatu bentuk komunikasi searah, yang dapat dilakukan secara kelompok atau secara individual. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan Gerakan KB adalah jumlah akseptor atau peserta KB. Kalau kita bandingkan jumlah KB di desa BHS dengan jumlah peserta KB di desa KBHS terdapat perbedaan yang amat menyolok. Di desa BHS telah mencapai 60.04% dari PUS yang ada, sedangkan di desa KBHS tercatat 24.64% saja dari jumlah PUS yang ada pada tahun 1967. Akan tetapi kesenjangan itu,pada tahun 1991, masih tetap saja di kedua desa yaitu di desa BHS 67.73% dan di desa KBHS 26.25%.
Dari masalah-masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa peranan PLKB sebagai penyuluh KB dalam upaya keberhasilan gerakan KB. Menelaah dengan mendalam peranan PLKB sebagai kasus agar dapat menemukan pola penyuluhan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan keberhasilan gerakan KB di desa-desa.
Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan peranan PLKB sebagai petugas yang paling depan di jajaran Gerakan KB Nasional. penelitian PLKB sebagai kasus dilakukan dengan analisis jaringan sosial dan wawancara mendalam terhadap semua PLKB yang ada di Kecamatan Serpong.
Untuk dapat memperoleh gambaran yang obyektif terhadap kinerja PLKB, maka dilakukan wawancara mendalam dengan para pejabat instansi terkait di tingkat Kecamatan, para pesuka masyarakat dan juga 120 PUS yang belum maupun yang sudah menjadi akseptor keluarga berencana dari kedua desa penelitian.
Hasil penelitian dengan pendekatan analisis jaringan sosial dan wawancara mendalam berhasil mengungkap peranan PLKB tidak hanya sebagai penyuluh KB akan tetapi juga sebagai pembina akseptor K, organisasi peserta KB, pelatih kader KB, fasilitator peserta KB, penghubung KB dengan berbagai instansi terkait, notor terlaksananya posyandu, dan inisiator program-program terpadu yang mendukung keberhasilan program KB. Di sammping itu PLKB juga sebai staf Kades dalam bidang KB dan kependudukan.
Untuk mengetahui isi pesan yang disampaikan PLKB maka dalam penelitian ini juga diambil 120 PUS yang belum maupun yang sudah menjadi akseptor KB. Dari mereka diketahui bahwa sebagian besar PUS telah menyadari KB, akan tetapi untuk melaksanakan KB masih ada berbagai kendala. Sehingga secara kognitif mereka telah memahami, namun secara praktis mereka masih yang belum melaksanakan.
Penelitian membuktikan bahwa komunikasi searah kurang berhasil menarik PUS untuk melaksanakan KB, Namun, komunikasi individual yang lebih intensif lebih berhasil mengajak PUS untuk melaksanakan KB. Komunikasi individual ini berlangsung terus antara PLKB dengan akseptor KB dalam rangka pembinaan agar tidak terjadi drop out. Akhibatnya terjadilah jaringan sosial yang cukup erat antara PLKB dengan akseptor Kb dengan wujud adanya kelompok- kelompok akseptor. bagi Akseptor mantap yang mau membantu PLKB dijadikan KAder KB, sehingga jaringan sosial yang terbentuk menjadi nyata.
Jaringan sosial kekerabatan di desa-desa Kecamatam Serpong masih memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga kerap kali tidak dapat mengambil keputusan sendiri sebelum seluruh atau sebagian besar kerabatnya menyetujuinya. Hampir semua penduduk desa itu masih terikat dalam jaringan kerabat, karena mereka jarang yang kawin dengan orang dari luar desa.
Jaringan sosial kekerabatan di kedua desa penelitian memegang peran yang penting dalam menentukan tingkat keberhasilan program KB. di desa KBHS jaringan kekerabatan mengkambat keberhasilan KB. Sedangkan di desa BHS jaringan kekerabatan justru mendukung keberhasilan program KB.
Jaringan sosial kedua yang cukup mendukung keberhasilan PLKB adalah jaringan pertemanan. Hasil penelitian membuktikan bahwa jaringan pertemanan ternyata lebih luas dari pada batas administrasi desa. Sebaliknya dengan adanya Bumi Serpong damai (BSD) yang menyebabkan sebagai desa penelitian tergusur sehingga beberapa PUS terpaksa pindah ke lain desa. namun jaringan pertemanan antara PLKB dengan mereka tetap berjalan terus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang merupakan juga jaringan informasi dan jaringan komunikasi yang sangat berperan sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang ada dalam jaringan sosial dapat bertukar informasi dan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Pola komunikasi semacam ini merupakan pola komunikasi konvergensi yang amat berdaya guna dan berhasil guna dalam gerakan KB, baik untuk mengajak PUS menjadi akseptor KB maupun untuk membina mereka agar tetap melaksanakan KB. Komunikasi konvergensi merupakan pola komunikasi yang ideal untuk gerakan KB khususnya, program pembangunan umumnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
D36
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Sigit Raharjo
"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling.
Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.
This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.
The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T53802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ken Paramita
"Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana pada masa orde baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan secara signifikan. Tingkat keberhasilan Keluarga Berencana Nasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari program-program yang dibuat oleh lembaga BKKBN serta bagaimana bentuk pelaksanannya di dalam masyarakat pada masa Orde Baru. Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut tidak luput dari adanya dukungan jaringan-jaringan yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari dibentuknya jaringan itu sendiri yakni memudahkan BKKBN dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dapat mengetahui peran serta bentuk kerja sama dari masing-masing jaringan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang turut membantu program Keluarga Berencana hingga mencapai tingkat keberhasilan.

This Research talks about the role of Coordinating Agency of National Family Planning in Delivering Family Planning in the New Order, until they can reaches the significant success. In this Research, National Family Planning success rate can be seen from the Programs created by The Agency of National Family Planning as well as how the implementation in the form of society in the New Order. The successful of Family Planning program wasn’t releasing from the support from domestic networks and also foreign networks. The function of formation of the network it self to help the Agency of National Family Planning to delivering the family planning program. More over, we can exactly know about the role of the contribution of each networks from domestic networks and foreign networks that helped the family planning programs to achieve the level of success.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S54001
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manurung, Maria Gracia
"ABSTRAK
Program Keluarga Berencana yang merupakan tugas Dinas XYZ dinilai belum berhasil di DKI Jakarta karena salah satu tujuan programnya belum tercapai sejak tahun 2012. Penyebabnya antara lain adalah menurunnya kinerja Penyuluh Keluarga Berencana PKB karena jumlah PKB yang berkurang dan belum bisa ditambah. Reorganisasi di Dinas XYZ di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdampak pada pergantian pimpinan dan tugas pokok fungsi organisasi dan para pegawainya termasuk juga bagaimana organisasi kemudian memperlakukan pegawai. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan kinerja dan persepsi dukungan organisasi pada PKB di Dinas XYZ. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner Survey of Perceived Organization Support versi singkat, pada 180 orang PKB dan penilaian kinerja diberikan oleh atasannya dengan In Role Performance Rating. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Program intervensi dibuat untuk meningkatkan kinerja PKB melalui persepsinya terhadap dukungan yang diterima dari tempat kerjanya. Pelatihan terhadap pimpinan dirancang berdasarkan strategi yang dikembangkan Eisenberger dkk 2016 untuk meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Workshop dilaksanakan sebagai proyek uji coba pada 16 orang yang terdiri dari 9 PKB dan 7 atasannya untuk memantapkan persiapan pelatihan pada pimpinan di Dinas XYZ.

ABSTRACT
The family planning program which is one of the objectives XYZ Agency task, has yet to achieve one of its goals since 2012. Amongst the causes were the declining number of family planning fieldworkers and the inability to recruit more workers due to national policies. The reorganization of XYZ agency as part of the Provincial Government of DKI Jakarta in 2017 affect changes in leaders and the functions of the organization and how the organization eventually treated the employees. The purpose of this research was to find out the relationship between the performance and the perception of organizational support in the family planning fieldworkers in the XYZ agency. The data was gathered using the short version of Survey of Perceived Organization Support obtained from 180 family planning fieldworkers and their performance was rated by their supervisors using the In Role Performance Rating. The result proved the significant relationship between performance and perceived organization support. An intervention program was conceived to improve the performance of the fieldworkers through perceived organization support. A training program was developed based on the strategies by Eisenberger et al 2016 to improve perceived organization support. A workshop was delivered as a pilot project to a group consisting of 16 people made up of 9 fieldworkers and 7 supervisors before implementing the training program to the leaders in the XYZ agency. "
2018
T50899
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Euis Melani
"Penelitian ini membahas tentang film sebagai media propaganda Orde Baru dalam menyukseskzn program Keluarga Berencana. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara komprehensif tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dalam menyukseskan program Keluarga Berencana terutama melalui media film. Penelitian ini menggunakann metode penelitian sejarah. Keberhasilan program Keluarga Berencana yang terjadi di masa Orde baru tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana kepada masyarakat, yang saat itu masih asing dengan program tersebut. Masih asingnya masyarakat terhadap program, membuat masyarakat salah paham terhadap Keluarga Berencaa dan cenderung menolak terhadap pelaksaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenalkan dan mengubah persepsi serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana, maka pemerintah melakukan berbagai macam pendekatan salah satunya adalah melalui film. Film dijadikan sebagai alat oleh Pemerintah dalam mempengaruhi khalayak karena sifatnya yang bisa menampilkan audio dan visual secara bersamaan. Selain itu, aspek naratif dan sinematik pada film membuat ilm memberi kesan kepada penontonnya seolah-olah turut berada dalam cerita film yang disaksikan.  Inilah yang menyebabkan film seringkali dimanfaatkan sebagai media untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang suatu wacana atau pemaaman tentang sebuah peristiwa. Berpijak pada pandangan tersebut, maka Pemerintah membuat sejumlah film yang dibuat untuk menyukseskan Keluarga Berencana. Film-Film itu ada yang diputar melalui bioskop, televisi dan film keliling.

This research discusses about film as a New Order Government propaganda media in successing Familiy Planning program. The purpose of that is to explain comprehensively about the Government efforts in successing Family Planning program, especially through film media. This research uses historical method. The success of Family Planning program that happened in the new order era wew government efforts in socializing Family Planning program to the people. The people who still unfamiliar with that program, creating a missunderstanding to Family Planning program and tend refused implementation of that program. Therefore, for introducing, changing percepciom and improving people acceptance of Family Planning  profram, then the Government does various of approaches, one of them is film. Film is used as a tool by government for giving influence to the people because it could showed audio and visual in the same time. Beside of that, narrative and cinematic aspect in film gave an impression to the audience as if they were in the story of that film. This causes film often be used to influence peoples's thinking about an understanding about an event. So that, the governmen makes several films for successing Family Planning  program. Those films are aired on the theaters, television, and roving film."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Melissa Paulina
"Skripsi ini membahas keterlibatan pria dalam program KB di Indonesia. Keterlibatan pria dalam KB tidak hanya pria menggunakan alat/cara KB, namun ia juga menjadi pasangan yang mendukung istri untuk ber-KB. Tujuan penelitian ini ialah mengindentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi keterlibatan pria dalam KB di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data SDKI 2017. Desain penelitian ini ialah cross-sectional. Sampel penelitian ini ialah 8.925 pasangan kawin. Variabel dependennya ialah keterlibatan pria dalam KB yang terdiri dari tiga kategori yaitu keterlibatan langsung (pria memakai salah satu alat/cara KB), keterlibatan tidak langsung (pria mendukung istri untuk ber-KB dan istri melakukannya), dan tidak terlibat. Variabel independennya ialah umur, tingkat pendidikan pria, jenis pekerjaan, pengetahuan tentang KB, sikap terhadap KB, jumlah anak yang hidup, tangkat pendidikan istri, pengetahuan istri tentang KB, tempat tinggal, diskusi dengan tenaga kesehatan/kader KB mengenai KB, dan mendapatkan informasi KB dari media. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persentase pria yang terlibat langsung dalam KB, dimana mereka menggunakan salah satu alat/cara KB ialah 7,8%. Persentase pria yang terlibat secara tidak langsung, dimana mereka mendukung istri untuk ber-KB dan istri melakukannya ialah 24,5%. Sebanyak 67,7% pria tidak terlibat dalam KB. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan pria dalam KB ialah umur pria (p-value=0,00), pengetahuan pria tentang KB (p-value=0,00; OR=1,55; 95%CI=1,37-1,76), jumlah anak yang hidup (p-value=0,00), pengetahuan pasangan tentang KB (p-value=0,00; OR =1,36; 95%CI:1,20-1,55), diskusi pria dengan tenaga kesehatan/kader KB (p-value=0,00; OR =1,57; 95%CI: 1,36-1,81), dan mendapatkan informasi KB dari media (p-value=0,00; OR =1,28; 95%CI:1,12-1,45).

This thesis discusses the male involvement in family planning programs in Indonesia. Male involvement in family planning is not only for men using family planning tools/methods, but he is also a partner who supports his wife for family planning. The purpose of this study is to identify the factors that influence the male involvement in family planning in Indonesia. This study uses the 2017 IDHS data. The design of this study is cross-sectional. The sample of this study was 8,925 married couples. The dependent variable is male involvement in family planning which consists of three categories, namely direct involvement (men use one of the methods of family planning), indirect involvement (men support their wives for family planning and their wives do it), and not involved. The independent variables are age, level of education, occupation, knowledge about family planning, attitudes towards family planning, number of living children, wife's education level, wife's knowledge of family planning, place of residence, discussions with health workers/FP cadres about family planning, and getting FP information from the media. The results of this study found that the percentage of men who were directly involved in family planning, where they used one of the methods of family planning, was 7.8%. The percentage of men who are indirectly involved, where they support their wives to take family planning and their wives do it is 24.5%. A total of 67.7% of men were not involved in family planning. Factors that influence male involvement in family planning are men's age (p-value=0.00), men's knowledge about family planning (p-value=0.00; OR=1.55; 95%CI=1.37-1.76 ), number of living children (p-value=0.00), knowledge of partners about family planning (p-value=0.00; OR = 1.36; 95%CI:1.20-1.55), male discussion with health workers / family planning cadres (p-value = 0.00; OR = 1.57; 95%CI: 1.36-1.81), and get family planning information from the media (p-value = 0.00; OR =1.28; 95%CI:1.12-1.45)."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fastabiqul Khairat
"Permasalahan terkait kependudukan masih terjadi di Indonesia, salah satu diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2025 berjumlah sekitar 273,65 juta jiwa. Menurut hasil SDKI (2017) pengguna kontrasepsi terbanyak yaitu pengguna metode kontrasepsi non-MKJP yaitu kontrasepsi suntik (29%), pil (12%) dibandingkan dengan pengguna MKJP yaitu implant/AKBK (5%), IUD (5%), serta MOW (4%). Sedangkan angka putus pakai kontrasepsi yaitu mencapai 34% dan yang tertinggi merupakan pengguna pil (46%), suntik (28%), dan kondom (27%). Puskesmas Pekayon Jaya, didapatkan masih banyak pengguna KB menggunakan non-MKJP, yang didominasi oleh penggunaan suntik dengan 564 Wanita Usia Subur (WUS) dan penggunaan pil dengan 196 WUS. Untuk MKJP yakni IUD dengan 149 WUS, dan implant 49 WUS. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 akseptor KB. Uji statistic menggunakan chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,003 dan 1,176) dan aksesbilitas pelayanan KB (p value = 0,012 dan PR 1,785) dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pekayon Jaya.

The issue related to population persists in Indonesia, one of which is the high population growth without a corresponding increase in the quality of life. The Central Statistics Agency (BPS) estimates Indonesia's population in 2025 to be around 273.65 million people. According to the results of the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI), the most widely used contraceptive method is non-permanent methods (MKJP), specifically injectables (29%) and pills (12%), compared to permanent methods (MKJP), such as implants/IUDs (5%) and female sterilization (MOW - 4%). Meanwhile, the discontinuation rate of contraception reaches 34%, with the highest being among pill users (46%), injectables (28%), and condoms (27%). At Pekayon Jaya Community Health Center, it was found that there are still many family planning (KB) users utilizing non-permanent methods, predominantly injectables with 564 Women of Reproductive Age (WRA) and pills with 196 WRA. For the permanent methods, there are 149 WRA using IUDs and 49 WRA using implants. The general objective of this research is to understand the factors influencing acceptors in choosing Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (MKJP) in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center in Bekasi City. The research design used a cross-sectional approach. Sampling was done randomly or using simple random sampling. The total sample size in this study was 90 family planning acceptors. Statistical tests employed the chi-square test. The research results showed a relationship between knowledge (p-value = 0.003 and PR 1.176) and accessibility of family planning services (p-value = 0.012 and PR 1.785) with the usage of long-acting contraceptive methods in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anida Fathiyah Muti`Atunnisa
"Latar belakang: Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase penggunaan MKJP pada wanita kawin terendah se-nasional (13%). Hal tersebut sangat disanyangkan mengingat Provinsi Banten termasuk provinsi penyangga program KB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten.
Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SDKI tahun 2017. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel.
Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten pada penelitian ini diestimasikan sebesar 13.3%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain: (a) usia 36-49 tahun [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) tingkat pendidikan [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) jumlah anak hidup [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) tempat tinggal [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) sumber layanan KB [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].
Kesimpulan: WUS yang menerima layanan KB di fasilitas publik memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar fasilitas kesehatan publik telah bekerja sama dengan program JKN. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan swasta dengan program JKN diharapkan dapat memperluas aksesibiltas layanan KB terutama bagi peserta JKN.

Background: Banten is the province with the lowest percentage of the use of LARC among married women nationwide (13%). Considering that Banten is a buffer province for family planning programs in Indonesia which should help to accelerate the program. This study aims to determine the factors influencing the use of LARC among women of reproductive age in Banten Province.
Method: Secondary data analysis was conducted using the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). Chi-square test and logistic regression with 95% confidence interval were used in this study to describe the strength of association between variables.
Results: The percentage of the use of LARC in Banten Province in this study was estimated at 13.3% among women reproductive age. The result of multivariable analysis shows variables associated with the use of LARC included: (a) age 36-49 years [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) level of education [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) number of living children [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) residence [AOR: 2.81; 95% CI: 1.22-6.48]; (e) source of FP [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25].
Conclusion: Women who receive family planning services at public sector have a higher chance of using LARC. This can happen because most public sector have collaborated with the JKN program. Therefore, by increasing the partnership between private sector and the JKN program, it is hoped that it will expand the accessibility of family planning services, especially for JKN participants.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fastabiqul Khairat
"Permasalahan terkait kependudukan masih terjadi di Indonesia, salah satu diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2025 berjumlah sekitar 273,65 juta jiwa. Menurut hasil SDKI (2017) pengguna kontrasepsi terbanyak yaitu pengguna metode kontrasepsi non-MKJP yaitu kontrasepsi suntik (29%), pil (12%) dibandingkan dengan pengguna MKJP yaitu implant/AKBK (5%), IUD (5%), serta MOW (4%). Sedangkan angka putus pakai kontrasepsi yaitu mencapai 34% dan yang tertinggi merupakan pengguna pil (46%), suntik (28%), dan kondom (27%). Puskesmas Pekayon Jaya, didapatkan masih banyak pengguna KB menggunakan non-MKJP, yang didominasi oleh penggunaan suntik dengan 564 Wanita Usia Subur (WUS) dan penggunaan pil dengan 196 WUS. Untuk MKJP yakni IUD dengan 149 WUS, dan implant 49 WUS. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor dalam memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 akseptor KB. Uji statistic menggunakan chi square test. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan (p value = 0,003 dan 1,176) dan aksesbilitas pelayanan KB (p value = 0,012 dan PR 1,785) dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Pekayon Jaya.

The issue related to population persists in Indonesia, one of which is the high population growth without a corresponding increase in the quality of life. The Central Statistics Agency (BPS) estimates Indonesia's population in 2025 to be around 273.65 million people. According to the results of the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI), the most widely used contraceptive method is non-permanent methods (MKJP), specifically injectables (29%) and pills (12%), compared to permanent methods (MKJP), such as implants/IUDs (5%) and female sterilization (MOW - 4%). Meanwhile, the discontinuation rate of contraception reaches 34%, with the highest being among pill users (46%), injectables (28%), and condoms (27%). At Pekayon Jaya Community Health Center, it was found that there are still many family planning (KB) users utilizing non-permanent methods, predominantly injectables with 564 Women of Reproductive Age (WRA) and pills with 196 WRA. For the permanent methods, there are 149 WRA using IUDs and 49 WRA using implants. The general objective of this research is to understand the factors influencing acceptors in choosing Long-Acting Reversible Contraceptive Methods (MKJP) in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center in Bekasi City. The research design used a cross-sectional approach. Sampling was done randomly or using simple random sampling. The total sample size in this study was 90 family planning acceptors. Statistical tests employed the chi-square test. The research results showed a relationship between knowledge (p-value = 0.003 and PR 1.176) and accessibility of family planning services (p-value = 0.012 and PR 1.785) with the usage of long-acting contraceptive methods in the working area of Pekayon Jaya Community Health Center.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Santi Dewiki
"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.
Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.
Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.
The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)
The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.
The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines).
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T10660
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>