Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."

"In the legal aspect, one diagnosed by a doctor or psychiatrist with mental illness, has autonomy and rights as citizen, Very likely, the competence of the patient may build a sense of autonomy. During the therapy, one may even propose his rejection, even before or after the verdict by the doctor who speaks as expert in the field."

"Penelitian ini menganalisis tentang implementasi informed consent, kedudukan, dan peranan informed consent bagi pasien ODGJ di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang (Soerojo Hospital). Masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi informed consent bagi pasien ODGJ dan kedudukan serta peranan Soerojo Hospital dalam pengimplementasian informed consent. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Implementasi informed consent bagi pasien ODGJ tanpa wali di Soerojo Hospital dilakukan melalui berbagai tahapan. Jika tidak ditemukan wali/keluarga pasien maka yang bertanggung jawab penuh adalah dari pihak Soerojo Hospital. Kedudukan Soerojo Hospital sebagai penanggung jawab tertuang dalam Kepdirut Nomor HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 dan Kepdirut Nomor HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital bertanggung jawab langsung atas segala tindakan medis yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan kesepakatan atau informed consent yang disepakati oleh pasien. Dalam praktiknya, antara peraturan perundang-undangan dengan Kepdirut Soerojo Hospital dalam hal implementasi informed consent dan kedudukan rumah sakit sudah sesuai namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan pasien.

---

This study analyzed the implementation of informed consent, its status, and its role for patients with mental disorders at Prof. Dr. Soerojo Magelang Psychiatric Hospital (Soerojo Hospital). The issues discussed include the implementation of informed consent for patients with mental disorders and the position and role of Soerojo Hospital in the implementation of informed consent. This study employed doctrinal research methods. The implementation of informed consent for patients with mental disorders without guardians at Soerojo Hospital is conducted through various stages. If no guardian or family member is found, Soerojo Hospital assumes full responsibility. The position of Soerojo Hospital as the responsible party is stipulated in Director’s Decree Number HK.HK.01.08/XXVI.3/1476/2022 and Director’s Decree Number HK.01.07/XXVI.3/2099/2019. Soerojo Hospital is directly responsible for all medical actions, which must follow the informed consent agreed by the patient. In practice, the regulations and the Director’s Decrees of Soerojo Hospital regarding the implementation of informed consent and the hospital's position are aligned, but continuous maintenance and enhancement are necessary for the patient's well-being."

"Gangguan jiwa merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik didunia maupun di Indonesia. Jumlah gangguan jiwa di Kabupaten Kendal meningkat sehingga meningkatnya stres pada keluarga. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh relaksasi otot progresif terhadap tingkat stres keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa berat di Poli Jiwa RSUD Dr. H. Soewondo Kendal. Desain penilitian quasi eksperiment prepost test with control group dengan 96 sampel secara purposive sampling, 48 yang mandapat terapi dan 48 kelompok yang tidak mendapat terapi. Hasil penelitian ada perbedaan yang bermakna antara tingkat stres responden pada kelompok yang mendapat dan yang tidak mendapat terapi relaksasi otot progresif (P Value= 0,001). Rekomendasi penelitian ini bahwa terapi relaksasi otot progresif sebaiknya diberikan pada keluarga klien gangguan jiwa yang merupakan care giver utama sebagai upaya mengatasi tingkat stres keluarga dalam merawat klien gangguan jiwa.

---

Mental disorders are not contagious disease that is public health problem, both in the world and in Indonesia. In kendal the number of mental disorders increase so increasing the level of family stress. The purpose of this study to identify the effect of progressive muscle relaxation on the level of family stress in caring for clients of mental disorders in Poli Jiwa RSUD Dr. H. Soewondo Kendal. Quasi experiments research design pre-post test with control group with 96 sampels by purposive sampling ,48 groups received therapy and 48 groups did not receive therapy.

The results showed that a progressive muscle relaxation exercise significant difference between the stress levels in the group who received and did not receive therapy (P Value= 0.001). Recommendations of this research that progressive muscle relaxation therapy should be given to families who are clients of mental disorders as a primary care giver stress levels of families cope with caring for clients in mental disorders."

"Latar Belakang: Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih sebanyak 962 juta orang, setara dengan 13% populasi dunia dan sekitar 15% dari jumlah tersebut menderita gangguan jiwa. Pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan akan memiliki 72 juta orang berusia diatas 60 tahun. Salah satu cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan mengadakan kegiatan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) yang dikhususkan untuk lansia. Dibutuhkan adanya penelitian mengenai apakah kebutuhan lansia gangguan jiwa yang berada di PSTW sudah terpenuhi dan bagaimanakah hubungannya dengan kualitas hidup mereka. Dengan banyaknya kebutuhan yang tersebar dalam berbagai area, maka akan dilakukan adaptasi instrumen Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) terlebih dahulu.Metode: Sebanyak 104 dataset didapatkan dari lansia gangguan jiwa, pengasuh dan staf yang merawat. Pengambilan sampel ditetapkan secara consecutive sampling. Uji yang dilakukan yaitu uji kesahihan isi, uji keandalan konsistensi internal dan uji keandalan interrater. Instrumen yang sahih dan andal digunakan untuk mengukur kebutuhan 50 lansia gangguan jiwa di PSTW dan dihubungkan dengan kualitas hidup dengan menggunakan metode analitik kuantitatif potong lintang. Pengambilan sampel ditetapkan secara consecutive sampling. Pengukuran kualitas hidup menggunakan WHOQoL-BREF Bahasa Indonesia. Hasil: Content validity index for scales (S-CVI) sebesar 1,0. Uji keandalan konsistensi internal koefisien Cronbach's Alpha memperoleh hasil 0,86. Uji keandalan interrater menghasilkan nilai koefisien kappa sebesar 0,98 (p < 0,001). Terdapat hubungan antara kebutuhan perawatan diri dengan kualitas kesehatan fisik, terdapat hubungan antara kebutuhan merawat rumah/perawatan diri/daya ingat/distres psikologis/uang atau anggaran dengan kualitas psikologis, terdapat hubungan antara kebutuhan makanan/perawatan diri dengan kualitas hubungan sosial dan terdapat hubungan antara kebutuhan terkait gejala psikotik/informasi/uang atau anggaran dengan kualitas lingkungan (p ≤ 0,05). Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara jumlah kebutuhan dengan kualitas hidup domain psikologis (p ≤ 0,05). Kesimpulan: CANE bahasa Indonesia adalah instrumen yang sahih dan andal. Terdapat hubungan antara kebutuhan lansia dengan gangguan jiwa dengan kualitas hidup sehingga dibutuhkan evaluasi kebutuhan secara rutin di PSTW.

---

Background: The number of people aged 60 years or more is 962 million people, equivalent to 13% of the world's population and around 15% of that number suffer from mental disorders. Indonesia will have 72 million people aged over 60 years by 2050. Government fulfills elderly needs (including mentally disorder elderly) by holding the Tresna Werdha Residential Home. Research to evaluate the mentally disorder elderly's needs and how it relates to their quality of life is needed.

Methods: Firstly, an adaptation of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) conducted using consecutive sampling. Interviews resulted in 104 datasets obtained from elderly with mental disorders, carers, and staff. The validity used a content validity test. The reliability process used an internal consistency reliability test and an interrater reliability test. The needs of 50 mentally disorder elderly in Tresna Werdha Residential Home were evaluated by the valid and reliable CANE. Correlation between the mentally disorder elderly's needs and quality of life analyzed using the cross-sectional quantitative analytical method. Quality of life's measurements used the Indonesian WHOQoL-BREF.

Result: Content validity index for scales (S-CVI) is 1.0. The internal consistency of the Cronbach's Alpha coefficient is 0.86. The interrater reliability test resulted in a kappa coefficient of 0.98 (p <0.001). This research also found there is a correlation between self-care and the physical health-domain (p ≤ 0.05). Looking after the home/self-care/memory/psychological distress/money correlating to the psychological-domain (p ≤ 0.05). Food/self-care correlating to the social relationships-domain (p ≤ 0.05). The needs related to psychotic symptoms/information/money or budgeting correlating to the environmental-domain (p ≤ 0.05). There is a statistically significant correlation between the number of needs and the quality of life in the psychological-domain (p ≤ 0.05).

Conclusion: Indonesian CANE is a valid and reliable instrument. There is a correlation between the mentally disorder elderly's needs and the quality of life. Therefore a routine needs evaluation is needed at Tresna Werdha Residential Home."

"Perempuan pengungsi korban bencana rawan mengalami gangguan mental emosional baik disebabkan oleh pengalaman traumatik yang dialaminya maupun karena harus hidup dalam segala keterbatasan di pengungsian. Pemenuhan kebutuhan akan pangan, air bersih, kamar mandi dan jamban, tempat penampungan, dan bilik asmara diperkirakan memiliki hubungan yang bermakna dengan gangguan mental emosional pada perempuan pengungsi di kabupaten Karo. Penelitian dengan desain studi deskriptif cross sectional dilakukan dengan mengambil data primer melalui wawancara pada 244 responden di 37 lokasi penampungan pengungsi di kabupaten Karo. Hasil analisis bivariat, variabel yang menunjukkan hubungan yang bermakna adalah variabel status kehamilan (OR=0,17), kebutuhan pangan (OR=7,25), air bersih (OR=4,78), dan tempat penampungan (OR=4,88). Sedangkan dari hasil analisis multivariat memperlihatkan bahwa variabel pemenuhan kebutuhan pengungsi yang paling berpengaruh terhadap gangguan emosional pada perempuan pengungsi adalah varaiabel pemenuhan kebutuhan pangan dengan nilai OR = 7,2 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemenuhan kebutuhan pengungsi belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, diharapkan dengan melakukan pengelolaan pengungsi yang sesuai standar minimal dapat mengurangi risiko gangguan mental emosional pada pengungsi khususnya pada perempuan.

---

ABSTRACTWomen IDP’s vulnerable to had emotional mental disorders that caused by traumatic experiences that happened and having to live within the limitations in the shelter. Fullfillment the needs for food, water, toilets , shelters, and booths romance is estimated to have a significant association with emotional mental disorders in marriage women IDP’s in Karo district. Research with a descriptive cross-sectional study is done by taking primary data through interviews on 244 respondents in 37 shelters in Karo district . The results of the bivariate analysis, variables that showed a significant association was pregnancy status (OR=0.17), the need for food ( OR = 7.25 ), water ( OR = 4.78 ), and shelter ( OR = 4.88 ). While the results of multivariate analysis showed that meet the needs of IDP’s variables that most affect the emotional disturbances in women are variabel food needs with OR = 7.2 From the results of this study indicate that the management of the fulfillment needs of IDP’s have not met the minimum standards set by Ministry of Health, is expected to conduct the management of refugee appropriate minimum standards can reduce the risk of mental disorders in women."