Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article tracks the initial ideas and basic principles of the concept of participative democracy, as well as the analysis of its application possibilities in Indonesia. The writer see the concept of participative democracy as the alternative of liberal democracy practice, which so far has not yet functioned well in channeling the Indonesian people's interest. Participative democracy has been applied in some countries. It is not a new thing to some of indonesian people, so the possibility of applying it is quite open in the context of regulations and governance. The writer see that there are four factors needed to support the application of the concept of participative democracy, i.e.: egalitarian culture, the foundation of official law. Deliberation process in decisions making, and the transparency of the communication information system. At last, this article emphasizes that the way of seeing the prospect and the efforts of applying participative democracy in Indonesia had better be focused on the process than the result."

"Artikel ini membahas tentang Gerakan Pramuka di bawah Soekarno.Pramuka lahir 14 Agustus 1961. Lahirnya pramuka tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Kecewa dengan ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal, Soekarno membutuhkan media yang lebih efektif untuk menyebarkan paham nasionalisme, khususnya di kalangan pemuda. Soekarno melihat kesempatan itu di dalam organisasi kepanduan. Namun, Soekarno merasa bahwa organisasi kepanduan terlalu kekanak-kanakan. Maka Ia membentuk pramuka dengan menggabungkan beberapa organisasi kepanduan ke dalam satu payung organisasi. Pramuka dibentuk dengan menitikberatkan ajarannya kepada Pancasila. Pramuka juga diberdayakan agar berguna bukan hanya untuk anggota melainkan juga kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemikiran Soekarno mengenai semangat nasionalisme sangat terasa dalam Gerakan Pramuka pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

This article discusses Pramuka under Soekarno. Pramuka was born on August 14, 1961. The birth of the Pramuka cannot be separated from the socio-political conditions during the Guided Democracy period. Disappointed with the political instability during the Liberal Democracy, Soekarno needed a more effective medium to spread nationalism, especially among the youth. Soekarno saw the opportunity in the Pramuka organization. However, Soekarno felt that the scouting organization was too childish. So he formed scouts by combining several scouting organizations into one umbrella organization. Pramuka was formed by emphasizing its teachings on Pancasila. Scouts are also empowered to be useful not only to members but also to the wider community. This research uses historical research methods consisting of, heuristics (finding and collecting sources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (interpretation of sources) and historiography (historical writing). From the research that has been done, it can be concluded that Soekarno's thoughts on the spirit of nationalism were felt in the Pramuka during the Guided Democracy period."

"Budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyak dipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal keluasaan tersebut selalu didasarkan pada Konstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirian Hakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim sering berada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan-putisan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintahan dibenarkan menurut keadilan formal, namum tidak menurut keadilan substansial. Demikian juga sebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.Beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yang bersifat kualitatif."

"ABSTRAKReformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagibangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisidemokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

AbstractReformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear."

"Dalam perkembangannya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003 telah banyak perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landmark sehingga memudahkan masyarakat memahami akan arti penting hak konstitusional dan juga peran penting Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan efek yang cukup signifikan terhadap tafsir konstitusi yang selama ini hanya dipahami sebatas teks tulisan yang terkadang sangat sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menjadikan konstitusi menjadi teks sumber hukum yang hidup dan menjadi alat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan menjaga hak warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gojek Online, Sengketa Perbankan Syariah, penyadapan oleh KPK, hak konstitusional para atlet dan sengketa pilkada menjadi bagian dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi telah menjadi landmark sebagaimana yang diuraikan dalam buku ini. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana Mahkamah Konstitisi sangat cepat beradaptasi dengan teknologi ditengah pandemi covid-19 sehingga Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi pengadilan modern dengan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengajukan berbagai gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk memulihkan kerugian konstitusional yang dialaminya. Hal lain yang juga diungkapkan dalam buku ini adalah terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun budaya kerja peradilan yang berintegritas dalam upaya menjadikan Mahkamah Konstitisi lembaga pengadilan yang terpercaya dengan pola kerja dan budaya kerja yang berbeda dengan institusi lain sehingga seluruh pegawai Mahkamah Konstitisi memiliki tingkat nilai independensi dan integritas yang tinggi. Buku ini juga dibuat sebagai bagian dari rangkaian memperingati hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-20. Di usianya yang ke 20, MK telah menjelma menjadi pengadilan yang bukan hanya modern dan terpercaya namun lebih jauh lagi menjadi pengadilan yang dekat dan ramah dengan masyarakat sehingga masyarakat merasakan aura hospitality dari MK sebagai pengadilan yang dapat memulihkan kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia."

"Currentlu, almost every single 'conflict' in the society is followed by demonstration . It seems that the demonstration is a popular trend after the New Order era and more specifically such fenomenon has been reflected in the modern democracy life of the society...."