Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "